Ditemukan 22090 data
10 — 5
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
6 — 11
1888 KUH Perdata danPasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meteraibernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukumperkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukumdinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memilikihubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pulagugatan perceraian telah memiliki dasar hokum:(jika Saksi orang tua P)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR joPasal 1910
13 — 8
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, telah terbukti bahwaanak Pemohon nyatanyata masih di bawah umur minimal untuk menikah yaitubelum berumur 16 tahun;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon telah memberikan keterangandi bawah sumpah yang telah menerangkan serangkaian peristiwa/ kejadiantentang segala sesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan,pula bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian,maka menurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910
9 — 1
Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Penggugatuntuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, dan ternyatapara saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnyasebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara di atas.Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 ayat (2),147 dan 172 HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang undang Hukum Perdata,keterangan saksisaksi tersebut
7 — 1
Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Penggugatuntuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, dan ternyatapara saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnyasebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara di atas.Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 ayat (2),147 dan 172 HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang undang Hukum Perdata,keterangan saksisaksi tersebut
9 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
8 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya Serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesHal. 7 dari 11 Hal. Put.
9 — 1
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka penolakan KepalaKantor Urusan Agama Kota Blitar cukup beralasan karena Anak Pemohonnyatanyata masih dibawah umur minimal untuk menikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segalasesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwaketerangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, makamenurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910
6 — 2
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
8 — 2
BL~ Keterangan saksisaksi tersebut adalah saling bersesuaianoleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910 KitabUndangundang Hukum Perdata, keterangan saksisaksi tersebut adalah dapatditerima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkandengan buktibukti tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta yang nyata menuruthukum, bahwa: Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaanrukun
22 — 5
., joPasal 1910 ayat le KUH Perdata, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 175R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telahdisumpah menurut agamanya masingmasing, dengan demikian secara formilsaksisaksi Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diterima, sedangansecara Substansi akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai pokokpokok dalil permohonan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengarsendiri/dialami sendiri dan relevan
15 — 5
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
15 — 6
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
12 — 7
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
9 — 3
Pasal 1910 KUH Perdata.Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan selain ituketerangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikianmereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksisaksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi Penggugat tersebutMajelis Hakim berpendapat patut dinyatakan dalilldalil
14 — 2
UrusanAgama Kabupaten Blitar cukup beralasan karena Anak Pemohon nyatanyatamasih dibawah umur minimal untuk menikah;Penetapan No. 0042/Padt.P/2015/PA.BL hal. 7 dari 12 halamanMenimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segala sesuatuatas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwa keterangankedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuanpasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910
10 — 2
bahwa berdasarkan bukti P3 maka penolakan KepalaKantor Urusan Agama Kabupaten Blitar cukup beralasan karena AnakPemohon nyatanyata masih dibawah umur minimal untuk menikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segalasesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwaketerangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, makamenurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910
16 — 5
Pasal 1910 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukandalam Pasal 1911 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, maka kesaksiankeduanya memenuhi syarat formil alat bukti;Menimbang bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat(1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, harus disertaiketerangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.
20 — 6
., joPasal 1910 ayat 1e KUH Perdata, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 175R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telahdisumpah menurut agamanya masingmasing, dengan demikian secaraformil saksisaksi Pemohon dan Pemohon Il tersebut dapat diterima,sedangan secara substansi akan dipertimbangkan lebih lanjut;Hal. 6 dari 11 hal.
7 — 1
tahu Pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering hutang tanpasepengetahuan Penggugat ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas, Majelis Hakimpatut mempertimbangkannya sebagai berikut;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri,dengan disertai pula alasan alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut ;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah saling bersesuaian ;Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910