tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILI Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir; Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Hal 3 dari 3 hal.Pts.No.0003/Pdt.G/2009/PA.TAMengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangandiatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat; Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo. No.3/2006 danketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADIL. Mengabulkan gugatan penggugat;2. Menetapkan jatuh talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat;3.

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan versiek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0058 /Pdt .G/2009/PA.TAMENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidangperkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkaraa quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan

Pasal 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitimapersona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga

Pangadilan Agama Kotabumi telah memanggilnyasecara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Versteksesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, makasesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA

untuk bercerai dengan Tergugat ;Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat namuntidak berhasil =;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, danpihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Jambisebagaimana bukti surat P.1, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf(a) dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dan Perubahan terakhir dengan Undang undangNomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

menerus dan tidak adaharapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga =;Menimbang, bahwa terhadap' perkara ini Majelis perlu pulamemperhatikan pendapat ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab*Ghoyatul Marom, yaituArtinya : Dikala isteri sudah memuncak ketidaksenangannyaterhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkantalak suami dengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI NomorNo.28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untukmengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggalPenggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan mereka dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kKewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (/egal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut MajelisPenggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio (pihnak yang sah yangmempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugatagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat

bukti P merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan Penggugat sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

temurunselama 3 generasi yaitu:e Generasi Pertama (1) Tahun 1944, tanah dan bangunan rumahditempati oleh Neneknya Amalia yang bernama Saamah;e Generasi Kedua (Il) ditempati oleh anak Nenek Saamah yangbernama Sutedjo;e Generasi Ketiga (Ill) kemudian ditempati oleh Keluarga anakSutedjo yang bernama AMALIA yang menikah dengan Penggugat /Riyanto yang menempati saat ini:Bahwa berdasarkan bagian kedua ketentuan konversi Pasal 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok PokokAgraria ( UUPA

) disebutkan bahwa:Hak eigendom atas tanah yang ada saat berlakunya UUPA menjadi hakmilik,Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUPA dapat diketahui bahwa salahsatu terjadinya hak milik adalah karena undangundang, sehinggaketentuan konversi dalam UUPA yang menentukan bahwa hak EigendomVerponding atas tanah sejak berlakunya UUPA menjadi hak milikmerupakan salah satu dasar terjadinya hak milik;Bahwa Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaPusat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana

Putusan Nomor 40 PK/TUN/201 710.11,Bahwa berdasarkan bagian kedua ketentuan konversi Pasal 1UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa:Hak Eigendom atas tanah yang ada saat berlakunya UUPAmenjadi Hak milik.Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) UUPA dapat diketahui bahwasalah satu terjadinya hak milik adalah karena undangundang,sehingga ketentuan Konversi dalam UndangUndang Pokok Agraria(UUPA) yang menentukan bahwa Hak Eigendom Verponding atastanah

sejak berlakunya UUPA menjadi hak milik merupakan salahsatu dasar terjadinya hak milik.Bahwa Penguasaan Tanah dan bangunan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pembanding/Penggugat selama 71 tahun(tuiuh puluh satu tahun) justru membuktikan alas hak PemohonPeninjauan Kembali/Pembanding/Penggugat sah secara hukumdengan berdasarkan ketentuan Pasal 835 KUH Perdata yangmenyatakan:Tiap tuntutan gugur karena kadaluarsa dengan tenggang waktuselama tiga puluh tahun.Bahwa kemudian secara tegas dalam ketentuan Pasal

yaitutidakpernah menempati/menguasai dan mempergunakan Objek Sengketa.Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, jelas bahwaSertifikat Hak Pakai Nomor 65/Kebon Sirih atas Objek Sengketayang diperoleh Termohon PKIl/Terbanding IIl/Tergugat IlIntervensi pada Tahun 1985 adalah cacat hukumdan tidak sahmenurut hukum dan undangundang (UUPA) karenatelahmelanggar UU dan tidak memenuhi syaratsyaratadministrasidalam memperoleh Hak Pakai atas Objek Sengketa.Sertipikat Hak Milik Nomor 174 tanggal 22 April

berdera Mengan Tergugat ;Menimbang,~ bahwa Majelis telah memberikan upaya damaikepada a belah pihak, baik secara langsung pada setiapkal4 idangan maupun melalui mediasi, namun upaya tersebuttidak berhasil =;Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidangperkawinan maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang UndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undang undang Nomor 3 4z7Tahun 2006 serta perubahanterakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut UUPA

) beserta penjelasannya, perkara inimenjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan olehkarena pihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah KotaJambi sebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasal73 ayat 1 UUPA, Pengadilan Agama Jambi berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2yang secara formal telah memenuhi aturan yang berlaku sebagaialat bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa = antaraPenggugat dengan Tergugat telah

Dan pada kenyataannya Penggugatmerasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumahtangga bersama Tergugat.Menimbang, bahwa meskipun telah jelas bagi Majelis126Yetentang penyebab pertengkaran antara Pe Q dengantergugat, namun Majelis tetap tetap @menden keterangan@saksi keluarga sebagaimana yang uN oleh Pasal 76ayat (2) UUPA jo Pasal 22 ayat eraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, me tahui sejauh mana pihakekeluarga mengetahui permas7tergugat serta vanes ee telah dilakukan dalam rangkarumah

terhadapPenggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatanperceraian dan sesuai pula dengan Pasal 84 ayat (1) UUPAserta Surat Edaran Mahkamah Agung No : 28/Tuada AG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum146Yetetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tinggalpenggugat serta tergugat dan di tempat perkawi dicatat;Menimbang, bahwa tentang bi r a. berdasarkanPasal 89 ayat (1) UUPA

Nomor 785 K/Pdt/2019menyatakan Pembanding adalah WNA, yang sebenarnya adalahPembanding adalah WNI sehingga pertimbangan hukum tersebutmelanggar hukum formil;Majelis Hakim yang memutus perkara a quo tidak mempertimbangkanUndang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 42 huruf b, yang manaWarga Negara Asing (WNA) dapat mempunyai hak pakai;Putusan Pengadilan Tinggi Medan a quo memfokuskan dalampertimbangan hukumnya mengutip Pasal 21 ayat (1) UUPA Nomor 5Tahun 1960 yang menyebutkan hanya Warga Negara Indonesia

dapatmempunyai hak milik;Padahal berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Buku II: KetentuanKetentuan Konversi, Pasal VI pada pokoknya menyatakan GrantControleur sejak mulai berlakunya undangundang ini (24 September1960) menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1);Status tanah objek sengketa Grant Controleur van Serdang NomorPersil 153 R.176, maka secara hukum tunduk kepada UUPA Nomor 5Tahun 1960, Buku Il: KetentuanKetentuan Konversi, Pasal VI yangdikonversi menjadi hak pakai yang tersebut di

(Kaifa, Desember 2012)), sehingga putusan judex factitersebut melanggar Pasal 852 KUH Perdata;Pemohon Kasasi belum melakukan pendaftaran tanah sebagaimanaketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, sehingga apayang dipertimbangkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan yangHalaman 8 dari 12 hal. Put.

Tanahtanah yangterletak di Sumatera Timur diatur oleh hukum adat sejak dahulu kala danbelakangan oleh Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,khususnya Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, dan telah mendapat tempat sebagaisumber hukum yang diakui keberadaannya;5.

Bahwa Pasal 3 UUPA menyebutkan :"Dengan mengingat ketentuanketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaanhak ulayat dan hakhak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukumadat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupasehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan denganundangundang dan peraturanperaturan lain yang lebih tinggi".6.

PanitiaPemeriksaan Tanah (Panitia B Plus) Sumatera Utara sebagai tanahhak ulayat Para Penggugat.Bahwa Pasal 3 UUPA menyebutkan sebagai berikut :Halaman 15 dari 31 hal. Put.

mengenalkan tiga cara pengaturan terhadap hakhakmasyarakat atas tanah (termasuk kekayaan alam sesuai dengan definisiluas agraria yang dianut UUPA):(a) Pemberian hak atas tanah kepada individu atau kelompok melaluisertifikat hak atas tanah (pasal 16 ayat 1):Halaman 25 dari 31 hal.

Selama inipelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat 4 UUPA hanya diberlakukanterhadap penguasaan tanah oleh instansi pemerintah untuk kepentingansendiri maupun kepentingan pihak ketiga. Sementara itu, pengaturanmengenai penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat sepertiBPRPI Stabat, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat 4 ini masih belumtersedia;8.

thalaqnya kepada hakim, namun tidakberhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujukkepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugatdikabulkan dengan verstek;berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan PeraturanPemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankankepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan ketentuanhukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu

thalaqnya kepada hakim, namun tidakberhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujukkepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugatdikabulkan dengan verstek;berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan PeraturanPemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankankepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan ketentuanhukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan TI arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIHal 2 dari 3 hal.Pts.No.2128 /Pdt G/2008/PA.TAe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

seluas 460 m2 (empat ratus enam puluh meter persegi),tanah tersebut terletak di Jalan Sempurna Gang Terate Rt 001 / 001 KelurahanGuntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Bahwa dalam hal12ini Penggugat telah membayar harga tanah tersebut kepada Tergugat sejumlahRp. 60.000.000, (enam puluh juta ribu rupiah), sesuai dengan bukti surat P1;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) harus

dilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesiaserta dengan peraturanperaturan yang tercantum

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atausuatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (pasal 26ayat (2) UUPA);2.

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILI Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir; Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat

PeraturanMenteri Agraria No. 5/1960 WAJIB HUKUMNYA UNTUKMENDAFTARKAN DAN MENCATATKAN HAKNYA KEPADAKEPALA KANTOR PENDAFTARAN TANAH (KKPT)untukDIKONVERSI HAKNYA SESUAI KETENTUAN KONVERSIMENURUT UUPA.Bahwa tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat tersebutsampai sekarang belum bahkan tidak pernah didaftarkan menjadihak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA).Bahwa meskipun Para Penggugat mengakui sebagai pemilik tanahdengan

Dimana Para Penggugat yang mengaku pemilik tanahselama ini tidak pernah mendaftarkan dan mencatatkan haknyatersebut sesuai ketentuan UUPA, terlebih lagi Para Penggugatsudahtidakpernah lagi menguasaisecarafisik tanah yangdiakui sebagai miliknya tersebut. Maka menurut hukum berkenaandengan tanah dimaksud, Para Penggugat sudah tidak mempunyaialas hak lagi (legal standing) untuk mengajukan gugatan keHalaman 11 dari 46 Putusan Nmor. 206/Pdt.G/2015/PN.Smg.Pengadilan.

Jomblang Barat No. 565 secara turun temurun sejakkakeknenek, orang tua DENGAN ITIKAD BAIK sehingga TIDAKADA ALASAN MENURUT HUKUM Para Tergugat harusmengosongkan dan meninggalkan rumahtanah yang sekarangditempati/dikuasainya tersebut.Bahwa mengingat akan ketentuan sebagaimana dimaksud dandiatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA jo. PeraturanMenteri Agraria No. 2 Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Agraria No.5 Tahun 1960 jo. Keppres No. 32 Tahun 1979 jo.

lahirdan dibesarkan di rumah tersebut hingga sekarang.Halaman 16 dari 46 Putusan Nmor. 206/Pdt.G/2015/PN.Smg.Bahwa rumahtanah yang dikuasai/ditempati Para PenggugatRekonpensi tersebut adalah merupakan peninggalan dari kakek ParaPenggugat Rekonpensi orang keturunan Eropa (Belanda) dan rumahtanah tersebut adalah merupakan tanah yang tunduk dan diaturmenurut hukum Eropa.Bahwa oleh karena rumahtanah tersebut semula tunduk dan diaturmenurut ketentuan hukum Eropa (berasal dari Hak Barat), makamenurut UUPA

Peraturan Menteri Agraria No.5 tahun 1960 wajib hukumnya untukmendaftarkan dan mencatatkan haknya kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanahuntuk dikonversi sesuai dengan ketentuan konversi menurut UUPA;Menimbang, bahwa menskipun Para Penggugat mengakui sebagai pemiliktanah namun Para Penggugat tidak pernah mendaftarkan dan mencatatkan haknya,maka menurut ketentuan pasal 4 PMA No. 2 tahun 1960 haknya dikonversi menjadiHak Guna Bangunan, dengan jangka waktu 20 tahun atau berakhir pada tanggal24 September

huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,yaitu Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

dapat menjatuhkan talak si suamitersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku