Ditemukan 5809 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma fitra first fitria
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2018 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
Tanggal 10 April 2018 — RATAM, S.T. Bin KUSNADI (Alm)
209 — 31
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, dalam pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 25-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 24/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm.
Tanggal 25 Maret 2013 —
48 — 13
  • Kondisi tanah ;Bahwa saksi adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang berbadan hukum Firma ;Bahwa saksi juga mempunyai kode etik Profesi yang Independen ;Bahwa menurut saksi siapa pun baik perorangan maupun Instansi dapatmengguganakan jasa Penilai Publik ini ;Bahwa menurut saksi didalam melakukan penilaian terhadap suatu obyek tanahtidak dikenal harga Bisnis atau nilai Bisnis ;Bahwa menurut saksi yang termasuk sebagai bahan pertimbangan dalam melakukanpenilaian terhadap suatu obyek tanah adalah harga
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 11 September 2013 — MARGAN SALUM
113 — 90
  • Adapun yangberbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkanyang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MERRY PURBA
687 — 382
  • No 035/FR.Law FirmA/II/2018, tanggal 3 Juli 2018;3 (tiga) lembar foto copy dokumen petikan keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 11/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011;3 (tiga) lembar foto copy dokumen surat pernyataan menjalankan tugasNomor.W2.U1/6235/KP.04.09A//2011, tanggal 5 Mei 2011;2 (dua) lembar foto copy dokumen petikan keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 91/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tentangHalaman 320 dari 445 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.
    No 035/FR.Law FirmA/II/2018, tanggal 3 Juli 2018;178) 3 (tiga) lembar foto copy dokumen petikan keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 11/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011;179) 3 (tiga) lembar foto copy dokumen surat pernyataan menjalankan tugasNomor.W2.U1/6235/KP.04.09A//2011, tanggal 5 Mei 2011;180) 2 (dua) lembar foto copy dokumen petikan keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 91/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tentangpengangkatan kembali hakim AD HOC pengadilan tindak pidanakorupsi tingkat
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANGGANOTO URA, SE
185 — 188
  • Seselaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe B Passo.Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan dari Ahli Politehnik terdapat kekuranganvolume kurang pasang pada pekerjaan terminal transit tine B passo yakni.Bahwa saksi menyetujui hasil pemeriksaan bersama tersebut dan benar terdapatvolume kurang terpasang pada pekerjaan Terminal Transit Tipe B Passo.Bahwa kegiatan penyemprotan anti rayap pada Terminal A Lantai II telan dikerjakanoleh Sub Kontrak ahli rayap dari Perusahaan Firma
    Reminal Utama Sakti an Rusadi Dorestia.Bahwa kegiatan penyemprotan anti rayap pada Terminal A Lantai Ill telah dikerjakanoleh Sub Kontrak ahli rayap dari Perusahaan Firma yang saksi lupa namanya yangberhubungan langsung dengan perusahaan tersebut adalah Direktur Utama PT.Reminal Utama Sakti saksi Amir Gaos Latuconsina, dengan nilai transaksi saksi tidakmengetahuinya, serta saksi sendiri yang mendokumentasikan dengan Hand phonesaksi yang sudah saksi jual, hasil dokumentasi visual sudah saksi serahkan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 17 Desember 2012 — Drs. AHMAD MULYANA
63 — 14
  • Korporasi yang tidak berbentuk Badan Hukum adalah195semua organisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatursebagai Badan Hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;oooe Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri , orang lain , ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harusdibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai denganfakta dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsur yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-07-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 16/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 11 September 2013 — - JUFRI, S.Sos
56 — 40
  • denganmenyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masingmasing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakanterbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimaa dimaksuddalam Pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 3 tahun 1971;Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya berjudul"Hukum Pidana Materiil dan formil Korupsi di Indonesia halaman 50"menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebataspada lembaga hukum public namun juga pada lembaga hukumprivat seperti PT, CV, firma
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 3 Juni 2014 — MANUEL NOTANUBUN, SH., MM Alias MANUEL Bin TOBIAS NOTANUBUN
44 — 10
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17) ;Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa yangdiajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama : MANUEL NOTANUBUN, SH.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN PALU Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL
Tanggal 9 Januari 2014 — HENGKY AMIR, SE
318 — 239
  • Pengertian badan hukum adalahsuatu badan yang bergerak dibidang apa saja, sepanjang tidakbertentangan dengan Undangundang, didirikan dengan akteNotaris dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman, sepertiPerseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, Indonesia Maatchapijop Andelen (IMA), Firma, dan Commanditaire Vennotschap (CV),kumpulan orang atau sekelompok orang yang karena perbuatannyadisangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampubertanggungjawab atas perbuatannyaMenimbang, bahwa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-08-2016 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
PT Gunung Madu Plantations
Tergugat:
1.Muhammad Jimmy Goh Mashun
2.PT Visi Bangun Cipta Mandiri
3.Hirawan Gelar
4.Anna Rina Mediana
5.PT Asconusa Air Transport
6.PT Bee Air Charter
7.Doddy Gautama
281 — 159
  • oleh seorangAkuntan Publik ;Bahwa UndangUndang No. 5 Tahun 2011 mengatur Akuntan Publikdan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik itu orangnya, seorangAkuntan Publik walau sudah punya ijin dari Menteri Keuangan sebagaiAkuntan Publik tidak bisa langsung berpraktek sebagai akuntan publicia harus berpraktek kepada suatu Kantor Akuntan Publik jadi haruspunya 2 ijin yaitu jin sebagai Akuntan Publik dan jjin Kantor AkuntanPublik ;Bahwa Kantor Akuntan Publik bisa bentuknya perseorangan, bisa jugabentuknya Firma
    di Indonesia dalam UndangUndang No. 5 Tahun2011 itu bisa hanya sampai Firma tidak bisa bentuknya PT;Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya atausangkalannya , Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang telahdicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut:1.2.3.Bukti T IV 1: Akta Pendirian Perseroan Terbatas Visi Bangun CiptaMandiri No. 5 tertanggal 29 Juni 2007, dibuatdihadapan Kristi Anandana Yulianes,S.H., Notaris diBandung: ( sesuai dengan aslinya);Bukti T IV2
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 30-06-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Iswan Noor, S.H.
Terdakwa:
ISDIAN EKA, S.Sos., M.Si Bin ISMAIL BIDONG alm
112 — 37
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwabernama
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 07-02-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
RIFAI FAISAL, S.H.
Terdakwa:
ABDUL YAJID Bin TASLIM RESRO DIKROMO
123 — 39
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 11 Mei 2015 — MAHMUDI
33 — 8
  • Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadanhukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWANPRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti,Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
110 — 43
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 30 Juli 2013 — -Drs. ABDUL KARIM, M.Si Bin Kyai ORI SAMSURI -ADIB PURNAWAN,S.AgBin MUKHID
90 — 18
  • Adapun yang berbentuk badanhukum an tara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkanyang bukan badan hukum an tara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;201Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor RV-1847 Tahun 1847
4999 — 19152
  • Tentang : Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)
  • S. 1938276.) terhadap firma atau persekutuankomanditer, kepada pribadi atau tempat tinggal salah satuanggota pengurusnya dan jika badan itu sudah dibubarkan kepadapribadi atau tempat tinggal atau kantor salah satu anggotawww.legalitas.orgpanitia pembubaran; (KUHD 16 dst., 19, 32, Rv. 99"*.)terhadap harta benda orang yang sudah pailit atau orang yangtelah dinyatakan dalam keadaan miskin, kepada Balai HartaPeninggalan atau kepada pribadi atau tempat tinggal orang yangdiserahi pengelolaannya; (Rv. g9i
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-06-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 18 Oktober 2016 — Suwanto Bin Menarin (alm).
50 — 17
  • Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul Hukum Pidana dan FormilKorupsi di Indonesia pada halaman 50 menyebutkan bahwa istilah jabatandan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namunjuga pada lembaga hukum privat seperti PT, CV, Firma dan lainlain;2.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 26-07-2012 — Putus : 25-10-2012 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 16/PID.TPK/2012/PT PLG
Tanggal 25 Oktober 2012 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : Alwie, SH., MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ishak Suhadi, SE Bin Ruskan Effendi, BA Diwakili Oleh : Bambang Hariyanto, SH., MH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Victor Antonius Sidabutar, SH. MH
81 — 28
  • Korporasi yang tidakberbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang olehUndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum,misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, oranglain, atau korporasi ini bersifat alternatif sehingga dipersidangan,tidak perlu semua unsur yang terdiri dari diri sendiri, orang lain,korporasi harus terbukti semuanya diuntungkan, yaitu cukup salahsatu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yangtelah diuntungkan oleh
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PT PALEMBANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG
Tanggal 4 Februari 2015 — MEGAWATI, S.IP Binti H.NUNSANAH
45 — 17
  • Korporasi yang tidak berbentuk badan hukumadalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dandiatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga dipersidangan, tidak perlu semuaunsur yang terdiri dari diri sendiri, orang lain, korporasi harus terbuktisemuanya diuntungkan, yaitu cukup salah satu apakah diri sendiri atauorang lain atau korporasi yang telah diuntungkan oleh
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 25-01-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.AGUS RIDWAN
2.AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH
95 — 25
  • ARTEFAK KONSULTAN didirikan pada tahun 2003berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Firma Nomor 108Halaman 94 dari 219 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN Gtotanggal 26 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris HASNA MOKOGINTA,SH.Bahwa saksi yang menjabat sebagai Direktur CV. ARTEFAK KONSULTANsebelum saksi adalah AGUSTIN OLII (2003 s/d 2005) dan selanjutnyasaksi menjabat selaku Direktur CV.