Ditemukan 5810 data
85 — 20
Nazar,SH.MH, Hendry Zulkifli dan Sudarko,SH Advokat/Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada kantor Firma Hukum Sukanda, Nazar & Hendryberkantor di Graha Tebing ArungTatamilau; beralamat di Jalan Imam Bonjol (H.
104 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh undangundang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma,Usaha Dagang.Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikandi persidangan, yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasiyang telah diuntungkan oleh Terdakwa dalam perkara ini.
102 — 14
Korporasi yang tidakberbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang olehUndang Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badanhukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri,orang lain , atau korporasi ini bersifat alternatifsehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan,akan tetapi cukup salah satu) yang sesuai dengan fakta dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu
273 — 451 — Berkekuatan Hukum Tetap
Samssuri(Ketua), Ir, Firma (Sekretri) dan Ir. Wahyudi, Sarno,S.Sos., SIP., Usep Kertapati, Drs. Edy Hermawan, H.M.Gunawan, masingmasing sebagai anggota (SuratKeputusan Nomor 14/2005 Tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Barang/JJasa Sub Bidang PengadaanKomponen Lepas dan Kegiatan Belanja Langsung (FixCost) Dinas PJU & SJU DKI Jakarta Tahun Anggaran2005).b.
58 — 14
., Advokat dan/ atau Konsultan Hukumpada Firma Hukum pada Tres Nugroho & Partners Law Firm yang beralamat diJalan Veteran Raya Blok D 12/12 Kota Tangerang Prov. Banten 15118, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;LAWAN1 PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA,Tbk. KANTOR WILAYAH VI PALEMBANG cq.
69 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah ditentukan di dalamPasal 1 angka 3 Undangundang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yaitu orang perseorangan termasuk korporasi ;Menimbang, bahwa pengertian sertiap orang menurut Darwin Print adalahorang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti secara individu,sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum,korporasi yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas (PT), Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya Firma
60 — 8
., MH Advokat/Penasihat Hukum pada Firma Hukum Turki & Partners beralamat di jalanRaya Perum Legasutera No.4 Kel.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KAMAL Alias KAMEL Diwakili Oleh : IRFANSYAH, S.H
158 — 55
., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor padaKantor Firma Hukum R & R, yang beralamat di JI Perbatasan KotalintangLanduh No 42 Kualasimpang, Aceh Tamiang Telp/Fax 06417430700 Kode Pos24475, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2021, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 2Februari 2021;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:1.
55 — 13
Dalam bahasa KUHP setiap orangdirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan pengertian Korporasi menurutUndangUndang No. 31/1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasandan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum;Menimbang
49 — 26
Adapun yang berbadan hukummisalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai Andel Indonesia(IMA), sedangkan Koorporasi yang tidak berbadan hukum misalnya firma,Commanditaire Vennootshap (CV), usaha dagang atau perkumpulan lainnya (DarwinPrints : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,2002, Hal 17) ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan diatas, bila dinubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal2 ayat (1
1.I Ketut Hasta Dana, S.H., M.H
2.Elson S. Butarbutar, SH
3.HARIS SUHUD TOMIA, SH
Terdakwa:
JOHANIS KENOT
244 — 695
Poin 7(UU Nomor 3 Tahun 2020) didefinisikan sebagai izin untuk melaksanakanusaha pertambangan; Bahwa Bahwa prosedur dan mekanisme dalam pengajuan izin usahapertambangan mineral batuan bukan logam dan batuan berdasarkanKeputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1796K/30/MEM/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan,Evaluasi, Serta Penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan Ekplorasi (IUPEkplorasi) adalah sebagai berikut: Pengajuan Permohonan Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
255 — 219
Wasesa Firma Hukum, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower Lantai 26 Unit F,Jalan Casablanca kav. 88, Jakarta Selatan 12870.Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;Melawan:1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/2952/SJ,tanggal 22 April 2020 memberikan Kuasa kepada :1.R. Gani Muhamad, S.H., MAP.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ADI IDRIS, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ROGAS ANTONIO SINGARASA SH MH
Terbanding/Penuntut Umum III : HALIM PARLINDUNGAN HARAHAP, SH
121 — 40
Seharusnya, Terdakwa selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa SaguSukamulya tidak melakukan pengelolaan sendiri tetapi segera melakukan pergantianperangkat desa terkait demi tertionya administrasi desa.Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, maka pengelolaankeuangan desa menjadi tidak transparan, tidak akuntabel, tidak partisipatif, tidak tertibdan tidak disiplin anggaran sehingga dengan mudah dapat terjadi penyelewenanganpenyelewenangan, seperti: adanya penunjukan FIRMA DEDI SUHENDAR KALPINUS
92 — 23
Adapun yangberbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkanyang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
ASEP RACHMAT, SE.
195 — 148
pembayar pajak, pemotong pajak, danpemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Yang dimaksud dengan badan sesuai Pasal 1 angka 3 UU KUPadalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baikyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usahamilik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentukapapun, firma
40 — 8
Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentukBadan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atau89Perkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit CitraAditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakan diatas biladihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31
40 — 14
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukumantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang(UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
MUHAMMAD CHADAFI NASUTION
Terdakwa:
A DENDI NOVIARDI Als DENDI PURNOMO
195 — 61
Ignatius GemaOktavianto, SH, Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto &Hermanto (AKHH) yang beralamat di Kompleks Sumber Jaya Blok A No. 5 6jalan Raden Patah Nagoya Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Januari 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungpinang No. 26/SK/I/2018 tanggal 11 Januari 2018.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri TanjungpinangNomor 1/Pen.Pid.Sus
69 — 15
bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap Orang~menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang berbunyi setiap orang adalah perseorangan atautermasuk Korporasi;Menimbang, bahwa orang perseorangan berarti adalah orangsecara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kataBarang Siapa sedangkan Korporasi dapat berbentuk badan hukumatau tidak, Adapun yang berbadan hukum = misalnya Perseroanterbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidakberbadan hukum, misalnya Firma
134 — 30
DKK, Advokat dan KonsultanHukum pada Firma Hukum Edwin Pamimpin Situmorang & PartnersLaw Firm, beralamat kantor di Ratu Plaza Office Tower lantai 23 JalanJend.
Adapun yang berbentuk badan hukum antara184lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukumantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) danperkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang