Memon Banding danKuasa Para Tergugat /Terbanding;Menimbang bahwa pertimbangan Hakim Tinggkat Pertama dalam putusannyayang mengabukan gugatan Penggugat sebahagian telan berdasarkan alasan yangtepat yang benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi danPutusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, (Kecuali tentangpertimbangan Petitum Gugatan Penggugat No. 3,4,5,6 dan 7 ;Pengadilan Tinggi memperimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat perimbangan

surat P2 ;Menimbang alat bukti Surat P2, ditemukan Penggugat sebagai MamakKepala Waris suku Pisang dalam Ranji keturunan sesuku Pisang, dihubungkandengan bukti surat dari Tergugat tidak ada ranji keturunan Suku Pisang dari Tergugat;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut mengabukangugatan Penggugat , yang Petitum No.2, mengatakan harla sengketa adalahmerupakan harta Pusaka Tinggi Kaum Dt Kayo yang terakhir dikuasai oleh Djufi DtKayo (alm) yang telah punah ;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan

;Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 6 Tahun 2006tentang Sumber Pendapatan Desa : BAB II Sumber Pendapatan Desa : Bagian Pertama : Pasal 2 huruf (c) sumber pendapatan Desa terdiri atasbagian dari dana perimbangan keuangan pemerintahpusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerahyang merupakan ADD ; Bagian Kedua : Pendapatan Asli Desa Paragraf 2 Hasil Kekayaan DesaPasal 4 ayat (3) tanah kas Desa Murni sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a hasilnya dipergunakanuntuk penyelenggaraan

No.2751 K/Pid.Sus/2010 Bagian Keempat : Dana Perimbangan, Paragraf 3 PrinsipPrinsipPengelolaan ADD Pasal 14 ;Ayat (3) pengelolaan ADD sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan pengelolaan keuangan Desadalam APBDes ;Ayat (4) selurun kegiatan yang didanai ADDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan,dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka denganmelibatkan seluruh unsur masyarakat Desa ; BAB Ill Tanah Kas Desa :Bagian Pertama, Pengelolaan Pasal 17 : Ayat

:Jumlah Rp. 82.683.000. ; Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 6 Tahun 2006tentang Sumber Pendapatan Desa : BAB II Sumber Pendapatan Desa : Bagian Pertama : Pasal 2 huruf (c) sumber pendapatan Desa terdiriatas bagian dari dana perimbangan keuanganpemerintah pusat dan daerah yang diterimaPemerintah Daerah yang merupakan ADD?

No.2751 K/Pid.Sus/2010 Bagian Keempatpembangunan dan kemasyarakatan yang dikelola olehpemerintah Desa yang dituangkan dalam APBDes ;: Dana Perimbangan, Paragraf 3 PrinsipprinsipPengelolaan ADD Pasal 14 ;Ayat (3) pengelolaan ADD sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan pengelolaan keuangan Desadalam APBDes ;Ayat (4) seluruh kegiatan yang didanai ADDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan,dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka denganmelibatkan seluruh

No: 902/350/BAKD tanggal 12 Juni 2008 perihal "Penyaluran Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008" kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Dep. Keuangan ;

2 . 1 (satu) lembar copy di sahkan Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Surat Perintah Membayar Nomor: 00383/PK.3.3/SARPRAS/2008 tanggal ?

10 Nopember 2008 ;

27. 1 (satu) lembar copy di sahkan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor: 905/690/BAKD tanggal 24 Oktober 2008 perihal Pertimbangan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap II dan III TA 2008 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI ;

Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 903/1068/BAKD tanggal 15 Desember 2008 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan

34. 1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-628B/PK/2008 tanggal 24 Desember 2008 hal: Rencana Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat Tahap IV kepada Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam

(dua ratus enam puluh delapan milyar rupiah)untuk tahap ketiga ;Bahwa mengingat batas akhir Tahun Anggaran 2008 akan berakhir, DirekturJenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI menanyakan hal tersebutke Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negeri melalui surat Nomor :S6283B/PK/2008, perihal Rencana Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana PapuaBarat Tahap IV, dan meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri mengenai statuspenyaluran tahap IV dimaksud namun sampai batas tahun anggaran 2008

(dua ratus enam puluh delapan milyar rupiah) untuktahap ketiga ;Bahwa mengingat batas akhir Tahun Anggaran 2008 akan berakhir, DirekturJenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI menanyakan hal tersebutke Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negeri melalui surat Nomor :S6283B/PK/2008, perihal Rencana Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana PapuaBarat Tahap IV, dan meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri mengenai statuspenyaluran tahap IV dimaksud namun sampai batas tahun anggaran 2008

Menteri Dalam Negeri DirekturJenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor: 903/1068/BAKD tanggal 15 Desember 2008 kepadaDirektur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan1 (Satu) lembar copy di sahkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan KeuanganNomor: S628B/PK/2008 tanggal 24 Desember 2008 hal: Rencana PenyaluranDana Sarana dan Prasarana Papua Barat Tahap IV kepada Direktur JenderalBAKD Departemen Dalam Negeri Jakarta ;1 (Satu) lembar copy di

Permintaan Pembayaran Nomor:SPP0876/PK.3/2008 tanggal 10 Nopember 2008 ;1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Permintaan PembayaranDana Penyesuaian Lainnya Tahap II, NOMOR: SPP0876/PK.3/2008tanggal 10 Nopember 2008 ;1 (satu) lembar copy di sahkan surat Direktur Jenderal Bina AdministrasiKeuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor: 905/690/BAKDtanggal 24 Oktober 2008 perihal Pertimbangan Penyaluran Dana Saranadan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap II dan III TA 2008 kepadaDirektur Jenderal Perimbangan

Menteri Dalam Negeri DirekturJenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor: 903/1068/BAKD tanggal 15 Desember 2008kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Direktur Jenderal PerimbanganKeuangan Nomor: S628B/PK/2008 tanggal 24 Desember 2008 hal:Rencana Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat Tahap IVkepada Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negeri Jakarta ;1 (Satu) lembar copy di

dan Termohon telah berpisah tempattinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;e Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksisudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon kembali:Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon membenarkannya;Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukansuatu apapun dan memohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian perimbangan

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut,jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathinsebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974jo. pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkanmudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dip andang jalan yang terbaik dan lebihmaslahat bagi keduanya;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan

Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;4 dari 9 halaman putusan nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.BjmMenimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan PengadilanTingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan hukumyang berlaku, oleh karenanya perimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamadapat disetujui dan diambil alin untuk dijadikan perimbangan

gugatannya, oleh karenanya harus ditolak;Menimbang, bahwa karena obyek sengketa yang didalilkan para Penggugat posita angka 2tidak terbukti dan ditolak, maka petitum angka 5 tidak perlu dipertimbangkan lagi;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam rekonvensi olehmajelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa periimbanganpertimbangan hukum telah benar dan telah sesuai, oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alihuntuk dijadikan perimbangan

grogot, selang waktu tidak lama terdakwa mendatangi rumahtersebut bersama saksi HAMKAH selanjutnya terjadi perbincangan antara saksiMUHAMMAD ALLIUDIN, terdakwa, saksi HAMKA dan saksi ARBAN yang manaterdakwa menawarkan bisnis kayu galam dan mmenjanjikan akan membenkankeuntungan sebesar 30 (tiga puluh) % dari keuntugan keseluruhan mendengar haltersebut tidak membuat saksi MUHAMMAD ALLIUDIN tertarik melainkan saksiMUHAMMAD ALLIUDIN sepakat memberikan bantuan atau pinjaman modal kepadaterdakwa dengan perimbangan

Tanah grogot, selang waktu tidak lama terdakwa mendatangi rumahtersebut bersama saksi HAMKAH selanjutnya terjadi perbincangan antara saksiMUHAMMAD ALLIUDIN, terdakwa, saksi HAMKA dan saksi ARBAN yang manaterdakwa menawarkan bisnis kayu galam dan menjanjikan keuntungan kepada saksiMUHAMMAD ALLIUDIN namun tidak membuat saksi MUHAMMAD ALLIUDIN tertarikmelainkan saksi MUHAMMAD ALLIUDIN memberikan pinjaman modal kepadaterdakwa dengan perimbangan terdakwa merupakan teman dekat dan teman satukampung saksi

gelam tersebut bermasalah ; Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) tersebut terdakwagunakan untuk membayar upah 12 (dua belas) orang yang melakukan penebangankayu galam dan untuk keperluan operasional di lokasi tersebut, yang mana lokasi11tersebut berada di Kendur Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot KabupatenPaser ;Bahwa pada saat Saksi MUHAMMAD ALLIUDIN memberikan uang modal kayu galamkepada tedakwa tidak ada surat peranjian hanya berlandaskan modal kepercayaandengan perimbangan

yangdilakukannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi maupun keterangan terdakwasendin ternyata selama dalam pemerikasaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untukmengikut jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani16maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasanalasan pembenar dan pemaafdalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atasperbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan perimbangan

usaha Saksi MUHAMMAD ALLIUDIN agar terdakwamengembalikan uangnya yang diambil oleh terdakwa tersebut maka Saksi MUHAMMADALLIUDIN memberikan opsi untuk dibayar dalam bentuk apa saja sebagai wujud itkat baiknyanamun terdakwa malah memberikan jaminan kepada Saksi MUHAMMAD ALLIUDIN berupasurat tanah (SKT) di Banjarmasin sebagai jaminan sementara akan setelah di cek oleh SaksiMUHAMMAD ALLIUDIN ke Banjarmasin ternyata tanah tersebut milik orang lain ;21Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan perimbangan

Pegadaian Unit Sambas terhadap semibilan (1)bungkus sabusabu dengan hasil perimbangan sebagai berikut : No urut Nama Barang Hasil Perimbangan KeteranganBruto Netto1 satu (1) bungkus 0,91 Gram 0,72 Gram Berat Bungkussabusabu atas Klip Plastik 1tersangka NASIR Bks = 0,19GramTotal 0,91 Gram 0,72 GramBahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor : LP20.107.99.20.05.0687.K, tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani olehTitis Khulyatun P.

adanya perilaku jasmanimaupun rohani yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam Imu HukumPidana yang dapat melepaskannya dari kKemampuan untuk bertanggung jawab atau dengankata lain terdakwa merupakan sosok pribadi yang mampu untuk bertanggung jawab baik darisegi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadikekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedangdiperiksa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan

Bahwa terdakwa dan ASIT Als ACIU (DPO) mengambil jeruk nipissebanyak 1.107 (seribu seratus tujun) biji tanoa seizin dan sepengetahuan dari saksiHalaman 7 dari 11NASRUDN Bin HALL dan akibat dari perouatan terdakwa saksi NASRUDIN mengalamikerugian sebesar Rp. 330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan di atas maka unsur tersebut telahterpenuhi pada perbuatan terdakwa;Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Menimbang, berdasarkan keterangan

Hulu Sungai Tengah mengambil jeruk nipis sebanyak1.107 (Seribu seratus tujuh) biji tanoa seizin dan sepengetahuan dari saksi NASRUDIN BinHALL dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi NASRUDIN mengalami kerugian sebesarRp. 330.000, (tiga ratus tiga pulun ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan di atas maka unsur tersebut telahterpenuhi pada perbuatan terdakwa;Ad.4.

anaktersebut masih asuhan Penggugat dan Tergugattersebut ; Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaSKY LEONARDO YEO yang masih dibawah umur dan masihmemerlukan perhatian serta kasih sayang orang tua,terutama kasihsayang seorang ibu sedangkan Tergugat telah meninggalkan anaknyadari kecil sampai sekarang , anak tersebut diasuh oleh neneknya/ibu Penggugat namun demikian masih tetap menjadi Tanggungjawab Penggugat danTergugat poorer ee eee ee ee eee ee ee eMenimbang, bahwa berdasarkan perimbangan

petimbangantersebut diatas, maka Tuntutan Pengugat agar hak asuh untukkeduanya dan telah disepakati secara kekeluargaan antaraPenggugat dan Tergugat, di persidangan cukup' beralasan danPatut untukdikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan pertimbangantersebut di atas, maka Gugatan Penggugat patut untukdikabulkan ; Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan, makaTergugat adalah sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untukmembayar seluruh ongkos perkara ; Mengingat, peraturanperaturan

(dua ratus enam puluh delapan milyar rupiah)untuk tahap ketiga ;Bahwa mengingat batas akhir Tahun Anggaran 2008 akan berakhir, DirekturJenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI menanyakan hal tersebutke Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negeri melalui surat Nomor :S6283B/PK/2008, perihal Rencana Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana PapuaBarat Tahap IV, dan meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri mengenai statuspenyaluran tahap IV dimaksud namun sampai batas tahun anggaran 2008

(dua ratus enam puluh delapan milyar rupiah) untuktahap ketiga ;Bahwa mengingat batas akhir Tahun Anggaran 2008 akan berakhir, DirekturJenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI menanyakan hal tersebutke Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negeri melalui surat Nomor :S6283B/PK/2008, perihal Rencana Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana PapuaBarat Tahap IV, dan meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri mengenai statuspenyaluran tahap IV dimaksud namun sampai batas tahun anggaran 2008

Menteri Dalam Negeri DirekturJenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor: 903/1068/BAKD tanggal 15 Desember 2008 kepadaDirektur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan KeuanganNomor: S628B/PK/2008 tanggal 24 Desember 2008 hal: Rencana PenyaluranDana Sarana dan Prasarana Papua Barat Tahap IV kepada Direktur JenderalBAKD Departemen Dalam Negeri Jakarta ;1 (satu) lembar copy di

Permintaan Pembayaran Nomor:SPP0876/PK.3/2008 tanggal 10 Nopember 2008 ;1 (satu) lembar copy di sahkan Lampiran Surat Permintaan PembayaranDana Penyesuaian Lainnya Tahap Il, NOMOR: SPP0876/PK.3/2008tanggal 10 Nopember 2008 ;1 (satu) lembar copy di sahkan surat Direktur Jenderal Bina AdministrasiKeuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor: 905/690/BAKDtanggal 24 Oktober 2008 perihal Pertimbangan Penyaluran Dana Saranadan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap Il dan Ill TA 2008 kepadaDirektur Jenderal Perimbangan

Menteri Dalam Negeri DirekturJenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor: 903/1068/BAKD tanggal 15 Desember 2008kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Direktur Jenderal PerimbanganKeuangan Nomor: S628B/PK/2008 tanggal 24 Desember 2008 hal:Rencana Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat Tahap IVkepada Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negeri Jakarta ;1 (satu) lembar copy di

Siak yang dibiayai dariSumber Dana Perimbangan/Bagi Hasil tahun anggaran 2003. SuratKeputusan Bupati Siak tersebut paada pokoknya memuat halhal sebagaiberikut :1. Mengesahkan Proyek pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat DesaKab. Siak dengan nama proyek Pembinaan dan PemberdayaanMasyarakat Pedesaan Kab. Siak.Hal. 2 dari 30 hal. Put. Nomor 1092K/Pid.Sus/20092. Pimpinan Proyek SRI CAROKO BEDAR, BSc3. Bendaharawan Proyek SAID IDRIS4.

perbuatan yang ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutyaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut : 2200202220 20Bahwa terdakwa selaku Pemimpin Proyek berdasarkan Surat KeputusanBupati Siak Nomor : 01 Tahun 2003 tanggal 4 April 2003 tentangPenunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang dibiayaidari sumber dana Perimbangan

Siak Yang dibiayai dariSunber Dana Perimbangan/Bagi Hasil tahun anggaran 2003. SuratKeputusan Bupati Siak tersebut pada pokonya memuat halhal sebagaiberikut :1. Mengesahkan proyek pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat DesaKab. Siak dengan nama Proyek Pembinaan dan PemberdayaanMasyarakat Pedesaan Kab. Siak.2. Pimpinan Proyek SRI CAROKO BEDAR, BSc3. Bendaharawan Proyek SAID IDRISHal. 12 dari 30 hal. Put. Nomor 1092K/Pid.Sus/20094. Biaya Proyeka. Triwulan (Jan Maret)b.

Keputusan Bupati Siak Nomor 46 tahun 2003 Tentang PengesahanProyek Pembangunan APBD Kabupaten Siak yang dibiayai dari SumberDana Perimbangan/Bagi Hasil Tahun Anggaran 2003 tanggal 7 April2003;Hal. 21 dari 30 hal. Put. Nomor 1092K/Pid.Sus/20095. Petunjuk Operasional Proyek Pembinaan dan PemberdayaanMasyarakat Pedesaan Kab. Siak yang ditandatangani oleh Drg.KARTINA HATTA, M.Kes;6. PetunjukPetunjuk lain yang ditandatangani oleh Drg. KARTINA HATTA,M.Kes., bulan April 2003;7. Kuitansi No.

Keputusan Bupati Siak Nomor 46 tahun 2003 Tentang PengesahanProyek Pembangunan APBD Kabupaten Siak Yang Dibiayai Dari SumberDana Perimbangan/Bagi Hasil Tahun Anggaran 2003 tanggal 7 April2003 52 22 onan nn nn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nen nn ne nen nen nnn nnee. Petunjuk Operasional Proyek Pembinaan dan PemberdayaanMasyarakat Pedesaan Kab. Siak yang ditandatangani oleh Drg.KARTINA HATTA, M.Ke@s 522 22222222 nnn n en nnn nnn nnnPetunjukpetunjuk lain yang ditandatangani oleh Drg.

Yushardi Malay untuk mengurus dana alokasi umum, dana penyusaian, dana perimbangan, dan dana dana lainnya serta mengambil SKO dari pemerintah pusat. 1 ( satu ) lembar kwitansi titipan sementara uang tunai Rp. 12.500.000.000,-Tetap terlampir dalam berkas perkara . 4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Yushardi Malay untuk mengurus proyek proyek DanaAlokasi Umum , Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian, Dana Perimbangan, danDana Dana lainnya serta mengambil SKO dari Pemerintah Pusat terdakwa Ir.

Yushardi Malay untukmengurus dana alokasi umum, dana penyusaian, dana perimbangan, dan danadana lainnya serta mengambil SKO dari pemerintah pusat.

Yushardi Malay untuk73mengurus dana alokasi umum, dana penyusaian, dana perimbangan, dan danadana lainnya serta mengambil SKO dari pemerintah pusat.

Yushardi Malay untuk mengurus danaalokasi umum, dana penyusaian, dana perimbangan, dan dana dana lainnya sertamengambil SKO dari pemerintah pusat. Serta janji adanya pembagian keuntungan yangdiambil dari biaya / uang anggaran sebagai penjabat Bupati Pringsewu adalah suaturangkaian perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan,dan bertentangan dengan tujuandari jabatan sebagai penjabat Bupati Pringsewu tersebut.

tersebut,khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak terhadap lain nya,sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh denganmawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk alQuran surat alRum ayat 21 sulit tercapai dantidak ada harapan untuk rukun kembali ;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan

perimbangan sebagai mana terse but diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk membeni izinkepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon.

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamaksimal 4 (empat) Tahun, sementara Tuntutan Penuntut Umumdalam persidangan dengan membuktikan dakwaan Subsidair pasal 112ayat (1) adalah pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun, di mana pasalini ancaman minimalnya 5 (Lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas)tahun dan salah satu perimbangan Penuntut Umum bahwa Terdakwasebelum mengkomsumsi Narkotika jenis shabu tersebut terlebin dahulusudah dalam penguasaan Terdakwa dalam artian Terdakwa milikidengan cara membeli

2017/PT SULTRApertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tndak pidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri,sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair ;Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perfimbanganpertmbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri sudah dianggapbenar dan tepat, maka perimbanganpertmbangan hukum dalamPutusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikansebagai perimbangan

hukum Majelis Hakim ditingkat Banding dalammemutus perkara ini ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin perimbangan hukumHakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutusdengan mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Kendaritanggal 19Januari 2017 Nomor 307/Pid.Sus/2016/PN Kka. yang dimintakan banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbanganpertimbanganhukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal19 Januari 2017 Nomor 307/Pid.Sus/2016/PN Kka, yang dimintakanbanding

Nomor 1309/Pdt.G/2014/PA.Pwr. tanggal30102014;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telahdatang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikanpenjelasan terhadap gugatannya itu, selanjutnya didepan sidangPenggugat memohon agar dapat mencabut gugatannya;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka tentangjalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam Berita AcaraSidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkandengan penetapan ini.TENTANG PERIMBANGAN

., Pengadilan Tinggi memberikanpertimbangan perimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan denganDakwaan yang berbentuk Alternat, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378KUHP., Atau, Kedua melanggar Pasal 372 KUHP.

., namun demikian PengadilanTinggi tidak sependapat dengan lamanya masa pidana percobaan yangdijatuhkan terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akanmemperbaiki dan menentukan sendiri lamanya masa pidana percobaan yangakan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amarputusan di bawah ini, dengan perimbangan bahwa masa pidana percobaanHal. 7 dari 9 Put.

persyaratanyang telah ditentukan oleh UndangUndang oleh karena itu permohonan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkasperkara tersebut beserta suratsurat yang terlampir, salinan resmi putusan PengadilanNegeri Baubau Nomor 34/PdtG/2016/PN Bau tanggal 31 Mei 2017, Memon Banding dariPembanding semula Penggugat dan Kontta Memori Banding dari Terbanding , Il, Ill, IVsemula Tergugat , Il, Ill, V,Pengadilan Tinggi dapat menyetujui perimbangan

dan putusanMajelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena perimbangan tersebut sudahHal.11 dari 13 Putusan No.59 /PDT/2017/PT SULTRAtepat dan benar dan diambil alin sebagai perimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalammemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semulaPenggugat di dalam Memon Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding , Il,ll, dan V semula Tergugat , Il, Illdan IV, tidak ada hal yang dapat melemahkan ataumembatalkan

ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biayeperkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak te penuhi, maka perkara Pemohonmohon dibatalkan pendaffarannya.Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tertanggal 01 Juni2006 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.Menmbarg, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka temyatalah bahwa Pemohon telah tidakmemenuhi isi surat feguran fersebutMenimbang, bahwa berdasarkan perimbangan

No. 156/B/2015/PT.UN.MKS.maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dimaksud diambilalin menjadi perimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa danmemutus sengketa in lits ; Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan hukum tersebut diatas makamenurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar,Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 06/G/2015/PTUN.PL, tanggal03 September 2015 yang dimohonkan banding tersebutpatutah untuk dipertahankan

pula membaca serta mempelajari dengan seksama surat memori bandingyang diajukan oleh kuasa Para Pembanding / Penggugat tanggal 12 September2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat kontamemori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat / Terbanding tanggal 18Oktober 2013 dan yang diajukan oleh kuasa Tergugat Il / Terbanding tanggal 23 Oktober 2013 berpendapat sebagai berikut : Dalam Konpensi :Hal. 5 Putusan No : 436/Pdt/2013/PT.Smg Dalam Eksepsi:Menimbang, bahwa mengenai perimbangan

Pengadilan Tinggi tidaksependapat dengan alasan sebagai berikut: bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusan sela halaman 36 menguraikansebagai berikut: Menimbang, bahwa atas dasar eksepsi Tergugat Il bahwa ParaPenggugat kurang pihak dan kabur, atas alasan eksepsi ini Majelis Hakimberpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara, sehingga harus ditolak:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapatdengan pertimbangan tersebut diatas yang merupakan perimbangan