No. 345/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e

. wakaf; f. zakat; g. infaq; h.shadaqah; dani. ekonomi syariah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon yang akan moenceraikan istrinya mengajukanpermohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon...dst.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitimapersona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Hal. 6 dari 11 Put.

pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P.l1 yang menurut Majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimanadi atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, makasesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA

Tahun 1974,K.H.I.Th 1991dan UUPA no.23 Tahun 2002 bahwa bapak ataupun ibumemiliki kewajiban bersama untuk mengasuh . memelihara.merawat danmelindungi hakhak anak. Yang terpenting orangtua memenuhi syarat danberkemampauan untuk mengasuh dan memelihara anak.

Adalah TIDAK BENAR pernyataan Penggugat bahwa perceraian adalahdemi baiknyaTergugat, Penggugat dan anak .Telah tersurat dan tersiratdalam UUP No. 1 Th 1974;KHI Th 1991,UUPA Th 2002 No.23 danUUKDRT Th 2004 No.23 bahwa = memberikan perlindungan,perawatan,pengasuhan, memelihara dan pendidikan merupakan kewajibandan tanggung jawab ayah dan ibu secara bersamasama untuk kebaikansemua khususnya anak yang masih dibawah umur.

Tahun 1974 Bab X Pasal 45 dan KHI Th 1991 pasal 77ayat (3); UUPA No.23 Tahun 2002 pasal 13 c dan pasal 26 ayat (1)dan UU KDRT No.23 Tahun 2004 pasal 5 butir b dan d serta pasalb. Suka berbohong, memutar balikan fakta, berkhianat dan durhakaterhadap suami,melalaikan dan atau menelantarkan anak.c.

Memperhatikan: UUPA No.23 Tahun 2002 Bab IV pasal 26 ayat (1) dansesuai tuntunan agama Islam (Surat ath Thalaaq ayat 6) bahwa Penggugat( istri) wajib mengikuti Tergugat( suami ) yang sudah menyediakan rumahkediaman tetap sehingga dapat melaksanakan pengasuhan,perawatan*~dan pemeliharaan bersama sesuai amanat yang tersuratmaupun tersirat dalam, UUP No. Th 1974 ;KHI Th 1991 ;UUPA Th 2002No.23 maupun KHA PBB Th 1989.d.

Berdasarkan UUPA No.23 Tahun 2002 Bab V pasal 27,bahwa setiap anakyang lahir wajid mempunyai identitas diri. Tergugat telah memberikan identitasdiri anak yang lahir tanggal 2 Oktober 2013 di Kab.Banyumas dengannama :SATRIO BAGUS BAKTI WARDHANA PUTRA yang dituangkan dalamAkta Kelahiran yang sah menurut hukum dan dikeluarkan oleh PemerintahKab. Banyumas. n nn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nana nans5.

yangtelah dibeli dari Jufri pada tahun 2001 sedangkan Pembanding semulaTergugat Il tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa tanahsengketa adalah miliknya;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum majelishakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, Majelis HakimTingkat Banding tidak sependapat karena Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang status tanah objeksengketa, apakah tanah objek sengketa berstatus tanah haksebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUPA

No.5 tahunHalaman 7 Dari 12 Put.No.07/Pdt/2015/PT.KDI1960 atau tanah bebas milik negara yang dikerjakan oleh masyarakatyang dikenal dengan tanah garapan;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan danbantahan kedua belah pihak yang berperkara serta buktibukti suratmaupun saksi yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim Bandingmenyimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanahyang tidak melekat sesuatu hak sebagaimana yang diatur dalam pasal16 ayat (1) UUPA No.5 tahun 1960

dan tanah tersebut statusnya adalahtanah garapan;Menimbang, bahwa sebagaimana yang diketahui Sampai saatini, oleh undangundang belum ada diatur tentang status hukum tanahgarapan dan oleh karenanya tanah garapan dapat diartikan sebagaitanah yang belum dilekati sesuatu hak, yang dikerjakan oleh seseorangsecara teruS menerus tanpa pernah meninggalkannya;Menimbang, bahwa walaupun UUPA No.5 tahun 1960 tidakmengatur tentang tanah garapan, bukan berarti tidak ada alas hakseseorang untuk menunjukkan bahwa

untuk selanjutnya Sampai dengan saat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas,benar Terbanding semula Penggugat telah membeli tanah objeksengketa dari Jufri pada tahun 2001 tetapi tidak mengerjakannyasecara teruS menerus, hanya dikerjakan sampai tahun 2003 saja danselanjutnya menelantarkan tanah objek sengketa;Menimbang, bahwa sesuai dengan status tanah objek sengketaberupa tanah garapan yang belum melekat sesuatu hak apapunpadanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUPA

Hakimmediator tertanggal 9 November 2015 mediasi agar keduanya rukun kembalitetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu. mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitaslegitima persona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenangbertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agarmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga Pemohon dan

P merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenaitu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Foto copy Akta Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

yangsedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapidibenci Allah SWT, namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud,maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atasdikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak saturaji dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandafanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0277/Pdt.G/2009/PA.TAMENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak

hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMengabulkan gugatan penggugat;Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.1.265.000, (satujuta

menurut tata cara serta memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh undangundang, oleh karenapermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan TurutTergugat II / Pembanding mengajukan memori banding, dengandasardasar ataupun alasanalasan sebagai berikut 1.Subyek hukum dalam hal ini termohon banding dalamnomor perkara tersebut diatas bukan sebagai warga Negaraf Indonesia,sehingga kedudukan tidak mendapat kepastianhokum UUD Nomor 5 tahun 1960 (UUPA

Sehingga perbuatantermohon banding melanggar UUPA Pasal 9 yang manadisebutkan dalam UUPA tersebut bahwa tanah berfungsi socialsedangkan padakenyataan ...kenyataannya tidak pernah menempati tanah tersebut (ada unsure menelantarkan tanah) sebagaimanadalam pasal No 9 dalamUUPA.Terbukti dari keterangan warga yang ditanda tangani bersama. 3. Bahwa pemeriksaan saksisaksi tidak sesuai dengan kitab hokum acara perdata.

dengan batas usia menurut ketentuanKUHPerdata (Burgelijk Wetboek), yang dalam pasal 330 BW menentukan,bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan belum pernah kawin;Menimbang, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, batas usia dewasayang manakah yang digunakan dalam hal ijin jual tanah atau jual beli tanah;Menimbang, bahwa mengenai jual beli tanah diatur dalam UndangUndang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ataulazim juga disebut UUPA

yo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah; Dimana sekalipun UUPA berasaskan kepada hukum adat(vide pasal 5 UUPA), tetapi praktek jual beli tanah diliputi oleh aspek hukumperjanjian dengan berpedoman kepada ketentuan BW, dimana dalam menilaisahnya perjanjian berpedoman pada ketentuan pasal 1320 BW, antara lain :kecakapan melakukan membuat suatu perjanjian, dimana kecakapan melakukanperjanjian antara lain haruslah telah berusia dewasa, yaitu telah mencapai umur 21(dua puluh

Tahun 1931; Pasal309 BW, pasal 393 BW serta Staatblaad No. 54 Tahun 1931, menentukan, bahwaorang tua tidak boleh memindah tangankan barangbarang tidak bergerak anakanaknya yang masih dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun; kecualimemperoleh ijin atau kuasa dari pengadilan negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas, ijinmenjual dibolehkan apabila kepentingan anak menghendakinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 8 berupa Sertifikat Hak Milik,yang menurut perspektif UUPA

Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (/egal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

No. 0350/Pdt.G/2014/PA.KtbmKedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yang menjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanyakepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanPenggugat... dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurutMajelis, Penggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio (pihak yangsah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugatagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat

No. 0350/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat knusus, maka kepada Penggugattetap dibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P yang menurut Majelis Hakim telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapatdipertimbangkan sebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo.

putusan ini, majeliscukup merujuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan satukesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan uraian putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyaHal 6dari 12 Hal.Putusan No. 1712/Pdt.G/2018/PA.Mtdisebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI,oleh karena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas /egitima personaStandi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan diPengadilan) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)UUPA, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehatiPenggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumahtangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwaantara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus

untuk menguatkan dalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yangmenurut majelis telah memenuhi persyaratan materil dan formil, olehkarena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana di atas;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua)orang saksi keluarga atau orang dekat yang keduanya telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaiandan menguatkan dalildalil yang diajukan oleh Penggugat sesuaiketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapatdikabulkan dengan Verstek dan menetapkan jatuh talak satu khulTergugat terhadap Penggugat dengan iwad/ sejumlah Rp. 10.000,(Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA dengan segalaperubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Hal 10dari 12 Hal.Putusan No. 1712/Pdt.G/2018/PA.MtMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang No 7 Tahun

permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

No. 135/Pdt.G/2013/PA.Ktbmbertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan,maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi injudicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tanggaPemohon

Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA, Majelis Hakim perlu mendengarketerangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekatPemohon, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang salingbersesuaian sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan tanpaalasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah dalildalil yangdiajukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal UndangUndang Nomor Tahun 1974menyatakan

namuntidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri,karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektifmashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantansuami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paskaperceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 >UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMengabulkan gugatan penggugat;Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.435.000, ( empatratus

kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan I arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat: Rp.300.000,(tiga

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Hal 2 dari

Bahwa UUPA, PP24/1997 dan PMNA 3/1997 merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam hukum pertanahan, juga adalah sebagai dasar hukumuntuk menerbitkan sertifikat, apabila terjadi sengketa, konflik, perkara kasuspertanahan, maka perlu kembali menggunakandan berdasarkan hukumpertanahan UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997 untuk menyelesaikansengketa, konflik dan perkara kasus pertanahan, kini PMNA 3/1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanahtelah dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku untuk menghilangkan,Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 207/G/KI/2018/PTUNJKT.merusakkan dan menghancurkan serta melumpuhkan uupa, pp 24/1997dan membuat tidak dapat dipakai, dengan maksud dan tujuan agarperobuatan melawan hukum/perbuatan kejahatan yang telah di lakukan olehoknum bpn tidak dapat di ketahui dan tidak dapat di tangkap olehsiapapun..

,misalnya contoh UUPA adalah Induk atau ibaratkan sebagaiMobil, dan PP 24/1997 Merupakan Mesin Mobil, serta PMNA 3/1997merupakan roda ban mobil, dengan kenyataan PMNA 3/1997 (roda banmobil ) telah dicabut, mengakibatkan UUPA( mobil), PP 24/1997 (mesin)lumpuh, rusak dan tidak dapat dipakai;@ Karena PMNA 3/1997 telah di cabut oleh mantan menteri agraria ferrymursyidan baldan , maka program terbit sertifikat 5 juta Tahun 2017, dan 7Juta Tahun 2018, di pertanyakan berdasarkan hukum apa untukmenerbitkan

, Menghianati dan/atau Pengabaian Kewajiban Hukum diri sendiridan Membuat Tidak dapat di Pakai UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997dengan MENGINGKARI SUMPAH/JANJI JABATAN Menjadi PenghianatHukum Pertanahan UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997, Juga Terbukti dariMantan Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan telah Menerbitkan PKBPN NO7/2016 Tentang Bentuk dan lsi Sertifikat dan Pasal 8 Menyatakan PMNA3/1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 Tentang PendaftaranTanah di CABUT dan di Nyatakan TIDAK BBERLAKU

, Untuk Melumpuhkan,Merusakkan dan Membuat UUPA dan PP 24/1997 Tidak dapat di Pakai,Kemudian pada Tanggal 12Sep2018 di acara Rembuk Nasional Pertanahandalam Pidatonya Menteri Agraria Sofyan Djalil Menegaskan PentingnyaKepastian Hukum, Maka SedangMembuat dan Usul UU Hukum PertanahanBaru dengan Sistem Positif untuk Menggantikan ( Menghilangkan, MembuatTidak dapat di Pakai Hukum Pertanahan lama UUPA, PP 24/1997,PMNA3/197dengan Sistem Negatif Mengacu pada Sistem Positif yang BerdasarkanPancasila demi

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILI Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir; Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandafanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0018/Pdt.G/2009/PA.TAMEN GADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

antaraPenggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2008 telah melakukan jual belitanah dan Penggugat telah membayar harga tanah tersebut sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tertera dalam kuitansipembayaran (bukti P1) serta Tergugat telah menyerahkan (Sertifikat Hak Milik)SHM nomor 1421 gambar situasi Nomor 2646/P&PT tahun 1996 atas namaMARHANI kepada Penggugat;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkan UUNo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA

) harusdilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbelitanah menurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi,Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganperaturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan denganperaturan perundangan lainnya

Menurut UUPA yangdapat mempunyai hak milik atas tanah hanya warga Negara IndonesiaTunggal dan Badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah ( Pasal 21UUPA). Jika pembeli mempunyai kewarganegaraan asing disampingkewarganegaraan Indonesianya atau suatu badan hukum yang tidakdikecualikan oleh pemerintah, maka jual beli tersebut batal karena hukumdan tanah jatuh pada Negara ( Pasal 26 ayat (2) UUPA);102.