PeraturanMenteri Agraria No. 5/1960 WAJIB HUKUMNYA UNTUKMENDAFTARKAN DAN MENCATATKAN HAKNYA KEPADAKEPALA KANTOR PENDAFTARAN TANAH (KKPT)untukDIKONVERSI HAKNYA SESUAI KETENTUAN KONVERSIMENURUT UUPA.Bahwa tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat tersebutsampai sekarang belum bahkan tidak pernah didaftarkan menjadihak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA).Bahwa meskipun Para Penggugat mengakui sebagai pemilik tanahdengan

Dimana Para Penggugat yang mengaku pemilik tanahselama ini tidak pernah mendaftarkan dan mencatatkan haknyatersebut sesuai ketentuan UUPA, terlebih lagi Para Penggugatsudahtidakpernah lagi menguasaisecarafisik tanah yangdiakui sebagai miliknya tersebut. Maka menurut hukum berkenaandengan tanah dimaksud, Para Penggugat sudah tidak mempunyaialas hak lagi (legal standing) untuk mengajukan gugatan keHalaman 11 dari 46 Putusan Nmor. 206/Pdt.G/2015/PN.Smg.Pengadilan.

Jomblang Barat No. 565 secara turun temurun sejakkakeknenek, orang tua DENGAN ITIKAD BAIK sehingga TIDAKADA ALASAN MENURUT HUKUM Para Tergugat harusmengosongkan dan meninggalkan rumahtanah yang sekarangditempati/dikuasainya tersebut.Bahwa mengingat akan ketentuan sebagaimana dimaksud dandiatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA jo. PeraturanMenteri Agraria No. 2 Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Agraria No.5 Tahun 1960 jo. Keppres No. 32 Tahun 1979 jo.

lahirdan dibesarkan di rumah tersebut hingga sekarang.Halaman 16 dari 46 Putusan Nmor. 206/Pdt.G/2015/PN.Smg.Bahwa rumahtanah yang dikuasai/ditempati Para PenggugatRekonpensi tersebut adalah merupakan peninggalan dari kakek ParaPenggugat Rekonpensi orang keturunan Eropa (Belanda) dan rumahtanah tersebut adalah merupakan tanah yang tunduk dan diaturmenurut hukum Eropa.Bahwa oleh karena rumahtanah tersebut semula tunduk dan diaturmenurut ketentuan hukum Eropa (berasal dari Hak Barat), makamenurut UUPA

Peraturan Menteri Agraria No.5 tahun 1960 wajib hukumnya untukmendaftarkan dan mencatatkan haknya kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanahuntuk dikonversi sesuai dengan ketentuan konversi menurut UUPA;Menimbang, bahwa menskipun Para Penggugat mengakui sebagai pemiliktanah namun Para Penggugat tidak pernah mendaftarkan dan mencatatkan haknya,maka menurut ketentuan pasal 4 PMA No. 2 tahun 1960 haknya dikonversi menjadiHak Guna Bangunan, dengan jangka waktu 20 tahun atau berakhir pada tanggal24 September

;Men imbang, a perkara a quo termasuk bidangperkawinan ma estai dengan Pasal 49 huruf a UndangundangNomor 7 T n 89 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdenga ngundang Nomor 3 4Tahun 2006 serta perubahante ifdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebutUUPA) beserta penjelasannya, perkara ini menjadikewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan oleh karenapihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Jambisebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasal 73ayat 1 UUPA

benarbenar telah pecah dan sulit untuk dapat rukunlagi di masa yang akan datang ; dengan demikian tujuanperkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamserta alQuran surat arRum ayat 21, yaitu untuk membentukrumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidakdapat terwujud ;Men imbang, bahwa berdasarkan pert imbanganpertimbangan tersebut di atas dansesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal65 UUPA

dikabulkandengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapehMenimbang, bahwa NO Yin pencatatanperceraian dan sesuai pula deng Pagal 84 ayat (1) UUPAPenggugat ; serta Surat Edaran MARI Ng : ada AG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002, maka MajeMas Hakim perlu memerintahkanPanitera GPa i AgamaJambi untuk ae kan salinan putusan yang telahberkekuatan tetap kepada PPN ditempat' tinggalpenggugat rta tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;ang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkanPa ayat (1) UUPA

XXXXtanggal 20 Juni 2008 ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidangperkawinan sebagaimana yang diatur dalam sw Pasal 49 ayat(1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubahdengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA) ; Kemudian pihak Termohon I dan II bertempattinggal dalam wilayah Kota jambi serta perkawinan yang akandibatalkan, juga dilaksanakan dalam wilayah

Kota Jambi,maka sesuai Pasal 25 UUPA tersebut Pengadilan Agama Jambiberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan olehPemohon untuk membatalkan perkawinan /Termohon I denganTermohon II adalah karena Termohon I selaku isteri ternyatamasih terikat dengan perkawinannya yang terdahulu, yaitudengan suaminya yang bernama PIHAK TERKAIT; Termohon I telahmemalsukan identitasnya dengan menyatakan dirinya sebagaiPerawan ;Menimbang, bahwa Termohon I mengakui dan

Meskipun Termohon I menyatakan bahwa suaminyatersebut telah menceraikannya dan sudah lama berpisah, namunoleh karena perceraian tersebut' dilakukan secara di bawahtangan, bukan dihadapan sidang Pengadilan sebagaimana yangdiatur di dalam Pasal 65 UUPA, maka perceraian tersebut tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; sehingga pada saatperkawinan Termohon I dengan termohon MII dilangsungkan,Termohon I masih terikat perkawinan dengan suaminya.

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan I arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.2 100/Pdt.G/2008/PA.TAMENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Hal 3 dari 3hal.Pts.No.1705/Pdt.G/2008/PA.TAMengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan

antaraPenggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2008 telah melakukan jual belitanah dan Penggugat telah membayar harga tanah tersebut sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tertera dalam kuitansipembayaran (bukti P1) serta Tergugat telah menyerahkan (Sertifikat Hak Milik)SHM nomor 1421 gambar situasi Nomor 2646/P&PT tahun 1996 atas namaMARHANI kepada Penggugat;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkan UUNo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA

) harusdilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbelitanah menurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi,Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganperaturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan denganperaturan perundangan lainnya

Menurut UUPA yangdapat mempunyai hak milik atas tanah hanya warga Negara IndonesiaTunggal dan Badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah ( Pasal 21UUPA). Jika pembeli mempunyai kewarganegaraan asing disampingkewarganegaraan Indonesianya atau suatu badan hukum yang tidakdikecualikan oleh pemerintah, maka jual beli tersebut batal karena hukumdan tanah jatuh pada Negara ( Pasal 26 ayat (2) UUPA);102.

oleh TURUT TERGUGATtidak menimbulkan sengketa atau masalah hukum karena sertifikat TERGUGATtersebut sampai saat ini memang benar atas nama TERGUGAT, dan yangmenimbulkan masalah hukum adalah tindakan wanprestasi TERGUGAT kepadaPENGGUGAT, sehingga dengan demikian diketahui bahwa gugatan yang diajukanPENGGUGAT masuk kompetensi Peradilan Umum )Bahwa TURUT TERGUGAT sebagai Instansi Pemerintah berdasarkan Pasal 19Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tcntang Pcraturan Dasar Pokok Agraria(selanjutnya disebut UUPA

) mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran tanah.Disamping itu PENGGUGAT sebagai pemegang hak atas tanah yang beritikad baikberdasarkan Pasal 73 UUPA mempunyai kewajiban mendaftarkan hak atastanahnya, adapun sebagai berikut: "(1) Hak Milik, demikian pula setiap peralihan,hapusnya dan pembebanannya dengan hakhak lain harus didaftarkan menurutketentuanketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. (2) Pendaftaran termaksuddalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milikserta sahnya

peralinan dan pembebanan hak tersebut". lebih lanjut Pasal 20 ayat (2)UUPA menentukan, "Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialinkan kepada pihaklain.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Pasal UUPA diketahui bahwa TURUTTERGUGAT mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran tanah, demikian jugaTURUT TERGUGAT mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran tanah atas objekaquo kepunyaan PENGGUGAT yang dibeli dari TERGUGAT.

No. 464PK/Padt/2015yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikankepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untukmengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengaturpendaftaran tanah, yang pada kenyataannya tersebar pada banyakperaturan perundangundangan;Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dansistem yang digunakan, yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalamUndangundang Pokok Agraria (UUPA)

Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yangtercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantumdalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itudiambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;Ayat (2) Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkanoleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yangkebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkanmenggunakan sistem publikasi negatif.

Hal tersebut tarnpak dari pernyataandalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hakyang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukummerupakan alat pembuktian yang kuat.

Ketentuan di dalam UUPA yangmenyatakan hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan (Pasal 27,34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini;Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat inibukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakanpenerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yangdalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum TanahHalaman. 22 dari 26 hal. Put.

No. 464PK/Padt/20154.6.4.7.4.8.Nasional Indonesia dan sekallgus memberikan wujud konkret dalampenerapan ketentuan dalam UUPA mengenal penelantaran tanah;Bahwa saksi Rahmat Mulyadi adalah Paman Kandung dari PihakTermohan Peninjauan Kembali/Tergugat/Termohon Banding/PemohonKasasi, sehingga kesaksian yang diberikan pada persidangan PengadilanNegeri Cianjur adalah kesaksian yang tidak objektif dan tentunya patutdiduga penuh dengan nuansa emosional yang memihak terhadapponakannya sendiri, sehingga dengan

berhak melampaukewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya,dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinyakarena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatasmaka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

Nafakah anak setiao bulan @ Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebutdewasa;berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkandengan keharusan memenuhi kewajiban tersebut diatas :sesuai pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No .53/2008tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankanpada pemohon;Mengingat

pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILIMengabulkan permohonan pemohon;Memberiizin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depansidang Pengadilan Agama Tulungagung;Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar pada termohon berupa:1.

Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

sebagaimanayang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat menjawabnya secaralisan yang pada pokoknya mengakui dalildalil gugatan Penggugat dan Tergugat punmenginginkan perceraian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P., yang menurut majelis telah memenuhi persyaratanmateril dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun secara umum berlaku asas Ultra Petitum Partiumsebagaimana dalam Pasal 189 R.Bg. yang menyatakan bahwa Hakim dilarang memberikeputusan halhal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon, namundalam perkara peceraian berlaku hukum acara khusus (vide UU No. 7 Tahun 1989 dengansegala perubahannya), sehingga menurut Majelis Hakim terhadap asas tersebut dapatdisimpangi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUPA

dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan saksisaksi:ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapat bahwa antarapemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram sepertimaksud ayat 21 surat Arrum;karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai maksud pasal19 f PP No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI;berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankan pada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILIMengabulkan permohonan pemohon;Mengijinkan pemohon untuk mentalak termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tulungagung;Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, hak milikhanya dapat dipunyai oleh orang perseorangan (orang yang mash hidup);Oleh karena itu orang yang sudah meninggal dunia, tidak dapat diberikanhak milik atau. dengan kata lain: orang yang telah meninggaldunia/almarhum tidak dapat memiliki tanah;Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/201615.16.c.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 pemegang hakmilik hanyalah Warga Negara Indonesia, sehingga orang Indonesia yangtelah meninggal dunia, kehilangan kewarganegarannya sebagai WargaNegara Indonesia, karena si mati sudah tidak mempunyai hak dan kewajiban(yang melekat pada warga negara Indonesia) terhadap negara RI;d.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 15 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, menentukanbahwa hak milik atas tanah diberikan kepada orang (pemangku hak dankewajiban), oleh karena itu almarhumah (orang yang telah tidak dapatmemangku hak dan kewajiban atas tanah) tidak dapat diberikan/tidakdapat ditetapkan sebagai pemilik tanah;e.

Loyana Rustam, berposisi sebagai pemilik sebidangtanah beserta satu petak rumah Front Toko di atasnya yang terletak diPanakukkang Permai, yaitu Petak ke 10 dari sebelah Timur di bagian Blok C Nomor 8, yang menghadap ke Utara, adalah merupakan keterangan yangbertentangan dengan hukum yang berlaku, it est: Pasal 35 ayat (1), Pasal 20ayat (1), Pasal 21 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 32 ayat (1) PP Nomor24 Tahun 1997, Pasal 35 jo.

Erni Rustam, merupakan bukti bahwaberdasarkan hukum yang berlaku, yaitu: Pasal 32 ayat (1), Junctis Pasal 16dan Pasal 20 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960:a. Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di Jalan Todopuli Raya Blok C Nomor 8 Makassar, adalah Ny. Erni Rustam;b.

tersebut adalahbenar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengahtengahmasyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidakdikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

i= Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Bantakemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuatkekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalahbenar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengahtengahmasyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidakdikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Karena ternyata benar ada gugatanUUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusiyang menghapus Pasal 256 UUPA (undangundang pemerintah Aceh) yangdengan pencabutan tersebut berarti Calon independen diperbolehkanmencalonkan diri menjadi Gubernur.

Pst.= Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Bantakemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuatkekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalahbenar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengahtengahmasyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidakdikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarangmantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karenahakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangandiatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0045/Pdt.G/2009/PA.TAMengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMengabulkan gugatan penggugat;Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.1.265.000, (satujuta

huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,yaitu Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

dapat menjatuhkan talak si suamitersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

, menurut majelis secara hukum telah sesuai denganalasan perceraian yang tercantum pada Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam,dan terhadap alasan tersebut majelis harus mendengar keterangan saksi daripihak keluarga sesuai Pasal 76 ayat 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, yaitu sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertionya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

Bahwa UUPA, PP24/1997 dan PMNA 3/1997 merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam hukum pertanahan, juga adalah sebagai dasar hukumuntuk menerbitkan sertifikat, apabila terjadi sengketa, konflik, perkara kasuspertanahan, maka perlu kembali menggunakandan berdasarkan hukumpertanahan UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997 untuk menyelesaikansengketa, konflik dan perkara kasus pertanahan, kini PMNA 3/1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanahtelah dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku untuk menghilangkan,Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 207/G/KI/2018/PTUNJKT.merusakkan dan menghancurkan serta melumpuhkan uupa, pp 24/1997dan membuat tidak dapat dipakai, dengan maksud dan tujuan agarperobuatan melawan hukum/perbuatan kejahatan yang telah di lakukan olehoknum bpn tidak dapat di ketahui dan tidak dapat di tangkap olehsiapapun..

,misalnya contoh UUPA adalah Induk atau ibaratkan sebagaiMobil, dan PP 24/1997 Merupakan Mesin Mobil, serta PMNA 3/1997merupakan roda ban mobil, dengan kenyataan PMNA 3/1997 (roda banmobil ) telah dicabut, mengakibatkan UUPA( mobil), PP 24/1997 (mesin)lumpuh, rusak dan tidak dapat dipakai;@ Karena PMNA 3/1997 telah di cabut oleh mantan menteri agraria ferrymursyidan baldan , maka program terbit sertifikat 5 juta Tahun 2017, dan 7Juta Tahun 2018, di pertanyakan berdasarkan hukum apa untukmenerbitkan

, Menghianati dan/atau Pengabaian Kewajiban Hukum diri sendiridan Membuat Tidak dapat di Pakai UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997dengan MENGINGKARI SUMPAH/JANJI JABATAN Menjadi PenghianatHukum Pertanahan UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997, Juga Terbukti dariMantan Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan telah Menerbitkan PKBPN NO7/2016 Tentang Bentuk dan lsi Sertifikat dan Pasal 8 Menyatakan PMNA3/1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 Tentang PendaftaranTanah di CABUT dan di Nyatakan TIDAK BBERLAKU

, Untuk Melumpuhkan,Merusakkan dan Membuat UUPA dan PP 24/1997 Tidak dapat di Pakai,Kemudian pada Tanggal 12Sep2018 di acara Rembuk Nasional Pertanahandalam Pidatonya Menteri Agraria Sofyan Djalil Menegaskan PentingnyaKepastian Hukum, Maka SedangMembuat dan Usul UU Hukum PertanahanBaru dengan Sistem Positif untuk Menggantikan ( Menghilangkan, MembuatTidak dapat di Pakai Hukum Pertanahan lama UUPA, PP 24/1997,PMNA3/197dengan Sistem Negatif Mengacu pada Sistem Positif yang BerdasarkanPancasila demi