Ditemukan 9444 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2017 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 714 PK/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — KOPERASI UNIT DESA BINA JAYA LANGGAM VS MULIADI CHANDRA, dkk.
296 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak memberikanpertimbangan hukum terhadap pokok perkara a quo, akan tetapihanya mengambil alin seluruh pertimbangan dan putusan pengadilantingkat pertama dengan membenarkan pertimbangan dan penerapanhukum yang sarat muatan kekhilafan hakim dankekeliruan yang nyata pada tingkat pertama tersebut, sangat tegasdilarang oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor = 9K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 26-10-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1078/Pid.B/2016/PN Pbr
Tanggal 16 Januari 2017 — 1.SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB 2.JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN 3.TARMIZI SY SH Bin SYAFEI
167 — 48
  • ADNAN T. danNURSIAH pada saat Terdakwa menjadi Tersangka di Polda Riau dankemudian Gambar Ukur tersebut disita oleh penyidik dari Terdakwa; Bahwa pembuatan sertifikat waktunya dibutuhkan selama 58 (lima puluhdelapan) hari jika sarat telah lengkap dan tidak ada sanggahan; Bahwa petugas ukur pada saat akan membuat gambar ukur sebelumnyasudah melakukan pencarian Peta manual akan tetapi tidak ketemu;Terdakwa JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN (Alm.).
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 21-03-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 146/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
982 — 300
  • karena itu masih terjadi konflik kepentingan hukum kepemilikantanah antara Para Penggugat dengan Para Pemegang Hak yang kepemilikannyaberdasarkan Sertipikat Hak Milik objek perkara tersebut.Fakta hukum ini membuktikan jika perkara ini masuk ke dalam kualifikasisengketa perdata yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeridengan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang siapayang berhak atas kepemilikan tanah objek perkara antara Para Penggugat denganPemegang Hak.Tentang sarat
Pengadilan PN TAKENGON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2016 — Putus : 18-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN TAKENGON Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tkn
Tanggal 18 Agustus 2017 — ILYES KUMER Alias ILYAS AMAN WAHDI Lawan 1. JUPRI DARWIS,SH 2. ARIANTO GUNAWAN 3. MUCHLIS AB 4. IBRAHIM 5. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Tengah cq Camat Silihnara cq Kepala Kampung Arul Kumer Barat berkedudukan di Arul Kumer Barat 6. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Tengah cq Camat Silihnara berkedudukan di Angkup 7. CENDRI NAFIS MARIESTHA Dan HERU SRIWIDODO SARI
151 — 28
  • PLN (Persero) harus jujur dan adilserta tidak melibatkan mafia tanah yang dapat memperlambat prosesganti rugi terhadap tanah disekitar Area Acces Road Power House 2 dandaiam melakukan ganti rugi Tergugat dr disarankan melakukanpendataan yang benar dan melibatkan tetangga batas pemilik tanah danjangan hanya didasarkan keterangan Kepala Desa, karena didugaKepala Desa sarat dengan Kepentingan dan melakukan perbuatanmelawan hukum terhadap Ganti Rugi tanah di Desa Arul Kumer Barat.3.
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 12-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pya
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
ACHMAD MUSLIHUDDIN
Tergugat:
1.kepala Desa Kuta
2.Kepala Desa Rembitan
3.Kepala Desa Sengkol
4.Kepala Desa Tanak Awu
5.Kepala Desa Pengembur
6.Kepala Desa Ketara
7.Kepala Desa Teruwai
8.Kepala Desa Kawo
9.Kepala Kecamatan Pujut
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri BUMN Republik Indonesia Cq PT Pengembangan Pariwisata Indonesia IndonesiaTourism Development Corporation ITDC
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah
129 — 66
  • SoetandyoWignjosoebroto, SH, yang menjelaskan bahwa pada masa transisi atauberkembang, negara cenderung mengabaikan hakhak privat pendudukdengan cara menggunakan kekuatan ekstralegal daripadamengedepankan aturan hukum (rule of the law) dalam menyelesaikanmasalah.Hukum yang memprioritaskan prosedur dan proses privaatrechtelijkyang pada hakikatnya merupakan proses demokratis yang mendahulukanpubliek rechtelijkk yang dalam masamasa transisi di negaranegaraberkembang terkesan sarat dengan kekuasaan ekstralegal
Pengadilan PN SIDIKALANG Perdata
Register : 25-02-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sdk
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat:
ALPON SARAGIH
Tergugat:
1.RAMLI SIHOTANG
2.MARIANUS SIHOTANG
Turut Tergugat:
1.SALMON DAMANIK
2.Kepala Desa Parbuluan VI
169 — 138
  • Perlu kami ungkapkan kembali bahwa penggugat tidak beritikadbaik dalam melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat padaTanggal 15 November 2014 padahal alas hak yang dipakai oleh TurutTergugat belum ditandatangani Istri tergugat yang saat ini istri tergugat telah mengajukan Gugatan Intervensi pada Perkara Perdata No.7/Pdt.G/2020/PNSDK.Bahwa dengan uraianuraian diatas dimohonkan kiranya yang MuliaMajelis Hakim pada Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/2020/PNSDK; sudimenyatakan bukti kepemilikan Penggugat sarat
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-02-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1104/PID.B/2012/PN.BJM
Tanggal 4 Februari 2013 — Pidana MUCHLIS ALS ULIS BIN HAMIDI, DKK
84 — 13
  • berlubang Bahwa saksi mencabut keterangannya dalam BAPnomor 16 yakni Saksi menerangkan jarak Saksi pada saatperbuatan secara bersama sama melakukan kekerasanyang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Sdr.YUSRI Alias AMAK ) tersebut + setengah meter saja dariatas teras samping dengan kolong rumah Pembakal DesaBagu Tanggul tersebut.Bahwa Saksi menerangkan pagi hari sebelum berangkat kedesa Bago Tanggul, saksi sempat memakan tanah danmaksud / tujuan Saksi memakan tanah kuburan tersebutadalah sebagai sarat
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
Jeremy David Wort
Tergugat:
1.Alan John Brooks
2.Ni Made Ariani
3.I Wayan Suparamartha
4.I Komang Nopiana Putra
5.Ni Ketut Ayu Yuliartini
6.I Komang Noviana Putra
Turut Tergugat:
1.Eleanora Maria Pangkahila
2.Ferry Santoso
3.Notaris PPAT I Nyoman Tribayu
4.Eleanora Maria Pangkahila,SH.,MKn
5.I Nyoman Tribayu
110 — 73
  • Bahwa jual beli yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II denganTURUT TERGUGAT II adalah jual beli yang sarat dengan itikadburuk, karena obyek yang diperjual belikan telah lebih dahulu dibuatperjanjian pemindahan dan penyerahan hak sewa yaitu Akta nomor:11 tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 dan Akta nomor :12tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 dan diketahui oleh TURUTTERGUGAT II dan hadir pada saat membuat Akta Pemindahan danPenyerahan Hak Sewa dan Pemindahan Penyerahan PerpanjanganHak Sewa dimaksud
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
143 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti P16);30.Fotokopi Ditolak Jabar,PERDA RTRW Depok diajukan ke Pusat (print outTempo.co tanggal 15 Oktober 2014, bukti inimembuktikan bahwa dari awalpembentukan perda RTRW ini memang sarat dengan masalah. (Bukti P17);31.Fotokopi Pengembang Segera Hengkang dari Depok.
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 16-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 149/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
2.I MADE DHAMA, SH
Terdakwa:
HARTONO, SH.
850 — 701
  • Bali RichMandiri, tertanggal 21 Desember 2015, agar penegakan hukum tidakterkesan tebang pilin dan sarat akan kepentingan ;Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Gin Bahwa Dr. Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn., ahli yang dihadirkanoleh Terdakwa menyatakan bahwa RUPS dapat dilaksanakaan dengan 3cara yaitu 1. RUPS di bawah tangan dapat digunakan olek Ketua Rapat; 2.RUPS dapat dilaksanakan di tempat tertentu dan hadir pula di sana Notarisdan 3.
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
97 — 16
  • bersedia secara sukarela menyerahkan Obyek perkara pada Poin 3.1,Poin 3.4 s/d Poin 3.9 dan Poin 3.12 s/d Poin 3.17 a quo kepada ParaPenggugat, Turut Tergugat XV dan Turut Tergugat XVI, namun Tergugat I,Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap tidak bersediamenyerahkan Obyek perkara dimaksud kepada Para Penggugat, Turut TergugatXV dan Turut Tergugat XVI;Il UNSUR ITIKAD BAIK DALAM PERBUATAN HUKUM :Bahwa untuk menyempurnakan akan adanya Fakta dan Bukti telah terjadinyajual beli yang sarat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 204/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
66 — 35
  • ditolak.Bahwa berdasarkan hal ini, tuduhan dan juga rumusanrumusan ganti rugidiajukan oleh Penggugat tanpa adanya dasar dan pembuktian yang konkrit.Penggugat tidak menjelaskan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yangdituntutnya. oleh karena itu, dalil gugatan penggugat sepatutnya ditolak.Dengan demikian, Tergugat menanggapi perumusan kerugian materiilmaupun immaterial Penggugat sebagaimana Posita Gugatan No. 42maupun Petitum No. 8 dibuat dengan sangat tidak mendasar dan mengadaada, bahkan terkesan kuat sarat
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2012 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/PID.SUS.TIPIKOR/2011/PN.GTLO
Tanggal 30 April 2012 — IDRIS TALAWO
91 — 19
  • Saiful Yahya Gani ; Bahwa dalam menyusun HPS mencakup 10 item, dasar nya yaitu dari referensiharga dan katalog perpustakaan Bone Bolango serta melakukan pengecekan keGramedia Manado sebagai pendukung data pembuatan HPS ; Bahwa Saksi pernah mencocokan harga Gramedia dengan daftar lampiran ; Bahwa penerbit adalah merupakan sarat utama ; Batas waktu menentukan dokumen penawaran yaitu tanggal 9 Juli 2010 ;Saksi DJUHRIA PELU, SH, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagaiberikut : Bahwa Saksi kenal
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 157/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
212 — 272
  • Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)Bahwa setelah Tergugat membaca dan meneliti secara seksama SuratGugatan Penggugat tanggal 10 Mei 2019 dengan perbaikan formalnyatanggal 31 Mei 2019, di dalam gugatan Penggugat tersebut sarat denganadanya sengketa kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979/ AsamJawa Atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 luas36.244 M*.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ristiane Hardayun Putri
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
201 — 146
  • Apalagi jika proses penerbitan sertiipikat hakguna bangunan sarat dengan pelanggaran administrasi danhukum.Halaman 347 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.5.2. Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan dan buktibukti yangdiajukan di depan persidangan justru menujukan seharusnyaSertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/KelurahanCiumbuleuit yang seharusnya dinyatakan tidak berkekuatanhukum, karena:a.
    Proses penerbitan sertiipikat hak guna bangunan sarat denganpelanggaran administrasi dan hukum, diantaranya denganmenggunakan dokumen yang beberapa kali menjadi objekperkara baik di PTUN maupun di PN;d.
    Proses penerbitan sertipikat hak guna bangunan sarat denganpelanggaran administrasi dan hukum ............... St.d. Menggunakan data dan informasi yang tidak akurat, yangmenyatakan bahwa diatas tanah objek perkara yang ...........++dst.e. Bahwa TERBANDING , Il/Tergugat I, Il DK/Penggugat DRdalam mengajukan permohonan hak guna bangunaan .............dst.Bahwa tanah ex hak Erfpacht Verponding Nomor 12 berdasarkanbukti P.56, T.! dan T.lI. 16, dalam konsideran ............
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 362/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 26 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat I : AIDA BAJI
Terbanding/Penggugat : HUSEIN LEWA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BANK MANDIRI Tbk SURABAYA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. PEMUDA PRIMA USAHA
108 — 42
  • ;Bahwa perilaku PENGGUGAT yang suka melakukan halhal yang tidakterpuji dan cenderung melakukan halhal yang tidak pantas dan tidak patutdilakukan oleh orang yang masih bermoral, bersamasama dengan kronikroni dan oknumoknum aparat menggunakan Lembaga Peradilan sebagaialat untuk merampas hakhak keperdataan TERGUGAT ~~ walapunperbuatannya itu jelasjelas sarat dengan tindak pidana dan beresiko untukmendapat hukuman badan sebagaimana yang terjadi selama ini dan yangsedang dalam proses PENYIDIKAN di Polrestabes
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 146/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I KETUT DENI ASTIKA, SH
2.Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
TRI ENDANG ASTUTI Binti SOLEX SUTRISNO
242 — 195
  • Bali Rich Mandiri,tertanggal 21 Desember 2015, agar penegakan hukum tidak terkesantebang pilih dan sarat akan kepentingan; Bahwa terhadap Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan kesimpulanbahwa tandatangan pada 3 (tiga) akta diatas adalah Non Identik ataumerupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HARTATIpembanding (KT), setelah dibaca Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-09-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 27 April 2017 — PT. MITRA LIMA R;1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK
113 — 112
  • Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKTB.Penggugat sarat akan adanya sengketa milik yang harusdiselesaikan melalui ranah peradilan umum (Pengadilan Negeri),sehingga sudah teruji dan terbukti bahwa satusatunya penentuuntuk menguji kKeabsahan objek sengketa a quo adalah substansihak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang merupakankewenangan peradilan umum untuk terlebih dahulumenyelesaikan persoalan hukumnya.Berdasarkan hal tersebut, Tergugat Il Intervensi mohon kepada YangMulia Majelis Hakim untuk
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 16-10-2020 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 429/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
193 — 51
  • Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan biayaringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien,mengingat pada faktanya Gugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akancacat formil (pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan a quo tidak sahdan sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaara);GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT, EKSEPSI ERROR INPERSONA DALAM BENTUK KURANG PIHAK (Exceptio Ex Juri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2014 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — MENTERI PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN RI VS Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM., M.Ec;
70 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah uang ini tidak sedikit bagiPenggugat;1) Bahwa proses penetapan Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013,tanggal 17 Mei 2013 yang dilakukan oleh Ketua Jurusan SosialEkonomi Pertanian, PLH Dekan Fakultas Pertanian, Dekan FakultasPertanian dan Rektor Universitas Hasanuddin selama dan setelahPenggugat menjadi visiting professor di UUM, Malaysia sarat/penuhdengan pelanggaran hukum formal tentang mekanisme pemanggilandan pemeriksaan terhadap Penggugat