Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I. dan Hakim PengadilanTinggi Medantelah khilaf dan atau keliru dalam menerapkan Ketentuan Pasal 21 ayat (3)UUPA Nomor 5 Tahun 1960 jo. UndangUndang Perkawinan Nomor 1Tahun 1972;Bahwa tentang kekeliruan dan kekhilafan Hakim tersebut dapat kita cermatimelalui pertimbangan hukum masing masing dibawah ini:Hal. 31 dari 49 Hal.

Surat Edaran inilah yang kemudian menjadi acuan dalampelaksanaan Pasal 21 ayat (3) UUPA;Surat Edaran Nomor 7850 Tahun 1965 menyatakan bahwa:Jika seorang wanita Warga Negara Indonesia melakukan perkawinandengan warga negara asing terjadilah pecampuran harta.

dengan suatu aktaotentik (akta notaris) tentang adanya syaratsyarat perkawinantersebut;Secara tersirat Pasal 21 ayat (3) UUPA yang kemudian ditindaklanjuti olehSurat Edaran Nomor 7850 Tahun 1965, telah memberikan penambahanpersyaratan pemilikan hak milik atas tanah yang berlaku untuk WargaNegara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran.

Oleh karena itu, secaranyata Hakim telah khilaf atau keliru dalam menerapkan ketentuna hukumyang berlaku, yakni ketentuan Pasal 21 UUPA Nomor 5 Tahun 1960maupun terhadap UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 danKitab UndangUndang Hukum Perdata, yang dipertegun dengan SuratEdaran Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor 7850 Tahun 1965 danPenetapan Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR Penetapan Nomor459/Pdt.

Pasal 9 UUPAWarga Negara Asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia;Bahwa namun sesuai Pasal 21 ayat (8) UUPA orang asing masih dimungkinuntuk memiliki hak milik Karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuranHal. 47 dari 49 Hal. Putusan Nomor 705 PK/Pdt/2014harta karena perkawinan, dengan syarat wajid melepaskan hak itu dalamjangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnyakewarganegaraan itu.

Maka menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah (vide,Pasal 26 UUPA Nomor 5/1960 juncto Pasal 19 PP Nomor 10/1961 junctoPasal 32 PP Nomor 24/1997):7. Bahwa sejak selesainya ditandatangani jual beli tanah 533 m?

Maka menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah (vide,Pasal 26 UUPA Nomor 5/1960 juncto Pasal 19 PP Nomor 10/1961 junctoPasal 32 PP Nomor 24/1997);Bahwa sejak selesainya ditandatangani jual beli tanah 533 m?

Dalam konteks hukum tanah, tanah diartikansebagai permukaan bumi (Pasal 44 ayat (1) UUPA);Halaman 18 dari 44 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt./2016Tanah Negara seperti sebutan tanah yang lain, misalnya tanahmilik dan sebagainya, hal ini menunjukkan suatu status hubunganhukum tertentu antara objek dan subjeknya yang dalam konteks inilebih kepada hubungan kepemilikan atau kepunyaan antara subjekdan objek yang bersangkutan.

Dengan terbitnya UUPA tahun 1960, pengertiantanah Negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapimerupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (lihat,penjelasan umum Il (2) UUPA), artinya negara di konstruksikannegara bukan pemilik tanah, Negara sebagai organisasi kekuasaanrakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikanwewenang oleh rakyat: a.

Kollewijn,dalam hal adanya perselisihan mengenai hak kebendaansebelum berlakunya UUPA tahun 1960 hukum yang harusdiperlakukan untuk menyelesaikan perselisinan itu adalahstelsel hukum yang menguasai atau melekat pada benda yangmenjadi sengketa (vide, Yurisprudensia Jawa Barat tahun1969 1960 halaman 79 atau Pengadilan Indramayu tanggal 15maret 1969 Nomor 26/1969/Perd.

Oleh karenanya, berdasarkan Undang Undang No. 5tahun 1960 (UUPA) Diktum kedua pasal . IJ dan V menentukan : Bahwa hakhak atastanah asal konversi Hak Barat berakhir masa berlakunya selambatlambatnya padatanggal 24 September 1980 dan karenanya sejak saat itu menjadi tanah yang langsungdikuasai oleh Negara R.I. Cq. Badan Pertanahan Nasional / Kantor Agraria dan bukanhak milik Penggugat / Terlawan I ;Sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN. Bpp.Jo.

Tanggal 14 Maret 1996 Nomor : 339/JB/BT/II/11/1996 haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum atau tidak berkekuatan hukum untukmengikat ;Bahwa perlawanan point (2) dan Pelawan yang mengenai ketentuan UUPA tentang hakhak atas tanah asal konversi hak barat terakhir tanggal 24 September 1980 Diktum keduaPasal I, HI, dan V, adalah harus dikesampingkan, sebab dasar hukum pemilikan PT.PELNI telah ada yaitu sejak tahun 1958 sebelum lahirnya UUPA No. 5 tahun 1960tersebut, dimana sejak tahun 1958 PT.

Mengatur perubahan Benit menjadi Elgendom dua lembaga yang tidakdikenal lagi dalam hukum Agraria Nasional kita sekarang ini (Pasal 16 UUPA);b. Pengatur Verjaring sebagai upaya untuk memperoleh Elgendom atas tanah(Aquisitive Verjaring) suatu lembaga yang juga tidak dikenal di dalam hukumAdat, yaitu hukum yang menjadi dasar Hukum Agraria Nasional yang berlakusekarang ini (Pasal 5 UUPA);G.

Tidak pula dapat diperguanakan ketentuan peralihan di dalam Pasal 58 UUPA,karena Pasal ini hanya menunjukkan pada soalsoal yang memerlukan peraturanpelaksanaan, sedang UUPA tidak memuat suatu ketentuan Benit menjadiElgendom atas dasar Verjaring sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 610,1963 tersebut diatas (Pasal 22 UUPA);Yurisprodensi tetap Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 31 Maret 1971 Nomor : 620K/SIP/1979 tentang DALUARSA kaidah hukumnya adalah :a.

penguasaan tanah berdasarkanVerjaring jangka waktu penguasaan tanah haruslah ditinjau sampai saat terakhirsebelum UUPA ;Pasal 1946 s/d Pasal 1966 BW jo UPA No. 5/1960; Seorang dapat dianggapsebagai pemmilik tanah elgendom berdasarkan verjaring, bilamana ia pada waktuUUPA diundangkan (lahir) telah menempati dan menguasai tanah tersebut sesuaidengan tenggng waktu yang ditentukan oleh Pasal 1946 s/d 1966 BW tersebut ;Yurisprodensi tetap Putusan Mahkamah Agung R.I.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin TIDAK MENERAPKAN Hukum PertanahanMateriil.Pertimbangan Hukum Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banjarmasin danPengadilan Negeri Banjarmasin) yang menyatakan bahwa Atas HakPemohon Kasasi dalam bentuk jual beli tanah sengketa antara SURYANIdengan Pemohon kasasi tidak sah berdasarkan Pasal 19 PP Nomor : 10tahun 1961 Jo UUPA Nomor : 05 tahun 1960;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin danPengadilan Negeri Banjarmasin tidak benar dan keliru, karena justru

tidaksesuai dengan UUPA, Pasal 5 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997, Pasal 24;(1) Untuk keperluan Pendaftaran hakhak atas tanah yang berasal darikonvensi hakhak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenaiadanya hak tersebut berupa buktibukti tertulis, keterangan saksi danatau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya olehpanitia ajudikasi oleh pendaftaran tanah secara sistematik atau olehKepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara Sporadikdianggap cukup untuk mendaftar

Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumumansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan olehmasyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutanatau pun pihak lainnya;Bahwa menurut UUPA, Pasal 5 menentukan Hukum Agraria yang berlakuatas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum adat, sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkanatas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganPeraturanPeraturan yang tercantum dalam

UndangUndang ini dan denganperaturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkanunsurunsur yang bersandar pada hukum agama;Bahwa apalagi jual beli tanah antara SURYANI dengan para PemohonKasasi telah memenuhi syarat pasal 1320 KUHPerdata, Dengan demikianbukti kwitansi bertanda P.6, P.7, P.8, P.9 tersebut sah menurut hukum;UUPA Pasal 19:(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftarantanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuanyang diatur

Pemberian suratsurat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997:Pasal 1 angka 20, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hakHal. 10 dari 13 hal. Put.

mempunyai Akta Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh InstansiPelaksana dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat yang diajukan dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Sugiman diperoleh faktabahwa Pemohon tidak mempunyai akta kelahiran dan perubahan nama yangdimohonkan adalah perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1674dan sertifikat bukanlah suatu akta pencatatan sipil ;Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (2) UUPA

badan hukun, antara lainseperti melahirkan hubungan hukum baru, peristiwa hukum baru, menghapuskanhubungan hukum, menghapuskan peristiwa hukum, menetapkan suatu status ;Menimbang, bahwa dalam hal ini, sertifikat melahirkan akibat hukum yaitumenimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertifikat sebagaimana disebutkandalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangpendaftaran tanah yaitu sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA

dari pengadilan ;Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon haruslahdinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan tiaptiap petitum permohonan Pemohontidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak makaadil dan cukup beralasan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonanini dibebankan kepada Pemohon, yang sampai dengan penetapan ini dibacakanadalah sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;Memperhatikan, ketentuanketentuan dalam UUPA

,yang artinya:Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, makaJatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyilafaznya.Hal.9 dari 12, Put No.0518/Pdt.G/2015/PA.Pbr.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

), maka gugatan Penggugatdapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul Tergugat terhadapPenggugat, dengan iwadh Rp.10.000,(Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa untuk ketertiban pencatatan perceraian sesuaiPasal 84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru agar mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang mewilayahi

tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan ditempat pencatatan perkawinan, untuk dicatat di dalam daftar yang tersediauntuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UUPA, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan hukum Syara yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Hal ini dapat menjadi persoalan tersendirikelak eksekusi putusan atas tanah objek;Bahwa Putusan Judex Facti bertentangan dengan UUPA Nomor 5 Tahun1960, sebagai norma dasar dan /ex specialis dalam hukum pertanahan diIndonesia:1) Pasal 22 ayat (2) UUPA: Hak milik terjadi karena:a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syaratsyarat yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;b.

Ketentuan Undangundang;2) Pasal 27 huruf a ke 3 UUPA: Hak milik hapus bila : karenaditerlantarkan;3) Pasal 46 UUPA:(1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapatdipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan diatur denganPeraturan Pemerintah;(2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sahtidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu;Hal. 14 dari 19 hal. Put.

Salihuddin Bin Saleh/orangtua Termohon Kasasi secara ilegal, tanpa izin/ tidak sah,menurut Pasal 46 UUPA Nomor 5 Tahun 1960;2. Tanah tersebut telah ditinggalkan dan diterlantarkan oleh orangtua Pembanding sejak tahun 1990, maka haknya menjadihapus menurut Pasal 27 huruf a ke3 UUPA;3. Dengan menggarap hutan secara sah tidak serta merata,memperoleh hak tanah apalagi pembukaannya ilegal menurutPasal 46 ayat (2) UUPA, adailah perbuatan Pidana;4.

Apakah benar tanah Obyek Sengketa adalah tanahpeninggalan Kesultanan Koetai yang ternyata telah dikuasai olehNegara Republik Indonesia setidaknya sejak lahirnya UUPA Nomor 5Tahun 1960 dan Negara Republik Indonesia telah memberikan Hak Milikkepada masyarakat Kota Balikpapan yang salah satunya Terlawan danTerlawan Il yang dalam hal ini Alm. M.

Ali bukan para Pelawan Intervensi;Bahwa dalil para Pelawan yang mengaku sebagai pemilik ObyekSengketa berdasarkan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9Juli 1902, jika benar quodnon ada tanah Grand Sultan di KotaBalikpapan, maka dengan terbitnya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, seluruhtanah Kesultanan telah dikonversi menjadi Tanah Milik Negara.

, jika yang mempunyai pada tanggal 24September 1960 tidak memenuhi syarat untuk mempunyai hakmilik dan tanahnya merupakan tanah perumahan;3) Hak Guna Usaha dengan jangka waktu 20 tahun sejakberlakunya UUPA, jika yang mempunyai hak milik dan tanahnyaadalah tanah pertanian;Dan di dalam Pasal 8 diuraikan bahwa apabila tidak dimintakanpenegasan konversi maka hak yang bersangkutan menjadi hakpakai dengan jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya UUPA dansesudah jangka waktu tersebut terlampaui maka tanahnya

Pasal 20 UUPA 1960 dan telah lunaspajak/opeti sebelum tanggal 24 September 1960; Terkait dengan HUKUM ADAT sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat3, dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria Nomor 03Tahun 1962 jo.

Pasal 20 UUPA 1960 dan telahlunas pajak/opeti sebelum tanggal 24 September 1960;e Kemudian dapat dilihat juga dalam Peraturan Menteri Agraria(PMA) Nomor 2/1960 Pasal 6 Junto UUPA Nomor 5 Tahun1960 Pasal 20 Ayat (1) menjadi Tanah Hak Milik HibahWarisan turun temurun yang terpenuhi sebagaimanaditegaskan dalam Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 KutaiNomor Huk.09/c4Agr.080/1960 tanggal 7 Desember 1961dan Surat Nomor Huk.80016/c4/Agr080/1971 dan SuratNomor Huk898/c4/Agr080/1973 tanggal 8 Juli 1973 tentangPenetapan

Bahwa dengan berlakunya UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) kedudukansubyek hukum Pemerintah RI in casu Kepala Kantor PertanahanKabupaten Ngada dengan tugas pokok dan fungsi utama mengelolaadministrasi pertanahan tidak bisa dipersamakan dengan orang perorangatau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah;Bahwa sebelum berlakunya UUPA pengaturan tentang tanah di wilayahRepublik Indonesia mengacu pada hukum barat sebagaimana tertuangdalam Buku Kedua Kitab UndangUndang Hukum Perdata di manaNegara adalah sebagai

pemilik (domein) atas tanah yang samatingkatnya/sejajar dengan orang perorang atau badan hukum;Bahwa dengan berlakunya UUPA telah membuka tabir baru dalamtatanan hukum di Indonesia dimana Negara tidak lagi sebagai pemilikakan tetapi sebagai penguasa (tidak memiliki), hal mana tertuang dalamPasal 2 dan Penjelasan Umum angka Il UUPA, sehingga dengandemikian konsekuensi hukumnya UUPA dan segala peraturanpelaksanaannya termasuk dalam ruang lingkup Hukum AdnministrasiNegara;.

KeputusanPresiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidangpertanahan yang mana pada pokoknya kedudukan, tugas pokok danfungsi Badan Pertanahan Nasional adalah mengelola AdministrasiPertanahan dengan berpedoman pada UUPA beserta aturanpelaksanaannya;Hal. 7 dari 20 hal. Put.

,tersebut tetapi yang benar adalah mempertimbangkan apakahbertentangan dengan pelaksanaan UndangUndang No. 5 Tahun 1960(UUPA) seperti tercantum Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 yang menjadi perintah UndangUndang untuk wajib dipatuhimemenuhi administrasi formal yuridis dalam proses penerbitan suatuakte di hadapan Pejabat Pembuat Akita Tanah (PPAT) karena buktitertulis P.1 sampai dengan P.8 tidak terpisahkan;Bukti tertulis P.2 sampai dengan P.8 ditambah bukti tertulis baru dari P.1dengan

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, danmelarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.291/Pdt .G/2009/PA.TAMENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Hal 2 dari

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Hal 3 dari 3hal.Pts.No.0199/Pdt.G/2009/PA.TAMengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan

Secara derivatief, memperoleh hak milik yang berasal dari orang lain,misalnya jual beli, warisan dan lainlain;Menimbang, bahwa selain itu pada Pasal 22 UUPA terjadinya hak milikmelalui 3 (tiga) cara, yaitu:1. Menurut hukum adat disebut pengakuan (pembukaan hutan);2. Karena penetapan pemerintah disebut pengesahan (pemberian hakbaru/peningkatan hak);3.

Semenjak berlakunya UUPA carabalik nama tersebut tidak dipakai lagi dan kini dilakukan menurut UUPA yangtunduk pada hukum adat yang menganggap proses pembalikan nama sebagaisoaladministratif, Menurut hukum adat, penyerahan hak milik atas tanahtermasuk dalam penandatanganan akta jual beli atau akta hibah dan aktalainnya, maka penyerahan hak milik tersebut cukup dilakukan dengan akta yangdibuat oleh PPAT (Pasal 19 PP Nomor 10/1961 Jo Pasal 37 PP Nomor24/1997);Menimbang, bahwa dengan berlakunya UUPA

dalam dictumnyamencabut buku Il KUHPerdata yang mengatur bumi, air serta kekayaan alamyang terkandung didalamnya, kecuali ketentuanketentuan hipotik yang masihberlaku pada saat UUPA berlaku.

Hukum adat yang menjiwai lahirnya UUPAmembawa perubahan dalam sistem peralihan hak atas tanah danHalaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Ktg.pendaftarannya yang diatur lebih lanjut (Self regulation) dalam PP Nomor10/1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo PP Nomor 24/1997 tentang PendaftaranTanah yang menganut sistem negatif positif;Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak berlakunya buku IlKUHPerdata oleh UUPA, termasuk adalah ketentuanketentuan mengenaidaluwarsa.

Sehingga dengan metodepenafsiran berdasarkan ketentuan UUPA tersebut diatas yang pardant dengansifat volledig bewis akta otentik (kekuatan pembuktian lahiriah), yaitu asas actapublica probant sese ipsa (bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai aktaotentik serta memenuhi syaratsyarat yang lahirnya tampak sebagai akta otentikserta memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku ataudapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya) diterapkanPasal 533 KUHPerdata

Kitab Syarqawi Tahrir hal.105:Mos logrq @89 daa, lb gle pooBarang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, makaJatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyilafaznya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

), maka gugatan Penggugatdapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul Tergugat terhadapPenggugat, dengan iwadh Rp.10.000,(Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa untuk ketertiban pencatatan perceraian sesuaiPasal 84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru agar mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang mewilayahi

tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan ditempat pencatatan perkawinan, untuk dicatat di dalam daftar yang tersediauntuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UUPA, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan hukum Syara yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Namun demikian, sesuai Pasal 76 ayat 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhirdengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA)majelis tetap harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orangyang dekat dengan para pihak, untuk mengetahui kebenaran dari alasantersebut.

sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadapsuaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suamit ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertionya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

Dimana hanya Warga Negara Indonesia saja yangdapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan tanah sebagai bagiandari bumi ( Hak Milik Atas Tanah ) sebagaimana termuat dalam ketentuanpasal 9 ayat (1) UUPA dan pasal 21 ayat (1) UUPA, yang kemudianpelaksanannya merupakan usaha untuk mewujudkan frasa yang termuatdalam ketentuan pasal 33 ayat (8) Amandemen IV Undangundang dasar1945;2.

Bahwa pasal 9 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) UUPA tersebut diatas sudahHalaman 2 dari 72 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Dpsjelas dan tegas dinyatakan bahwa warga Negara asing tidak dapatmenguasai tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan HAKMILIK.

Apabila Warga Negara Asing membeli, mengadakan pertukaran,menerima hibah, ataupun memperoleh warisan atas sebidang tanah yangdikuasai dengan HAK MILIK BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAKLANGSUNG, maka perbuatan hukum yang mendasari terjadinyaperpindahan hak milik tersebut menjadi BATAL DEMI HUKUM dantanahnya menjadi tanah Negara (pasal 26 ayat (2) UUPA );.

Jadi dalam hal ini telah tidak terpenuhinya syarat sahnyaperjanjian sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata(BW), yaitu: ADANYA KAUSA YANG HALAL / SAH, karena substansi yangdiperjanjikan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat(2) UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria / UUPA;Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Dps7.

Tidak ada satupun ketentuan,khususnya UUPA yang telah dilanggar oleh Tergugat. Oleh karenaitu, unsur perbuatan melawan hukum menjadi tidak terpenuhi.KesalahanPenggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahankesalahan yang dibuat oleh Tergugat. Tergugat juga telahmenguraikan bantahannya atas dalildalil Penggugat yangdidasarkan pada faktafakta yang sebenarnya terjadi.

Bahwa dalam hal ini Penggugat telahmembayar harga tanah tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp15.106.000,00(lima belas juta seratus enam riburupiah) pada tanggal 21 Maret 2001;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) harus dilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialismeIndonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu denganmengindahkan unsurunsur yang bersandar pada hukum agama;Menimbang, bahwa terang artinya

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atausuatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (pasal 26ayat (2) UUPA);.

berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarangmantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karenahakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatasmaka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untukrujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suamiserta prediksi mashlahah paska perceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugatdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilanyang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e = Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.210.000,

majelis berpendapat bahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalamsebuah rumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukup alasan untuk berceraidengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI:Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No. 53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankankepada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILI1.