Bahwa dalam hal ini Penggugat telahmembayar harga tanah tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp15.106.000,00(lima belas juta seratus enam riburupiah) pada tanggal 21 Maret 2001;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) harus dilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialismeIndonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu denganmengindahkan unsurunsur yang bersandar pada hukum agama;Menimbang, bahwa terang artinya

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atausuatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (pasal 26ayat (2) UUPA);.

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Hal 2 dari 3

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILI Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir; Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Hal 3 dari 3 hal.Pts.No.0003/Pdt.G/2009/PA.TAMengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan

Milik Nomor 2347 tercatatatas nama RAHMADI TANJUNG (Tergugat), tanah tersebut terletak KomplekPondok BumiLestari Permai Jalan MarkisaBlokJ No.6 Kota Banjarbaru.Bahwa dalam hal ini Penggugat telah membayar harga tanah dan bangunanmelalui over kredit dan Pelunasan pada Bank Mandiri Rp.85.000.000, dandiserahkan tunai kepada Tergugat sebesar Rp.42.5000.000, tersebut;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA

) harus dilakukan secara terang dan tunai;Halaman7dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN BjbMenimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atausuatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (pasal 26ayat (2) UUPA);2.

demikian majelis berpendapatbahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telahcukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut makapermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UUNo.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No. 53/2008 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung danHal 2 dari 3 hal.Pts.No.0937/Pdt.G/2009/PA.TA.Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuanhukum lain yang berkaitan;MENGADILIi Menyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara patut tidak hadir;i Mengabulkan permohonan pemohon dengan

Pengadilan Tinggi Banjarmasin TIDAK MENERAPKAN Hukum PertanahanMateriil.Pertimbangan Hukum Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banjarmasin danPengadilan Negeri Banjarmasin) yang menyatakan bahwa Atas HakPemohon Kasasi dalam bentuk jual beli tanah sengketa antara SURYANIdengan Pemohon kasasi tidak sah berdasarkan Pasal 19 PP Nomor : 10tahun 1961 Jo UUPA Nomor : 05 tahun 1960;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin danPengadilan Negeri Banjarmasin tidak benar dan keliru, karena justru

tidaksesuai dengan UUPA, Pasal 5 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997, Pasal 24;(1) Untuk keperluan Pendaftaran hakhak atas tanah yang berasal darikonvensi hakhak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenaiadanya hak tersebut berupa buktibukti tertulis, keterangan saksi danatau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya olehpanitia ajudikasi oleh pendaftaran tanah secara sistematik atau olehKepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara Sporadikdianggap cukup untuk mendaftar

Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumumansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan olehmasyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutanatau pun pihak lainnya;Bahwa menurut UUPA, Pasal 5 menentukan Hukum Agraria yang berlakuatas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum adat, sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkanatas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganPeraturanPeraturan yang tercantum dalam

UndangUndang ini dan denganperaturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkanunsurunsur yang bersandar pada hukum agama;Bahwa apalagi jual beli tanah antara SURYANI dengan para PemohonKasasi telah memenuhi syarat pasal 1320 KUHPerdata, Dengan demikianbukti kwitansi bertanda P.6, P.7, P.8, P.9 tersebut sah menurut hukum;UUPA Pasal 19:(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftarantanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuanyang diatur

Pemberian suratsurat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997:Pasal 1 angka 20, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hakHal. 10 dari 13 hal. Put.

No.9/1999 dan UUPA Jo Keppres No.32/1979jo Per.Mendagri No.3/1979);> Kualitas Para Penggugat dalam mengajukan permohonan hak yangseharusnya dapat dikabulkan (vide Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1)dan (2) jo Pasal 4 Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RlNo.5/Prk/Tahun 1965 jo UUPA jo Keppres No.32/1979 jo Per.MendagriNo.3/1979;> Tata cara dan prosedur (formil) pengumpulan data fisik/yuridis dan datateknis oleh Tergugat dalam memproses permohonan hak dari PT.

Penguasaan Bendabenda Tetap Milik Perorangan Warga NegaraBelanda berdasarkan UndangUndang No.3 Prp tahun 1960 yang tidakterkena oleh UU No.86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi yang diurusoleh PSMB.Setelah berlakunya UUPA, maka semua hakhak Barat yang belum dibatalkansesuai ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan masih berlaku tidak sertamerta hapus dan tetap diakui, akan tetapi untuk dapat menjadi hak atas tanahsesuail dengan sistem yang diatur olen UUPA harus terlebih dahulu di konversiberdasarkan

Status Quo HakHak Tanah Terdahulu, yakni dengan berlakunya UUPA danPP 10 Tahun 1961 maka tidak mungkin lagi diterbitkan hak baru atas tanahtanah yang akan tunduk kepada hukum Barat.

Setelah disaring melaluiketentuanketentuan Konversi UUPA dan aturan pelaksanaannya, makahakhak atas tanah bekas Hak Barat dapat menjadi :1) Tanah Negara karena terkena ketentuan asas Nasionalitas ataukarena tidak dikonversi menjadi hak menurut UUPA;2) Dikonversi menjadi hak yang diatur menurut UUPA seperti Hak Milik,Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.Menurut UUPA diktum Kedua Pasal , Ill dan V hakhak atas tanah asal konversiHak Barat akan berakhir masa berlakunya selambatlambatnya tanggal

Sampai dengan tahun 1960 (UUPA), tanah bekas hak eigendom tidakdapat menjadi hak milik jika yang mempunyai tidak memenuhi syaratdan tetap menjadi Tanah Negara. Seperti halnya tanah yangditerbitkan objek sengketa;.

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai Pasal 76ayat 2 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA), Majelis harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluargaatau orangorang yang dekat dengan para pihak.

dapat menjatuhkan talak si suamitersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis perlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kewenanganPengadilan Agama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu,menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehatiPenggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganyatetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat

PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkaraini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepadaPenggugat tetap dibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut Majelistelah memenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapatdipertimbangkan sebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediamanPenggugat dan Tergugat dan tempat di mana pernikahan Penggugat danTergugat dilangsungkan sebagaimana maksud Pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

dengan alasanperceraian yang tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Tergugatmengakui alasan tersebut dan majelis telah mendengar keterangan saksi daripihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sesuai Pasal 76 ayat2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA

sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadapsuaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suamit ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertionya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

Hal ini dapat menjadi persoalan tersendirikelak eksekusi putusan atas tanah objek;Bahwa Putusan Judex Facti bertentangan dengan UUPA Nomor 5 Tahun1960, sebagai norma dasar dan /ex specialis dalam hukum pertanahan diIndonesia:1) Pasal 22 ayat (2) UUPA: Hak milik terjadi karena:a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syaratsyarat yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;b.

Ketentuan Undangundang;2) Pasal 27 huruf a ke 3 UUPA: Hak milik hapus bila : karenaditerlantarkan;3) Pasal 46 UUPA:(1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapatdipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan diatur denganPeraturan Pemerintah;(2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sahtidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu;Hal. 14 dari 19 hal. Put.

Salihuddin Bin Saleh/orangtua Termohon Kasasi secara ilegal, tanpa izin/ tidak sah,menurut Pasal 46 UUPA Nomor 5 Tahun 1960;2. Tanah tersebut telah ditinggalkan dan diterlantarkan oleh orangtua Pembanding sejak tahun 1990, maka haknya menjadihapus menurut Pasal 27 huruf a ke3 UUPA;3. Dengan menggarap hutan secara sah tidak serta merata,memperoleh hak tanah apalagi pembukaannya ilegal menurutPasal 46 ayat (2) UUPA, adailah perbuatan Pidana;4.

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai Pasal 76ayat 2 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA), Majelis harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluargaatau orangorang yang dekat dengan para pihak.

dapat menjatuhkan talak si suamitersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertionya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

Dimana hanya Warga Negara Indonesia saja yangdapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan tanah sebagai bagiandari bumi ( Hak Milik Atas Tanah ) sebagaimana termuat dalam ketentuanpasal 9 ayat (1) UUPA dan pasal 21 ayat (1) UUPA, yang kemudianpelaksanannya merupakan usaha untuk mewujudkan frasa yang termuatdalam ketentuan pasal 33 ayat (8) Amandemen IV Undangundang dasar1945;2.

Bahwa pasal 9 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) UUPA tersebut diatas sudahHalaman 2 dari 72 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Dpsjelas dan tegas dinyatakan bahwa warga Negara asing tidak dapatmenguasai tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan HAKMILIK.

Apabila Warga Negara Asing membeli, mengadakan pertukaran,menerima hibah, ataupun memperoleh warisan atas sebidang tanah yangdikuasai dengan HAK MILIK BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAKLANGSUNG, maka perbuatan hukum yang mendasari terjadinyaperpindahan hak milik tersebut menjadi BATAL DEMI HUKUM dantanahnya menjadi tanah Negara (pasal 26 ayat (2) UUPA );.

Jadi dalam hal ini telah tidak terpenuhinya syarat sahnyaperjanjian sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata(BW), yaitu: ADANYA KAUSA YANG HALAL / SAH, karena substansi yangdiperjanjikan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat(2) UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria / UUPA;Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Dps7.

Tidak ada satupun ketentuan,khususnya UUPA yang telah dilanggar oleh Tergugat. Oleh karenaitu, unsur perbuatan melawan hukum menjadi tidak terpenuhi.KesalahanPenggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahankesalahan yang dibuat oleh Tergugat. Tergugat juga telahmenguraikan bantahannya atas dalildalil Penggugat yangdidasarkan pada faktafakta yang sebenarnya terjadi.

tidakberhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untukrujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UUNo. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenisdan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, makabiaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil patut namun tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat

hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam, kadanghakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istriatas Suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantanistrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989> UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak jonctoPeraturan Mahkamah Agung Nomor 02/2009 tanggal 12 Agustus2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara danPengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankan pada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, danmelarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.291/Pdt .G/2009/PA.TAMENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Hal 2 dari

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Hal 3 dari 3hal.Pts.No.0199/Pdt.G/2009/PA.TAMengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan