Ditemukan 11601 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 151/Pid.B/2019/PN Pwk
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
TENGKU IMAM MULHAKIM, SH.MH
Terdakwa:
MOCH YUSUF SAEFUL ARIEF Bin MOHAMMAD SAUN
14960
  • Pelaku tindak pidana merupakan orang yang mampudipertanggung jawabkan secara pidana Bahwa harus dipahami penekanan dari unsur kedua ini bukanlah padaslapa pelaku melainkan apa perbuatan yang dilakukan yaitu perbuatanmembuat surat palsu ataukah perbuatan memalsu surat dan inilah yangharus dipertimbangkan tentang pembuktiannya; Bahwa secara jelas ada kaitan peran Terdakwa dalam lahimya perbuatanmemalsu surat yang telah dinyatakan Majelis ada dan terbukti, hal manatelah cukup diuraikan Majelis baik
    Perbuatan pembuat peserta hanya mengambil bagian saja daripelaksanaan tindak pidana oleh pelaksananya;Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor 26/1955/PT tanggal 8 November 1955 menegaskan : meskipunTerdakwa II dalam suatu pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa hanyaberada di luar rumah, namun Terdakwa II dianggap turut melakukan kejahatan,tidak hanya membantu, oleh karena niat untuk mencuri keluar dari Terdakwai...Menimbang, bahwa penekanan pada dengan adanya niat saja
Register : 17-10-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 116/G/2013/PHI.PN.BDG
Tanggal 8 Januari 2014 — CECEP CAHYADI,A.MD., Cs.; Lawan; PT. Jasa Marga Persero Tbk. Cabang Purbaleunyi
10521
  • Jasa Marga dan bertugas sebagai kepala GerbangPasteur Bandung yang membawahi karyawan sebanyak 62 (enam) puluh dua)orang yang terbagi atas 3 (tiga) sif ; Bahwa diantara 62 (enam puluh dua) orang tersebut diantaranya ada sebagai stafsaksi yaitu Sdr Dasep, Agus Setiawan, Teuku Fardil, dan Tommy ; Bahwa benar saksi juga merupakan tim pemeriksa, dimana sewaktusaksimelakukan pemeriksaan para pelanggar selalu didampingi oleh SKJM, sehinggapemeriksaan tidak ada unsur paksaan / penekanan ; Bahwa benar para
    dalammelakukan pemeriksaan saksi menggunakan methoda mempelajari BAP pertama ; Bahwa benar dalam pemeriksaan para pelanggar secara kooperatif mengikutipemeriksaan dan ada yang terus terang mengakuinya ; Bahwa benar para pelanggar melakukan dengan cara kloning dimana jarak terjauhmenjadi jarak terdekat sehingga ada selisih uang dan uang tersebut disimpanberikut datanya ; 53e Bahwa benar tidak semua KTME dapat dikloning di mesin elektronike Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap para pelanggar tidak ada penekanan
Register : 18-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Sak
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
1.SUPRA YOGI Bin KHAIDIR
2.MUHAMMAD NAZIR Bin ALIZAR
2619
  • Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwapada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, SuratDakwaan Penuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti
Register : 07-11-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Pwt
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ANTON SUTRISNO, S.H.M.H.
Terdakwa:
YOHANES SETIYO BUDI alias YOHAN
11816
  • Fase toksik akibatHalaman 15 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Pwtpaparan methanol dapat berakibat penekanan susunan saraf pusat, faselaten tanpa gejala mengikuti depresi sistem syaraf, asidosi berat sampaigangguan penglihatan, toksisitas pada mata, kebutaan,koma, dankematian.
Putus : 12-04-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 853 K/Pdt/2017
Tanggal 12 April 2017 — NOVA INDRANINGRUM, S.Pd., dkk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, dkk
5126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerugian, dan berdasarkanPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 70 ayat 2 dan 3, ParaTergugat tidak pernah melaksanakan undangundang tersebut sertamengabaikan mekanisme musyawarah yang memungkinkan musyawarahdapat dilakukan lebih dari satu kali;Bahwa Para Tergugat juga tidak terouka dalam menyampaikan informasiterkait nilai ganti kerugian lahan milik Para Penggugat, Tergugat Illmelakukan aktivitas diluar kKewajaran dan diluar mekanisme sebagaimanaundangundang yang berlaku dengan melakukan penekanan
Register : 12-06-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1174/Pdt.G/2019/PA.Lmg
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
171
  • TergugatRekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selamaberpisah tempat tinggal atau selama kurang lebih 3 bulan yang merupakankewajiban bagi seorang suami dalam menafkahi Penggugat Rekonpensi, dandilain pihak Penggugat Rekonpensi tidak dikategorikan nusyuz sebagaimanayang telah dipertimbangkan dalam Konpensi, maka Penggugat Rekonpensiberhak mendapat nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan dalil syar'i yangmerupakan penekanan
Register : 16-04-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 3 Juni 2020 — Penuntut Umum:
SURIANI, SH
Terdakwa:
ERWIN alias BODONG
4527
  • Untuk itu, penekanan unsurHalaman 22 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Srhbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki
Register : 14-02-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 7/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY
Tanggal 22 Februari 2018 — Terdakwa ASRI HADIYANTO Bin (Alm) ARIYANTO Pembanding dan Penuntut Umum Terbanding
17195
  • Pengukuran bidang tanah.4). pemeriksaan tanah.5). penerbitan SK hak/pengesahan data fisik dan yuridis6). penerbitan sertipikat.7). pelaporan.Berdasarkan Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi jatimNo. 168/1435//2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pelaksanaan KegiatanProna Tahun 2017 untuk mensosialisasikan kegiatan, dengan penekanan padahak dan kewajiban masyarakat selaku peserta dimana pada saat dilaksanakansosialisasi pada tanggal 31 Januari 2017 oleh BPN di Kantor desa KedungloKec
Putus : 22-01-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 PK/Pdt/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — HAJI TEDDY RUSDI vs JOINERRI KAHAR dkk
5126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan No. 03 tanggal 15 maret 2006 sebagai realisasi jual belisaham;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan Tinggimenilai tidak terjadi pemaksaan dalam pembuatan Akta Kesepaktan Bersama No. 04tanggal 28 Oktober 2005 serta aktaakta yang melengkapinya.Menimbang bahwa dengan demikian para Pembanding semula Penguggat (note :seharusnya Tergugat) tidak terbukti melakukan melawan hukum (note : seharusnyaHal.21 dari 28 hal.Put.No.397 PK/Pdt/2012perbuatan melawan hukum) berupa penekanan
Putus : 11-07-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Smn
Tanggal 11 Juli 2017 — SUGIHARTO Bin SATIMIN MARYOTO
709
  • Unsur barangsiapa:nyMenimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalahorang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijkpersoon) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidanayang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur barangsiapa bertitik tolakdari kKemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untukbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa SUGIHARTOBin SATIMIN MARYOTO terhadap pemeriksaan identitasnya
Register : 15-02-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 12-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 7/PID.SUS/2018/PT SBY
Tanggal 22 Februari 2018 — ASRI HADIYANTO Bin (Alm) ARIYANTO;
8062
  • Pengukuran bidang tanah.4). pemeriksaan tanah.5). penerbitan SK hak/pengesahan data fisik dan yuridis6). penerbitan sertipikat.7). pelaporan.Berdasarkan Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi jatimNo. 168/1435//2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pelaksanaan KegiatanProna Tahun 2017 untuk mensosialisasikan kegiatan, dengan penekanan padahak dan kewajiban masyarakat selaku peserta dimana pada saat dilaksanakansosialisasi pada tanggal 31 Januari 2017 oleh BPN di Kantor desa KedungloKec
Register : 05-01-2016 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 04-04-2016
Putusan PT PALU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL
Tanggal 27 Januari 2016 — Rr. SETYOWATI HARI SAKTI, S.H.
6341
  • No. 70 tahun 2012, Pasal 66 ayat(1) yang berbunyi:(1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa, kecualiuntuk kontes/sayembara, dan pengadaan langsung = yangmenggunakan bukti pembelian.Perbuatan Terdakwa telah mengenyampingkan tujuan pembuatan HPSsebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran yang memungkinkandilakukannya penekanan atau menurunkan batas tertinggi penawaranyang sah, karena didasarkan pada hasil Survey harga di pasaran.
Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1342/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 —
2717 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lain halnya dibidang impor dimana UU 17/2006memberikan penekanan' berimbang antara pelayanan danpengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalahsisi pelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK214/2008 mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008, denganmemegang prinsip UU 17/2006 maka pelayanan tetap diberikandengan pertimbangan hal tersebut tetap tidak menghilangkankewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuai denganyang
Register : 30-03-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
TUMPAK MANGASI SITOHANG, SH
Terdakwa:
RAHMAD Als AMAT
3426
  • Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Terdakwa Rahmat alias Amat sebagaiHalaman
Register : 04-04-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 13-K/PM.I-06/AL/IV/2019
Tanggal 2 Mei 2019 — - Dodi Setiawan, Kopda Ttu NRP 105208
234189
  • Terdakwa juga siap mengorbankanstatusnya sebagai prajurit TNI bila tertangkapsebagai pengedar.Bahwa Saksi mengetahui di Lanal Banjarmasinsering dilakukan penekanan tentang bahayaNarkotika dan sanksi yang akan diterima apabilaterbukti menyalahgunakan Narkotika.keterangan Saksi1 tersebut Terdakwamembenarkan seluruhnya.Saksi2 :Nama lengkap : Ratih DewyanaPekerjaan : lbu Rumah TanggaTempat tanggallahir : Banjarmasin, 3 Nopember1983Jenis kelamin : PerempuanKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat
Register : 15-04-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 32-K/PMT.I/BDG/AD/IV/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
7621950
  • Putusan Nomor 32K/PMTI/BDG/AD/IV/2020Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Tinggi Medan.Saya selaku Prajurit TNI yang Sapta Marga Sertatentunya sangat tahu dan mengerti bahwa Perbuatanhubungan seksual sesama jenis (homo seks) itu bertentangannormanorma agama, normanorma kesusilaan, normahukum, bertentangan dengan nilainilai Sapta Marga, SumpahPrajurit dan Delapan wajib TNI maupun penekanan pimpinanTNI dengan perintah setiap Prajurit tidak boleh mealkukanhubungan sesama jenis, namun untuk permasalahan Saya
Putus : 22-03-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN BLORA Nomor 226/Pid.Sus/2016/PN Bla
Tanggal 22 Maret 2017 — SUSILO ALS. MENTUK BIN SARMIN.
12022
  • Didalam melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa tersebut tidak ada unsure paksaan,penekanan, semua proses pemeriksaan dilakukan dengan santai danTerdakwa sendiri didampingi olen Penasihat Hukumnya yang bernamaWidodo,SH. atas hasil berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwamenandatanganinya; Bahwa pemeriksaan yang pertama dilakukan di Polres Blora padapukul 21.30 Wib, sedangkan yang kedua dan ketiga dilakukanLembaga Pemasyarakatan/Rutan Blora pada pukul 11.00 Wib.
    Didalam melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa tersebut tidak ada unsure paksaan,penekanan, semua proses pemeriksaan dilakukan dengan santai danTerdakwa sendiri didampingi olen Penasihat Hukumnya yang bernamaWidodo,SH. atas hasil berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwamenandatanganinya;Bahwa pemeriksaan yang pertama dilakukan di Polres Blora padapukul 21.30 Wib, sedangkan yang kedua dan ketiga dilakukanLembaga Pemasyarakatan/Rutan Blora pada pukul 11.00 Wib.
    Didalammelakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut tidak ada unsurHalaman 77 dari 84 Putusan Nomor 226/Pid.SUS/2016/PN Blapaksaan, penekanan, semua proses pemeriksaan dilakukan dengan santaidan Terdakwa sendiri didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernamaWidodo,SH. atas hasil berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwamenandatanganinya;Menimbang, bahwa maka terhadap sangkalan Terdakwa Majelis Hakimberpendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari Yahya Harapap, S.H.yang
Putus : 22-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — CHRIS LEO MANGGALA, dk vs DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk
175227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 491 K/TUN/201535.36.37.lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaankeuangan Negara;(2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihakyang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapbkan dengan keputusan BPK;(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);Adapun penjelasan atas Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:Yang dimaksud "pengelola termasuk pegawai perusahaan Negara/daerah dan lembaga atau badan lain;Yang dimaksud dengan
    Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah adalah perusahaan negara/daerah yang sebagian besar atauseluruh modalnya dimiliki oleh Negara/daerah;(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);Sudah sangat jelas diatur bahwa yang berhak untuk melakukanPenghitungan Kerugian Keuanngan Negara yang diakibatkan olehperbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh badan hukumatau individu (rechtsperson) adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPk)sebagai lembaga negara yang oleh undangundang diberikankewenangan
    Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawabkepada Bupati/Walikota;(cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat).Berdasarkan ketentuan di atas terbukti bahwa Tergugat dalammelakukan audit wajib mengacu atau mematuhi syaratsyarat yangditentukan dalam Standar Audit Aparat Pengawas Intern PemerintahHalaman 27 dari 98 halaman.
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
404374
  • Asia Pacific FibersTBK ; Penekanan atau intimidasiterhadap pimpinan serikat yangdilakukanperusahaan ;1. Tidakkepentingan serikat pekerjaklarifikasipemenuhandiakomodirnyauntuk memintamengenaisyarat dan prosedur sebagaiizinpenangguhan ~upahminimum ;2. Dewan pengupahan provinsi 217 tidak pro aktif mencarikebenaran fakta keadaanperusahaan ;PT.
    purwakarta dengan mogok daerah( modar ), sehingga upah minimum naik hampir60%, Siapa sebetulnya yang melakukan intimidasidan penekanan tersebut ;Adapun alasanalasan Penolakan adalah sebagai392Bahwa semua kesepakatan tertulis mengenai Penangguhankhususnya kesepakatan tertulis tergugat Il Intervensi 4 telahmemenuhi ketentuan pasal 3 Kepmenaker No.231/Men/2003a.
    Dalildalil berupa tuduhantuduhan kepadaTergugat mengenai adanya intimidasi, manipulasi,penekanan dan lainlain pada pembuatan kesepakatanpenangguhan hanya bersifat asumsi atau dugaankarena tidak disebutkan secara rinci dan sama sekalitidak didukung oleh buktibukti pada Perusahaan manaSaja atau pada wilayah mana Saja terjadinya intimidasi,manipulasi, penekanan dan lainlain ;891b. Bahwa Gugatan Para Penggugat lebih kabur lagi, ketikaPara Penggugat mengajukaan alasanalasan denganparameter ekonomi.
    Dalildalil berupa tuduhantuduhan kepadaTergugat mengenai adanya intimidasi, manipulasi,penekanan dan lainlain pada pembuatan kesepakatanpenangguhan hanya bersifat asumsi atau dugaankarena tidak disebutkan secara rinci dan sama sekalitidak didukung oleh buktibukti pada Perusahaan manaSaja atau pada wilayah mana Saja terjadinya intimidasi,982manipulasi, penekanan dan lainlain ;. Bahwa Gugatan Para Penggugat lebih kabur lagi, ketikaPara Penggugat mengajukaan alasanalasan denganparameter ekonomi.
    Tuduhantuduhan kepada Tergugatmengenai adanya intimidasi, manipulasi,penekanan dan lainlain pada pembuatankesepakatan penangguhan hanya bersifat asumsiatau dugaan karena tidak disebutkan secara rincidan sama sekali tidak didukung oleh buktibuktipada Perusahaan mana saja atau pada wilayahmana sSaja terjadinya intimidasi, manipulasi,penekanan dan lainlain ;. Bahwa Gugatan Para Penggugat lebih kabur lagi,ketika Para Penggugat mengajukaan alasanalasandengan parameter ekonomi.
Register : 25-08-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 10/G/2014/PTUN-Dps
Tanggal 7 Januari 2015 — Penggugat :
- NI MADE SRI WARJANI, S.H
Tergugat :
- DIREKTUR UTAMA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
8843
  • Penekanan terhadap Penggugat dilakukan dengan katakatadan perkataan yang tidak sepantasnya, tidak sewajarnya disampaikan oleh seseorangsebagai pejabat, oleh karena Penggugat merasa secara hukum tidak berbuat kesalahan(tidak bersalah secara hukum) yang sampai mengakibatkan pemecatan secara sepihak.Penggugat tetap berfikir tidak mau menandatangani surat pengunduran diri. Kemudianpada tanggal 30 Juni 2014, Direktur Utama PT.