Tulungagung, sebagaitergugat;Pengadilan Agama tersebut telah memeriksa berkas perkara, telahmendengar keterangan para pihak;Menimbang, bahwa di luar sidang, melalui kuasanya penggugat secaratertulis menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah hidup rukunkembali dengan tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara penggugat harus dinyatakantelah dicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 > UUNo.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atasJenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankankepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 & ketentuan hukumlain yang berkaitan;MEMUTUSKAN= Menyatakan gugatan penggugat telah dicabut;= Membebankan biaya perkara pada penggugat sebesar Rp.196.000, (seratussembilan puluh enam ribu rupiah);Demikian putusan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Rojab 1430H /29 Juni 2009 dengan Drs.FATHUR

telah berusaha mendamaikan Penggugatamempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, danpihak Penggugat bertempat' tinggal dalam wilayah Kota Jambisebagaimana bukti surat P.1, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf(a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dan Perubahan terakhir dengan Undang undangNomor 50 #Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengansepatutnya dan relaas panggilan beserta turunan surat gugatantelah diserahkan kepadanya, namun ia tidak /datamg dan tidak pulamengirimkan bantahan, dengan demikian dapat diduga bahwadalil dalil gugatan Penggugat tersebut, adalah benar dan Tergugattidak keberatan terhadap maksud, Penggugat untuk berceraidengannya ; Namun oleh karena perkara ini adalah perkaraperceraian dengan alasan,; sebagaimana tersebut di atas, makasesuai ketentuan Pasal 76 ayat = (2) UUPA

terus menerus dan tidak adaharapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis perlu pulamemperhatikan pendapat ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab*Ghoyatul Marom, yaituArtinya : Dikala isteri sudah memuncak ketidaksenangannyaterhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkantalak suami dengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

mengajukanverzet (perlawanan) jika ia keberatan terhadap putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya. pencatatan perceraian danmemenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung..RI Nomor : No.28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 92002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkansalinan putusan perkarainiy yang telah berkekuatan hukum tetapkepada PPN di tempat ,tinggal Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan mereka dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Suratpernyataan itu proses pembuatannya diawali dan disertai dengan keteranganpalsu dan dipalsukan; Tanah terperkara adalah milik Penggugat dan Penggugat Il berdasarkandatadata kepemilikan sebagaimana diuraikan secara limitatif dalam butir2 dan 3 di atas; Bahwa eksistensi hukum adat keberadaannya diakui dan dijamin oleh UUPA Nomor 5/1960 yang menyatakan bahwa ketentuanketentuan hukumadat setempat dan peraturanperaturan lainnya mengenai hakhak atastanah tetap berlaku.

Bahwa dasar pemberian hak pakai adalah bersumber dari Peraturan DasarPokokpokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, diatur dalam Pasal 42.Dalam pasal ini pemerintah daerah bukan subjek yang mempunyai hak pakaiatas tanah, bunyi lengkapnya pasal tersebut sebagai berikut: "Yang dapatmempunyai hak pakai ialah:a. Warga Negara Indonesia;b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukandi Indonesia;d.

No. 134 K/Pdt/2015Dasar Pokokpokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA;Sedangkan Pasal 16 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, berbunyi; (1)"Hakhak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:Hak Milik;Hak Guna Usaha;Hak Guna Bangunan;Hak Pakai;Hak Sewa;Hak Membuka Tanah;Hak Memungut Hasil Hutan;~ 9 29 5 psaHakhak lain yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut di atas yangakan ditetapkan dengan undangundang serta hakhak yang sifatnyasementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53";6

Objeksengketa/tanah terperkara bukan tanah negara atau tanah yang dikuasailangsung oleh negara (belum terdaftar dengan sesuatu hak), tapi tanahPara Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yang telahdipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud oleh Pasal16 UUPA Nomor 5 Tahun 1960;Judex Facti (Majelis PT BDG), telah salah menerapkan hukum dalamperkara ini dengan menjadikan Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960sebagai dasar putusan, seharusnya Pasal 16 UUPA Nomor 5 Tahun 1960jo.

Mahkamah Agung telah menafsirkan Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960,sebagaimana dalam putusannya;a."Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlakudi Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di dalam register bukanlahHal. 15 dari 19 hal. Put. No. 134 K/Pdt/2015berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila tidak absahnya dapatdibuktikan oleh pihak lain" (Putusan Mahkamah Agung, 1891975 Nomor459 K/Sip/1975.

Agraria (UUPA) telah menciptakan unifikasi dibidang hukum tanahyang didasarkan kepada ketentuan hukum adat.

Meskipun dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidakdijelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli tanah, namun dalam ketentuanPasal 26 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria(UUPA) yang menyatakan Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberiandengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkanuntuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan PeraturanPemerintah.

Oleh karena itu meskipun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak mengatur secara khusus mengenaljual beli tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA), dapat dipahami pengertianjual beli dalam Hukum Tanah Nasional adalah jual beli tanah dalam pengertianhukum adat mengingat Hukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukumadat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum adat, jual belibukanlah suatu bentuk perjanjian

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 Penggugat memintaMenyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemilik sebidang tanahpekarangan seluas 241 m2 (dua ratus empat puluh satu meter persegi) besertabangunan rumah yang berada di atasnya yang terletak di BTN Bumi KamoroIndah Blok A 20, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, KabupatenMimika ,menurut Majelis Hakim dalam perkembangannya lembaga jual beli tanahsebagaimana yang terkandung dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria (UUPA

melawan hukumsebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang utama danharusdipertimbangkan adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbangantara Penggugat selaku pembeli, apakah telan melaksanakan kewajibannyadengan itikad baik (in goodfaith) dan penuh tanggung jawab (and with full senseof responsibility) dalam hubungannya dengan Tergugat selaku penjual ataupemilik asal tanah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA

namun tidak berhasil,sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, dan pihak Penggugatbertempat tinggal dalam wilayah Kota Jambi sebagaimana bukti surat P.1, maka sesuai denganPasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahanterakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

sekarang sudah berjalan selama lebih dari 6bulan ;Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahanbahkan tidak hadir dipersidangan tanpa khabar ataupun alasan yang sah, padahal ia telahdipanggil dengan sepatutnya, sehingga Majelis menduga bahwa alasan yang dikemukakan olehPenggugat tersebut adalah benar dan Tergugat tidak keberatan atas maksud Penggugat untukbercerai dengannya; Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuaidengan Pasal 76 ayat (1) UUPA

sebagaimana tujuan dari Perkawinan ; Dengan demikian telahterpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu antarasuami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapanuntuk hidup rukun di masa yang akan datang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

sesuaiPasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian dan memenuhi SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor : No.28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untukmengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan mereka dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai ftergugat;Pengadilan Agama tersebut telah meneliti berkas perkara danmendengar keterangan para pihak di persidangan;Menimbang, bahwa ternyata kuasa hukum penggugat telahmenyatakan mencabut perkaranya pada 16 Pebruari 2009 di mukasidang atas keinginan penggugat sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaperkara penggugat harus dinyatakan telah dicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No. 7/1989 > UU No.3/2006 dan Peraturan

Pemerintah No. 53/ 2008 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkaraini dibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain yang berkaitan;MEMUTUSKANMenyatakan gugatan penggugat telah dicabut;Hal 2 dari 2 hal.Pts.No.0225/Pdt.G/2009/PA.TAMembebankan biaya perkaraRp.232.800, (dua ratusratus rupiah);pada penggugat sebesartiga puluh

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertibangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat danTergugat berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 3 tahun namunsetelah

Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil gugatan Penggugat,Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang menurut Majelis telahmemenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA Jo.Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

maka sesuai ketentuanPasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka hak pemeliharaannya menjadi hakIbunya, maka terhadap tuntutan Penggugat agar anak tersebut ditetapkan dibawahpemeliharaan Penggugat sudah selayaknya dikabulkan dengan tidak mengurangi hakhak Tergugat selaku bapak untuk tetap dapat berhubungan dengan anak tersebutsebagaimana layaknya hubungan bapak terhadap anak atau sebaliknya;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertibangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq;h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

No. 41/Pdt.G/2013/PA.KtbmPasal 7 ayat (1) KHI, maka Penggugat dan Tergugat berkualitas legitima personastandi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 15 hari namunsetelah

Pasal 27 ayat (4) PPNo. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA Jo

Dengan demikian gugatan ceraiPenggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bainsughro;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat ;Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapke persidangan, tidak hadir;2.

No. 475/Pdt.G/2013/PA.KtbmPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari

bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Dansesuai kehadiran dan pemeriksaan di muka persidangan, Penggugat telah mengakuberdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkaraini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

No. 59/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

No. 59/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat(2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

Dansesuai bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili, Penggugat telah berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

sesuaiketentuan Pasal 149 RBg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

No. 307/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e.

wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon yang akan menceraikan istrinya mengajukanpermohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon...dst.

Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA, Majelis Hakim perlu mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekat Pemohonyang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaiansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pl, P2, keterangan Pemohon, dan jikadihubungkan dengan keterangan saksisaksi sebagaimana terurai di atas, maka terbuktiadanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah.

Oleh karena itu, MajelisHakim menghukum Pemohon agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimanatersebut di atas kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

No. 7 Tahun 1975, Pengadilan Agama Kotabumimelalui Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinanpenetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediamanPemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohondilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

No. 0007/Pdt.G/2014/PA.Ktbmantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

No. 0007/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat(2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

hidup dan pendidikan anak =;Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan upaya damaikepada kedua belah pihak, baik secara langsung pada setiapkali persidangan maupun melalui mediasi, namun upaya tersebuttidak berhasil ;Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidangperkawinan maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 4Tahun 2006 serta perubahanterakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut UUPA

) beserta penjelasannya, perkara inimenjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan olehkarena pihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah KotaJambi sebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasaloe73 ayat 1 UUPA, Pengadilan Agama Jam nang untukmemeriksa dan mengadili perkara nOMenimbang, bahwa berda alat bukti tertulis P.2yang secara formal telah mem@auhi aturan yang berlaku sebagaialat bukti, maka hadiPwdinFatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan wrohgat telah dan masih

dikemukakan olehPenggugat serta tidak keberatan terhadap maksud untukbercerai ; berdasarkan pengakuan tergugat tersebut, makaMajelis berpendapat bahwa dalildalil yang dikemukakan olehpenggugat telah terbukti kebenarannya, dan dengan demikiantelah jelas bagi Majelis tentang ketidakharmonisan rumahNyOtangga Penggugat dengan tergugat sert tel jelas pulatentang penyebabpenyebabnya =; meseapah demikian, Majelistetap harus mendengar keteranga akpei dari pihak keluargasebagaimana yang dikehendaki 6 ayat (2) UUPA

suratpernyataan Tergugat ( P.3) yang dibenarkan pula olehPenggugat, yaitu biaya yang ditanggung oleh Tergugat untukkedua orang anak tersebut adalah sebesar Rp.3.000.000,hingga kedua anak tersebut dewasa ; Oleh karena kedua belahpihak telah sepakat tentang hal tersebut, maka Majelis tidak10Operlu mempertimbangkan lebih jauh, aN ukup dengantmengadopsi kesepakatan tersebut NOke dalam amar putusan ini sebagai usan Majelis ;nya menuangkannyaMenimbang, bahwa tenta aya perkara, berdasarkanPasal 89 ayat (1) UUPA

ms biaya perkara dibebankankepada Penggugat; OyMenimbang, b berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkanseluruhnyimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraiandan sesuai pula dengan Pasal 84 ayat (1) UUPA serta SuratEdaran Mahkamah Agung No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

G/2014/PA Amt. him 5 dari11Majelis Penggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan awal perkawinan sudah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dan sesuai bukti Pl, Penggugat telah berdomiusili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif PengadilanAgama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.Maka sesuai bukti P2, Penggugat merupakan seorang istri dari Tergugat yangHal

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitaslegitima persona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalikan bahwa

4) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa Pl dan P2 yang menurut Majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

No. 0173/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti P.1 berupa KTP, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.Maka sesuai bukti P.2, Penggugat merupakan seorang istri dari Tergugat

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurutMajelis Penggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio dalam perkara aquo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 3

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangPerkawinan;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

KAI (Persero) terkait kKebenaran materiil dari data fisikdan/atau data yuridis sebagai dasar dikabulkannya permohonan hak(vide Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 9/1999 dan UUPA juncto KeppresNomor 32/1979 juncto Per.Mendagri Nomor 3/1979);> Kualitas Para Penggugat dalam mengajukan permohonan hak yangseharusnya dapat dikabulkan (vide Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 2 ayat(1) dan (2) juncto Pasal 4 Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RINomor 5/Prk/Tahun 1965 juncto UUPA juncto Keppres Nomor 32/1979Juncto Per.Mendagri

Putusan Nomor 20 K/TUN/2017dan masih berlaku tidak serta merta hapus dan tetap diakui, akantetapi untuk dapat menjadi hak atas tanah sesuai dengan sistemyang diatur oleh UUPA harus terlebin dahulu di konversiberdasarkan prinsip yang mendasari, yaitu:1. Prinsip Nasionalitas, sesuai ketentuan dalam Pasal 9;2. Pengakuan HakHak Tanah terdahulu, yaitu hakhak yangpernah tunduk kepada Hukum Barat maupun Hukum Adatmelalui Lembaga Konversi ke dalam sistem dari UUPA;3.

Penyesuaian kepada ketentuan Konversi, sesuai Pasal 2 dariketentuan Konversi maupun Surat Keputusan Menteri Agrariadan edaranedaran yang diterbitkan, maka hakhak tanah yangpernah tunduk kepada Hukum Barat dan Hukum Adat harusdisesuaikan dengan hakhak yang diatur oleh UUPA;4. Status Quo HakHak Tanah Terdahulu, yakni denganberlakunya UUPA dan PP 10 Tahun 1961 maka tidak mungkinlagi diterbitkan hak baru atas tanahtanah yang akan tundukkepada hukum Barat.

Setelah disaring melalui ketentuanketentuan Konversi UUPA dan aturan pelaksanaannya, makahakhak atas tanah bekas Hak Barat dapat menjadi:1) Tanah Negara karena terkena ketentuan asas Nasionalitasatau karena tidak dikonversi menjadi hak menurut UUPA;2) Dikonversi menjadi hak yang diatur menurut UUPA sepertiHak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan HakPakai.Menurut UUPA diktum Kedua Pasal , III dan V hakhak atas tanahasal konversi Hak Barat akan berakhir masa berlakunya selambatlambatnya tanggal

Selanjutnya sejak 24 September1980 statusnya menjadi tanah yang dikuasai negara dan olehnegara akan diatur kembali penggunaan, penguasaan danpemilikan tanah melalui pemberian hak baru berdasarkanketentuan menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya yakniKepPres Nomor 32/1979 dan Per.Mendagri Nomor 3/1979.Bahwa mohon dicatat, berdasarkan UUPA tanah mempunyaifungsi sosial yang peruntukannya dan penggunaannya harusmemperhatikan kepentingan nasional dan menjamin perlindunganterhadap kepentingan golongan

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa Sarat Keterangan Domisili mengenaiKewenangan Relatif Pengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespidari Tergugat mengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA