Ditemukan 3383 data
MUJIANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
192 — 68
.:, karena perlu Termohontegaskan bahwa sahsah saja Termohon menggunakan upaya paksaterhadap seseorang guna kepentingan penyelidikan dan/ataupenyidikan atas suatu perkara, namun demikian upaya paksatersebut tentunya tidak dapat sembarangan dilakukan dikarenakanharus berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlakuserta menghormati dan menjunjung tinggi harkat, martabat dan hakasasi manusia.b.
475 — 622
Dengandemikian maka terhadap suatu kegiatan perkebunan yang tidaktergolong kegiatan yang bersifat ultra hazardous tidak dapatditerapkan asas strict liability ;Bahwa selain penerapan penerapan strict liability tidak bolehdilakukan secara sembarangan, senyatanya penerapan asas strictliability hanya terbatas pada kegiatankegiatan yang bersifat sangatberbahaya atau tingkat bahayanya sangat tinggi (ultra hazardous)atau kegiatan tidak lazim yang berbahaya atau bersifat activityabnormally dangerous.
111 — 35
yang seharusnya disetor sampai akhir tahuntidak disetor itu adalah kerugian negara;Bahwa uang masuk itu adalah penerimaan negara;Bahwa Penerimaan negara itu bukan hanya sekedar diambiltapi suatu pungutan yang didasarkan dengan Undang undang, pungutan tersebut harus ditanda tangani oleh pejabatyang berwenang, lembaga dan delegasi yang berhak;Pendapatan tersebut harus diumumkan , dipaksakan bagiyang tidak membayar;Bahwa BUMN harus mementingkan kepentingan masyarakat,tarif yang ditentukan tidak bisa sembarangan
BUMN harus mementingkan kepentingan masyarakat, tarifyang ditentukan tidak bisa sembarangan. Pejabat yang berwenangadalah misalnya Direksi dengan berdasarkan Anggaran Dasar. Negarasebagai pemilik BUMN, jika BUMN tidak jadi mendapat pendapatanmaka kerugian di BUMNtersebut harus dikaji secara detail. PeranPemerintah di BUMNadalah mencari untung maka tidak bisa dianggapsebagai Kerugian Negara, tetapi untuk kegiatan yang tidakditujukan kearah itu dan aset jadi berkurang maka Negara rugiBUMN rugi.
1707 — 901
kredit dengan caracara lain dikasih bunga, dihitung bunga,dihitung pokok dengan bunga, ditambah desperiode dan lain sebagainya; Bahwa akan tetapi dalam konteks yang dikenal dengan restrukturisasikredit yaitu konteks hutang menjadi penyertaan itu masuk dalamrestrukturisasi kredita, itu yang dikenal dalam teori PUOK tadi yang disebutpenyertaan modal sementara yang tidak perlu ijin dari OJK; Bahwa POJK Nomor 38 Tahun 2014 menerangkan tentang prinsip kehatihatian, dan amanat yang ada didalamnya tidak sembarangan
PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia
Tergugat:
1.Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia
2.PT Waagner Biro Indonesia
987 — 893
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita NegaraRepublik Indonesia sebagaimana mestinya.Bahwa Pemohon telah menggunakan batang tubuh dari ketentuanPasal 70 UU Arbitrase tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor15/PUUXII/2014, tanggal 11 November 2014 (Putusan MK 15) hanyamembatalkan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, namun hukum tidakboleh memberikan kemudahan bagi seseorang menuduh oranglainnya secara Sewenangwenang atau sembarangan melakukan tipumuslihat tanpa adanya pembuktian yang adil dan
115 — 38
kendaraan yang akan lewat disitu, termasuk kendaraanmobil yang dibawa oleh saksi Rivano juga tidak dapat melewati jalan tersebut;Bahwa, oleh karena merasa jalannya terhalang, maka kemudian saksi Rivanomengegas keras keras mobilnya dan juga membunyikan klakson berulangulang,sehingga kemudian, saksi Samuel Kembauw keluar dari dalam rumahnya lalumeminggirkan mobilnya dan memberi jalan kepada saksi Rivano, akan tetapikemudian saksi Rivano setelah mendapat jalan, lalu memarkikan kendaraannyadengan cara sembarangan
PT. TRANS KALTIM SEJATI diwakili oleh RIAN STEFANUS PANDEY
Tergugat:
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA
Intervensi:
1.PT. HJS INDO INVEST diwakili oleh JANG CHIWHOANG
1.PT. KEDAP SAYAAQ diwakili oleh Ir. PUDYO PRAMUDYANTO
538 — 459
pengujian apakah ini sewenangwenang atau tidak bisa kita lihat dari niatnya kenapa ahli perlu melihat runtutanitu karena harus diketahui bagaimana sih marwah KTUN itu dikeluarkan apakahdia Sewenangwenang atau memang prosedurnya sudah seperti itu, bagaimanaitu terjadi karena memang posisi KSOP sulit karena putusan yang dikeluarkanitu tidak bisa ditarik seperti menarik kail seketika karena ini adalah perbuatantindakan hukum pemerintahan bentuknya tindakan hukum publik, tindakanhukum privat itu tidak bisa sembarangan
1014 — 1528
kehormatan ahli, jadi soal jatuh atau tidakjatuhnya kehormatan itu tergantung kepada subjectivitas si korban jadiini menjadi delik aduan pasal 310 KUHP ini;Bahwa Ini delik aduan;Bahwa delik ini bisa dicabut sewaktu waktu ;Bahwa Ahli berpendapat bahwa itu tidak diperbolehkan karena yangboleh menyebarkan itu adalah media, inilah imunitas yang dimiliki olehmedia dan itu yang dimaksud dalam pasal 310 ayat (8) KUHP sebagaikepentingan umum atau juga termasuk membela diri bahkan mediapun itu tidak boleh sembarangan
161 — 58
Kwang Hwa Shing Industrial, (ii)Roni Hidayat, dan (iii) Meigy Kurniawan, sebagai pihak dalam perkara aquoadalah juga untuk menjaga pihakpihak yang tidak bertanggung jawab, agartidak sembarangan mencatut nama mereka, hanya sematamata demikepentingannya, yang belum tentu kebenarannya, serta untuk menjaganama baik mereka.Demikian pentingnya peranan dan keikutsertaan mereka guna membuatterang benderang permasalahan dalam perkara aquo, sehingga menjadiHalaman 21 dari 108 Putusan 246/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdgsuatu
128 — 87
berdomisili;Bahwa saksi pernah memasuki dan melihat suasana dalam kantor BRITeras Maubesi, yang mana dalam ruang pelayanan ada mesin ATM danCCTV;Bahwa waktu itu saksi bertemu dengan salah seorang pejabat Bank BRICabang Kefamenanu, yang tidak saksi kenal namun pejabat tersebutadalah seorang lakilaki;Bahwa waktu bertemu dengan pejabat Bank BRI Cabang Kefamenanutersebut, saat itu saksi juga meminta hasil rekaman CCTV tetapi pejabattersebut menolak dengan mengatakan bahwa hasil rekaman video CCTVtidak sembarangan
62 — 53
takutnya ada maling soalnya tempat saya acak acakan,.Bahwa atas pertanyaan Terdakwa, Saksi Tina Sutianah yang saat ituberdiri di depan pintu kamar kost Saksi Ade Kartika menjawab sambilbertolak pinggang teuing teu nyaho aing mah (enggak tahu, tidak tahuSaya).Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi TinaSutianah ya ... mohon maaf takutnya ada orang masuk soalnya disini tidakada orang masuk sembarangan karena kunci gerbang depandigembok ... !!!"
280 — 496
Lebih lanjut, Yahya Harahap juga menyatakan bahwa sita jaminan adalah langkah yang tidak dapat diterapkan secara sembarangan karena berkaitan erat dengan pemaksaan kebenaran suatu gugatan sebelum diperiksa.
135 — 161
dikasi kedia yang Rp.25.000.000. itukemudian istri saksi menjawab tengoklah nanti, khan dia ada usaha untukkeluarkan abang... sekarang abang berdoa aja biar cepat keluar.Bahwa saksi dan istrinya putus komunikasi nanti pada pukul 01.00 wita saksimenelpon ke istri saksi ternyata Hp istri saksi sudah tidak aktif lagi.Bahwa kemudian saksi SMS kenomor Terdakwa Andi Samsuddin dengan isiSMS ambil saja semua itu uang tetapi kembalikan istri saya dan dijawabTerdakwa Andi Samsuddin dengan SMS berisi jangan sembarangan
76 — 68
Sati merupakan lambangkebesaran Penghulu suku Simabur Jorong Turawan yang pendiriannyadiangkat oleh kaum tergugat B, dijunjung tinggi oleh tergugat B sebagaikemenakannya dan menjadi orang besar ditengah tengah masyarakat,karenanya tidak sembarangan orang bisa diangkat menjadi penghulu artinyajika dipanggil haruslan dengan panggilan Datuk dan jika ditulis haruslahmenyebutkan gelarnya.Bahwa sesuai dengan surat bukti tergugat B bertanda T.4 berupa SuratPerdjandjian tanggal 11 Oktober 1957 antara kaum
696 — 637
kehormatan ahli, jadi soal jatuh atau tidakjatuhnya kehormatan itu tergantung kepada subjectivitas si korban jadiini menjadi delik aduan pasal 310 KUHP ini;Bahwa Ini delik aduan;Bahwa delik ini bisa dicabut sewaktu waktu ;Bahwa Ahli berpendapat bahwa itu tidak diperbolehkan karena yangboleh menyebarkan itu adalah media, inilah imunitas yang dimiliki olehmedia dan itu yang dimaksud dalam pasal 310 ayat (8) KUHP sebagaikepentingan umum atau juga termasuk membela diri bahkan mediapun itu tidak boleh sembarangan
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK
375 — 41
Taunais, YuliusSubani, Yohanes Tnesi dan Antonius Sako, saksi tidak kenal dan tidakada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan; Bahwa UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara pernahmelakukan kegiatan rakercam yang dihadiri oleh semua dinas/badandalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, yangmana dihadiri pula oleh seluruh kepala desa yang ada di KabupatenTimor Tengah Utara, yang mana dalam kegiatan tersebut diminta untukmenyampaikan kepada masyarakat agar tidak sembarangan
ZAENAL ABIDIN SIMARMATA, SH
Terdakwa:
ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO Bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc
440 — 261
Memangdalam praktek perkara pidana ada istilah uang titipan berupa uang yangakan digunakan untuk membayar kewajiban pidana dari terdakwaberupa denda atau uang pengganti yang dibebankan dalam putusan.Namun penerima uang titipan pun tidak sembarangan. ContohnyaPanitera Pengadilan yang berhak menerima uang titipan perkara yangmekanismenya dititipkan dalam rekening titipan yang dengan namaUang Titipan sebelum disetorkan ke Negara.
127 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena itu, tindakan Jaksa PenuntutUmum yang tidak mengindahkan Pasal 143 ayat (4) KUHAP maupunSurat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 25November 2010 dimana dalam tembusan surat tersebut terdapat jugahak untuk Terdakwa/Kuasa/Penasehat Hukum, merupakantindakanyang sewenangwenang karena telah merampas hakhak Terdakwa yangsemestinya diperlakukan secara sama di depan hukum dansesuai/dibenarkan oleh hukum ;Bahwa penentuan status hukum Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umumtidaklah boleh sembarangan
219 — 96
dalam UndangUndang Perbankan tidakdinyatakan bahwa diatur dalam UndangUndang Pemberantasan Korupsi ;Bahwa pembentuk UndangUndang itu mengacu di dalam pemikiran hukum,tidak semua persoalan kemanusiaan yang muncul itu bisa diselesaikan hanyadalam 1 (satu) bidang hukum saja, ada bidangbidang hukum lain yang bisaHal. 86 Putusan Nomor : 2575/Pid.B/2017/PN.Sby.menyelesaikan persoalan kemanusiaan lalu ada doktrin dalam hukum pidanabahwa penggunaan hukum pidana harus cermat dan hatihati sehingga tidakboleh sembarangan
118 — 46
Detailer atau MedicalPepresentative atau sebagai tenaga pemasaran farmasi seharusnyamengetahui bahwa vaksin ia beli patut diduga palsu karena diedarkan bukanmelalui distributor resmi.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat lagi jumlah Vaksin Pediacelyang telah dibelinya dari saksi Kartawinata dan setelah diperlihatkan barangbukti dipersidangan Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa mengetahuiVaksin Pediacel tersebut adalah obat keras yang pada kemasannya terteratanda huruf K dan penjualannya tidak sembarangan