Ditemukan 5561 data
125 — 49
THR Keagamaan tahun 20132. Fedrik Siallagana. Kompensasi Pesangon Rp. 5.571.566b. Upah bulan September 2013 sampai Bulan Desember 2013c. THR Keagamaan tahun 20133. Bowo Prayitnoa. Kompensasi Pesangon Rp. 5.571.566b. Upah bulan September 2013 sampai Bulan Desember 2013c. THR Keagamaan tahun 2013Bahwa atas dikeluarkannya anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi dengan No. 565/380/HISyaker/II/2014 PUK SPEE FSPMI PT.
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 865 K/Pid/20132.
398 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 165 K/TUN/20132. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (Legal Standing) untukmengajukan gugatan a quo;a.
42 — 42
kewajibannya didalam hal membayar tunggakantunggakan akan yang telah dipinjamnya dari si Tergugat sebesar Rp.18.552.000,(delapan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)yang sesuai dengan seperti yang terdapat didalam surat perjanjian sewaHalaman 13 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PTMdnbeli (Huurkoop) yang diatur dalam Pasal 2 dan si Penggugat mulaimembayar angsuran pertama di bulan Juni 2013.Adapun datanya sebagai berikut: 1. 13 Juni 2013 Angsuran pertama dan tanggal bayar 13 Juni 20132
67 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 644 PK/Padt/20132. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para PemohonKasasi/ Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agungpada hari Jum/at, tanggal 19 Desember 2014 oleh Dr. H.
42 — 5
JUNI 20132 SENIN, 24 JUNI 20133 RABU, 26 JUNI 2013Tanggal Putusan : 26JUNI 2013Isi Putusan :MENGADILI1. Menyatakan Tedakwa ANDRI WIJAYA KUSUMA Als ANDRI Ad. ENDANGSUDARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I bukantanaman, mengedarkan psikotropika secara bersamasama tanpa hak, mengedarkansediaan formasi tanpa izin serta menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secaratanpa hak ;2.
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3009K/Pdt/20132. NAYA NIRMAYA, beralamat di Sunter Paradise II Blok D/54RT.008/RW.019, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan TanjungPriok, Kota Jakarta Utara,3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHANKOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, beralamat di JalanYos Sudarso, Jakarta Utara,4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTORPERTANAHAN KABUPATENUPATEN TANGERANG,beralamat Jin. H.
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalamputusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lain adalahkarena dalam perkara a quo pengkreditan atas Pajak Masukanharuslah dikaitkan dengan bidang usaha dan penyerahan yangdilakukan oleh Pemohon Banding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) sebagai
69 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 110 PK/PID.SUS/20132,dan oleh karenanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor654 K/PID.SUS/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang menyatakan TerpidanaRamlah Muslimin, S.Pdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair telahternyata terdapat suatu hal atau keadaan sebagai dasar dan alasanputusan yang telah dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telahbertentangan satu dengan yang lain.
75 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1183 K/PDT/20132.
187 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
VI/16/20132 278/B/P K/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46905/PP/M. VI/16/20133 277/B/P K/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46904/PP/M. VI/16/20134 279/B/P K/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46906/PP/M.
73 — 11
Penyidik , sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 18September 20132. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbarusejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d 19 September 2013 ;3. Perpanjangan Penuntut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejaktanggal 19 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013 ;4. Penuntut Umum ,sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 7Nopember 2013;5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tanggal 8 Nopember2013 s/d 7 Desember 2013 ;7.
Penyidik , sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 s/dtanggal 29 Juli2013 ;3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbarusejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013 ;4. Penuntut Umum ,sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 4September 2013 ;5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tangga/ 28 Agustus 2013s/d 26 September 20136.
Penyidik , sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 4 Juni 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 s/dtanggal 24 Juni 2013 ;3. Penuntut Umum , sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli2013 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tanggal 5 Juli 2013 s/d 3Agustus 2013 ;5.
106 — 38
Bambang TK Garang,M.Pd selaku DekanFKIP UNPAR, seolaholah sebagai pembelanjaan yang benar, denganperincian sebagai berikut: JUMLAH PPN PPh POTONGAN BERSIH PENENo URATAN MAK (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) RIMA1 Biaya perkantoran FKIP 4078.032.0 3.150.000 286.364 42.955 329.318 2.820.682 Toko KridaUnpar untuk pembelian 01.Q.521111 NusantaraATK kantor UPP I bulanJanuari 20132 Biaya perkantoran FKIP 4078.032.0 2.650.000 240.909 36.136 277.045 2.372.955 Toko MuliaUnpar untuk pembelian 01.Q.521111 PerdanaATK
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan setidaknyasebesar Rp.770.141.964, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut denganperhitungan sebagai berikut : Pengeluaranriil PengeluaranJumlah yg PPn PPh didukung dengan buktibuktiUraian diterima (Rp) buktibukti yg tidak benarA B C D E F G1 Dana GU yang diterima 30.000.000, 2.727.273, 340.909, 26.931.818, tanggal 2 Agustus 20132 Dana TUP yang diterima 606.095.600, 24.659.088, 6.523.622, 133.141.600 441.771.286,tanggal 30 Nopember20133 Dana
Dr.Bambang TK Garang,M.Pd selaku Dekan FKIP UNPAR, seolaholahsebagai pembelanjaan yang benar, dengan perincian sebagai berikut: JUMLAH PPN PPh POTONGAN BERSIH PENEMs HRAIEN BES (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) RIMA1 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 3.150.000 286.364 42.955 329.318 2.820.682 Toko KridaUnpar untuk pembelian 001.Q.5211 NusantaraATK kantor UPP I bulan 11Januari 20132 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 2.650.000 240.909 36.136 277.045 2.372.955 Toko MuliaUnpar untuk pembelian 001.Q.5211 PerdanaATK
Bambang TK Garang,M.Pd selaku DekanFKIP UNPAR, seolaholah sebagai pembelanjaan yang benar, denganperincian sebagai berikut: JUMLAH PPN PPh POTONGAN BERSIH PENENo URATAN MAK (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) RIMA1 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 3.150.000 286.364 42.955 329.318 2.820.682 Toko KridaUnpar untuk pembelian 001.Q.5211 NusantaraATK kantor UPP I bulan 11Januari 20132 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 2.650.000 240.909 36.136 277.045 2.372.955 Toko MuliaUnpar untuk pembelian 001.Q.5211 PerdanaATK
Dana GU yang diterima 30.000.000, 2.727.273, 340.909, 26.931.818, tanggal 2 Agustus 20132. Dana TUP yang diterima 606.095.600, 24.659.088, 6.523.622, 133.141.600 441.771.286,tanggal 30 Nopember 20133. Dana TUP yang diterima 490.129.520, 20.299.993, 4.546.328, 136.912.520 328.370.678,tanpa tanggal bulanDesember 20134. Jumlah 1.126.225.120 47.686.354, 11.410.859, 296.985.9385. Kerugian Negara (c(d+e+f) 770.141.964,6.
189 — 369 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 06 P/HUM/20132) Dikeluarkan oleh institusi yang tidak berwenang untukmengeluarkan Peraturan PerundangUndangan yangbersangkutan ;3) Adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturanPerundanganUndangan yang bersangkutan ;4) Terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu PeraturanPerundanganundangan ;5) Terdapat ambiguitas atau keraguraguan dalam penerapan suatudasar hukum yang perlu diklarifikasi ;Sedangkan dalam UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 5 Tahun 2004 dan
111 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2744 K/Pdt/20132 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap: 2 (dua)bidang tanah yang terdiri dari:e Peta Bidang Tanah yang pertama : Nomor 725/17.14/2008;NIB : 12.10.17.14.00557;Tgl/No. DI.302 : 01042008/3442;Luas : 97.434 m2.
69 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
MOTOH;Tempat lahir : Tomohon;Umur/tanggal lahir : 48 tahun/29 Januari 1966;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV, KecamatanTomohon, Kota Tomohon;Agama : Kristen Katholik;Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tomohon;Terdakwa pernah berada dalam tahanan:1 Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11Desember 20132 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal5 Pebruari 2014;3 Hakim Pengadilan Negeri sejak
54 — 9
Wedana kepalaKecamatan Kualuh Hilir;4 Bahwa kemudian, keempat alas hak tersebutditingkatkan status haknya olehkepala Desa Air Hitam dalam bentuk 4 (empat) Surat keterangan Tanah, yaitu1 Surat Keterangan Tanah Nomor; 593.3/28/AH/20132 Surat Keterangan Tanah Nomor; 593.3/29/AH/20133 Surat Keterangan Tanah Nomor; 593.3/30/AH/20134 Surat Keterangan Tanah Nomor; 593.3/31/AH/2013Semuanya bertanggal 14 Januari 2013 yang dikelarkan oleh kepala Desa Air HitamKecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu
66 — 29
.1.500.000.000, (satu milyar lima ratusjuta rupiah) dan suratsuratnya yang harga Rp.1.500.000.000, (satu milyar limaratus juta rupiah) sekarang masih ada di kantor saksi ; Bahwa tanah tersebut masih dikuasai pengembang karena yang merawat masihpengembang ; Bahwa harga tanah tersebut pada tahun 2011 Rp.3.000.000, sampai Rp.5.000.000,per meter dan sekarang harganya + Rp. 6.000.000, per meter =;Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulannya masingmasing, untuk Tergugat pada tanggal 14 Mei 20132
118 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 49 K/Pdt/20132. Bahwa ternyata yang didalilkan Penggugat tersebut adalah merupakantanah bekas Perkebunan Hak Pakai asal Konvensi Hak Barat yangditerima Penggugat dari seorang bernama Legimin pada tahun 1959;3. Bahwa menurut ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TahunHak Pakai asal Konversi Hak Barat berakhir masa berlakunya selambatlambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hakyang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;4.
87 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 92 PK/PID.SUS/20132 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dalamperbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa dalam putusan pengadilan telah secara nyata terjadi kekhilafan dankekeliruan yang nyata dalam menerapkan Undangundang yang bersifatmengikat Hakim, karena Majelis Hakim telah lalai dalam menerapkanundangundang tentang alat bukti yang sah, yaitu alat bukti kKeterangan saksi.Majelis Hakim telah mengalami kekhilafan yang nyata, sehingga dalamputusan tidak memberikan pertimbangan