tidakberhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untukrujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UUNo. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenisdan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, makabiaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil patut namun tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat

hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam, kadanghakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istriatas Suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantanistrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989> UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak jonctoPeraturan Mahkamah Agung Nomor 02/2009 tanggal 12 Agustus2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara danPengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankan pada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, danmelarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.291/Pdt .G/2009/PA.TAMENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Hal 2 dari

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Hal 3 dari 3hal.Pts.No.0199/Pdt.G/2009/PA.TAMengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan

kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujukkepada mantan istrinya karena hakim mengetahuitanda tanda i'tikad tidak baik mantan suami sertaprediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapapertimbangan diatas maka gugatan penggugat dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPANomor 7/1989 jo UUPA

Nomor 3/2006, maka biayaperkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.No.3/2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitandengan perkara ini;MEN GA DTI LI1.

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIHal 2 dari 3 hal.Pts.No.1770/Pdt.G/2008/PA.TAe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujukkepada mantan istrinya karena hakim mengetahuitanda tanda i'tikad tidak baik mantan suami sertaprediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapapertimbangan diatas maka gugatan penggugat dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPANomor 7/1989 jo UUPA

Nomor 3/2006, maka biayaperkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.No.3/2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitandengan perkara ini;MEN GA DTI LI1.

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, Tergugat' tidakmengajukan bantahan bahkan tidak hadir di persidangan, padahalia telah dipanggil dengan sepatutnya, sehingga majelis mendugabahwa alasan Penggugat tersebut adalah benar dan Tergugat tidakkeberatan terhadap maksud Penggugat untuk bercerai dengannya =;Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian denganalasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlumendengar keterangan saksi dari pihak keluarga sesuai Pasal 76@ayat (2) UUPA

dan Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; Terhadap haltersebut, Majelis telah pula memperhatikan pandangan hukumIslam sebagaimana terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom,yaituArtinya : Dikala isteri sudah memuncak ketidaksenangannyaterhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkantalak suami dengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2)Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

, MajelisHakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatdikabulkan ; dan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugatbelum pernah terjadi perceraian di depan sidang Pengadilansebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1@Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA, maka talak Tergugat Ge yiTetunkanterhadap Penggugat adalah talak satu bain ae :Menimbang, bahwa oleh karena Terguga ti@ak pernah hadirdipersidanganmaka berdasarkan Pasal 149 R.Bgapfg an tersebut dikabulkandengan verstek , dimana Perabay

Bahwa Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UUPA).

Menurut PP Nomor 24 Tahun1997, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggunganmasingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan; dariPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, maka Sertifikat itu merupakan surat tandabukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat;.

Sebagaimana warkah tanah atas SertifikatSertifikat tersebut, yangmerupakan pemecahan atas nama orang tua para Penggugat dan tanahtanah dalam Sertifikat tersebut merupakan hak milik karena merupakan hakturun temurun, terkuat dan terpenuhi (Pasal 20 UUPA), sehingga apabilaHalaman 10 dari 12 hal. Put.

Selanjutnya memprosesnya diBPN Sragen sesuai lampiran Il Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, karena yangseharusnya para Tergugat tunduk pada Undang Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untukrujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suamiserta prediksi mashlahah paska perceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugatdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilanyang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e = Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.210.000,

Bahwa akibat tindakantindakan dan perbuatan TERGUGAT dan TERGUGAT IImerupakan suatu rangkaian yang telah menyimpang dari ketentuanketentuanperundangundangan terutama dari pelaksanaan hak ulayat dan hakhak yangserupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada(vide pasal 3 UUPA) harus dihormati oleh sebab itu perbuatan TERGUGAT danTERGUGAT Il dapat disebut suatu penyimpangan terhadap ketentuan pasal 3Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang UNDANGUNDANG POKOKAGRARIA hal mana

segala permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT melaluiTERGUGAT Il adalah cacat hukum dan TERGUGAT telah membangun tanpadasar juridis yang jelas dan terindikasi cacat hukum, dan tidak sesuai datajuridisnya dengan data fisiknya atau dapat disebut cacat formil dan cacat materiil(vide pasal 16 jo. pasal 19 UUPA) sudah sepatutnya oleh TERGUGAT Iltidakmemproses tentang sesuatu hak yang diajukan oleh TERGUGAT I;Hal.3 dari 66 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PN.Lbp9.

) dan segala permohonan yang diajukan oleh Tergugat melaluiTergugat Il adalah cacat hukum dan Tergugat telah membangun tanpa dasarjuridis yang jelas dan terindikasi cacat hukum, dan tidak sesuai dengan datajuridisnya dan data fisiknya atau disebut cacat formil dan cacat materiil (videPasal 16 j.o Pasal 19 UUPA).Bahwa terkait dengan dalildalil yang telah disampaikan oleh Penggugat padabagian Dalam Provisi butir 1 sampai dengan butir 8, dengan ini Tergugat menyampaikan bantahan sebagai berikut :Bahwa

Sehingga jelas bahwa Tergugat dalammelakukan pembangunandiatas objek perkaratidak melanggar ketentuan hukumdan sudah barang tentu jelas dan nyata bahwa pemilik atas objek perkarabukanlah Penggugat.Berdasarkan uraian diatas maka terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakanpahwa Tergugat dan Tergugat Il melanggar ketentuan hak ulayat dan hakmasyarakat sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 3 UUPA dan mengenaisegala permohonan yang diajukan oleh Tergugat kepada Tergugat Il adalahmerupakan cacat

Apakahpihak yang bersengketa adalah pihakpihak yang berkompeten dan apakah alashak para pihak jelas dan nyata serta diakui oleh Negara sebagaimana dimaksudketentuan UUPA.

;Men imbang, a perkara a quo termasuk bidangperkawinan ma estai dengan Pasal 49 huruf a UndangundangNomor 7 T n 89 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdenga ngundang Nomor 3 4Tahun 2006 serta perubahante ifdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebutUUPA) beserta penjelasannya, perkara ini menjadikewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan oleh karenapihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Jambisebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasal 73ayat 1 UUPA

benarbenar telah pecah dan sulit untuk dapat rukunlagi di masa yang akan datang ; dengan demikian tujuanperkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamserta alQuran surat arRum ayat 21, yaitu untuk membentukrumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidakdapat terwujud ;Men imbang, bahwa berdasarkan pert imbanganpertimbangan tersebut di atas dansesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal65 UUPA

dikabulkandengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapehMenimbang, bahwa NO Yin pencatatanperceraian dan sesuai pula deng Pagal 84 ayat (1) UUPAPenggugat ; serta Surat Edaran MARI Ng : ada AG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002, maka MajeMas Hakim perlu memerintahkanPanitera GPa i AgamaJambi untuk ae kan salinan putusan yang telahberkekuatan tetap kepada PPN ditempat' tinggalpenggugat rta tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;ang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkanPa ayat (1) UUPA

XXXXtanggal 20 Juni 2008 ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidangperkawinan sebagaimana yang diatur dalam sw Pasal 49 ayat(1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubahdengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA) ; Kemudian pihak Termohon I dan II bertempattinggal dalam wilayah Kota jambi serta perkawinan yang akandibatalkan, juga dilaksanakan dalam wilayah

Kota Jambi,maka sesuai Pasal 25 UUPA tersebut Pengadilan Agama Jambiberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan olehPemohon untuk membatalkan perkawinan /Termohon I denganTermohon II adalah karena Termohon I selaku isteri ternyatamasih terikat dengan perkawinannya yang terdahulu, yaitudengan suaminya yang bernama PIHAK TERKAIT; Termohon I telahmemalsukan identitasnya dengan menyatakan dirinya sebagaiPerawan ;Menimbang, bahwa Termohon I mengakui dan

Meskipun Termohon I menyatakan bahwa suaminyatersebut telah menceraikannya dan sudah lama berpisah, namunoleh karena perceraian tersebut' dilakukan secara di bawahtangan, bukan dihadapan sidang Pengadilan sebagaimana yangdiatur di dalam Pasal 65 UUPA, maka perceraian tersebut tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; sehingga pada saatperkawinan Termohon I dengan termohon MII dilangsungkan,Termohon I masih terikat perkawinan dengan suaminya.

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenanganPengadilan Agama dan kedudukan hukum (/egal/ standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu,menurut Majelis Penggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehatiPenggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganyatetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat

PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkaraini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepadaPenggugat tetap dibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut Majelistelah memenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapatdipertimbangkan sebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediamanPenggugat dan Tergugat dan tempat di mana pernikahan Penggugat danTergugat dilangsungkan sebagaimana maksud Pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 3 UUPA, Pemerintah RepublikIndonesia melalui Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional (selanjutnya disebut BPN) menerbitkan Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 199 tentang PedomanPenyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, mengaturantara lain;a.

Budi Harsono, berpendapat dalam bukunya "HukumAgraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya,Jilid 1, Hukum Tanah Nasional". Penerbit, Djiambatan, Cetakan kesebelasHal. 21 dari 37 hal. Put.

Budi Harsono, berpendapat dalam bukunya "HukumAgraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya,Jilid 1, Hukum Tanah Nasional". Penerbit, Djambatan, Cetakan kesebelas(edisi revisi) 2007, menyebutkan : (halaman 188) "Kalau sebidang tanahtidak diusahakan lagi, hingga kembali menjadi hutan atau tumbuh belukardiatasnya, hal itu. bisa mengakibatkan hilangnya hak atas tanahbersangkutan.

Budi Harsono, "Hukum Agraria Indonesia, SejarahPembentukan UUPA, lsi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Hukum TanahNasional". Penerbit, Djambatan, Cetakan kesebelas (edisi revisi) 2007,halaman 188), dan putusan Mahkamah Agung R.l. tanggal 10 Januari 1956No.210 K/Sip/1955 ; "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenaHal. 27 dari 37 hal. Put.

Budi Harsono, berpendapat dalam bukunya "HukumAgraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya,Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 816 K/Pdt/2010Jilid 1, Hukum Tanah Nasional".

Namun demikian, sesuai Pasal 76 ayat 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhirdengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA)majelis tetap harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orangyang dekat dengan para pihak, untuk mengetahui kebenaran dari alasantersebut.

sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadapsuaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suamit ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertionya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

Menurut UUPA No.5Tahun 1966 bahwa sudah setiap penggarap (Penggugatll, HI) yang lebih dari 20 tahun (1993 s/d 2018) berhakmengajukan Hak Kepemilikan di kantor BPN Depokdengan adanya Hak Pelepasan dari alas hak dasarsebagai acuan asal riwayat tanah 7.

Sejak berlakunya Undang undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria (UUPA), makaketentuan mengenai benda tidak bergerak berupa tanah( bumi/permukaan bumi) tidak lagi didasarkan pada Kitab Undang undang Hukum Perdata Indonesia (BW) namun pengaturannyatunduk sepenuhnya kepada Hukum Tanah Nasional yang diaturdalam Undang undang Pokok Agraria beserta peraturanpelaksanaannya.

Oleh karenanya seluruh hakhak barat wajibdikonversi menjadi hakhak atas tanah sebagaimana diaturdalam UUPA.6.2.

Tanah tersebut sah menurut UUPA (UndangUndang PokokAgraria) No. 5 Tahun 1960.Dan ketiga persyaratan data dapat di buktikan Para Pembandingdan tidak sahnya dan tidak benarnya beralih menjadi tanahNegara.1. Pembanding dapat membuktikan hak kepemilikan tanahseluas + 12.000 M2 tersebut memiliki Suratsurat yang sahmenurut UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.2.

Olehkarenanya seluruh hakhak barat wajib dikonversi menjadi hakhak atastanah sebagaimana diatur dalam UUPA.2) Bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960mengatur :.

tidak berhak melampau kewenangannyasehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalammengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untukrujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tanda tandaitikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paskaperceraian".e Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatasmaka gugatan penggugat dapat dikabulkan;e Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat;e Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

116 huruf f KompilasiHukum Islam, yaitu : Antara penggugat dan tergugatterus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaranserta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga ;Menimbang, bahwa meskipun telah jelas bagi Majelistentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat denganTergugat, mamun oleh karena perkara ini adalah perkaraperceraian, maka Majelis telah mendengar keterangan saksidari pihak keluarga atau orangorang yang dekat dengan parapihak sesuai maksud Pasal 76 ayat (2) UUPA

Berdasarkanketerangan pihak keluarga tersebut sebagaimana teruraidalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menyatakanbahwa antara Penggugat dengan tergugat telah lama berpisahrumah dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanyanamun tidak berhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA Majelissepakat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk berceraidengan Tergugat dapat di kabulkan, dengan menjatuhkan talaksatu bain sughro Tergugat terhadap

haknya.Maka dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan denganverstekMenimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatanperceraian dan memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No :No.28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelisperlu) memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi agarmengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dicatatdan ditempat tinggal penggugat serta tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA