Ditemukan 5561 data
60 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 45 PK/Pid/20132. Pada ketikan atas nama WIDARSIH (selaku pembeli) dan AMINAH(selaku) penjual tidak terdapat tanda tangan tetapi terdapat capjempol.3. Pada ketikan saksisaksi atas nama IBRAHIM RUDIN dan HASANSJAM tidak terdapat tanda tangan maupun cap jempol.4. Tidak terdapat nomor register.Terhadap AKTA JUAL BELI No. /1968 tertanggal 29 Mei 1968 dalampemeriksaan ini disebut Questioned dokumen Dua (QD2) setelahdilakukan pemeriksaan QD2, didapatkan hasil sebagai berikut:1.
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maladi WSD, Perwira Unit TulisanTangan/Pemeriksa Sub Departemen Dokumen Forensik padaPusat Laboratorium Forensik Polri di Jakarta melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti dokumen 1 (satu)eksemplar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Garapantertanggal Jakarta 27 Mei 1980 yang dibandingkan dengandokumen Pembanding 1 (satu) buah Kartu) Tanda PendudukJakarta tertanggal 16 Pebruari 1985; 1 (satu) buah KartuTanda Penduduk Jakarta tertanggal 15 Juli 1994; 1 (satu)buah Surat Ijin Mengemudi golongan B1 No.20132
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 3236 K/Pat/20132 (dua) unit/lokal Ruko 2 lantai yang berdiri di atas tanah dengan SertipikatHak Milik Nomor 131/Kelurahan Punia., Kecamatan Mataram, KotaMataram atas nama Yuliana (Tergugat) dan Meriana Ceniati (TurutTergugat), yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 71/PJB/SR/IV2012., tanggal 7 Maret 2012 dan Perjanjian Jual Beli Nomor 72/PJB/SR/IIV2012., tanggal 7 Maret 2012, dengan batasbatas masingmasingRuko adalah sebagai berikut:a.
Terbanding/Tergugat I : Direktur Jenderal Pajak
Terbanding/Tergugat II : Direktur Intelijen Dan Penyidikan Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak,
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur,
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan Dan Penagihan Pajak pada Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Timur
184 — 85
Izin tertulis dimaksudkan untuk menentukan Jumlah kerugian padapendapatan negara sesuai dengan UndangUndang RI Nomor 28 Tahun2007 Pasal 1 ayat 26 tersebut di atasAngka 6Bahwa berdasarkan poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) tersebut diatas,Tergugat I, menerbitkan Instruksi Penyidikan dengan cap basahditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 14 Maret 20132.
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat pada tanggal 21 Februari 20132. Tergugat Vil, Turut Tergugat pada tanggal 20 Februari 2013;Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukanjawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKabupaten Semarang pada tanggal 7 Maret 2013;Hal 17 dari 54 hal. Put.
Nomor 1024 K/PDT/20132)Bahwa saksi tidak tahu ketika membeli truk , yang saksi tahupada awalawal tahun 1992 bulan sudah lupa Soewoko ceritasesudah membeli truk (baca halaman 49);Bahwa yang di mintai Mahdum Zaeni membeli truk adalahSoewoko karena ketika itu Suratno bilang Mahdum Zaeni mintatruk tidak mempunyai uang kemudian di serahkan ke kakaknyalalu Soewoko yang membelikanya (baca halaman 49);Saksi Sugiyanto menerangkan di bawah sumpah yaitu;Bahwa mengenai tanah Ngempon, Suratno pernah bilangkepada
43 — 23
. & Partnerberkantor di Komplek Taman Setia Budi Indah,Blok F No. 34B Medan 20132, Telp.: (061)8200689 Faks. : (061) 8221689, Emailindrajmsu@yahoo.com, bertindak baiksendirisendiri maupun bersamasamaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal14 September 2015, Selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT.Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.Lawan:1. Ir. HAJ!
,M.H., MUHAMMAD FAUZI, S.H., dan ALI UMAR HARAHAP, S.H., M.H. dariKantor Advokat Law Office INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H. & Partnerberkantor di Komplek Taman Setia Budi Indah, Blok F No. 34B Medan 20132,bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2015 danTergugat I, Il dan V datang diwakili oleh Kuasanya HENDRA SUSIANTO, S.H.dan Drs.
192 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 792 K/Pid.Sus/20132.
No. 792 K/Pid.Sus/20132. TERDAKWA/PEMOHON KASASI telah ditahan dalam tahanan kotasejak 19 Januari 2012 namun dengan putusan Judex Facti HakimTingkat Banding, status tahanan kota tersebut berubah menjadi tahananRumah Tahanan Negara.3. Bahwa landasan penahanan adalah adanya unsur kekhawatiran yangditinjau dari segi subyektifitas Terdakwa. Menurut Pasal 21 ayat (1)KUHAP, unsur keperluan atau keadaan perlunya penahanan adalahadanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran :a.
No. 792 K/Pid.Sus/20132.dalam kenyataannya tiket perjalanan dinas tersebut tidakdilampirkan bersama SPPD.Bahwa Judex Facti Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan HakimPengadilan Tingkat Banding telah salah dan keliru dalammenerapkan hukum pembuktian terhadap penerapan faktafaktahukum dan buktibukti serta salah dalam penerapan peraturanperundangundangan.2.1.
91 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 942 K/Pid/20132. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. TJOENG ANDY ANTHONY danTerdakwa 2. KHONG MELLANI SETIADI dengan pidana penjara masingmasing selamai (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar paraTerdakwa segera ditahan.;3. Menyatakan barang bukti berupa :1.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2008 dibuat olehK.
No. 942 K/Pid/20132.
No. 942 K/Pid/20132 a i ) yang dijaminkan pada Bank Niaga oleh PT.ECU dinyatakandan telah dialinkan kepada Saksi.. Bahwa ternyata setelah pas 3 (tiga) bulan kedua PT tersebut tidakterbukti menebus asetaset dari Saksi Eddy Leo.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YOSEP ANTONIUS MANIS, SH
44 — 36
., M.Kn Konsultan Hukum padakantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN BERSAMA NomorAHU0006683.AH.01.12.Tahun 2020 yang beralamat di Jalan NgumbanSurbakti No.36, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan,kode pos 20132, Sumatera Utara, HP: 082273742008 yang dalam hal inibertindak baik secara bersamasama maupun sendirisendiri berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2021;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca :1.
91 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2180 K/Pdt/20132. Adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatantersebut;3. Adanya kerugian pihak lain yang diakibatkan kesalahantersebut;4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan;Dan pengertian melanggar hukum/bertentangan dengan hukum sesuaidengan Yurisprudensi tetap dan telah menjadi doktrin hukum diIndonesia telah diartikan secara luas yang meliputi kriteria sebagaiberikut :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri;2.
R TARIGAN.SH MH
Terdakwa:
Syamsu Rizal Alias Sekjen
22 — 7
Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan,Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20132;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor2514/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 25 Agustus 2020 tentangpenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 2514/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti
49 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 532 K/TUN/20132. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai denganmelakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;Bahwa adanya kepentingan tersebut merupakan suatu syarat minimaluntuk dijadikan alasan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara, yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai,baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yangditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbuloleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara
100 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2730 K/Pdt/20132. Bahwa, apabila salah satu syarat formil terabaikan maka mengakibatkangugatan tidak sah karena mengandung cacat artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertio beracara yang ditentukan olehundangundang.
33 — 3
SPHan/09/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 4Agustus 2013 s/d tanggal 23 Agustus 20132. Penuntut Umum, tanggal 22 Agustus 2013, No. PRINT311/0.5.12/Epp.1/08/2013,sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 2 Oktober 20133. Penuntut Umum, tanggal 24 September 2013, No. PRINT414/0.5.12.3/Epp.1/09/2013,sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 20134. Hakim, tanggal Oktober 2013, No. 677/Pen.Pid/2013, sejak tanggal 1 Oktober 2013s/d tanggal 30 Oktober 20135.
267 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 254 PK/Pdt/20132. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya meliputi pulaseluruh barangbarang yang melekat dan berada di dalamnya setempatdikenal terletak di Jalan Embong Tanjung 12, Surabaya.Bahwa dengan penandatanganan akta pelepasan hak jual beli assetyang selalu ditundatunda oleh Tergugat sejak tahun 1993 Penggugatmengalami kerugian sebagai berikut:a.
42 — 2
Benar, Saya menikah dengan PENGGUGAT Tggl 31 Oktober 20132. Benar, Karena Ekonomi Saya iebih Dekat di Rumah Orang Tua Saya.hal. 3 dari 30 halaman3. Benar, Karena Istri KB & lbu Mertua yang ikut ikutan dalam RumahTangga Saya4. Tidak Benar.a.
95 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2002 K/Pdt/20132 Bahwa adapun yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan dalam perkaraNomor 204/Pdt.Plw/2010/PN.Ska., adalah:e Objek sengketa didalilkan merupakan harta gono gini dariNy. Munikah (Penggugat I) dengan suaminya yangbernama Teddy Tjandra;e Ny. Munikah (Penggugat I) merasa bukan sebagai pihakdan tidak ada kaitannya dengan Putusan PengadilanNomor 47/Pdt.G/2006/PN. Jak.Tim., jo. Nomor 135/PDT/2007/PT.DKI., jo.
119 — 78
Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21/Komodoselaku Papera Nomor : Kep/09/V/2013 tanggal 21 Mei 20132. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/V1I/2013 tanggal 21Juni 2013.3. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepadaTerdakwa dan para Saksi.4. Suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini.1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/V1/2013tanggal 21 Juni 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasarpemeriksaan perkara ini.2.
149 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 670/B/ PK/PJK/20132. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembalidapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :"Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. "3.
32 — 5
Page 20132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakimterlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang ;2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;3.