Ditemukan 11616 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 10-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587 PK/PDT/2010
213163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun, jika merekagagal untuk setuju maka pengiriman batubara yang terpengaruholeh Force Majeure akan ditunda tanpa kewajiban apapun padapihak PEMBELI dan PENJUAL";(Penebalan/Penekanan ditambahkan) ;Ketentuan Pasal 8 ayat 8.2 Perjanjian Jual Beli Batubara tersebutmenyatakan dengan bahwa apabila pengiriman batubara terhambat karenadisebabkan oleh Force Majeure, maka jadwal pengirimannya akan dijadwalulang sesuai dengan kesepakatan para pihak dan apabila kesepakatantidak tercapai, maka pengiriman dapat
Register : 17-10-2012 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 15-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 16 Juli 2013 — 1. YOSEA LEONANDA LENNY, perempuan, karyawan swasta ; 2. EDY SUKARNA, laki-laki, karyawan swasta ; 3. RUDY, laki-laki, karyawan swasta ; 4. LINA MARLINA, perempuan, ibu rumah tangga ; Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan DR. Setiabudi No. 12, Rt. 01 Rw. 016, Pamulang Timur, Tangerang – Banten; dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DONALD PANGGABEAN, SH. dan REMY R. SIAHAAN, SH. para Pengacara dari Fidelity Law Office, yang berkantor di Gedung Bank Mandiri Lantai 4, Ruang 405, Jalan Tanjung Karang Kav. 3-4A, Jakarta 10230 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2012. untuk selanjutnya disebut sebagai : --------------- PARA PENGGUGAT ; MELAWAN 1. PT. ASURANSI JIWA MEGALIFE, suatu Perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Menara Bank Mega Lt 22, Jalan Kapten Tendean 12 – 14 A Jakarta Selatan, diwakili oleh Kuasanya HENDRO SARYANTO, SH., RIDWAN TARIGAN, SH. dan DONCE ANDRIANTO, SH., MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office HENDRO SARYANTO & Partners, beralamat di Graha Cempaka Mas Blok B/35, Jalan Let. Jend. Suprapto Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/AJM/LgL/XII/2012 tertanggal, 7 Desember 2012. untuk selanjutnya disebut sebagai : ----------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT I ; 2. PT. BANK MEGA Tbk, suatu Bank berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Pemimpin PT. Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Pembantu Jalan Bandengan Utara No. 87, Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya JOHN ERICK PONTOH, SH., STEVEN ALBERT, SH, bertindak selaku karyawan PT. BANK MEGA, Tbk Berkantor di Menara Bank Mega Lantai 15 Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa No.SK.062/DIRBM-LI/12 tertanggal 19 November 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----------------TERGUGAT II ;
451144
  • menderita penyakit HepatomaMetastasis tulang (kanker tulang);Bahwa tanggal 16 Pebruari 2012, klaim Asuransi yang diajukan oleh Tergugat IIsebagai pemegang Polis atas nama almarhum tertanggung Fandy Anjaya ditolak olehTergugat I, dengan alasan penolakan : dikarenakan penyakit sudah diderita sebelummasa aktif Asuransi (vide Surat Tergugat I No. 143/CIMng/ML/II/2012 tanggal 16Februari 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II) ; Bahwa atas penolakan pembayaran klaim oleh Tergugat I, maka Tergugat IImelakukan penekanan
Register : 05-06-2012 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 09-05-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 59 - K / PM I-03 / AD / VI / 2012
Tanggal 6 Nopember 2013 — Pratu Roni Tua Silalahi
6626
  • Karenapenyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangatmerugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotikadapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya,yang umumnya generasi muda harapan bangsa.Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melaluipimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNIterlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika.Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
12545 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);8.
    Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelasdiberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukumdi bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
20769 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalan agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penunaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 27-03-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 528/Pdt.G/2019/PA.Smp
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pemohon:
SYECH MUKHAMAR REZA KHARAMI, SH Bin SYECH KHAIRIL ANWAR
Termohon:
ELA YULI JUM'ATI Binti KASRI
3715
  • penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Register : 15-06-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plk
Tanggal 14 September 2017 — Denny Juniardi bin Mahdini Ahmad Zaini
8615
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Barang Siapaadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwakarena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimanadituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalahpelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya
Register : 03-08-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smg
Tanggal 13 Desember 2016 — Penggugat: HEDY RINAWAN Dkk Tergugat: PT BANK MEGA tbk Cabang Semarang
13642
  • berkisar antara Rp 750.000.000, sampai denganRp 1.000.000.000, per bulan, bahwa memperhatikan keterangan saksiHermawan Ari Pamungkas dan Danang Sasmito Tunggal target selalu dinaikkandari plafond mulai Ro 100.000.000, s/d Rp 200.000.000,, kemudian naik lagidari Rp 500.000.000, s/d Rp 750.000.000,, kemudian dinaikkan lagi dari Rp750.000.000, s/d Rp 1.000.000.000, bahwa kenaikan tersebut tidakdiperbolehkan mencari nasabah baru tetapi untuk menaikkan pinjaman nasabahyang sudah ada, hal demikian merupakan penekanan
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
18472 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding):(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam);(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajak Objektifkarena penekanan
Register : 24-08-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 15-05-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 182/Pid.B/2015/PN Mkd
Tanggal 22 September 2015 — WAHONO Bin WARSITO
554
  • Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangHalaman 33 dari43 putusan nomor 182/Pid.B/1015/PN Mkddilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa
Putus : 16-05-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — JULIANI, VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
8075 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampumemenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal penekanan dari Pemohon);c.
Register : 23-09-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — FRANS HARTANTO Serma NRP 21980223740178.
5234
  • gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dimana pada saat iniPanglima TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkobadilingkungan TNI dengan mengeluarkan ST Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009dan ditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI AD hingga Danrem 084/BJ dengan harapanPrajurit TNI AD tidak mengulangi lagi penyalahgunaan Narkoba, hal ini menunjukkanketidak pedulian Terdakwa terhadap perintah ataupun penekanan
Register : 14-01-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 1-K/PM.I-02/AD/I/2019
Tanggal 21 Maret 2019 — Oditur:
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Mauluddin Jamil
4919
  • penyalahgunaan Narkotika dapat merusakgenerasi muda termasuk Terdakwa selaku Prajurit TNI,dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanandan keamanan negara oleh karena itu harus diisi olehprajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani danrohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindaktegas maka sama juga dengan membiarkan negaradalam ambang kehancuran.Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya STPanglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan
Register : 11-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 88/PDT/2016/PT PBR
Tanggal 12 Oktober 2016 — Pembanding/Tergugat V : KOLIANTO Diwakili Oleh : KECIK
Pembanding/Tergugat I : KECIK Diwakili Oleh : KECIK
Terbanding/Penggugat : ATAN HUSIEN
Turut Terbanding/Tergugat IV : ZULKHAINEN
Turut Terbanding/Tergugat II : HENDRIK MUNARDI
Turut Terbanding/Tergugat III : RAJA KHAIRUDDIN
7742
  • melakukan kewajiban serta tidak pulabersedia menerima pengembalian dana awal yang telahdiserahkan;Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2016/PT.PBR Bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah membawa kerugiankepada Tergugat dan kepada masyarakat umum atas hibah yangdiberikan sebagai fasilitas umum; Bahwa jelas terlinat ada itikad tidak baik dari Penggugat untuktidak melaksanakan pembayaran pelunasan terhadap tanahtersebut dengan mencaricari berbagai macam alasan danterkesan Penggugat melakukan penekanan
Putus : 12-01-2011 — Upload : 27-10-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 553/Pid.Sus/2010/PN.Kdi
Tanggal 12 Januari 2011 — AGUNG SANTOSO, SE
5620
  • Saksi Verbalisan SYAMSUL HUDA,; Bahwa saksi adalah yang melakukan pemeriksaan terhadap Dimas Yogi padatanggal 5 April 2010; Bahwa awalnya yang bersangkutan datang bersama isterinya kemudian berkasdari Polwil saksi tunjukkan pada saksi Dimas Yogi untuk dibaca; Bahwa saksi tidak pernah melakukan penekanan terhadap saksi Dimas; Bahwa metode pemeriksaan adalah tanggung jawab langsung kemudian diketikpada tap tap dan saksi Dimas Yogi saksi sudah baca kembali dengan saksi tanyaapa merasa dipaksa kemudian
Register : 04-04-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pbm
Tanggal 15 April 2019 — Pemohon:
ASPIHAN MAHA BIN M. SAID MAHA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Prabumulih
10066
  • dan terhadap uraian di atasdapat di lihat dan dinubungkan dengan bukti surat T8, T11. 4 dan bukti surat T11. 5;Menimbang, bahwa tentang lembaga Penyelidikan dan Penyidikan ini MYahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua berpendapatbahwa Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsipenyidikan, Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsipenyidikan (Hal 101); Pada tindakan penyelidikan penekanan
Register : 07-05-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 51/Pid.B/2014/PN Gns
Tanggal 3 April 2014 — USMAN Gelar PANGERAN INDRA JAYA Bin YUSUP
3220
  • yang penguasaannya terhadap barang disebabkankarena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upahuntuk itu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang60didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntutumum, oleh karena itu penekanan
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 163/Pid.Sus/2012/PN.Slw
Tanggal 17 Desember 2012 — ELANDA DICKY SAPUTRA bin SUNANTO
503
  • Dengan demikian penekanan unsur setiap orangbertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanElanda Dicky Saputra bin Sunanto selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatuperistiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara in, Terdakwa memilikikemampuan
Register : 15-03-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 30-K/PM.I-07/AD/III/2016
Tanggal 25 Agustus 2016 — Maryono Koptu NRP 31940058840175 Babinsa Ramil 0903-05/Tpl Kodim 0903/Tsr
6730
  • Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya karenaTerdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupunkedinasan yang berlaku , padahal sudah seringkali mendapat himbauandari Pemerintah maupun penekanan dari Pimpinan agar setiap Prajuritmenghindari perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaannarkotika, namun pada kenyataannya tetap saja Terdakwa mencobacoba melakukannya.
Register : 23-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 121-K / PM.III-12 / AD / IX / 2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — CAHYO PURNOMO, Serka NRP 21990109231278
7633
  • Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah sering menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan dikesatuannya tentang sangat dilarang dan sangat berbahayanya prajuritTNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, termasukdiantaranya mengkonsumsi sabusabu, dan juga ancaman pemecatandari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.MenimbangMenimbang25 Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya, ditambah lagi dengan ancaman