Bahwa meskipun pendaftaran tanah menurut UUPA adalah menganutsistem publikasi negatif, tetapi dengan mengingat azas kepastian hukumdan sebagai alat pembuktian yang kuat, sistem publikasi negatif tersebuttidak diterapbkan sistem publikasi negatif secara murni, sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasal 32 ayat (2) PP.

Bahwa sebenarnya YLPTP adalah sebagai badan sosial, menurutketentuan pasal 21 ayat (2) UUPA dapat mempunyai hak milik dengansyaratsyarat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (8) PP. No. 38Tahun 1963, tentang Penunjukkan BadanBadan Hukum Yang DapatMempunyai Hak Milik Atas Tanah, yaitu YPLP harus memperoleh ijin dariMenteri Pertanian/Agraria sebagaimana diatur dalam Permen Agraria No.14 Tahun 1961.

BANK MUAMALA T Surakarta,Koperasi Sabar Artha Surakarta, dan menjualnya kepada SugengUtomo, tanpa ijin YLPTP, karena sertipikat tersebut atas namaTerdakwa jadi sertipikat tanah tersebut adalah milik Terdakwasecara sah menurut hukum, yang dilindungi dan dijamin kepastianhukumnya oleh UUPA dan PP.

Sumber keseluruhan adalah milik Terdakwa secara sahdan berdasarkan bukti yang sah menurut hukum, dan menurutketentuan pasal 20 dan 51 UUPA bahwa hak milik adalah merupakanhak turuntemurun, terkuatdan terpenuh, dapat beralih dan dialinkankepada pihak lain, serta dapat dibebani hak tanggungan ataudijaminkan oleh pemiliknya.j.

Bahwamenurut UUPA "pinjam nama" merupakan penyelundupan danpelanggaran hukum, karena bertentangan dengan pasal 19 ayat (1)dan ayat (2) huruf c UUPA serta pasal 3 huruf a, b, dan c dan 32 ayat(2) PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitumengenai kepastian hukum, penyediaan informasi, danterselenggaranya tertib administrasi pertanahan, sebab pemilikandengan "pinjam nama" tidak dikenal tidak diatur dalam pasal 16 ayat(1) dan pasal 53 ayat (1) UUPA.f.

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

XXXX/Pdt.G/2015/PA.KtbmMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi,oleh karena perkara a quo tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidakperlu mempertimbangkannya;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

otentik, bermaterai cukup dancocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga dapatdinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebutmempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang menerangkanmengenai kedudukan hukum dalam perkara aguo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA

No. 182/Pdt.G/2013/PA.Ktbmantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Jo.Pasal 2 ayat (2) Perma No.

No. 182/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

No. 471/Pdt.G/2013/PA.KtbmKedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst. Makasesuai bukti P2, Penggugat merupakan seorang istri dari Tergugat yang mempunyaihubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judiciodalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 5 tahun namunsetelah

ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1, P2, P3, P4 dan PS yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Bahwa tanah tersebut saat ini masih terdapat bangunandan dikuasai serta dipergunakan oleh Kedutaan BesarInggris, sehingga Hak Pakai untuk jangka waktu selamadipergunakan tersebut tidak dapat dicabut/dibatalkankarena bertentangan dengan kaidah hukum ha katas tanahdalam UUPA dan Konvensi Wina Tahun 1961.b.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (2) Huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (selanjutnya disebut UUPA) dijelaskan sebagai berikut :Hak Pakai dapat diberikan : a. selama jangka waktu tertentu atauselama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.b.

Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 42 UUPA pada pokoknyadijelaskan sebagai berikut :Untuk gedunggedung kedutaan Negaranegara Asing dapatdiberikan pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selamatanahnya dipergunakan untuk itu. Orangorang dan badan badanhukum asing dapat diberi hakpakai, karena hak ini hanyamemberi wewenang yang terbatas.c.

Bahwa dalam menerbitkan surat keputusan a quo maka Tergugat tidakmendasarinya dengan itikad baik karena tidak memperhatikan kaidahkaidah dan ketentuanketentuan hukum yang mengatur tentang hakpakai sebagaimana yang diatur dalam UUPA dan PP Nomor 40 Tahun1996;b.

Bahwa walaupun ada pertentangan dan ketidaksesuaian dengan kaidahkaidah dan ketentuan perundangundangan' bidang pertanahansebagaimana diatur dalam UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996, namunTergugat, dengan itikad buruk, masih tetap menerbitkan surat keputusana quo;c.

dengan batas usia menurut ketentuanKUHPerdata (Burgelijk Wetboek), yang dalam pasal 330 BW menentukan,bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan belum pernah kawin;Menimbang, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, batas usia dewasayang manakah yang digunakan dalam hal ijin jual tanah atau jual beli tanah;Menimbang, bahwa mengenai jual beli tanah diatur dalam UndangUndang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ataulazim juga disebut UUPA

yo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah; Dimana sekalipun UUPA berasaskan kepada hukum adat(vide pasal 5 UUPA), tetapi praktek jual beli tanah diliputi oleh aspek hukumperjanjian dengan berpedoman kepada ketentuan BW, dimana dalam menilaisahnya perjanjian berpedoman pada ketentuan pasal 1320 BW, antara lain :kecakapan melakukan membuat suatu perjanjian, dimana kecakapan melakukanperjanjian antara lain haruslah telah berusia dewasa, yaitu telah mencapai umur 21(dua puluh

menurut ketentuanPasal 309 BW, pasal 393 BW serta Staatblaad No. 54 Tahun 1931, menentukan,bahwa orang tua tidak boleh memindah tangankan barangbarang tidak bergerakanakanaknya yang masih dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun; kecualimemperoleh ijin atau kuasa dari pengadilan negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas, ijinmenjual dibolehkan apabila kepentingan anak menghendakinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 berupa Sertifikat Hak Milik,yang menurut perspektif UUPA

Para Pemohon Kasasi sangat membantah pertimbanganMajelis Hakim tingkat pertama dan banding karena tidak sesuai dengan KitabUndang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan juga Undang UndangPokok Agraria (UUPA) yang berlaku.

Johari memiliki eigendom verponding 721/612 yangsebenarnya saat itu dengan berlakunya UUPA harus dialihkan menjadi HakMilik, dan seharusnya ketika H. Johari meninggal Abdul Gani sebagai ahliwarisnya melakukan konversi hak tersebut sekaligus wajib melakukanperalihnan hak dalam jangka waktu 6 bulan sesuai ketentuan peraturanpertanahan yang berlaku menjadi salah satu hak yang disebutkan dalamUUPA yang dalam hal ini Sertifikat Hak Milik.

Apabila Sertifikat Hak Milik initelah dibuat, maka barulah syarat objek yang halal dalam suatu Perjanjian JualBeli terpenuhi dan dapat dikatakan dapat diperdagangkan/diperjualbelikan;Syarat sah suatu objek hak atas tanah adalah sesuai Pasal 23 UUPA:(1) Hak milik, demikian pula setiap peralinan, hapusnya danpembebanannya dengan hakhak lain harus didaftarkan menurutketentuanketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19;Halaman 24 dari 43 hal. Put.

Pasal 5 UUPA menjelaskan bahwaHukum Agraria adalah hukum adat yang berlaku di Indonesia, mengaturbahwa jualbeli hak atas tanah haruslah "terang dan tunai";Pasal 5 UUPA: Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruangangkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengankepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsadengan sosialisme Indonesia , serta dengan peraturanperaturan yangtercantum dalam undangundang ini dan dengan peraturan perundanganlainnya, segala sesuatu

P10) sebagaibukti adanya Perjanjian Jual Beli, ternyata Perjanjian Jual Beli terjadi padatanggal 4 Oktober 1981, 4 Januari 1982 dan 28 Februari 1982, dimana padasaat itu UUPA juncto PP Nomor 10/1961 ini telah berlaku (tahun 19601961),dan karenanya Perjanjian Jual Beli telah bertentangan dengan peraturanperaturan ini dan mengakibatkan batal demi hukum atau tidak sah;Bahwa UUPA junctoPP Nomor 10/1961 kemudian diperkuat lagi denganketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaiperubahan

Hal ini Sesuai dengan Pasal 5 Undangundang No: 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) yangmenyebutkan bahwa hukum Agraria yang berlaku adalah hukum adat;Bahwa Jualbeli tanah menurut hukum adat harus memenuhi syaratterang, tunai dan riil. Syarat terang, artinya Jualbeli tanah dilakukandihadapan Kepala Desa, Jualbeli tersebut tidak melanggar hukum yangberlaku. Dengan dilakukanya dimuka Kepala Desa, Jualbeli itu menjaditerang bukan perbuatan hukum yang gelap.

Menurut UUPA, yang dapat mempunyai hak milik atas tanahhanya warganegara Indonesia tunggal dan badanbadan hukumyang ditetapkan oleh pemerintah ( Pasal 21 UUPA). Jika pembellimempunyai kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraanIndonesianya atau kepada suatu badan hukum yang tidakdikecualikan oleh pemerintah, maka Jualbeli tersebut batal karenahukum dan tanah jatuh pada Negara (Pasal 26 Ayat (2) UUPA).b.

Menurut UUPA, yang dapat mempunyai hak milik atas tanahhanya warganegara Indonesia tunggal dan badanbadan hukumyang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 21 UUPA). Jika pembelimempunyai kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraanIndonesianya atau kepada suatu badan hukum yang tidakdikecualikan oleh pemerintah, maka Jualbeli tersebut batal karenahukum dan tanah jatuh pada Negara (Pasal 26 Ayat (2) UUPA).b.

Kendatipundemikian, untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hukum dalamsetiap peralihan hak atas tanah, PP No: 24 Tahun 1997 sebagaiPeraturan Pelaksana dari UUPA telah menentukan bahwa setiapperjanjian yang bermaksut memindahkan hak atas tanah harusdibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.Sebelum Akta Jualbeli dibuat PPAT, maka di syaratkan bagi para pihakuntuk menyerahkan suratSurat yang diperlukan kepada PPAT, yaitu:1.

Disamping itu, pendaftaran tanah yangditentukan dalam Pasal 19 UUPA (Undangundang No: 5 Tahun 1960)merupakan sasaran untuk mengadakan kesederhanaan hukum, hal inikemudian ditindaklanjuti dlaam Peraturan Pelaksanaan yaitu PeraturanPemerintah Republik Indonesia PP No: 10 Tahun 1961 dan kemudiandiganti PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Hak Milik, hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (pasal21 UUPA).2. Hak Guna Usaha, hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesiadan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia (pasal30 UUPA).3. Hak Guna Bangunan, hanya dapat dimiliki oleh Warga NegaraIndonesia dan Badanbadan Hukum yang didirikan menurut HukumIndonesia (pasal 36 UUPA).4.

Hak Pakai, dapat dipunyai oleh orang asing penduduk Indonesiamaupun Warga Negara Indonesia, demikian pula Badan Hukum yangdidirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan diIndonesia serta Badan Hukum Asing yang mempunyai Perwakilan diIndonesia (Pasal 24 UUPA), juga perwakilan Negaranegara asing,Badan Sosial dan Keagamaan.

Sedangkan menurut komentar UUPA No. 5 Tahun 1960, bahwa hak atastanah terdiri dari:Hak Milik (pasal 21 UUPA)Hak Guna Usaha (pasal 30 UUPA)Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Padt.G/2017/PN LboHak Guna Bangunan (pasal 36 UUPA) Hak Pakai (pasal 24 UUPA) ;b. Mengenai Subjek Hukumnya, yaitu1. Namanama ahli waris maupun para pihak terdapat kekeliruan antaralain : Pada Poin 2 posita gugatan anak dari Alm.

Menurut UUPA,yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya warganegaraIndonesia tunggal dan badanbadan hukum yang ditetapkan olehpemerintah (Pasal 21 UUPA).

Jika pembeli mempunyai kewarganegaraanasing disamping kewarganegaraan Indonesianya atau kepada suatubadan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka Jualbelitersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (Pasal 26 Ayat(2) UUPA).b.Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan yang berhak menjualsuatu bidang tanah tentu saja si pemegang yang syah dari hak atastanah tersebut yang disebut pemilik.

Tidak boleh seorang saja yangbertindak sebagai penjual.c.Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedangdalam sengketa.Mengenai tanahtanah hak apa yang boleh diperjualbelikan telahditentukan dalam UUPA yaitu hak milik (Pasal 20), hak guna usaha(Pasal 28), hak guna bangunan (Pasal 35), hak pakai (Pasal 41).

Menurut UUPA,yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya warganegaraIndonesia tunggal dan badanbadan hukum yang ditetapkan olehpemerintah (Pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianyaatau kepada suatu badan hukum yang tidak dikecualikan olehpemerintah, maka Jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanahjatuh pada Negara (Pasal 26 Ayat (2) UUPA).b.

Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidaksedang dalam sengketa.Mengenai tanahtanah hak apa yang boleh diperjualbelikan telahditentukan dalam UUPA yaitu hak milik (Pasal 20), hak guna usaha(Pasal 28), hak guna bangunan (Pasal 35), hak pakai (Pasal 41).

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0711/Pdt.G/2009/PA.TAe Menjatuhkan

sebagaimana Surat PemberitahuanPajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Suripanberalamat di Jalan Kampung RT.02, RW.06, Kelurahan Jepon, KabupatenBlora (bukti P.13);Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugattersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalampenjelasan umum UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria (UUPA

) bahwa UUPA bertujuan untukmenghapuskan sifat dualisme dari hukum agraria Indonesia, yang sebelumnyadidasarkan atas berlakunya peraturanperaturan hukum adat di sampingperaturanperaturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat menjadi suatuunifikasi hukum pertanahan berupa UUPA yang didasarkan pada ketentuanhukum adat, sehingga menjadi lebin sederhana dan menjamin kepastian hukumbagi seluruh rakyat Indonesia;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUPAmenyebutkan "jual beli, penukaran

Meskipun demikian dalam haldihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 UUPA yang menyebutkan "Hukumagraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganperaturanperaturan yang tercantum dalam UndangUndang ini dan denganperaturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsurHalaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/

Pdt.G/2020/PN Blaunsur yang bersandar pada hukum agama, maka dapat disimpulkan pengertianjual beli sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA adalah jual beli tanah dalampengertian hukum adat;Menimbang, bahwa jual beli dalam hukum adat memiliki pengertianyang berbeda dengan jual beli yang diatur dalam Pasal 1457, Pasal 1458, danPasal 1459 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Di mana sebagai salah satu bentuk dari peralihanhak atas tanah haruslah dilakukan suatu pendaftaran atas peralihan haktersebut sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 19 UUPA, yangbertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepadapemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lain;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, berdasarkan bukti P4 berupa kuitansi pembayaran atassebidang tanah hak milik Nomor 1722 sejumlah

Bahwa Penggugat sudah menguasai objek sengketa yang merupakan tanahNegara tersebut secara hukum juga melekat hak untuk mengajukanpermohonan untuk dapat dimiliki hak sesuai dengan peraturan UUPA,namun karena dikeluarkannya Surat Keputusan pejabat Tata Usaha NegaraHalaman 2 dari 26 halaman.

Sebagaimana ternyata bahwa berdasarkan UUPA Nomor 5 tahun 1960tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 4245 yang digunakan sebagaialas dasar (warkah) Objek Sengketa terhitung sejak tanggal 24 September1961 telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, pasal 21 ayat3:Orang asing yang sesudah berlakunya UndangUndang ini memperolehmilik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta perkawinan,demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dansetelah berlakunya UndangUndang

Sebagai Warga Negara Indonesia yang berhak memiliki dan mewariskan Sertifikat HakMilik berdasarkan UUPA No.5 Tahun 1960 Pasal 21.Bukti P4 , P 4a, P5.

Sebagai Warga Negara Indonesia yang berhak memiliki dan mewariskan Sertifikat HakMilik berdasarkan UUPA No.5 Tahun 1960 Pasal 21.Berdasarkan UUPA No.5 Tahun 1960 Pasal 26 ayat (2): Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian denganwasiat dan perbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan untuklangsung atau tidak langsung memindahkan Hak milik kepada orangasing, kepada seorang warganegara yang disampingkewarganegaraan Indonesianya, mempunyai kewarganegaraanasing atau kepada suatu badan hukum, kecuali

Yang merupakan warga negara Asing, dengan tidakadanya ahli waris sah dari Tuan Agil dan Alaydroes yang mendaftarkantanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPA, tanahtersebut jatuh pada Negara ................. Jadi tegas dan jelas bahwa Penggugat / Pemohon Kasasi pada tanggal 18September 2013, belum mengetahui tentang keberadaan dari SHM no.17,karena masih menganggap Eigendom Verponding No.4245 a/n Said Agildan Said Ali.

permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tanggaPemohon

Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA, Majelis Hakim perlu mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekat Pemohonyang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaiansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik daribuktibukti, keterangan Pemohon dan jika dihubungkan dengan keterangan saksisaksisebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa 3 tahun setelah menikahrumah tangga

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kKewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas /egitima persona standi in judicio(pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalamperkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohonagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga

No. 0254/Pdt.G/2015/PA,KtbmMenimbang, bahwa bukti P berupa Catatan Akta Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telahsesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun1975 Jo.

Oleh sebab itu,permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untukkepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon,Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPAdengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

No. 9 Tahun 1975, MajelisHakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinanpenetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempatkediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohondan Termohon dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankankepada

KAI (Persero) terkait kKebenaran materiil dari data fisikdan/atau data yuridis sebagai dasar dikabulkannya permohonan hak(vide Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 9/1999 dan UUPA juncto KeppresNomor 32/1979 juncto Per.Mendagri Nomor 3/1979);> Kualitas Para Penggugat dalam mengajukan permohonan hak yangseharusnya dapat dikabulkan (vide Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 2 ayat(1) dan (2) juncto Pasal 4 Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RINomor 5/Prk/Tahun 1965 juncto UUPA juncto Keppres Nomor 32/1979Juncto Per.Mendagri

Putusan Nomor 20 K/TUN/2017dan masih berlaku tidak serta merta hapus dan tetap diakui, akantetapi untuk dapat menjadi hak atas tanah sesuai dengan sistemyang diatur oleh UUPA harus terlebin dahulu di konversiberdasarkan prinsip yang mendasari, yaitu:1. Prinsip Nasionalitas, sesuai ketentuan dalam Pasal 9;2. Pengakuan HakHak Tanah terdahulu, yaitu hakhak yangpernah tunduk kepada Hukum Barat maupun Hukum Adatmelalui Lembaga Konversi ke dalam sistem dari UUPA;3.

Penyesuaian kepada ketentuan Konversi, sesuai Pasal 2 dariketentuan Konversi maupun Surat Keputusan Menteri Agrariadan edaranedaran yang diterbitkan, maka hakhak tanah yangpernah tunduk kepada Hukum Barat dan Hukum Adat harusdisesuaikan dengan hakhak yang diatur oleh UUPA;4. Status Quo HakHak Tanah Terdahulu, yakni denganberlakunya UUPA dan PP 10 Tahun 1961 maka tidak mungkinlagi diterbitkan hak baru atas tanahtanah yang akan tundukkepada hukum Barat.

Setelah disaring melalui ketentuanketentuan Konversi UUPA dan aturan pelaksanaannya, makahakhak atas tanah bekas Hak Barat dapat menjadi:1) Tanah Negara karena terkena ketentuan asas Nasionalitasatau karena tidak dikonversi menjadi hak menurut UUPA;2) Dikonversi menjadi hak yang diatur menurut UUPA sepertiHak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan HakPakai.Menurut UUPA diktum Kedua Pasal , III dan V hakhak atas tanahasal konversi Hak Barat akan berakhir masa berlakunya selambatlambatnya tanggal

Selanjutnya sejak 24 September1980 statusnya menjadi tanah yang dikuasai negara dan olehnegara akan diatur kembali penggunaan, penguasaan danpemilikan tanah melalui pemberian hak baru berdasarkanketentuan menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya yakniKepPres Nomor 32/1979 dan Per.Mendagri Nomor 3/1979.Bahwa mohon dicatat, berdasarkan UUPA tanah mempunyaifungsi sosial yang peruntukannya dan penggunaannya harusmemperhatikan kepentingan nasional dan menjamin perlindunganterhadap kepentingan golongan

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

itu buktitersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Tergugatmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti bahwa antara Penggugatdan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

No. 0083/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

keterangan dua saksi yang telah disumpah; ternyata penggugat tidak sabar lagi berumahtangga dengan tergugat,dengan demikian Majelis berpendapat bahwa antara penggugat dantergugat cukup sulit mencapai sebuah rumahtangga yang tentram, karenaitu. bagi penggugat dinilai cukup alasan untuk bercerai dengan tergugatsesuai dengan maksud pasal 19 f PP No.9/1975 jo.Pasal 116 f KompilasiHukum Islam; berdasarkan beberapa pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dapatdikabulkan dengan verstek; sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 jo.No.3/2006, maka biaya perkaraini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitimapersona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa

telahmengajukan alat bukti tertulis berupa Pl dan P2 yang menurut Majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Tergugat makaMajelis tidak perlu mempertingkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 telah dipertimbangkannya sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuaiketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan,maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan

Pasal 7 ayat (1) Kompilasit Hukum Islam, maka Pemohon danTermohon berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukunrukun saja selama 3 tahun namunsetelah itu

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izinuntuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan kepadaPemohon ;Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap ke persidangan, tidak hadir;2.