Ditemukan 5809 data
69 — 24
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire116117Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang
67 — 21
Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasiyang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum,misalnya Firma, Usaha Dagang.Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telahdiuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini.
52 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Korporasi yang tidak berbentukBadan Hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidakditentukan dan diatur sebagai Badan Hukum, misalnya Firma, UsahaDagang;""Menimbang bahwa oleh karena unsur "diri sendiri", "orang lain", atau"korporasi" ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harusdibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai denganfakta di persidangan, oleh karena itu) Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidanganyaitu
ARGA MARAMBA, SH
Terdakwa:
Jufri Raden
148 — 54
Penghasilan 1984 dan perubahannya;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 6 tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 angka 3Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakankesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milikdaerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma
337 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
,advokat pada kantor Firma Hukum Togar Parulian Sinaga, S.H., & Rekantelah mengajukan dan mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) kepada 19 (sembilan belas) Tergugat (salah satuTergugat adalah Tergugat 10) di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal di bawahregister perkara Nomor 12/Pdt G/2004/PN.KTL. tertanggal 22 Oktober 2004.Bahwa dalam persidangan, Para Tergugat dalam perkara aquo sudahmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agarmemerintahkan Penggugat untuk memperlihatkan
(Borrower) berasal dari dana yang diperolehmelalui Penerbitan Surat Hutang (vide Bukti T5.E.5 dan videBukti Penggugat P1 pada halaman 1).Bagaimana mungkin Penggugat mempertanyakan keabsahanperanannya sendiri (Selaku Penerbit (Issuer)) dalam PenerbitanSurat Hutang, apabila Penggugat secara sukarelamenandatangani Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture)dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement)tersebut dan dengan mendapatkan nasehat dari, tidak hanyasatu akan tetapi, dua firma
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
IR. ALIMUDDIN ANSHAR ALIAS ALIMUDDIN BIN ANSHAR
141 — 97
Firma Konsultan1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.025.04.2.419366/IC/021/2015 Tanggal 3 Agustus 2015.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.025.04.2.419366/IC/022/2015 Tanggal 3 Agustus 2015.1 (Satu) lembar Berita Acara Pembayaran No.025.04.2.419366/IC/023/2015 Tanggal 3 Agustus 20151 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar No. 01064 Tanggal 30 11 2015.1 (Satu) lembar Faktur Fajak Standar4 (empat) Lembar surat setoran Pajak1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran
84 — 86
bahwa Terdakwa hanyapernah menyerahkan surat tanah berupa segel kepada saksi, dokumen lainnya16.80terdakwa tidak pernah menyodorkan kepada saksi, dan terhadap sanggahan dariTerdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.SaksiDrs.SIH WIR YADLEC, MSC Bin SASTRO SUDJITO (Alm) :Bahwa perkerjaan saksi adalah Wiraswasta sebagai Konsultan Penilai di SoloJawa Tengah, dan saksi juga punya Kantor perwakilannya di Balikpapan,Samarinda, Jawa Timur, NTT dan NTB.Bahwa bentuk perusahaan saksi berupa Firma
294 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokatpada Firma Hukum DNC Advocates at Work,beralamat di Permata Kuningan, PenthouseFloor, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9 C, Jakarta12980, berdasatkan Surat Kuasa Khusustanggal 3 September 2012;Para Pemohon Kasasi IV dahulu Tergugat VIdan VIl/para Terbanding;Lawan:1. DICK HERMANTO ENDRO, bertempattinggal di Jalan Meriah Nomor 3 (RT008/RW 001), Petukangan ' SelatanPesanggrahan, Jakarta Selatan;Hal. 2 dari 143 hal Put. Nomor 947 K/Pdt/20142.
87 — 75
Sedangkan korporasi yang tidak berbadan hukum,misalnya firma, CV, Usaha Dagang atau perkumpulan lainnya. Malahan jugadapat menjangkau partai politik, organisasi massa, lembaga swadayamasyarakat, dan sebagainya (vide : Darwan Prinst, S.H., PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Kel,Tahun 2002, hlm. 17).Menimbang, bahwa dalam hukum pidana korupsi yang bersumberpada Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
71 — 17
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukanbadan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap(CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimanatersebut dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
51 — 39
Masingmasing adalah Advocat danKonsultan Hukum pada Firma Hukum R & A yang beralamat di jalan Lorong SukajadiNomor 51 Penurunan Kota Bengkulu.
178 — 435
atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, danpemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakansesuai dengan ketentuan peraturan perUndangUndanganperpajakan.Bahwa sesuai Pasal 1 angka3 UU KUP, Badan adalah sekumpulanorang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badanusaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dandalam bentuk apapun, firma
117 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun2000 yang dimaksud dengan,Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukankewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajaktertentu.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakankesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,firma
38 — 13
Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadanhukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWANPRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti,Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwayang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama : GUSTIADI IMILjuga disebutkan tentang Identitas lengkapnya, sehingga dalam perkara ini
61 — 24
Adapun yangberbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedangkorporasi yang tidak berbentuk Badan Hukum misalnya Firma, CommanditaireVennotschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal17);Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang sebagaimana dikemukakan di atasbila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun
78 — 19
Orang perseorangan berarti orang secara individu (natuurlijkeperson) atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkankorporasi menurut undangundang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan
226 — 103
Foto survey gedung yang disewa Penggugat yang diambil olehkontraktor selaku pihak yang melakukan renovasi sebelum dilakukannyarenovasi. selanjutnya disebut sebagai DUKti ....... ee P96 97.Foto copy Jawaban dan Somasi atas Dugaan Tindak PidanaPemalsuan Surat dan Dugaan Pencurian Listrik oleh TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi No. 149/FHV/STHPid/X/2015tertanggal 20 Oktober 2015 dari Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi melalui Kuasa Hukumnya yang berkantor di firma hukumVictoria. selanjutnya disebut
62 — 14
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukanbadan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap(CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimanatersebut dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
139 — 26
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain PerseroanTerbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lainadalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) danperkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
244 — 155
Happy Hayati Helmi, S.H.Masingmasing Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Advokatdan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Sidin Constitution, A.