Ditemukan 5818 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma first fitra films
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANGGANOTO URA, SE
181 — 185
  • Seselaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe B Passo.Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan dari Ahli Politehnik terdapat kekuranganvolume kurang pasang pada pekerjaan terminal transit tine B passo yakni.Bahwa saksi menyetujui hasil pemeriksaan bersama tersebut dan benar terdapatvolume kurang terpasang pada pekerjaan Terminal Transit Tipe B Passo.Bahwa kegiatan penyemprotan anti rayap pada Terminal A Lantai II telan dikerjakanoleh Sub Kontrak ahli rayap dari Perusahaan Firma
    Reminal Utama Sakti an Rusadi Dorestia.Bahwa kegiatan penyemprotan anti rayap pada Terminal A Lantai Ill telah dikerjakanoleh Sub Kontrak ahli rayap dari Perusahaan Firma yang saksi lupa namanya yangberhubungan langsung dengan perusahaan tersebut adalah Direktur Utama PT.Reminal Utama Sakti saksi Amir Gaos Latuconsina, dengan nilai transaksi saksi tidakmengetahuinya, serta saksi sendiri yang mendokumentasikan dengan Hand phonesaksi yang sudah saksi jual, hasil dokumentasi visual sudah saksi serahkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Juli 2015 — Pidana - RACHMAT BASUKI
147 — 40
  • Firma atau Komanditer dan Perkumpulan? Koperasi,Risalah Rapat PT. Jaya Kencana Electric Company.982. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. Jaya Kencanakepada PT. PP Jl. Ph. Mustofa Bandung Up.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 3 Juni 2014 — FARIDA SAYANG, SE Als IBU FARIDA Binti KHR. A. MUHAMMAD (Alm)
38 — 13
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17) ;Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa yangdiajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama : FARIDA SAYANG, SE AliasIBU FARIDA Binti KHR. A.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 3 Juni 2014 — MANUEL NOTANUBUN, SH., MM Alias MANUEL Bin TOBIAS NOTANUBUN
40 — 10
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17) ;Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa yangdiajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama : MANUEL NOTANUBUN, SH.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-07-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 16/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 11 September 2013 — - JUFRI, S.Sos
54 — 39
  • denganmenyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masingmasing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakanterbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimaa dimaksuddalam Pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 3 tahun 1971;Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya berjudul"Hukum Pidana Materiil dan formil Korupsi di Indonesia halaman 50"menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebataspada lembaga hukum public namun juga pada lembaga hukumprivat seperti PT, CV, firma
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN PALU Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL
Tanggal 9 Januari 2014 — HENGKY AMIR, SE
312 — 239
  • Pengertian badan hukum adalahsuatu badan yang bergerak dibidang apa saja, sepanjang tidakbertentangan dengan Undangundang, didirikan dengan akteNotaris dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman, sepertiPerseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, Indonesia Maatchapijop Andelen (IMA), Firma, dan Commanditaire Vennotschap (CV),kumpulan orang atau sekelompok orang yang karena perbuatannyadisangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampubertanggungjawab atas perbuatannyaMenimbang, bahwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 17 Desember 2012 — Drs. AHMAD MULYANA
59 — 14
  • Korporasi yang tidak berbentuk Badan Hukum adalah195semua organisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatursebagai Badan Hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;oooe Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri , orang lain , ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harusdibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai denganfakta dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsur yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-07-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 11 September 2013 — - Drs. SARJAN A.Pt
72 — 30
  • dengan menyalahgunakan kesempatan, karenakedudukannya masing masing sebagai Direktur CV danPelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindakpidana korupsi sebagaimaa dimaksud dalam Pasal 1 ayat(1) Undang undang Nomor 3 tahun 1971;Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunyaberjudul "Hukum Pidana Materiil dan formil Korupsi di Indonesiahalaman 50" menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukantidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namunjuga pada lembaga hukum privat seperti PT, CV, firma
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 4 September 2013 — Dra. Hj. NYIMAS SUKAESIH
75 — 123
  • Adapun yang berbentuk badanhukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukanbadan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2018 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
Tanggal 10 April 2018 — RATAM, S.T. Bin KUSNADI (Alm)
203 — 31
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, dalam pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 48/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 11 Februari 2016 — Drs.YUSRALUDIN, M.Kes
222 — 117
  • Firma atauKomanditer dan Perkumpulan? Koperasi, Risalah Rapat PT. Jaya Kencana ElectricCompany.982 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. Jaya Kencana kepada PT. PP Jl. Ph.Mustofa Bandung Up.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2012 — Upload : 24-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 17 Desember 2012 — ROCHMAN, S.Sos.
80 — 20
  • Korporasi yang tidak berbentuk Badan Hukum adalah semua organisasiyang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagai Badan Hukum,misalnya Firma, Usaha Dagang;n Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendin , orang lain , ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta dipersidangan,oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuaidengan fakta dipersidangan yaitu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 April 2014 — Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA
73 — 22
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badanhukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimanatersebut dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999197tentang Pemberantasan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
64 — 17
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
AMIR GAOS LATUCONSINA
245 — 496
  • Seselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe BPasso.Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan dari Ahli Politehnik terdapat kekuranganvolume kurang pasang pada pekerjaan terminal transit tine B passo yakni.Bahwa saksi menyetujui hasil pemeriksaan bersama tersebut dan benar terdapatvolume kurang terpasang pada pekerjaan Terminal Transit Tipe B Passo.Bahwa kegiatan penyemprotan anti rayap pada Terminal A Lantai II telah dikerjakanoleh Sub Kontrak ahli rayap dari Perusahaan Firma
    Reminal Utama Sakti an Rusadi Dorestia.Bahwa kegiatan penyemprotan anti rayap pada Terminal A Lantai III telah dikerjakanoleh Sub Kontrak ahli rayap dari Perusahaan Firma yang saksi lupa namanya yangberhubungan langsung dengan perusahaan tersebut adalah Direktur Utama PT.Reminal Utama Sakti Terdakwa Amir Gaos Latuconsina, dengan nilai transaksisaksi tidak mengetahuinya, serta saksi sendiri yang mendokumentasikan denganHand phone saksi yang sudah saksi jual, hasil dokumentasi visual sudah saksiserahkan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2013 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 8 Mei 2013 — H. ASEP YUYUN, ST.MM.
64 — 28
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain PerseroanTerbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lainadalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Oagang (UO) danperkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
JALALUDIN BIN JAWAR
158 — 31
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidakberbentuk Badan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prins, PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimanadikemukakan diatas bila dinubungkan dengan pengertian setiap orang yangHal.145 dari 204 hal. Put.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 113 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 8 April 2015 — RINI YULIANTHIE FATIMAH
67 — 28
  • Adapun yang berbentuk badanhukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukanbadan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-08-2016 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
PT Gunung Madu Plantations
Tergugat:
1.Muhammad Jimmy Goh Mashun
2.PT Visi Bangun Cipta Mandiri
3.Hirawan Gelar
4.Anna Rina Mediana
5.PT Asconusa Air Transport
6.PT Bee Air Charter
7.Doddy Gautama
270 — 148
  • oleh seorangAkuntan Publik ;Bahwa UndangUndang No. 5 Tahun 2011 mengatur Akuntan Publikdan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik itu orangnya, seorangAkuntan Publik walau sudah punya ijin dari Menteri Keuangan sebagaiAkuntan Publik tidak bisa langsung berpraktek sebagai akuntan publicia harus berpraktek kepada suatu Kantor Akuntan Publik jadi haruspunya 2 ijin yaitu jin sebagai Akuntan Publik dan jjin Kantor AkuntanPublik ;Bahwa Kantor Akuntan Publik bisa bentuknya perseorangan, bisa jugabentuknya Firma
    di Indonesia dalam UndangUndang No. 5 Tahun2011 itu bisa hanya sampai Firma tidak bisa bentuknya PT;Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya atausangkalannya , Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang telahdicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut:1.2.3.Bukti T IV 1: Akta Pendirian Perseroan Terbatas Visi Bangun CiptaMandiri No. 5 tertanggal 29 Juni 2007, dibuatdihadapan Kristi Anandana Yulianes,S.H., Notaris diBandung: ( sesuai dengan aslinya);Bukti T IV2
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 30 Juli 2013 — -Drs. ABDUL KARIM, M.Si Bin Kyai ORI SAMSURI -ADIB PURNAWAN,S.AgBin MUKHID
84 — 18
  • Adapun yang berbentuk badanhukum an tara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkanyang bukan badan hukum an tara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;201Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan