Ditemukan 9406 data
436 — 195
Jumaat Pattiiha, danuntuk ketahuan penggugat bahwa silsilah keturunan Jermias Jumaat Pattiihatelah memiliki nilai bukti yang sempurna, karena secara berulang kalidiajukan sebagai bukti dalam perkaran perdata umum menyangkut harta danwarisan Jermias Jumaat Pattiiha dan telah memiliki putusan yang ingkra,dengan demikian menurut tergugat Il intervensi apa yang diajukan olehHalaman 35 dari 76 Halaman Putusan Nomor 30/G/2016/PTUN.ABNpenggugat menyangkut silsilah keturunan Jermias Jumaat Pattiihamerupakan penghinaan
DIAN FITRINSYAH, SH
Terdakwa:
UNANG ROHANA
102 — 70
Unsur Menolak dengan sengaja tidakmentaati suatu perintah dinas atau dengansemaunya melampaui perintah sedemikanitu.1) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwatidak sependapat dengan dakwaanOditur Militer apabila Terdakwaterbukti melakukan tindak pidanaMiliter 108 KUHPM2) Bahwa mengenai pelaporan,seharusnya yang dilaporkan adalahoknum perusakan bendera di depanasrama Mahasiswa Papua yangHal 4 dari 88 hal Putusan Nomor 17K/PM III12/AD/1/2020melakukan penghinaan terhadapbendera merah putih sebagai simbolKedaulatan
Ktut Ayu Ratni Salim
Tergugat:
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Cq. PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Cabang Palopo
Turut Tergugat:
1.Notaris dan PPAT Suarsi Nawir, S.H.,MKn
2.Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Palopo
309 — 199
Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372KUHPerdata)Berdasarkan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas, makaapa yang dilakukan oleh TERLAWAN mulai dari prosesHalaman 39 dari 60 Putusan Perdata No. 18/Pdt.Bth/2020/PN Plpperjanjian kredit sampai dengan pelaksanaan lelang adalahdidasarkan kepada ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sehingga sangat jelas bahwa apa yang dilakukanoleh TERLAWAN bukanilah merupakan PERBUATANMELAWAN HUKUM.Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 56
86 — 18
Terdakwa yang diucapkandalam forum kampanye dilakukan dalam keadaan sadar, sehinggamemiliki maksud untuk mempengaruhi masyarakat agar berhatihati;Bahwa walaupun ucapan katakata yang dikeluarkan dalambentukmembalikan pertanyaan dari orang lain maka hal tersebuttidak merubah maksud yang disampaikan oleh Si Penutur,sehingga tetap bermakna sama;Bahwa katakata yang diucapkan oleh Si Penutur dikaitkandengan kalimat kalimat sebelum dan sesudahnya maka dapatdikategorikan sebagai fitnah dan juga sebagai penghinaan
274 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penghinaan kepada bangsa sendiri ini tampaknyaberulang melalui penerbitan Permen Nomor 23 Tahun 2018;Di samping pertimbangan aspek konstitusional dan legal di atas,ternyata Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 menyimpan misterikemungkinan terjadinya perburuan rente.
TEDDY KURNIAWAN ANTONO
Tergugat:
PT TUNGGALJAYA RAYA
Turut Tergugat:
SUJAYANTO, S.H., M.M
90 — 31
totalkerugian yang diderita oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat ialahRp5.000.000.000,00 + Rp175.00.000,00 + Rp100.000.000,00 =5.275.000.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan ganti rugi immateriil,berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 disebutkanbahwa berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 BW ganti kerugian immateril hanyadapat diberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara kematian, luka beratdan penghinaan
75 — 21
REKONVENSI :PRIMAIR:Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi & II untukseluruhnya.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebagaimana dimaksuddalam dalil posita gugatan Rekonvensi angka 8 tersebut di atas.Menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah wanprestasi.Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Juli 2011 adalahbatal atau tidak mempunyai kekuatan hukum.Menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan mengajukan gugatanwanprestasi adalah merupakan penghinaan
538 — 27
Kerugian Immateriil ; Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang memakai tanah Penggugattanpa izin telah berpengaruh terhadap Kredibilitas Penggugat sebagaiPerusahaan terkemuka di bidang minyak dan Gas bumi di hadapan masyarakat,Penggugat telah mendapatkan citra yang buruk di mata masyarakatkarena perlakuan sewenangwenang dan penghinaan yang dilakukan oleh ParaTergugat ;monn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nee neces OlehKarena itu sudah sepantasnya Para Tergugat memberikan Ganti KerugianImmateriil
29 — 6
, kenapa Para Pihak Turut Tergugat diajukandalam persidangan ini, oleh karenanya Para Turut Tergugat tidak dapatmenerima dalildalil pernyataan Penggugat tersebut, dan Para Turut Tergugatakan melaporkan kepada Piha Kepolisian Kota Sibolga tentang Penghasutandan Penghinaan, sesuai pasal 311 KUHPidana, hanya garagara Para TurutTergugat tidak memberikan Surat Kuasa sebagai Pihak Turut Penggugat danhanya garagara harta menjadi putus hubungan kekeluargaan ;Bahwa disamping hal tersebut diatas, terhadap
117 — 53
Penghinaan terhadap kakek kami bahwa kakek kami Y.N Maliki kalautidak terpeleset ditanah /bermain bola kaki kakek kami tidak menyentuhtanah itu benar adanya, karena saat itu adalah musyawarah yangdilakukan di rumahnya ibu Hj Deni maliki dan disaksikan oleh keduaayahanda, unsur pemerintah kecamatan dan keluarga yang ada, dankalimat tersebut keluar dari ibu Hj Hadija Malik, Hj Utari MalikBahwa atas pertanyaan Majelis Hakim terkait jawaban yang telahdiajukan oleh Tergugat IV dan V yang menyatakan bahwa
Terbanding/Penggugat : H. Kadar Utari
Terbanding/Turut Tergugat I : H. Raut Bin Pondok
Terbanding/Turut Tergugat II : Karsih Binti Pondok
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, cq Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
64 — 31
Ataskerugian Penggugat berupa kehilangan keuntungan yang akanditerima oleh Penggugat dari penguasaan atas tanah ObjekSengketa, penghinaan atas harkat dan martabat Penggugat danmenderita kekecewaan yang mendalam, Penggugat menetapkankerugian immaterial sebesar Rp.31.754.946.600, (tiga puluh satumilyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluhenam ribu enam ratus rupiah).
H. HARI
Tergugat:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X CQ PG. NGADIREDJO
113 — 27
Pada prinsipnya,gugatan immateriil adalah ganti rugi yang diminta oleh Penggugatagar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan kerugian yangdiderita oleh korban/ Penggugat yang tidak berkorelasi secaralangsung dengan kerugian materiil yang bersumber dari hartakekayaan, melainkan bersumber dari derita yang muncul akibatperbuatan melawan hukum, misalnya rasa sakit, takut, penderitaanbatin, sebagai contoh penghinaan, penganiayaan, kelalaian yangberakibat matinya orang lain atau korban menderitaluka,pembunuhan
76 — 24
Pasal 620, Pasal 1688 sebagaimana diuraikan dalamhuruf a, b, c, di atas.Selain itu, juga ternyata Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatanperbuatan penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan Penggugat , yaitu telahmengucapkan katakata kasar saat bertengkar dengan Penggugat, menolak danmengancam Penggugat kembali ke Rumah objek Hibah, mengunci pintu kamartidur Penggugat, sehingga sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang Penggugattidak bisa kembali ke Rumah dan perlengkapan pribadi seharihari
134 — 31
Bahwa Para Pembantahlah yang sebenarnya melakukan perbuatanmelawan hukum karena melakukan penghinaan terhadap pengadilandalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang melalui PenetapanKetua Pengadilan Negeri Tangerang dengan Penetapan EksekusiNo.27/PEN.EKS/2013/PN.TNG., tertanggal 16 Mei 2016 jo.No.193/PDT.G/2001/PN.TNG., dimana Para Pembantah tidak patuhdan taat dengan segera untuk pengosongan dan penyerahan Tanahdi Blok 24 D.II seluas 3,053 Ha/30.530 M2, yang terletak di DesaCiangir saat ini menjadi
LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) diwakili oleh Mohammad Joesoef Als H.M. Jusuf Rizal
Tergugat:
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
237 — 148
Presiden Republik Indonesia selaku kepala Negara harus dapatmemberikan arahan yang jelas dan terarah kepada jajaran pembantunya yangdalam hal ini adalah Kementerian Politik Hukum dan Ham, Kementerian DalamNegeri dan jajaran di bawahnya dalam hal menjaga martabat adil dan adabnyakemanusiaan Indonesia;Sikap membatasi hak khususnya dalam konteks hak berorganisasi, berserikatdan berkumpul adalah bentuk penghinaan terhadap nilai Pancasila danpelanggaran atas UndangUndang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat 3 dan
Pembanding/Penggugat II : NYONYA HAJJAH KARTINI Diwakili Oleh : Natanael Aritonang
Terbanding/Tergugat V : PT.BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : JUNAEDI SETIAWAN
Terbanding/Tergugat I : ARIYADI AZIS, SH
Terbanding/Tergugat IV : SULISTIYONO,SH,M.Kn
Terbanding/Tergugat II : FARIDAH, SH, M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
168 — 70
Ganti Rugi Moriil dapat diberikan dalam hal tertentu saja sepertiperkara Kematian, luka berat dan penghinaan vide Pasal 1370, 1371,1372 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Pasal 1370 Kitab UndangUndang Hukum Perdata:Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karenakurang hatihatinya seorang maka suami atau istri yangditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnyamendapat nafkah dari pekeraan si korban, mempunyal hakmenuntut suatu ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukandan kekayaan
96 — 19
oleh Tergugat kepadaPenggugat, hingga sampai surat Pengosongan yang di kirimkan Tergugat kepada Penggugat juga tidak di tanggapi, hal itu berarti Penggugatsama sekali tidak menghargai surat Tergugat selaku pihak yangmenyewakan dan sekaligus selaku Pimpinan pada Komando DistrikMiliter (DANDIM) 0207/Simalungun.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dengan Akal busuk Tergugat Menerbitkan Surat Teguran sampai Teguran Ill serta SuratPengosongan merupakan rekayasa dan tipu muslihat adalahmerupakan dalil penghinaan
Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
JHON BLESS Alias OSKAR
221 — 113
ITE dan atau Pasal 14ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 Undangundang No. 1 Tahun1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sehubungan LaporanInformasi No: R/LI/01/I/2020/Subdit tanggal 20 Januari 2020;Dalam perkara dugaan tindak pidana Makar dengan maksud untukmembunuh Presiden atau Pemufakatan Jahat untuk membunuhPresiden atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuatdapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen yangmemliki muatan penghinaan
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
ketika dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaranmateriil, dan saat kebenaran materiil tersebut sudah terbukti dan oleh karena ituterdakwa dijatuhi pidana, namun karena ketiadaan perintah supaya terdakwaditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusanbatal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansikeadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata;Jikalau perkara yang dampaknya tidak meluas, misalnya penghinaan
216 — 211
terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) agarTergugat Il dihukum untuk membayar ganti rugi atas kerugian immateriilsebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Tergugat Il terbukti telah melakukanperbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga merugikanPenggugat, maka meskipun tidak berkaitan dengan hal hal yang diatur didalamPasal 1370, 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata yaitu berkaitan dengan masalahkematian, luka berat dan penghinaan