Ditemukan 5559 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tersebut teresbut tesebut tersbut teersebut trersebut tsersebut tyersebut tetrsebut
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-05-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 4/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 10 Mei 2012 — ADRIANUS ADU, S.T ALIAS ADI
102 — 71
  • KUPANGNOMOR 04/PID.SUS/2012/PN.KPG bahwa benar pernah terjadi, pada saat Terdakwa turun ke lokasi, kala itu Tuan Tanahmemegang parang di lokasi dan menegur agar jangan patok dan kalau Terdakwatetap melaksanakannya maka Terdakwa bisa korban; bahwa benar ada Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan atau SPMK tanggal 29Oktober 2008 yang menurut Terdakwa SPMK ttersebut sudah merupakanpenyerahan lapangan untuk dikerjakan oleh Terdakwa selaku kontraktor pelaksana; bahwa setelah Terdakwa ditetapkan sebagai
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 26-12-2012 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk
Tanggal 26 Desember 2012 — KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA R.I, VS Ahli Waris almarhum H. MUHAMMAD SAMIN ; : IWAN SUGIANTO, SH DKK
291 — 155
  • Keluarga Moh.Samin cs, sedangkan yang lainnya~ saksi tidak ==mengetahui ;Bahwa saksi mengetahui dan pernah datang ke lokasi tanah yang akan dibangunperumahan Deppen tersebut yang sekarang menjadi tanah objek sengketa ;Bahwa pada awal akan dibangun perumahan tersebut ada yang menghalanghalangitetapi karena dicegah oleh Polisi, Pemda dan dari Kodim akhirnyaberhentimenghalangi pembangunan rumah tersebut ;Bahwa Anggota Karyawan Deppen belum ada yang menempati rumah tersebutkarena pembangunan rumah ttersebut
Pengadilan DILMIL III 15 KUPANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 21-01-2013 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 11-03-2013
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor : 01-K / PM. III-15 / AD / I / 2013
Tanggal 5 Maret 2013 — Serda Jechy Tyson Johanes Susang Cs 2(dua) orang.
90 — 60
  • Unsur ketiga : Yang menganjurkan orang lain supaya melakukanperbuatan secara bersamasamaBahwa mengenai dakwaan ttersebut Majelis Hakim mengemukakanpendapatnya sebagai berikut :Primer :I.
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 09-01-2017
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 39/PID.SUS/2012/PT.BBL
Tanggal 17 Januari 2013 — - SYAFIUDIN, SH
66 — 44
  • Dari P2 Ttersebut Muhamad Luthfi sebagai ketuaP2T, Abdullah Abdurahman sebagai wakil ketua P2T, Terdakwa sebagai sekretaris P2tdan Chomsatul Ichwan Hurzahwan sebagai notulen rapat serta Tarudin selaku kuasa darialmarhum H. Musa dan Sujianto serta Sabmaja ahli waris almarhum H.
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-03-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Tte
Tanggal 11 Nopember 2013 — - BURHAN ABDULRAHMAN, SH, MM sebagai Penggugat - KPKNL Jakarta II, Dkk sebagai Tergugat
84 — 53
  • Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yaitu yang dirumuskan dalam:Pasal 27 ayat (1) :Permohonan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunanatau pembaharuannya diajukan selambatlambatnya dua tahun sebelumberakhirnya jangka waktu) Hak Guna Bangunan ttersebut atauperpanjangannyaJo.Pasal 35 ayat (1) huruf a:Hak Guna Bangunan hapus karena berakhirnya jangka waktu sebagaimanaditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 06-10-2011 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 09-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 8 Maret 2012 — PT. Buana Sakti;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,DKK
106 — 46
  • GugatanPenggugat telah memenuhi ketentuan pasal 56 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baik syarat formil maupun syarat materiilsebagaimana yang disarankan oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan.Dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas baik identitas para pihak, positamaupun petitumnya, karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi tentang GugatanPenggugat Kabur (Obscuur libel) juga tidak beralasan hukum dan harus pulaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum ttersebut
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-03-2011 — Putus : 25-07-2011 — Upload : 22-03-2012
Putusan PN KOTABARU Nomor 101/Pid.Sus/2011/PN.Ktb
Tanggal 25 Juli 2011 — SUPERI Bin GUMBERI
44 — 7
  • (1) KUHPancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalahpidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau dendapaling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) danpaling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikanpermohonan penuntut umum dan pembelaan serta permohonan Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya dipersidangan, dikaitkan dengan ancamanpidana ttersebut
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 04-01-2010 — Putus : 06-04-2010 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN LEMBATA Nomor 3/Pid.B/2010/PN.LBT
Tanggal 6 April 2010 — - MATIAS BALA LANGOBELEN alias BALA
97 — 173
  • dalam seleksi tahapAdministrasi ; Bahwa selama proses maupun tahapan pelelengan proyek tersebutPITANG pernah menghubungi Ketua Panitia 5 (lima ) paket proyek diDinas Kelautan dan Perikanan untuk meminta memenangkan CV AFALABADI milik PITANG dalam proyek pekerjaan Pengadaan SaranaPenangkapan Ikan kapal Multipurpose baik melalui SMS maupun59meminta bantuan saudara THERESIA ABON MANUK Alias ERNI ;Bahwa korban tidak pernah terlibat dalam kepanitiaan kelima paketpekerjaan di Dinas Kelautan dan perikanan ttersebut
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2015 — Putus : 07-08-2015 — Upload : 29-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 7 Agustus 2015 — IWAN RIDWAN AFRIANTO, ST
68 — 26
  • penerimaanyang tidak sesuai dengan yang sebenarnya serta menjadikan dokumen bukti itu sebagaibagian dari Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran kegiatan operasi danpemeliharaan jaringan irigasi tahun 2012:Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis bahwaterdakwa dengan demikian telah menyalahgunakan kewenangannya atau telahmempergunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain dari maksud diberikannyakewenangan itu kepada terdakwa.Menimbang, berdasarkan pertimbangan ttersebut
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 18 Mei 2015 — SULAIMAN EFFENDI Bin ANANG ZAHRI
62 — 14
  • kontrak, terdakwa seharusnya tidak mengajukan permohonan pembayaran100% (seratus persen) kepada PPTK dan hanya mengajukan permohonanpembayaran sebagaimana realisasi pekerjaan yang sudah diselesaikan saja danPengguna Anggaran (PA), serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)seharusnya memutuskan kontraknya dan mengenakan denda kepada terdakwaselaku kontraktor (pelaksana pekerjaan) serta membayarkan hanya sesuai denganvolume pekerjaan yang terpasang saja;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ttersebut
Pengadilan PA MANADO Perdata Agama Perceraian
Register : 04-01-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PA MANADO Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.Mdo
Tanggal 30 Mei 2016 — Pemohon vs Termohon
26 — 18
  • bulan Agustus 2015sebagaimana dalil Posita Permohonan Pemohon angka 4 (empat)berdasarkan faktafakta dipersidangan terbukti tidak benar, maka Termohonmenyimpulkan bahwa dalildalil Permohonan Pemohon kabur, kuranglengkap dan tidak jelas (Obscuur Libels), serta Termohon Konvensi dapatmembuktikan dalildalil eksepsinya, sehingga dengan tidak dapatdibuktikannya keseluruhan dalil Permohonan Pemohon a quo, maka kiranyaMajelis Hakim yang terhormat berkenan untuk dapat menolak keseluruhanPermohonan Pemohon ttersebut
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-11-2011 — Putus : 18-04-2012 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 04/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP.
Tanggal 18 April 2012 — YUGO SALDIAN BIN YURZALI
203 — 60
  • Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana ;Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum ttersebut Terdakwamenerangkan mengerti dengan isi Surat Dakwaan dan Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Eksepsi/Keberatan secara tertulis tertanggal 14 Desember 2011 yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut :1 Menerima Eksepsi Terdakwa;2 Menolak, dakwaan Penuntut Umum atau setidaktidaknya menyatakan dakwaanPenuntut Umum tidak dapat diterima;3 Menyatakan, dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum;Menimbang, bahwa atas Eksepsi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-06-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 14/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 16 Juni 2011 —
30 — 6
  • ditandatangani oleh Tatik Retno Herawati, SH, M.Si. selaku PenggunaAnggaran, setelah ditandatangani lalu SPP dikirim ke Bagian Keuangan SetdaPemkot Batu dan Kantor Kasda guna proses lebih lanjut guna memenuhi administrasipencairan karena dana yang dimintakan telah dikeluarkan lebih dahulu, mendahuluiproses admintrasi dan penetapan anggaran dalam DASK PAK TA. 2006 PemkotBat wo... cece ec eeceeeseee ee (7)/Batu, yang mana seluruh kegiatan tersebut diketahui oleh terdakwa;e Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa ttersebut
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-08-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 22– K / PM II – 11 / AD / IV /2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — Praka Erin Setiawan Nrp. 31020587100881 Cs
95 — 21
  • demikiantetap dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana.MenimbangMenimbangOleh karena itu menurut Majelis pledoi dari Penasihat Hukum harusdikesampingkan, dan Majelis akan menguraikan lebih lanjut dalamputusan ini.Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalamdakwaan yang disusun secara Subsidiaritas mengandung unsurunsursebagai berikut :Primair :Unsur ke1 : Barang siapa.Unsur ke2: Dengan Sengaja merampas nyawa orang lainUnsur ke3 yang dilakukan secara bersamasama.yBahwa mengenai Dakwaan ttersebut
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Umum Penggelapan
Register : 02-09-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN MARTAPURA Nomor 280/Pid.B/2015/PN Mtp
Tanggal 3 Maret 2016 — MUHAMMAD IRFANSYAH Alias IFAN Bin H. ADI SJAHRANI
87 — 26
  • Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan;Mengenai unsur ke1 : Barang Siapa;Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah unsur pasal untukmenunjukkan siapa yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana danuntuk dipidana.Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh penuntut umum berdasarkan suratdakwaan No Reg.perk:PDM092/MRTP/09/2015, karena didakwa telah melakukanperbuatan pidana sebagaimana ttersebut
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2013 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bna
Tanggal 6 Maret 2014 — Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu
60 — 12
  • kemajuan pekerjaan tersebut belum mencapai 100%(seratus persen), tetapi baru mencapai 72% (Tujuh Puluh Dua Persen )sebagaimana yang dilaporkan Konsultan Pegawas kepada Saksi SaudaraMUKTI SATRIA, ST= Bahwa Berita Acara pemeriksaan tersebut dibuat dengan membuat progress100% pada bulan Desember 2012 supaya dapat menarik dana yang masihtersisa sekitar 30% (Tiga Puluh Persen) atau agar dapat menarik dana 100%(Seratus Persen) dengan tujuan agar uang tidak kembali ke kas negara danpembangunan kantor KPU/KIP ttersebut
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-04-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 13-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.
Tanggal 23 Oktober 2014 — TERDAKWA : Refli Fadli Bin Fadli (Alm).
69 — 24
  • sebesar 51,23%,adanya kekurangan volume fisik pekerjaan dan berdasarkan laporan Hasil AuditInvestigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu Nomor : LHAI0197/PW06/5/2013 tanggal 19 Febuari 2013 terjadi kelebihanpembayaran yang menimbulkan kerugian keuangan negara setelah dikurangi pajaksebesar Rp. 122.696.179,11 (seratus dua puluh dua juta enam ratus Sembilan puluhenam ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah koma sebelas sen);Bahwaterhadapikelebihan = pembayaran ttersebut
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 16-12-2014 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 594/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 13 Juli 2015 — - Ir. Alexander lawrentius Dacosta / Direktur PT. Radio Pelangi Lintas Nusa (Radio Mutiara FM) LAWAN - Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia - Dirjend Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika - Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Rafio Kelas II Medan - PT. Radio Kardopa Medan
116 — 35
  • Terkait dengan penetapan alokasi frekuensi untukpenyelenggaraan penyiaran, ketentuan peraturan perundangundangan mengatur sebagai berikut : (dst)1) Dst...2) Dst...3) Dst...4) Berdasarkan peraturan perundangundangan ttersebut diatas,maka :a. Putusan FRB Sumatera Utara, tanggal 1 September 2010telah menyetujui pemberian IPP pada frekuensi 99,50MHz kepada PT.Radio Kardopa ;b.
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama Perceraian
Register : 08-08-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 337/Pdt.G/2017/PA.Mtr
Tanggal 30 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
85 — 63
  • Pasal 3 Kompilasi HukumIslam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, tujuandisyariatkan perkawinan sebagaimana dikemukakan ttersebut menjadi sulit untukdiwujudkan;Menimbang, bahwa faktafakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilaibahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sudahtidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari para pihak untukmelanjutkan perkawinannya;Halaman 78 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-11-2014 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 60 /Pdt.G / 2014/PN.BB.
Tanggal 6 Nopember 2014 — Penggugat : 1. TATANG, 2. WENDA, 3. RAHMAT DIPRAJA, 4. SUPINAH, 5. WAHYU,6. TITIN SUPRIATIN, 7. DADANG JOHANES, Tergugat : 1. NINA FARIDA, dkk
30 — 6
  • Alasan Permintan Para PENGGUGAT ttersebut harus ditolak, karenapermitaan tersebut tidak berdasar kalau hanya terbatas berdasarkan buktiadanya putusan Perkara Pidana Nol54/Pid.B./2001/PN.BB. tanpa didasarisurat bukti kepemilikan atau akta outentik yang menerangkan bahwa H.Djakaria semasa hidup telah memiliki tanah tanah seluas 4.950 M2 di Blokkamasan desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung yang dibelidari Ny Munirah.b.