Ditemukan 11616 data
Namun, jika merekagagal untuk setuju maka pengiriman batubara yang terpengaruholeh Force Majeure akan ditunda tanpa kewajiban apapun padapihak PEMBELI dan PENJUAL";(Penebalan/Penekanan ditambahkan) ;Ketentuan Pasal 8 ayat 8.2 Perjanjian Jual Beli Batubara tersebutmenyatakan dengan bahwa apabila pengiriman batubara terhambat karenadisebabkan oleh Force Majeure, maka jadwal pengirimannya akan dijadwalulang sesuai dengan kesepakatan para pihak dan apabila kesepakatantidak tercapai, maka pengiriman dapat
451 — 144
menderita penyakit HepatomaMetastasis tulang (kanker tulang);Bahwa tanggal 16 Pebruari 2012, klaim Asuransi yang diajukan oleh Tergugat IIsebagai pemegang Polis atas nama almarhum tertanggung Fandy Anjaya ditolak olehTergugat I, dengan alasan penolakan : dikarenakan penyakit sudah diderita sebelummasa aktif Asuransi (vide Surat Tergugat I No. 143/CIMng/ML/II/2012 tanggal 16Februari 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II) ; Bahwa atas penolakan pembayaran klaim oleh Tergugat I, maka Tergugat IImelakukan penekanan
66 — 26
Karenapenyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangatmerugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotikadapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya,yang umumnya generasi muda harapan bangsa.Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melaluipimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNIterlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika.Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya
125 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);8.
Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelasdiberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukumdi bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
207 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalan agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penunaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
SYECH MUKHAMAR REZA KHARAMI, SH Bin SYECH KHAIRIL ANWAR
Termohon:
ELA YULI JUM'ATI Binti KASRI
37 — 15
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
86 — 15
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Barang Siapaadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwakarena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimanadituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalahpelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya
136 — 42
berkisar antara Rp 750.000.000, sampai denganRp 1.000.000.000, per bulan, bahwa memperhatikan keterangan saksiHermawan Ari Pamungkas dan Danang Sasmito Tunggal target selalu dinaikkandari plafond mulai Ro 100.000.000, s/d Rp 200.000.000,, kemudian naik lagidari Rp 500.000.000, s/d Rp 750.000.000,, kemudian dinaikkan lagi dari Rp750.000.000, s/d Rp 1.000.000.000, bahwa kenaikan tersebut tidakdiperbolehkan mencari nasabah baru tetapi untuk menaikkan pinjaman nasabahyang sudah ada, hal demikian merupakan penekanan
184 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding):(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam);(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajak Objektifkarena penekanan
55 — 4
Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangHalaman 33 dari43 putusan nomor 182/Pid.B/1015/PN Mkddilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa
80 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampumemenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal penekanan dari Pemohon);c.
52 — 34
gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dimana pada saat iniPanglima TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkobadilingkungan TNI dengan mengeluarkan ST Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009dan ditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI AD hingga Danrem 084/BJ dengan harapanPrajurit TNI AD tidak mengulangi lagi penyalahgunaan Narkoba, hal ini menunjukkanketidak pedulian Terdakwa terhadap perintah ataupun penekanan
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Mauluddin Jamil
49 — 19
penyalahgunaan Narkotika dapat merusakgenerasi muda termasuk Terdakwa selaku Prajurit TNI,dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanandan keamanan negara oleh karena itu harus diisi olehprajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani danrohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindaktegas maka sama juga dengan membiarkan negaradalam ambang kehancuran.Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya STPanglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan
Pembanding/Tergugat I : KECIK Diwakili Oleh : KECIK
Terbanding/Penggugat : ATAN HUSIEN
Turut Terbanding/Tergugat IV : ZULKHAINEN
Turut Terbanding/Tergugat II : HENDRIK MUNARDI
Turut Terbanding/Tergugat III : RAJA KHAIRUDDIN
77 — 42
melakukan kewajiban serta tidak pulabersedia menerima pengembalian dana awal yang telahdiserahkan;Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2016/PT.PBR Bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah membawa kerugiankepada Tergugat dan kepada masyarakat umum atas hibah yangdiberikan sebagai fasilitas umum; Bahwa jelas terlinat ada itikad tidak baik dari Penggugat untuktidak melaksanakan pembayaran pelunasan terhadap tanahtersebut dengan mencaricari berbagai macam alasan danterkesan Penggugat melakukan penekanan
56 — 20
Saksi Verbalisan SYAMSUL HUDA,; Bahwa saksi adalah yang melakukan pemeriksaan terhadap Dimas Yogi padatanggal 5 April 2010; Bahwa awalnya yang bersangkutan datang bersama isterinya kemudian berkasdari Polwil saksi tunjukkan pada saksi Dimas Yogi untuk dibaca; Bahwa saksi tidak pernah melakukan penekanan terhadap saksi Dimas; Bahwa metode pemeriksaan adalah tanggung jawab langsung kemudian diketikpada tap tap dan saksi Dimas Yogi saksi sudah baca kembali dengan saksi tanyaapa merasa dipaksa kemudian
ASPIHAN MAHA BIN M. SAID MAHA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Prabumulih
100 — 66
dan terhadap uraian di atasdapat di lihat dan dinubungkan dengan bukti surat T8, T11. 4 dan bukti surat T11. 5;Menimbang, bahwa tentang lembaga Penyelidikan dan Penyidikan ini MYahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua berpendapatbahwa Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsipenyidikan, Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsipenyidikan (Hal 101); Pada tindakan penyelidikan penekanan
32 — 20
yang penguasaannya terhadap barang disebabkankarena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upahuntuk itu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang60didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntutumum, oleh karena itu penekanan
50 — 3
Dengan demikian penekanan unsur setiap orangbertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanElanda Dicky Saputra bin Sunanto selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatuperistiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara in, Terdakwa memilikikemampuan
67 — 30
Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya karenaTerdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupunkedinasan yang berlaku , padahal sudah seringkali mendapat himbauandari Pemerintah maupun penekanan dari Pimpinan agar setiap Prajuritmenghindari perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaannarkotika, namun pada kenyataannya tetap saja Terdakwa mencobacoba melakukannya.
76 — 33
Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah sering menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan dikesatuannya tentang sangat dilarang dan sangat berbahayanya prajuritTNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, termasukdiantaranya mengkonsumsi sabusabu, dan juga ancaman pemecatandari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.MenimbangMenimbang25 Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya, ditambah lagi dengan ancaman