Ditemukan 4962 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : opinion openg opung olind olin oping obini openi ohini okpini
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN MAMUJU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN
169 — 69
46. 1 (satu) lembar Opini Risiko dengan Nomor : 050/Div.MR/II/2013.
47. 1 (satu) bundel salinan fotocopy Akte Perjanjian Nomor :120, tanggal 29 09 -2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH.
332. 1 (satu) rangkap fotocopy kertas kerja Opini Resiko (dilegalisir).
333. 1 (satu) rangkap kertas kerja Analisis Yuridis / Hukum.
334. 1 (satu) rangkap Notulen hasil rapat komite / Memorandum Komite Pinjaman / Pembiayaan.
335. 1 (satu) rangkap Jurnal Umum Transaksi harian Tahun 2013 (mulai bulan Januari s/d bulan Oktober 2013).
336. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan April 2013 KSP METRO PUSAT.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 20 Mei 2019 — - JACOB ROTTIE, SAP
2914 — 29
  • merupakan pemeriksaan khusus terhadap pekerjaanpemeliharaan/peningkatan 7(tujuh) ruas jalan;Bahwa benar hasil pekerjaan pemeliharaan/peningkatan 7(tujuh) ruas jalantermasuk pekerjaan pemeliharaan/peningkatan Jalan Delima telahdimanfaatkan dan digunakan dengan baik oleh masyarakat serta lalu lintas dijalan tersebut sudah lancar;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan spesifikasi antara gambarrencana dengan Bill Of Quantity (BOQ) dalam pelelangan pekerjaan JalanDelima;Bahwa benar LHP kami mendapat Opini
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
106 — 25
  • Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaranlaporan keuangan.b. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspekekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara,serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.c. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuanpemeriksaan yang ditetapbkan.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN
Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA: - H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
169 — 44
  • sudah di Poskan di APBD, masih bisa;Bahwa sebagai Kabag Hukum tahun 2005, saksi tidak pernah dihubungioleh BPKP ;Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh BPKP ;Bahwa di Dewan ada Kabag Hukum yang sifatnya Konduktatif bantuanhukum ke instansi, jadi kalau ada instansi pemerintah daerah mendapatbantuan hukum;Bahwa bila ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh person satkerbantuan hukum hanya memberikan arahan masalah yuridisnya;Bahwa bila sampai Pengadilan tidak berhak beracara, hanya memberi opini
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tpg
Tanggal 8 April 2015 — 1. Abbas Bin Muhammad Linggang (Terdakwa)
95 — 129
  • Keterangan Ahli. ke dkc ;Bahwa Tugas dan fungsi ahli selaku auditor pada BPKP antara lain adalahmelakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara berdasarkanpermintaan Penyidik berikut pemberian keterangan ahli di persidangan dantugastugas audit lainnya ;e Bahwa Jenisjenis audit yang dilaksanakan olehBadan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi kepulauan Riau adalah sebagaiberikut.e Audit Keuangan yaitu Audit atas Laporan keuangan, yangmana dalam rangka memberikan pernyataan opini
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
211 — 95
  • Jkt.Pst.18.Bahwa yang menetapkan jadwal sidang paripurna adalah bamus, Bamushanya menjadwalkan rapat antara eksekutif dan legislatif;Bahwa idealnya pembahasan APBD mulai dari KUAPPAS maksimalselama 3 (tiga) bulan akan tetapi seringnya DPRD di fait accompli olehPemprov Sumut karena pengajuan KUA PPAS oleh Pemprov Sumut selalumepet;Bahwa ratarata anggota DPRD tertekan oleh opini publik di media massaagar menyetujul pembahasan LPJP, APBD dan P APBD sesuai jadwal;Bahwa saksi tidak pernah ikut membahas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
205 — 84
  • selakuauditor seperti pelatihan tentang pengadaan barang dan jasa danpelatihnan mengenai pengelolaan aset dan lainlain terkait dengan tugasAhli sebagai auditor;Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentangBPK, objek yang dapat diperiksa dan diaudit oleh BPK adalahPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Bank Indonesia,Badan Layanan Umum dan lembaga lain yang mengelola keuanganNegara;Bahwa ada 3 (tiga) jenis audit/pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dengantujuan memberikan opini
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
199 — 98
  • BPDMaluku untuk tahun 2013 dan 2014 dan memberikan opini atas lapqrankeuangan tersebut.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 25-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 17 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.WAHYU DWI OKTAFIANTO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.DODY SUKMONO
Terdakwa:
ANDI TEJO SUKMONO
152 — 40
  • Tahap Il Penawaran Harga: Perusahaan perusahaanpendaftar yang lolos pada Tahap akan memasukkan hargadan selanjutnya akan dievaluasi dan diranking daripenawaran terendah sampai penawaran tertinggi, dan akandilakukan evaluasi terhadap 3 perusahaan yang melakukanpenawaran terendah dan selanjutnya diumumkan penetapanpemenang.Setelah itu dilakukan pertimbangan Opini hukum ke pemerintan pusat, dandibuatkan Guning/SPPBJ (Surat Penetapan Pemenang Barang Jasa) dandibuatkan kontar dengan perusahaan pemenang
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
259 — 466
  • BPDMaluku untuk tahun 2013 dan 2014 dan memberikan opini atas lapqrankeuangan tersebut.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5113 — 9294
  • Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utrperbuatan yang disampaikan oleh tersangka atau terlapor pada saat itu,maka ahli harus membuktikan, ini yang disebut sebagai pembuktianmelawan hukum materiil, karena pembuktian melawan hukum materiil,karena konteknya dalam hukum pasal 156a adalah berhubungan denganmasalah agama, maka ahli jelaskan panjang lebar yang terkait denganmelawan hukum, jadi kalau dikatakan melawan hukum itu kesimpulan, ituopini ahli atau kesimpulan ahli atau opini hukum ahli terkait denganperbuatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - CHAIDIR RITONGA
202 — 132
  • 2012dilaksanakan setelah Pemprov Sumut melaporkan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah kepada BPK sesuai ketentuanLaporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan pada bulanMaret tahun yang bersangkutan, Laporan Keuangan PemerintahDaerah Tahun 2012 diserahkan pada bulan Maret 2013 olehSekda kepada BPK perwakilan Sumut;Bahwa setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun2012 diserahkan kepada BPK RI Sumut, kemudian BPKPerwakilan Sumut melakukan audit kepada Pemprov dan hasilaudit nanti outputnya adalah berupa opini
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN MAMUJU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
MUH. RUSDI LANTONG Bin LANTONG
254 — 305

  • 46. 1 (satu) lembar Opini Risiko dengan Nomor : 050/Div.MR/II/2013.
    47. 1 (satu) bundel salinan fotocopy Akte Perjanjian Nomor :120, tanggal 29 09 -2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH.

    332. 1 (satu) rangkap fotocopy kertas kerja Opini Resiko (dilegalisir).
    333. 1 (satu) rangkap kertas kerja Analisis Yuridis / Hukum.
    334. 1 (satu) rangkap Notulen hasil rapat komite / Memorandum Komite Pinjaman / Pembiayaan.
    335. 1 (satu) rangkap Jurnal Umum Transaksi harian Tahun 2013 (mulai bulan Januari s/d bulan Oktober 2013).
    336. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan April 2013 KSP METRO PUSAT.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
139 — 39
  • Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaranlaporan keuangan.b. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspekekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara,serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.c. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuanpemeriksaan yang ditetapbkan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-08-2016 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
PT Gunung Madu Plantations
Tergugat:
1.Muhammad Jimmy Goh Mashun
2.PT Visi Bangun Cipta Mandiri
3.Hirawan Gelar
4.Anna Rina Mediana
5.PT Asconusa Air Transport
6.PT Bee Air Charter
7.Doddy Gautama
284 — 162
  • cukupbesar sehingga dalam hal ini meminta kami untuk melakukan apakahmemang benar terjadi kecurangan tersebut dan apakah memangbenar terjadi kerugian pada Penggugat ;Bahwa kami akan jelaskan disini bahwa untuk audit laporankeuangan yang biasa dilakukan tahunan itu mereka penugasannyasudah jelas hanya untuk melihat laporan keuangan dari perusahaanitu apakah laporan keuangan tersebut disampaikan sesuai denganstandarisasi akuntan laporan keuangan kalaupun sudah sesuai makaitu dilaporkan atau diberikan opini
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 24-08-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
Tanggal 11 Januari 2024 — Penuntut Umum:
INSYAYADI
Terdakwa:
ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN
167 — 182
  • Asli Opini Konsultan Akutansi atas nama Sugeng Siswanto
  • Asli surat dari BPD Jambi nomor:641.09/Kp.Dir tanggal 21 September 2018 perihal Penyampaian Dokumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Reksadana yang ditujukan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan provinsi Jambi.
  • Asli Memo Internal Divisi KMR nomor : 12c.01/Kp.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-07-2024 — Putus : 01-08-2024 — Upload : 01-08-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY
Tanggal 1 Agustus 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DEWI MARIA, SH., MM Diwakili Oleh : RIYANTO DJAFAAR
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, SH
31 — 47
  • Koperasi dan UKM, sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
  • Fotocopy Kartu Piutang LPDB-KUMKM atas nama Mitra Montana Hotel sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per tanggal 14 Juni 2023;
  • Fotocopy Analisa Yuridis KSU Montana Hotel No: 456/AY/DIR.3.2/2013 tanggal 28 Juni 2013;
  • Fotocopy Opini Risiko KSU Montana Hotel No: 452/DIV.MR/VI/2013 dari Divisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM tanggal 21 Juni 2013;
  • Fotocopy Memorandum Komite Pinjaman
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-08-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 11 Agustus 2014 — Ir. ELDA DEVIANNE ADININGRAT ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
156 — 57
  • RisikoReputasi:Adanya kemungkinan penurunan kepercayaan publik yangdiakibatkan oleh opini negatif media masa atas kasus PT.CIP.4. Risiko Hukum: Adanya kemungkinan bank dapat terkait dengan permasalahanhukum, mengingat debitur saat ini sedang dalam prosespermasalahan yang ditangani oleh lembaga hukum. 1. Ketidaksesuaian pelaksanaan proses pemberian fasilitas kreditkonstruksi terhadap BPP Perkreditan, Persyaratan Persetujuan Kantor Pusat dan ketentuan perkreditan lainnya.2.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — POERWANTO JOHAN RIYADI
69 — 30
  • Jogja Tugu Trans oleh pihakkosursium dalam Akta Notaris tetapi tidak ada laporan keuangannya dan bisamenjadi opini publik ; Bahwa setahu Saksi pada Tahun 2008 pihak PT. Jogja Tugu Trans belum adapengeluaran dana kompensasi pada pihak Konsursium ; Bahwa sumber dana PT. Jogja Tugu Trans yang utama berasal dari kegiatanPekerjaan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum WilayahPerkotaan di Provinsi D.I.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Maret 2014 — ZULKARNAEN DJABAR ; DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA
164 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • harus menghormati semuahakhak hukum yang dimiliki oleh seseorang) dan keadilanfundamental atas dasar hukum, dijamin konstitusi, sertamenonjolkan betapa pentingnya hukum acara pidana dalammenemukan fakta hukum.Bahwa Para Pemohon Kasasi berharap kiranya Yang Mulia Majelis HakimKasasi yang memeriksa dan mengadili perkara Para Pemohon Kasasi ini,dapat bertindak arif dan bijaksana dalam melihat perkara Para Pemohon488Kasasi ini, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, serta tidakterpengaruh atas opini