Karenanyakeputusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, beralasan untuk dibatalkandan atau batal demi hukum.Keberatan KeduaPerihal Judex Facti SALAH dan atau KELIRU karena tidakmempertimbangkan memori Pembanding.2.

Pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, tidak mempunyai dasar hukum.Karena dibuat tanpa alasanalasan yang bisa diterima sacara hukum ;Sedangkan menurut hukum, Judex Facti harus mempertimbangkan pointdemi point keberatan Pembanding dalam memori bandingnya.

Nomor : 2642 K/Pdt/2008Keberatan KetigaPerihal Judex Facti Tingkat Pertama SALAH dan atau KELIRUMempertimbangkan Point 3 Eksepsi Tergugat 1 Pemohon Kasasi.3. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, SALAH dan atau KELIRU menerapkan hukum Pembuktian danatau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Sementaradari sisi lain Judex Facti tingkat pertama juga mengatakan bahwa hal yangtidak perlu dibuktikan dan disepakati oleh kedua belah pihak adalah tanah(obyek) sengketa adalah tanah negara (P.II) ;Dengan demikian sudah terbukti dengan sempurna, bahwa di sampingterkesan akalakalan dan sangat dipaksakan, juga pertimbangan hukumJudex Facti tingkat pertama tersebut, saling bertentangan denganpertimbangan hukum Judex Facti lainnya.

Sehinggatidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran ;Oleh karena Judex Facti SALAH dan KELIRU membuat pertimbanganhukum dalam Keputusan perkara a quo, maka Keputusan Pengadilan TinggiMakassar yang menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Watamponeterhadap perkara a quo, harus dibatalkan dan atau batal demi hukum ;Keberatan keenamPerihal Judex Facti salah mempertimbangkan bukti P16.

Namun mengapa Judex Facti menghukum PemohonKasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum? Pertimbanganhukum Judex Facti yang demikian sangat rancu dan irrasional, sehinggaharus dibatalkan;B.

Bahwa kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum Judex Facti dalampertimbangan hukumnya pada halaman 54 alinea ke5, dapat juga dilihatdari pendapat Judex Facti yang pada satu sisi sependapat bahwa hukumdesain industri menekankan pada segi estetika bentuk atau konfigurasi,tetapi disisi lain, ternyata Judex Facti hanya menilai kesan estetika ituHal. 33 dari 61 hal Put.

dinilai oleh Judex Facti sebagaiitikad baik (vide pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 55alinea terakhir).

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas sangatcontradictio enterminis, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Memori Kasasi ini, dimana pada satu sisi Judex Facti telah menghukumPemohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian sebesarRp180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada TermohonKasasi, sedangkan disisi lain, Judex Facti menyatakan bahwa PemohonKasasi tidak terbukti telah menggunakan desain Termohon Kasasi.Kemudian, Judex Facti sendiri yang telah menyatakan bahwa TermohonKasasi

Bahwa selain itu, pertimbangan Judex Facti pada halaman 50 alinea ke417.18.19.tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan Judex Facti padahalaman 56 alinea ke5 dan ke6 yang menyatakan sebagai berikut:Pertimbangan Judex Facti pada halaman 56 alinea ke5:"Menimbang, bahwa bukti yang relevan untuk membuktikan dalil gugatanPenggugat ini adalah bukti P9 yaitu fotocopy yang tidak dapatditunjukkan aslinya,... dan seterusnya;Pertimbangan Judex Facti pada halaman 56 alinea ke6:"Menimbang, bahwa oleh karena

Kesalahan Judex Facti dalam membaca putusan akanberdampak pada akibat hukum yang akan diterima oleh Terdakwa /Pemohon Kasasi. Sehingga putusan Judex Facti Pengadilan TinggiSurabaya yang demikian sepatutnya dibatalkan ;2.

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Nomor 505/PID.B/PT.Sby jo Nomor 77/PID.B/2014/PN.Sby. telahmelanggar hukum yang berlaku sehingga harus dibatalkan ; Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan alat bukti saksi fiktif yangsama sekali tidak pernah dihadirkan di depan persidangan.

No. 976 K/PID/2015Judex Facti yang demikian adalah pertimbangan yang melawan hukumatau Judex Facti mengadili dengan tidak menerapkan ketentuanperaturan perundangundangan, sehingga putusan yang demikianharuslah dibatalkan;4.

Sehingga dalam hal ini maka putusan Judex Facti haruslahdibatalkan ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi Il /Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Hal. 8 dari 10 hal. Put.

dalamPasal 310 ayat (4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi; Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa putusan Judex Facti / PengadilanTinggi pada halaman 5 salah menyebutkan kode nomor perkara dalampertimbangan hukum, tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum dandiperbaiki menjadi Nomor 77/Pid.B/2014/PN.Sby ; Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yangmemperbaiki putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan, melanggar Pasal 310

No. 487 K/Pdt.Sus/2011Bahwa oleh karena Judex Facti dalam memutus perkara a quopertimbangan hukumnya hanya berdasarkan anjuran Mediatorpada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Pusat, maka putusan Judex Facti CACATFORMIL DAN HARUS BIBATALKAN.

Bahkan Judex Facti tidak pernahmengecek kepada Pemohon Kasasi tentang keaslian bukti P3,Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 487 K/Pdt.Sus/2011namun dalam putusannya Judex Facti menyatakan bahwa buktiP3 ternyata cocok dengan aslinya.

Namun DEMOSIsama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti.

Putusan Judex Facti telah menghancurkan karir dannama baik Pemohon Kasasi yang selama hampir 20 (dua puluh)tahun berkarir di industri Keuangan selalu dijaga dan dikembangkanoleh Pemohon Kasasi. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkanbahwa Putusan Judex Facti akan mengakibatkan Pemohon Kasasiakan kesulitan mendapatkan Pekerjaan dengan Jabatan danPendapatan (income) yang setara dengan yang pemohon Kasasiterima sewaktu menjabat sebagai Treasury Group Head.

Oleh karenanya tidak adaalasan bagi Judex Facti untuk menolak gugatan Rekonpensi PenggugatRekonpensi.

Tentang Eksepsi;Bahwa terhadap EKSEPSI yang diajukan PEMOHON KASASI sebagaimanaternyatakan pada Jawabannya, ternyata Judex Facti sama sekali tidakmemberikan pertimbangan atas berkualitas atau tidaknya TERMOHON KASASIuntuk mengajukan Gugatan dan ketidakjelasan Gugatan obscuurilibelliexceptie, di mana Judex Facti hanya memberikan pertimbangan .....daliltersebut telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya eksepsieksepsiTergugat harus ditolak.Padahal:1.

menjadi tidak layakuntuk diajukan sebagai dalil dan dasar tuntutan; Dan justru hal inilahyang telah lepas dari pengamatan Judex Facti sehingga sama sekalitidak mempertimbangkannya;3.

Selanjutnya, Judex Facti telah melalukan kekeliruan dalam mengutipkembali keterangan Saksi ETI yang diajukan oleh PEMOHON KASASI,dalam pertimbangannya tentang fakta persidangan:benar sewaktu almarhum Udin Samsudin bekerja di PT.

Facti dalam menerapkan hukumterhadap putusan atas perkara ini sebagaimana tampak padaPertimbangan halaman 13 alinea 6 dan 7 Putusan, di mana padapertimbangan alinea ke 7, Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalammerinci premi yang telah dibayarkan oleh PEMOHON KASASI;.

Tentang kekeliruan dalam mempertimbangkan alatalat bukti.Bahwa Judex Facti telah dengan begitu saja menganggap sama buktiTERMOHON KASASI bertanda. P3 dengan bukti PEMOHON KASASIbertanda.

Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak mempertimbangkannota keberatan yang telah diajukan.Pemohon Kasasi keberatan terhadapputusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidakmempertimbangkan keberatankeberatan yang diajukan pemohon dalamNota Pembelaan, maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yangberhubungan dengan faktafakta maupun yang berhubungan denganpenerapan hukumnya ;2.

Facti.

Apa maksudnya Majelis Hakimmembuat Penetapan untuk memanggil Saksi INTAN PURNAMASARI,namun pada akhirnya Keterangan Saksi INTAN PURNAMASARI tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan; Sehingga Pemohon Kasasi berpendapatBahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak lagi bertujuan untuk mencariKEBENARAN MATERIL (Kebenaran yang sebenarbenarnya) Tetapi MajelisHakim Judex Facti lebih condong pada bagaimana caranya AgarTerdakwa/Pemohon Kasasi dikenakan Hukuman, Judex Facti sudahtidak fair, tidak objektif dan tidak

(Judex Facti tidakmenerapkan ketentuan hukum pada Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP) ;. 5.

hal initidak pernah terungkap dalam fakta persidangan Judex Facti, sehinggaPemohon Kasasi juga keberatan terhadap Judex Facti yang tidakmenerapkan hukum acara pidana sebagaimana mestinya ;d. 4.

Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak mempertimbangkannota keberatan yang telah diajukan.Pemohon Kasasi keberatan terhadapputusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidakmempertimbangkan keberatankeberatan yang diajukan pemohon dalamNota Pembelaan, maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yangberhubungan dengan faktafakta maupun yang berhubungan denganpenerapan hukumnya ;2.

Apa maksudnya Majelis Hakimmembuat Penetapan untuk memanggil Saksi INTAN PURNAMASARI,namun pada akhirnya Keterangan Saksi INTAN PURNAMASARI tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan; Sehingga Pemohon Kasasi berpendapatBahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak lagi bertujuan untuk mencariKEBENARAN MATERIL (Kebenaran yang sebenarbenarnya) Tetapi MajelisHakim Judex Facti lebin condong pada bagaimana caranya AgarTerdakwa/Pemohon Kasasi dikenakan Hukuman, Judex Facti sudahtidak fair, tidak objektif dan tidak

(Judex Facti tidakmenerapkan ketentuan hukum pada Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP) ;. 5.

Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yangberbunyi ; "(1).

hal initidak pernah terungkap dalam fakta persidangan Judex Facti, sehinggaPemohon Kasasi juga keberatan terhadap Judex Facti yang tidakmenerapkan hukum acara pidana sebagaimana mestinya ;d. 4.

Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak mempertimbangkannota keberatan yang telah diajukan.Pemohon Kasasi keberatan terhadapputusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidakmempertimbangkan keberatankeberatan yang diajukan pemohon dalamNota Pembelaan, maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yangberhubungan dengan faktafakta maupun yang berhubungan denganpenerapan hukumnya ;2.

Apa maksudnya Majelis Hakimmembuat Penetapan untuk memanggil Saksi INTAN PURNAMASARI,namun pada akhirnya Keterangan Saksi INTAN PURNAMASARI tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan; Sehingga Pemohon Kasasi berpendapatBahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak lagi bertujuan untuk mencariKEBENARAN MATERIL (Kebenaran yang sebenarbenarnya) Tetapi MajelisHakim Judex Facti lebin condong pada bagaimana caranya AgarTerdakwa/Pemohon Kasasi dikenakan Hukuman, Judex Facti sudahtidak fair, tidak objektif dan tidak

(Judex Facti tidakmenerapkan ketentuan hukum pada Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP) ;. 5.

Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yangberbunyi ; "(1).

hal initidak pernah terungkap dalam fakta persidangan Judex Facti, sehinggaPemohon Kasasi juga keberatan terhadap Judex Facti yang tidakmenerapkan hukum acara pidana sebagaimana mestinya ;d. 4.

Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak mempertimbangkannota keberatan yang telah diajukan.Pemohon Kasasi keberatan terhadapputusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidakmempertimbangkan keberatankeberatan yang diajukan pemohon dalamNota Pembelaan, maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yangberhubungan dengan faktafakta maupun yang berhubungan denganpenerapan hukumnya ;2.

Facti.

Apa maksudnya Majelis Hakimmembuat Penetapan untuk memanggil Saksi INTAN PURNAMASARI,namun pada akhirnya Keterangan Saksi INTAN PURNAMASARI tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan; Sehingga Pemohon Kasasi berpendapatBahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak lagi bertujuan untuk mencariKEBENARAN MATERIL (Kebenaran yang sebenarbenarnya) Tetapi MajelisHakim Judex Facti lebih condong pada bagaimana caranya AgarTerdakwa/Pemohon Kasasi dikenakan Hukuman, Judex Facti sudahtidak fair, tidak objektif dan tidak

(Judex Facti tidakmenerapkan ketentuan hukum pada Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP) ;. 5.

hal initidak pernah terungkap dalam fakta persidangan Judex Facti, sehinggaPemohon Kasasi juga keberatan terhadap Judex Facti yang tidakmenerapkan hukum acara pidana sebagaimana mestinya ;d. 4.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tentang fakta hukum perkaraaquo tidak seluruhnya benar dan masih banyak fakta hukum yang tidakdipertimbangkan Judex Facti sebelum memutus perkara aquo;2.

Bahwa kesimpulan Judex Facti yang menyebutkan adanya hubungankerja periode kerja pertama, kedua dan ketiga tersebut di atas adalahhanya berdasarkan asumsi Judex Facti semata tanpa didukung oleh buktisama sekali baik dari Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi.Bahwa pertimbangan Judex Facti yang tidak didasarkan pada alasanyang jelas serta bukti dan fakta yang diungkap di dalam persidanganjelas sangat bertentangan dengan azas putusan harus dijatuhkanberdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup sebagaimana

TETAPI PemohonKasasi sangat tidak sependapat dengan Judex Facti apabila atasberakhirnya hubungan kerja tersebut Pemohon Kasasi diwajibkan untukHal. 9 dari 21 hal. Put.

Tidak perlu lagiPemohon Kasasi membuktikan atau. menerangkan ketiadaanpekerjaan apa yang dimaksud Judex Facti dalam putusan halaman 24paragraf pertama.

Jelas Judex Facti telah membuat kesimpulan yangtidak didukung oleh bukti yang sah sehingga mengakibatkan putusannyaharus dibatalkan;Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusannya halaman 25 butir 3mengenai upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan hak adalah upahterakhir yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp 2.095.000, samasekali tidak benar karena tidak didasarkan pada rincian slip gaji;Bahwa Judex Facti seharusnya mempertimbangkan bukti T7, T8 dan T9, dimana upah terakhir dari Termohon Kasasi

No. 1457 K/PID.SUS/2015Charge Margiyanto serta saksi Verbalisan Lilik Purwo Santoso yang termuatdalam putusan Judex Facti tersebut;Judex Facti dalam memutus perkara tersebut tidak memperhatikanketerangan Ahli pada halaman 21 Point 4 bahwa setiap orang dilarangmasuk ke suaka Margasatwa, perbuatan memotong ranting pun tidakdiperbolehkan selain itu mencangkul tanah di suaka margasatwa tidakdiperbolehkan karena bisa merusak ekosistem kawasan suaka margasatwa.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari

Facti tidakmemuat keterangan saksi Verbalisan atas nama Lilik Purwo santoso yangnyata nyata saksi tersebut telah didengar keterangannya di PengadilanNegeri Wonosari pada tanggal 03 Februari 2015Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam Judex Facti tidakmencantumkan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Judex Facti hal22 Point 5 menyatakan Bahwa benar ketika memberikan keterangan di BAPkepolisian Terdakwa menyatakan pada hari minggu tanggal 07 september2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa

Saksi atas nama Suyono dalam putusan Judex Facti hal 17 point 5,bahwa sewaktu saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa di PosPolisi Paliyan tersebut saksi tidak melakukan paksaan dan tidakmembentak bentak hanya menyuruh Terdakwa untuk mengakuinya.Putusan Judex Facti Hal 17 Point 6, bahwa saksi menanyai Terdakwasekitar lima menit dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menebangkayu di petak 136 pada tanggal 07 September 2014 sekira jam 10.00 Wibdan kayu tersebut dipotong menjadi 3 (tiga) bagian.hal

PutusanJudex Facti hal 21 point 5 , bahwa setiap orang dilarang masuk ke Suakamargasatwa, perbuatan memotong ranting pun tidak diperbolehkan selainitu mencangkul tanah di Suaka Margasatwa tidak diperbolehkan karenabisa merusak ekosistem Kawasan Suaka Margasatwa.Keterangan Terdakwa dalam putusan Judex Facti dalam hal 21 Point1, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidiksebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatanganinya.Putusan Judex Facti dalam hal 22 Point 3, bahwa

Facti hal 24 Point 4.

Facti dibuat tanpa adanya landasan Peraturan PerundangUndangan;Bahwa Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukum dan putusannya tidakdidasari dengan landasan peraturan perundangundangan, karena:Putusan Judex Facti tidak mencantumkan landasan hukum yang ada dalamhukum positif, landasan hukum tak tertulis ataupun yurisprudensi, karena itubertentangan dengan Pasal 184 ayat (2) HIR juncto Pasal 25 ayat (1)UndangUndang No. 4 Tahun 2004, karena itu putusan Judex Facti tersebutsangat beralasan untuk dibatalkan

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika,2012, hal. 810);Putusan Judex Facti tidak menerapkan ketentuan dan kelazimansebagaimana dijelaskan di atas, karena itu patut untuk di batalkan;B Judex Facti keliru menafsirkan dan menerapkan Hukum Waris; Bahwa Judex Facti telah salah menafsirkan dan atau menerapkan hukum warisdan salah menafsirkan tentang boedel waris, karena itu putusan Judex Factitingkat pertama adalah putusan yang keliru, sebab:1Pada pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama

No. 628 K/Pdt/2014surat jual beli atas tanah objek sengketa sebagai bentuk pengakuan sekaligusbentuk persetujuan atas beralihnya hak atas tanah objek sengketa;Pada bagian lain pertimbangan hukumnya Judex Facti berkesimpulan bahwatanda tangan Alamsyah Amri dalam surat jual beli telah membuktikanbahwa salah satu ahli waris alm Hasyem ikut mengakui dan menyetujui jualbeli tersebut;Kalau dicemati kesimpulan Judex Facti sebagaimana butir 1, 2, dan 3 di atasmaka sangat jelas bahwa Judex Facti telah keliru

; jawabnyasudah barang tentu tidak berhak sebab itu Judex Facti tidakmempertimbangkan tentang asal muasal kepemilikan M. Juned. Makaandaikan (quod non) Judex Facti menggangap bahwa tanah objeksengketa didapat M. Juned dari warisan ayahnya (Teungku Bang) makasudah barang tentu M. Juned tidak berhak mengalihkannya kepadaistrinya sebab ahli waris Teungku Bang ada 5 (lima) orang;f Bahwa andaikan (quod non) Judex Facti menganggap bahwa tanahsengketa sebagai boedel waris peninggalan alm.

No. 628 K/Pdt/20141010 Bahwa Judex Facti keliru menafsirkan dan menerapkan Hukum Pembuktian,karena itu pertimbangan Judex Facti tingkat pertama adalah pertimbanganhukum yang keliru, sebab:1Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada halaman 34 paragrafke1 Judex Facti tingkat pertama berkesimpulan bahwa Surat Jual Belitanggal 06 September 2000 antara (alm) M.

./2008cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebutformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalampertimbangan hukumnya hanya menguatkan putusan judex facti(Pengadilan Negeri) dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yangbaik sehingga sangat merugikan posisi Pemohon Kasasi/Terdakwa, karenadalam putusannya judex facti tidak mencerminkan

Dan putusan judex facti tersebut berbunyi :telah membaca pula : Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum .... danseterusnya, dan di dalam putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) itusendiri tidak diketemukan pertimbangan hukum berkenan denganalasanalasan hukum yang benar, karena pertimbangan hukum tersebutmenjadi bagian perkara yang harus dipertimbangkan di dalam putusandan ternyata tidak ada pertimbangan hukum yang dibuat sendiri olehjudex facti (Pengadilan Tinggi), sehingga putusan judex facti (PengadilanTinggi

No.1534 K/Pid./2008dibalantika peradilan yakni dengan bunyi Bahwa pertimbangan judexfacti (Pengadilan Negeri) ....dan seterusnya telah tepat dan benar, olehkarena itu pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) diambil alihmenjadi pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) sendiri, karenapraktek seperti ini sungguh sangat menjatuhkan wibawa, martabat danmenghilangkan pamor judex facti (Pengadilan Tinggi), sebabseyogiyanya putusan tersebut sebagai Pengadilan Tingkat Kedua haruslebih berbobot dari

pada putusan yang dijatuhkan oleh judex facti(Pengadilan Negeri), bukan malah lebih buruk seperti contohnya terjadipada putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara PemohonKasasi/Terdakwa sekarang ini ;.

Bahwa oleh judex facti dalam putusannya disebutkan bahwa putusanjudex facti (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar, akan tetapi biladicermati putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut tidak tepat didalam menetapkan fakta/feiten perobuatan Pemohon Kasasi/Terdakwapada peristiwa yang dalam surat dakwaan di akses sebagai suatu tindakpidana (ex Pasal 263 (2) KUHP jo 55 ayat (1) ke1 KUHP hal manaterjadi disebabkan judex facti (Pengadilan Negeri) telah tidak tepat puladi dalam mengkonstatir keterangan

No. 1125 K/Pid/2012Bahwa keberatan ini secara spesifik ditujukan terhadap pertimbangan hukumPengadilan Negeri yang diambil alih oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) menjadipertimbangan hukumnya pada pokoknya sebagaimana dalam:Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) halaman 19 paragraf 1;Bahwa.......... mulai baris ke 10 Bahwa namun perbuatan yang dilakukan Terdakwalainnya yaitu menyebutkan akan memelintir leher saksi Ismail, walau yang dicegahsebagai perbuatan yang dilarang hukum namun cara menegur

dinyatakan sebagai perbuatan yang bersalah;Bahwa selanjut Judex Facti (Pengadilan Tinggi), dalam pertimbangan hukumnyamengambil alih sepenuhnya pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri), sebagaipertimbangan hukum yang benar dan berdasar hukum, sebagaimana nyata dan jelasdalam halaman Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) mulai baris ketiga dstBahwa.......... mengenai halhal yang telah dikemukakan dalam pertimbanganperadilan tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan Tepatdan

Benar oleh Judex Facti tingkat pertama, sehingga pertimbangan hukum JudexFacti tingkat pertama tersebut Diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangansendiri Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam memutus perkara ini pada tingkatbanding, kecuali mengenai lamanya pidana yang jatuhkan terhadap Terdakwa dinilaiterlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut:Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) halaman 7 paragraf 1;Menimbang bahwa Terdakwa salah menelantarkan istrinya yang belum tentuberselingkuh

Seandainya pun istrinya terbukti berselingkuh, Terdakwa dapatmenyelesaikannya sesuai jalur hukum yang berlaku;Akan tetapi di sisi lain;Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri), halaman 21 paragraf 3 (diambil alih Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sebagai pertimbangan sendiri);Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Hukuman, Judex Facti Dapat danPatut memperhatikan perasaan Terdakwa;Adapun kekeliruan yang mencolok dalam pertimbangan hukum Judex Facti tersebutyakni:1 Judex Facti tidak mempertimbangkan faktafakta

Seandainya pun istrinya terbukti berselingkuh, Terdakwadapat menyelesaikannya sesuai jalur hukum yang berlaku;e Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbanganhukum Judex Facti tersebut karena Judex Facti dengan pertimbangantersebut telah keliru mempertimbangkan halhal Kepatutan,Hal. 11 dari 15 hal. Put.

dengan tegas seluruh pertimbanganhukum Judex Facti dalam memberikan putusannya dikarenakanpertimbangan hukum Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumyang berlaku karena tidak berimbang dan tidak konsisten sertamempertimbangkan faktafakta hukum yang sebenarnya sebagaimana yangtermuat pada halaman 7 alinea kedua dan pada halaman 8 alinea kesatu,kedua dan ketiga yang menyatakan :Pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 7 alinea kedua yangmenyatakan :"Menimbang, bahwa saksi Tergugat Lay Miauw

Dan kenyataannya Judex Facti PengadilanHubungan Industrial hanya mengambil keterangan saksi LAY MIAUWMIE secara sepotongpotong sesuai keinginan Judex Facti dalammencari pembenaran untuk memberikan pertimbangan hukumnyamengenai penjabaran tentang Pasal 162 ayat (1), (2), (3) dan (4)UndangUndang No. 13 Tahun 2003 saja tanpa melihat keseluruhanketerangan saksi LAY MIAUW MIE;2.

Bahwa Pemohon Kasasi akan mengutip kembali untuk mengingatkanmemori Judex Facti mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi LAYMIAUW MIE yang sengaja dihilangkan oleh Judex Facti didalamketerangan yang telah diberikan di depan persidangan oleh saksi LAYMIAUW MIE dibawah sumpah yang antara lain petikannya sebagaiberikut :Hal. 11 dari 19 hal.Put.No. 513 K/Pdt.Sus/2012a.

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruh pertimbanganhukum Judex Facti dalam memberikan putusannya dikarenakanpertimbangan hukum Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumyang berlaku karena tidak berimbang dan tidak konsisten sertamempertimbangkan faktafakta hukum yang sebenarnya sebagaimana yangtermuat pada halaman 8 alinea keempat dan pada halaman 9 secarakeseluruhan;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang demikian adalah telah salahdalam menerapkan hukumnya karena :Te Bahwa Pemohon

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruh pertimbanganhukum Judex Facti dalam memberikan putusannya dikarenakanpertimbangan hukum Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumyang berlaku karena tidak berimbang dan tidak konsisten sertamempertimbangkan faktafakta hukum yang sebenarnya sebagaimana yangtermuat pada halaman 10 secara keseluruhan;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang demikian adalah telah salahdalam menerapkan hukumnya karena :.

Judex Facti menghukum pemohon kasasi untuk mempekerjakan kembaliPara Penggugat/Para Termohon Kasasi karena Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) yang ditandatangani oleh Para Termohon Kasasi danPemohon Kasasi dinyatakan batal demi hukum. Putusan Judex Facti itubertentangan dengan hukum, mengakibatkan Judex Facti salah dalammenerapkan hukum. Adapun alasan hukumnya sebagai berikut:1. Bahwa Penggugat/Para Termohon Kasasi mengikatkan hubungan kerjadalam bentuk PKWT.

Pertimbangan seperti itu cukupsebagai bukti bahwa Judex Facti tidak cermat dalam memutus perkara aquo;10. Bahwa kesalahan Judex Facti dalam memutus perkara a quo tampak puladalam pertimbangannya yang mengatakan hubungan kerja antaraPenggugat/Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi belum pernahputus.

Pertimbangan Judex Facti mengatakan pekerjaan Para Penggugat/ParaTermohon Kasasi sebagai bisnis inti (core business) dari Pemohon Kasasisebagai pertimbangan hukum yang sesat;1.Bahwa Judex Facti terbukti salah dalam menerapkan hukum.

Judex Facti mengabaikan begitu saja keterangan ahli yang diajukan PemohonKasasi;1.Bahwa Judex Juris tidak boleh begitu saja mengabaikan keterangan saksimaupun ahli. Judex Facti wajib memberi pertimbangan terhadap keterangansaksi maupun ahli.

Putusan Judex Facti ultra petita;1.Bahwa pada butir 6 (enam) amar putusannya Judex Facti menghukumPemohon Kasasi untuk memanggil Para Penggugat/Para Termohon Kasasiuntuk bekerja kembali terhitung 12 (dua belas) hari sejak putusan tersebutdibacakan;Bahwa memperhatikan surat gugatan dalam perkara a quo, Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak mengajukan tuntutan untuk dipekerjakankembali terhitung 12 (dua belas) hari sejak putusan Judex Facti dibacakan;Bahwa putusan Judex Facti tersebut tidak bersumber

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama (ic.

seharusnya pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat mengikat Judex Facti;a.

Pertimbangan hukum putusan Judex Facti tingkat banding tidakberdasarkan fakta hukum:Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti tingkat banding tidakberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaanperkara ini akan tetapi hanya berdasarkan pada asumsiasumsi sendiri dariMajelis Judex Facti.

untuk membayar gantirugi kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ;Bahwa dengan demikian sangat nyata kekeliruan dan pelanggaran hukumpembuktian yang dilakukan oleh Judex Facti dalam memutus perkara ini,sehingga, beralasan dan berdasar hukum putusan Judex Facti dalamperkara ini dibatalkan dalam tingkat kasasi ini ;Keberatan Ketiga ;Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukumpembuktian dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk sebagian, sebab jika

Judex Facti a quo menerapkanhukum pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka Judex Factipasti menolak keseluruhan gugatan Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi.

Tetapianehnya Judex Facti menafsirkan lain dari pembayaran Rp 50.000.000,00(lima puluh juta Rupiah) oleh Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasitersebut ;Apalagi lebih aneh lagi pembayaran sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta Rupiah) tersebut dikompensasikan oleh Judex Facti untuk pembayarankepada hutang Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang secara yuridistidak terbukti secara sah dan sempurna.

Jadi adanya sesuatu yang dianggapoleh Judex Facti sebagai hutang Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasiadalah hanya atas pertimbangan yang keliru dari Judex Facti ;Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2750 K/Pdt/2010Bahwa oleh karenanya Judex Facti a quo telah nyata keliru dalam memutusperkara ini, maka beralasan dan berdasar hukum putusan Judex Facti a quodibatalkan ;V.

Sehingga dengan demikian sangat nyata bahwa Judex Facti salahmenerapkan hukum dan melanggar hukum pembuktian sehubungan denganbukti T.1, dan T. 2, serta keterangan saksi Alimuddin Capa tersebut.

Facti sengaja tidak mau menjumlahkan dan tidakmau menyatakan berapa sebenarnya luas tanah yang diterima H.T Mintarjadari penyerahan H.Idris Lubis tanggal 16 Mei 1971, Judex Facti dalammengambil pertimbangan hukum menyatakan berdasarkan bukti P1 suratpenyerahan tanggal 16 Mei 1971, hal ini jelas Judex Facti menutup nutupiperbedaan jumlah luas yang dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasiyang diberi tanda P1 yaitu dalam gugatan luas tanah terperkara 14 Hasedang dalam bukti PI surat penyerahan tanggal

Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan buktibukti danketerangan saksi yang Tergugat I/Pemohon Kasasi ajukan dipersidangan,hal ini menunjukkan putusan yang diberikan oleh Judex Facti berat sebelahdan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak dapat dipertahankan ;Bahwa berdasarkan dalildalil dan uraian tersebut di atas jelaslah bahwapertimbangan hukum dari putusan yang diberikan oleh Judex Facti beratsebelah dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta telah berpihak,sehingga oleh karenanya

Facti telah mengabulkan petitum gugatanyang tidak didukung dengan positanya, oleh karenanya jelaslahbahwa Judex Facti telah melanggar Yurisprudensi MARI No. 67/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 sehingga sangatlah beralasan danberdasarkan hukum Judex Juris membatalkan putusan Judex Fact ;Dalam Pokok Perkara :1.

Judex Facti telah melanggar Pasal 19 ayat 2 R.Bg/178H.1.Roleh karenanya putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan ;2.

1,2,3 Putusan) ;e Bahwa dengan demikian Judex Facti a quo menunjukkan bahwaputusan yang diberikannya berdasarkan bukti yang tidak aslinya yangdiragukan kebenarannya serta tidak mempunyai kekuatan nilai buktiuntuk dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam suatu keputusanoleh karenanya Judex Facti telah melanggar Pasal 301 RBg danputusan tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karenanya mohonJudex Juris membatalkan Judex Facti ;Dalam Rekonvensi :Bahwa segala apa yang telah diuraikan yang menjadi keberatan

Pengadilan Negeri/Judex Facti adalah suatu putusan yangHalaman 25 dari 53 hal.

dan tidak berdasarkan hukum, danoleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi/Judex Facti tersebutharuslah dibatalkan;2.

Bahwa Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah keliru dan salah dalammenerapkan hukum, karena telah menguatkan pertimbanganpertimbangan dan putusan dari Pengadilan Negeri/Judex Facti yangadalah keliru dan salah menurut hukum sebagaimana disebutkanoleh Pengadilan Tinggi/Judex Facti halaman 35 alinea ke1 (satu)yang berbunyi: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri BaleBandung tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 47/Pdt.G/2016/PN BIb.

Negeri/Judex Facti dalam alineake 6 (enam) halaman 70 putusannya sebagaimana juga telahHalaman 39 dari 53 hal.

;Dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri/Judex Facti dalamalinea ke 7 (tujuh) halaman 71 putusannya sebagaimana jugaHalaman 43 dari 53 hal.