Ditemukan 6305 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 PK/Pdt/2012 Tanggal 27 Agustus 2014 — I. PT PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), Cq. PERTAMINA UNIT PEMASARAN DALAM NEGERI WILAYAH VII SULAWESI, Dkk vs INCE BAHARUDDIN alias BAHARUDDIN, Dkk
322 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
322 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 321 PK/Pdt/2012perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) in casu tanah sengketa sebesarRp2.508.000,00 (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah) per meter perseginya;Bahwa meskipun Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh KepalaKantor PBB Makassar sebesar Rp2.508.000,00 (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah)per meter persegi, akan tetapi realita di pasaran, nilai jual tanah sekitar lokasi tanahsengketa lebih tinggi dari NJOP yang berlaku yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga
Register : 30-01-2012 — Putus : 30-10-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 611/Pdt.G/2012/PA.Jr Tanggal 30 Oktober 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
40 — 6
40 — 6
2006 danterakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal manamereka telah tidak berhasil dan tidak sanggup mengupayakan perdamaian antaraPenggugat dan Tergugat I;Menimbang, bahwa meskipun saksisaksi tidak mengetahui secara langsungpertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat I, namun hanya menerangkan suatuakibat hukum (Rechts Gevoig) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebabsebab / alasanalasan hukum (Vreem de Oorzaak) timbulnya perpisahan Penggugatdan Tergugat I, namun realita
Register : 25-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 14/G/2020/PTUN.BJM Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
RATNA KAMILAH. S.Pd
Tergugat:
BUPATI TANAH LAUT
356 — 182
RATNA KAMILAH. S.Pd
Tergugat:
BUPATI TANAH LAUT
356 — 182
Selain itu juga menunjukkan Tergugat telahdiskriminasi hukuman dan tidak mempertimbangkan kepentinganPenggugat secara komprehensif dengan tidak memperhatikan atautidak menggubris atas fakta dan dokumen yang sebenarnya atasmenjadi fakta dan realita telah ternyata dalam perkara ini.Bagaimana Penggugat selaku Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkatsedang atau berat, sedangkan perkara pidana yang menyeretPenggugat telah berdasarkan hasil penyidikan
Putus : 15-10-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2059 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 —
77 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terlepas dari perbedaan posisi antara Majelis Hakim Tinggi Perkara PidanaKorupsi, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, namun kita semua ada disini bersamasama mencari dan berusaha menemukan realita/kenyataan, faktafatahukum berdasarkan mulai dari awal sampai akhir persidangan yang ditujukan untukmencapai kebenaran materil sejati sebagai suatu keadilan hakiki.6 Bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum memandang perlu mengemukakan latarbelakang dari perkara ini dengan harapan agar Majelis Hakim Agung
Putus : 09-07-2013 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 116/Pid.Sus/2012i/PN.Tip.Smg Tanggal 9 Juli 2013 — KARSO, S.IP. Bin S. WIKARJA
65 — 31
65 — 31
melakukanpengawasan pernah melakukanteguran terhadap Rekanan pelaksanadengan cara saksi menulis di bukuDireksi;Bahwa dalam pelaksanaan tidak adaperubahan nilai kontrak, walaupunada addendum tapi yang berubahhanya volumenya;Bahwa setelah disurvai dilapangandengan diukur ternyata didalamlokasinya sendiri ada perubahansehingga diperlukan addendum,addendum tersebut yang membuatadalah kontraktor, Konsultan,pengawas dari PU dan PPKom danaddendum tersebut terjadi karena adaketidaksesuaian antara gambar kerjadengan realita
Register : 04-11-2021 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 04-02-2022
Putusan PA Namlea Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Nla Tanggal 4 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 160
116 — 160
pada Point 2, Tergugat tolak dengan Keras dan Tegas,hal ini merupakan keangkuhan yang nyata dari Penggugat dan Penggugatingin menunjukkan arogansinya dengan menjustifikasi dalil Tergugat padaPoint 3 (dalam Jawaban) adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel),Penggugat ingin menunjukkan Superioritasnya dengan mengabaikanKewenangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadiliperkara A quo, sebab seluruh yang di dalikan oleh Tergugat di dalam JawabanTergugat merupakan keseluruhan fakta dan Realita
Register : 22-07-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — FRANCOLLYN MANDALIKA, DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
275 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
275 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal jika melihat realita dankondisi di lapangan, tidak semua mahasiswa yang berada dalamjalur mandiri merupakan pihak yang berada dalam kondisi ekonomimenengah keatas.
Register : 22-08-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg Tanggal 16 Februari 2015 — H. MOH. KHOLIDI, SPd., MM Bin GOFAR
64 — 8
64 — 8
PigKabupaten dan Kota sesuai format penilaian yangditetapkan serta menyusun peringkat hasil penilaian;2 Melakukan visitasi kelapangan kelembaga terpilih gunamengecek kesesuain antara isi proposal dan realita dilapangan;3 Semua lembaga yang divisitasi;4 Menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi kepadaKepala Dinas tentang nama lembaga yang layak untukditetapkan sebagai penerima dana bantuan;Bahwa saksi tidak melakukan visitasi kelapangan terhadap semua lembaga;Bahwa menanda tangani hasil visitasi
Bahwasaksi tim penilai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan PropinsiSumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan nomor. 067/191/SK/PNF/DISDIK.SS/2010 tanggal April 2010;Bahwa tugas saksi adalah sebagai berikut:1 Melakukan penilaian terhadap proposal bantuan kewirausahaan orientasiperkotaan (KWK),(KWD)Kabupaten dan Kota sesuai format penilaianyang ditetapkan serta menyusun peringkat hasil penilaian;2 Melakukan visitasi kelapangan kelembaga terpilih guna mengecekkesesuain antara isi proposal dan realita
Register : 13-03-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN MANADO Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd Tanggal 30 Juli 2015 — - Terdakwa NORSSCA MAARSCHELL RAUNALD WUISANG alias ONAL
122 — 34
122 — 34
Realita Timur Perkasa15. CV. Emaus16. PT. Esta Group Jaya17 PT. Dargon Star Bahwa dari 17 (tujuh belas) calon penyedia barang/jasa yang mendaftar, hanya 5 (lima)perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. Marga Dwitaguna; PT. IntermediaCipta Sarana; PT. Kota Tirza; PT. Talenta Fedrian; dan PT.
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sak Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
150 — 73
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
150 — 73
menyebabkan banyak hal seperti tadi yang ahlisebutkan fiktif negatif fiktif positif semua tidak menjadi otomatis itu yaharus ada perbuatan hukum yaitu keputusan peradilan.Bahwa ahli berpendapat didalam eksekusi keputusan peradilan tatausaha yang telah inkrah kalau empat bulan tak dilaksanakan oleh pejabattata usaha negara maka keputusan misalnya keputusan walikota yangmencabut IMB atau yang memberhentikan sipulan dari pegawai negerimisalnya harus dinyatakan tak mempunyai kekuatan hukum, tapi dalamdunia realita
Oleh karena iturumusanrumusan dalam undangundang yang seolaholah tidakmemerlukan perbuatan hukum sebetulnya masih sangat abstrak dandalam dunia realita mesti diperlukan untuk adanya perbuatan hukumyaitu penerbitan sebuah keputusan;Bahwa apabila ada orang yang merasa dirugikan akibat keputusan tatausaha negara terhadap penerbitan suatu SHM, lalu yang dirugikan tadimenggugat ke pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tata usahanegara membatalkan SHM tersebut lalu sipemohon tersebut mengajukanpembatalan
Register : 22-08-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg Tanggal 16 Februari 2015 — SYARKOWI.A.Ma.Pd Bin CIK SU,UD
54 — 12
54 — 12
Bahwasaksi tim penilai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan PropinsiSumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan nomor. 067/191/SK/PNF/DISDIK.SS/2010 tanggal April 2010;Bahwa tugas saksi adalah sebagai berikut:Melakukan penilaian terhadap proposal bantuan kewirausahaan orientasi perkotaan(KWK),(KWD) Kabupaten dan Kota sesuai format penilaian yang ditetapkanserta menyusun peringkat hasil penilaian;melakukan visitasikelapangan kelembaga terplih guna mengecek kesesuain antaraisi proposal dan realita
Bahwasaksi tim penilai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan PropinsiSumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan nomor. 067/191/SK/PNF/DISDIK.SS/2010 tanggal April 2010;Bahwa tugas saksi adalah sebagai berikut:Melakukan penilaian terhadap proposal bantuan kewirausahaan orientasi perkotaan(KWK),(KWD)Kabupaten dan Kota sesuai format penilaian yang ditetapkan sertamenyusun peringkat hasil penilaian;melakukan visitasi kelapangan kelembaga terpilih guna mengecek kesesuain antaraisi proposal dan realita
Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 17 Februari 2016 —
51 — 18
51 — 18
barang dan juga terhadap orangorang yangdiangkatnya, salah satunya PPK melakukan kontrak sudah sesuai tidak dandisamping itu nanti laporan itu semuanya itu. akan ada, ini saudah merupakanpemenangnya, ini merupakan pelaksanaannya disitulah nanti tugas dari penggunaanggaran/ kuasa pengguna anggaran pada saat pencairan anggaran melakukan cekand balance ;Bahwa, jika proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaannya maka kealpaannya itupada saat proses pencairannya tidak berpedoman kepada laporan yang realita
spek maupun HPS ;Bahwa, mengenai HPS itu mutlak tanggung jawab dari PPK saja ;Bahwa, tanggungjawab HPS tidak bisa sampai kepada pengguna anggaran/ kuasapengguna anggaran ;Bahwa, didalam spesikasi maupun di dalam dokumen pengadaan itu sudahditentukan tentang persyaratan atau jenis pekerjaan maka apabila sudah tercantumpengadaan yang mau dilaksanakan apakah itu konstruksi maka dilaksanakan sesuaidengan apa yang ada di dalam dokumen pengadaan, apabila dilaksanakan melaluipengadaan tidak sesuai dengan realita
Register : 14-10-2019 — Putus : 08-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 221/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst Tanggal 8 Nopember 2019 — Pemohon:
ANI MARYANI mewakili tiga ratus dua puluh satu orang
Termohon:
PT. DADA INDONESIA
392 — 446
ANI MARYANI mewakili tiga ratus dua puluh satu orang
Termohon:
PT. DADA INDONESIA
392 — 446
Nena Realita Rp. 7.576.371,00219. Nina Nurisa Rp. 7.576.371,00220. Nani yunengsih Rp. 7.576.371,00221. Nina Karlina Rp. 7.576.371,00222. Neti Kamelawati Rp. 7.576.371,00223. Nining Yuningsih Rp. 7.576.371,00224. Nining Yuningsih Rp. 7.576.371,00225. Neni Nuraeni Rp. 7.576.371,00226. Neng Ratih Irnawati Rp. 7.576.371,00227. Nurayati Rp. 7.576.371,00228. Olis Rp. 7.576.371,00229. Oom Omisah Rp. 7.576.371,00230. Odah Yanti Rp. 7.576.371,00231. Otih Rp. 7.576.371,00232.
Putus : 09-07-2013 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/Pid.Sus/2013/PN.Tip.Smg Tanggal 9 Juli 2013 — LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD
83 — 30
83 — 30
pengawasan pernahmelakukan teguran terhadap Rekananpelaksana dengan cara saksi menulisdi buku Direksi;Bahwa dalam pelaksanaan tidak adaperubahan nilai kontrak, walaupunada addendum tapi yang berubahhanya volumenya;Bahwa setelah disurvai dilapangandengan diukur ternyata didalamlokasinya sendiri ada perubahansehingga diperlukan addendum,addendum tersebut yang membuatadalah kontraktor, Konsultan,pengawas dari PU dan PPKom danaddendum tersebut terjadi karena adaketidaksesuaian antara gambar kerjadengan realita
Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 17 Februari 2016 —
80 — 10
80 — 10
barang dan juga terhadap orangorang yangdiangkatnya, salah satunya PPK melakukan kontrak sudah sesuai tidak dandisamping itu nanti laporan itu semuanya itu. akan ada, ini saudah merupakanpemenangnya, ini merupakan pelaksanaannya disitulah nanti tugas dari penggunaanggaran/ kuasa pengguna anggaran pada saat pencairan anggaran melakukan cekand balance ;Bahwa, jika proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaannya maka kealpaannya itupada saat proses pencairannya tidak berpedoman kepada laporan yang realita
maupun HPS ;Bahwa, mengenai HPS itu mutlak tanggung jawab dari PPK saja ;Bahwa, tanggung jawab HPS tidak bisa sampai kepada pengguna anggaran/ kuasapengguna anggaran ;Bahwa, didalam spesikasi maupun di dalam dokumen pengadaan itu sudahditentukan tentang persyaratan atau jenis pekerjaan maka apabila sudah tercantumpengadaan yang mau dilaksanakan apakah itu konstruksi maka dilaksanakan sesuaidengan apa yang ada di dalam dokumen pengadaan, apabila dilaksanakan melaluipengadaan tidak sesuai dengan realita
Register : 31-03-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 80/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 28 September 2021 — Penggugat:
PT. Schintar Marquisa
Tergugat:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
681 — 582
PT. Schintar Marquisa
Tergugat:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
681 — 582
ini merupakan jalan keluar agar apa yang ditujuoleh kesepakatan, apa yang dituju olen pemberi konsensi itu tercapai.Di dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 setiap konsensi tidakboleh ada kerugian negara;Bahwa setiap diluar kKemampuan itu Samasama dilaporkan dankemudian mendapatkan respon, tinggal responnya seperti apa,apakah rencana/kahar harus disepakati, tetapi laporan itu bisa sajalisan dan bisa melalui badan tertentu yang mempunyai kKewenanganuntuk itu sehingga betulbetul terjadi ditambah realita
Putus : 23-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm. Tanggal 23 Juni 2015 — AHMAD KHARIADI,S.Pt.
79 — 26
79 — 26
;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusidi atas, maka perbuatan melawan hukum dalam suatu tindak pidana pasti bersifatsengaja (dolus) sebagai suatu tujuan (oogmerk) yaitu perbuatan sengaja yangdilakukan karena mendasarkan suatu motivasi yang dikehendaki;Menimbang, bahwa tentu amat sulit untuk mengetahui dengan pasti yangtersembunyi pada niat batin seseorang, hal yang mungkin dapat dijadikan petunjukadalah realita yang Terdakwa lakukan serta elemenelemen eksternal yang
Putus : 03-08-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor Tinkat Kasai: 7/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/K/2020/PN.Smg Tingkat Pertama: 1/Pdt.Sus-RenvoiPorsedur/2020/PN.Smg Jo Nomor 22/Pdt.Sus-pailit/2019/PN.Smg Tanggal 3 Agustus 2020 —
263 — 140
263 — 140
Kendala EksternalBahwa tidak pemah terbayangkan oleh kita semua, harapan tidak sesuaikenyataan, diperparah lagi kondisi realita global, dimana pada bulanmaret dunia pada umumnya dan khususnya Indonesia dilanda pandemicoronavirus 19 yang sangat mengkhawatirkan kita semua, Presiden RImelalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengumumkan telahterjadi darurat bencana nasional, maka segala bentuk peraturan untukmeminimalisir bencana tersebut diundangkan yaitu Pembatasan SosialBersekala Besar (PSBB
Register : 11-01-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 30-08-2013
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 05-K/PM I-01/AD/I/2013, 11-07-2013 Tanggal 11 Juli 2013 — PRADA ADE FAHRIZAL
55 — 23
55 — 23
kepada Ahli bahwa pernah melihat sosok seseorang yang tinggibesar dan hitam kepalanya berwarna merah.4 Bahwa Ahli juga mewawancarai keluarga dari pihak Ibu Terdakwa, namun hasilnya tidakditemukan adanya keturunan yang menderita sakit jiwa.5 Bahwa Ahli tidak mewawancarai keluarga dari pihak ayah Terdakwa, karena berdomisili diJawa.6 Bahwa simpulan hasil pemeriksaan adalah :a Tutur kata Terdakwa masih dalam batas normal.b Orientasi Terdakwa terhadap tempat dan orang buruk.c Terdakwa tidak bisa menilai realita
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 115/Pid.B/2019/PN Sak Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
175 — 152
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
175 — 152
menyebabkan banyak hal seperti tadi yang ahlisebutkan fiktif negatif fiktif positif semua tidak menjadi otomatis itu yaharus ada perbuatan hukum yaitu keputusan peradilan.Bahwa ahli berpendapat didalam eksekusi keputusan peradilan tatausaha yang telah inkrah kalau empat bulan tak dilaksanakan oleh pejabattata usaha negara maka keputusan misalnya keputusan walikota yangmencabut IMB atau yang memberhentikan sipulan dari pegawai negerimisalnya harus dinyatakan tak mempunyai kekuatan hukum, tapi dalamdunia realita
Oleh karena iturumusanrumusan dalam undangundang yang seolaholah tidakHalaman 115 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sakmemerlukan perbuatan hukum sebetulnya masih sangat abstrak dandalam dunia realita mesti diperlukan untuk adanya perbuatan hukumyaitu penerbitan sebuah keputusan;Bahwa apabila ada orang yang merasa dirugikan akibat keputusan tatausaha negara terhadap penerbitan suatu SHM, lalu yang dirugikan tadimenggugat ke pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tata usahanegara membatalkan