Ditemukan 17098 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyidikan penyertaan persediaan penyewaan penyedia
Penelusuran terkait : Turut serta melakukan tindak pidana korupsi terhadap penyediaan prasarana dasar pengelolaan air bersih yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 993 K/PID.SUS/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — H.Azrafiany Azis Raof,S.H
95 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Permintaan Penerbitan SP2D;Surat Pernyataan tanggungjawab;Surat pernyataan penggunaan dana hibah;Surat pernyataan Verifikasi;029 5Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;Hal. 326 dari 428 hal. Put.
    Permintaan Penerbitan SP2D;Surat Pernyataan tanggungjawab;Surat pernyataan penggunaan dana hibah;Surat pernyataan Verifikasi;02090 5Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;Hal. 352 dari 428 hal. Put.
    Permintaan Penerbitan SP2D;Surat Pernyataan tanggungjawab;Surat pernyataan penggunaan dana hibah;Surat pernyataan Verifikasi;02090 5Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;Hal. 359 dari 428 hal. Put.
    Permintaan Penerbitan SP2D;Surat Pernyataan tanggungjawab;Surat pernyataan penggunaan dana hibah;Surat pernyataan Verifikasi;02090 5Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;Hal. 396 dari 428 hal. Put.
    Surat pernyataan Verifikasi;eSurat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;Hal. 403 dari 428 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-01-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455/B/PK/PJK/2013
Tanggal 16 Januari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING
57 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (SFID) bukan merupakan pembayaran atas jasa penyediaan tenaga kerjadan bukan objek PPh Pasal 23.
    Sehingga dapat dikatakan bahwa jasa yangdilakukan oleh BUT Sedco Forex International Drilling, Inc bukanlah jasadrilling melainkan penyediaan expert drilling personnel;Halaman 19 dari 27 halaman.
    Pada ketentuan KEP170/PJ/2002 jelas dibedakanantara jasa pengeboran/drilling dengan jasa yang berhubungan denganbidang pengeboran yang dapat saja merupakan jasa penunjang di bidangpenambangan migas, jasa penyediaan tenaga kerja, dimana dalam kasus inipenyediaan expert drilling personnel oleh BUT SFID jelas tidak dapatdiklasifikasikan sebagai jasa drilling namun sebagai jasa penyediaan tenagakerja;4 bahwa pada persidangan banding Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menyatakan bahwa
    Oleh karena itu, atas penyediaan expert drilling personnel oleh BUTSFID seharusnya diklasifikasikan sebagai jasa penyediaan tenaga kerjasebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding).
    Dengan demikian, atas penyediaan expert drillingpersonnel yang diklasifikasikan sebagai jasa penyediaan tenaga kerjaterutang PPh Pasal 23 meskipun diserahkan oleh BUT SFID sebagai BentukUsaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2UndangUndang Pajak Penghasilan juncto angka 2 lampiran IT KEP170/PJ/2002 termasuk dalam jenis jasa lain yang terutang PPh Pasal 23;bahwa Undangundang perpajakan maupun UndangUndang PengadilanPajak sebagaimana ditegaskan dalam Memori Penjelasan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-08-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 38/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 18 Oktober 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : YUSUF LUQITA DANAWIHARDJA ,SH
Terbanding/Terdakwa I : HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH Alias TAGOR Bin KEMAL CHAZALI NASUTION
Terbanding/Terdakwa II : RISMAYENI S.Pd Binti NAZARUDIN MUNCANG
103 — 52
  • Permintaan Penerbitan SP2D;
  • Surat Pernyataan tanggungjawab;
  • Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
  • Surat pernyataan Verifikasi;
  • Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
  • Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
  • Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
  • 1 (satu) bundel proposal Group Rebana Al Ikhsan Desa Senggoro Kec.
  • Permintaan Penerbitan SP2D;
  • Surat Pernyataan tanggungjawab;
  • Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
  • Surat pernyataan Verifikasi;
  • Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
  • Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
  • Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
  • 1 (satu) bundel proposal Kelompok PKK Desa Wisma Tenggiri Jl.
  • Permintaan Penerbitan SP2D;
  • Surat Pernyataan tanggungjawab;
  • Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
  • Surat pernyataan Verifikasi;
  • Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
  • Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
  • Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
  • 1 (satu) bundel proposal Kelompok Sanggar Pukakesuma Bengkalis (KSPB) Jl.
  • Permintaan Penerbitan SP2D;
  • Surat Pernyataan tanggungjawab;
  • Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
  • Surat pernyataan Verifikasi;
  • Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
  • Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
  • Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
  • 1 (satu) bundel proposal Group Kompang Rentak Serumpun Bantan Tengah Kec.
  • Permintaan Penerbitan SP2D;
  • Surat Pernyataan tanggungjawab;
  • Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
  • Surat pernyataan Verifikasi;
  • Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
  • Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
  • Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
  • 1 (satu) bundel proposal Group Rebana Nurul Ain Jangkang Kec.
    Bengkalis Nomor : 900/ KEUPPKD/ NPHD/ 0965.Permintaan Penerbitan SP2D;Surat Pernyataan tanggungjawab;Surat pernyataan penggunaan dana hibah;Surat pernyataan Verifikasi;Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TahunAnggaran 2012;Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuanhibah;Buku Tabungan Bank Riau Kepri;1 (satu) bundel proposal Kelompok PKK Desa Wisma Tenggir!Jl.
    Permintaan Penerbitan SP2D;Surat Pernyataan tanggungjawab;Surat pernyataan penggunaan dana hibah;Surat pernyataan Verifikasi;~o9 209Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TahunAnggaran 2012;g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanjabantuan hibah;h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;. 1 (Satu) bundel proposal Sanggar Seni Warisan KelurahanDamun Kec. Bengkalis TA. 2012;j.
    Permintaan Penerbitan SP2D;Surat Pernyataan tanggungjawab;Surat pernyataan penggunaan dana hibah;Surat pernyataan Verifikasi;~o9 2 9Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TahunAnggaran 2012;g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanjabantuan hibah;h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;i. 1 (Satu) bundel proposal Group Musik Pulau Band BantanTengah Kec. Bantan TA. 2012;j.
    Bengkalis Nomor : 900/ KEUPPKD/ NPHD/ 00684tanggal 26 November 2012.Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 38/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR17.Permintaan Penerbitan SP2D;Surat Pernyataan tanggungjawab;Surat pernyataan penggunaan dana hibah;Surat pernyataan Verifikasi;m~o 209 5Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TahunAnggaran 2012;g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanjabantuan hibah;h.
    Bengkalis Nomor : 900/ KEUPPKD/ NPHD/ 00511.Permintaan Penerbitan SP2D;Surat Pernyataan tanggungjawab;Surat pernyataan penggunaan dana hibah;Surat pernyataan Verifikasi;Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TahunAnggaran 2012;.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 11-04-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 192/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 16 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT Valuestream International
Terbanding/Tergugat : Koperasi Serba Usaha Indah Lestari
65 — 22
  • KSU: 003/PKS/KSUIL/XI/2011 tertanggal 01November 2011 Tentang Penyediaan Jasa Layanan PenerimaanPembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Online,yang telahdisepakati, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PENGGUGAT denganTERGUGAT ;Bahwa Perjanjian Kerjasama No. VSI : 032/PKS/VSI/XI/2011 dan No.
    KSU: 003/PKS/KSUhalaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 192/Pdt/2019/PT.Bdg.IL/X1/2011 tertanggal 01 November 2011 Tentang Penyediaan Jasa LayananPenerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Online;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Perjanjian Kerjasama No. VSI: 032/PKS/VSI/X1/2011 dan No.
    KSU: 003/PKS/KSUIL/XI/2011 tertanggal 01November 2011 Tentang Penyediaan Jasa Layanan PenerimaanPembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Online,yang telahdisepakati, dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT denganTERGUGAT, mengatur ketentuan mengenai pemilihan forum penyelesaiansengketa dan/atau penyelesaian perselisihan, sebagai berikut : 1.
    KSU: 003/PKS/KSUIL/X1/2011 tertanggal 01 November 2011 Tentang Penyediaan Jasa LayananPenerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Onlinebeserta lampiranlampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapathalaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 192/Pdt/2019/PT.Bdg.dipisahkan dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati, dibuat danditandatangani oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;17.
    KSU: 003/PKS/KSUIL/X1/2011 tertanggal 01 November 2011 Tentang Penyediaan JasaLayanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan LainnyaSecara Online ditegaskan dengan jelas pada halaman 6 Huruf B poin 7berbunyi: Pihak kedua berhak menerima imbalan jasa dari PihakPertama sesuai Lampiran Perjanjian ini.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 21-07-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 33/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 29 Agustus 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : YUSUF LUQITA DANAWIHARDJA ,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy. Bin H. NOERSYAH, HY
Terbanding/Terdakwa I : PURBOYO, SE. Als BENGKA Bin RASANTO
133 — 67
  • (Seratus juta rupiah);SPP1 (Surat Pengantar);SPP2 (Ringkasan);SPP3 (Rencana Penggunaan Dana).39) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 NomorSP2DBP/2012/1.20.03/2513, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (Satu) lembarAsli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPMBP/2012/1.20.03/2951tanggal 22 Desember 2012 berikut lampirannya :a.bC.d.6Permintaan Penerbitan SP2D;Surat Pernyataan tanggungjawab;Surat pernyataan penggunaan dana hibah;Surat pernyataan Verifikasi;Surat penyediaan
    Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;eSurat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;Halaman 76 dari 123 Putusan Nomor 33/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRf. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;g. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Fisabilillan Desa Bantan AirKec. Bantan TA. 2012;h. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris DaerahKabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Fisabilillah DesaBantan Air Kec. Bantan TA. 2012;i.
    Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Talim Hakiki Desa Bantan Air Kec.Bantan TA. 2012:i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris DaerahKabupaten Bengkalis dengan Majelis Talim Hakiki Desa Bantan Air Kec.Bantan TA. 2012:j.. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 100.000.000. (Seratus juta rupiah);k. SPP1 (Surat Pengantar);.
    Surat pernyataan penggunaan dana hibah;Halaman 77 dari 123 Putusan Nomor 33/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRse >kK.I.mM.Surat pernyataan Verifikasi;Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;Buku Tabungan Bank Riau Kepri;1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Bangun Dusun Sari BaratDesa Bantan Air Kec.
    Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;Buku Tabungan Bank Riau Kepri;= 1 (satu) bundel proposal Majelis Talim Taubat Desa Muntai Kec. BantanTA. 2012;i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris DaerahKabupaten Bengkalis dengan Majelis Talim Taubat Desa Muntai Kec.Bantan TA. 2012:j.. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 100.000.000. (Seratus juta rupiah);k. SPP1 (Surat Pengantar);. SPP2 (Ringkasan);m.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 23-02-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
NELSON NAINGGOLAN, ST
Tergugat:
PT. INERSIA AMPAK ENGINEERS
81 — 40
  • Inersia Ampak Engineers yang beralamat di Jln.Cipinang Indah Raya No. 01 Kelpinang Muara, Jatinegara Jakarta Timur, yangbergerak dalam pemborongan pekerjaan dari Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat (Direktorat Jendral Cipta Karya, satuan kerjapengembangan Penyediaan Air Minum Provinsi Sumatera Utara). Untukmelaksanakan pekerjaan Program Penyediaan Air Minum dan SanitasiBerbasis Masyarakat (Pamsimas).4.
    Bahwa Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Satuan KerjaPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Satker PSPAM) Provinsi,District Project Management Unit (DPMU), Satker PIP, Asosiasi, DistrictCoordinator Regional Oversight Management Services (DC ROMS), FaskabSTBM, Sanitarian, Pemdes, Kelompok Keswadayaan Masyarakat)KKM, BadanHalaman 2 dari 30Putusan Nomor 86/Padt.SusPHI/2018/PN Mdn10.11.Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) danFasilitator Masyarakat (FM).Bahwa Penggugat
    (videbukti terlampir P7)Bahwa pada tangggal 19 Juni 2017 Penggugat di undang ke kantor SatkerPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Provinsi untukmenemui Kasatker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM)Ibu Popy Pradianti Hastuty, ST dimana didalam pertemuan tersebut membahasmasalah penurunan grade Penggugat dari Fasilitator Senior (FS) menjadiFasilitas Masyarakat Water Supply and Sanitation (FMWSS), dimana hal inibertentangan dengan kontrak kerja.Pada tanggal 4 Juli 2017 Penggugat
    Inersia Ampak Engineers adalah perusahaan mitra dari SatuanKerja Penyediaan Sistem Air Bersih Provinsi Sumatera Utara;Bahwa PT. Inersia Ampak Engineers adalah perusahaan pemenang tenderdi Satker Penyediaan Air BersihBahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah karyawan PT. InersiaAmpak Engineers;Bahwa tugas Penggugat adalah sebagai pendamping masyarakat danmensosialisasikan tentang program air bersih di Desa;Bahwa PT.
    /FS/PSPAMSU/2016tentang Pekerjaan NonKonsultasi antara Pejabat Pembuat Komitmen PembinaanTeknis Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ProvinsiSumatera Utara dengan PT.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 21-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 11-06-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP
Tanggal 2 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
129 — 96
  • Surat Nomor : 900/249/BPBD/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihalPermintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013;Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor : 10 /Pid.SusTPK/2021/PT JAP2. Surat Nomor : 900/294/BPBD/2013 tanggal 16 September 2013perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) TA 2013;3.
    Surat Nomor : 900/225/BPBD/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihalPermintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013;Kemudian dokumen tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada SaksiALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala Pelaksana untuk ditandatangani;1.
    Surat Nomor : 900/249/BPBD/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihalPermintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013;2. Surat Nomor : 900/294/BPBD/2013 tanggal 16 September 2013perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) TA 2013;3. Surat Nomor : 900/225/BPBD/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihalPermintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013;Kemudian dokumen tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada ALFARISMAMBRAKU selaku Kepala Pelaksana untuk ditandatangani;1.
    Asli 1 (Satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Nomor : 3233/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober2013;93. Asli 1 (Satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor3233/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;94. Asli 1 (Satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Nomor : 3233/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober2013;95. Asli 1 (Satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor3233/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;96.
    Asli 1 (Satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Nomor : 3233/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober2013;93. Asli 1 (Satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor3233/SPD/ ABTDBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;94. Asli 1 (Satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Nomor : 3233/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober2013;95. Asli 1 (Satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor3233/SPD/ ABTDBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;96.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 21 Mei 2014 — TARYAN GINANJAR BIN TAWAL GUNAWAN
68 — 11
  • Ade Sudiana.SPP Nomor : 931/0225/Disperum/2007 tanggal 11 Desember2007.Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor :924/1894/BL/Tahun 2007 tanggal 19 April 200710.1 (satu) Bundel Datadata Penyediaan Kredit No.8906 Dinas PerumahanPemegang Kas Supramono , GU Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasiterdiri dari :a. SP2D Nomor : 931/8906/Keu/2007 tanggal 13 Desember 2007.b. SPM Nomor : 931/195Disrum/2007 tanggal 06 Desember 2007.c.
    Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerahnomor :924/1879/BL/Tahun 2007 tanggal 19 April 200712. Asli 1 (satu) Bundel Datadata Penyediaan Kredit No.9813 DinasPerumahan Pemegang Kas Supramono , CV. RIZQY terdiri dari :a. SP2D Nomor : 931/9813/Keu/2007 tanggal 17 Desember 2007.b. SPM Nomor : 931/242Disrum/2007 tanggal 12 Desember 2007.c. Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 12 Desember 2007oleh peneliti Drs. Ade Sudiana.d.
    Asli 1 (satu) bendel dokumentasi pekerjaan penyediaan sarana air bersih/pembuatan sumur dalam lokasi Kelurahan Cisaranten Endah, KecamatanArcamanik, Kota Bandung.27. Asli dan Copy (satu) bendel dokumen kegiatan penyediaan sarana airbersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin lokasi KelurahanMekar Jaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, pelaksana CV.
    Panitiapengadaan barang/ jasa pekerjaan peningkatan sarana air bersih/pembuatan sumur dalam kegiatan penyediaan sarana air bersih dansanitasi dasar terutama bagi masyrakata miskin pada Dinas PerumahanKota Bandung Jl. Tera No. 20 Bandung perihal penawaran jasakonsultasi pembuatan sumur dalam kegiatan penyediaan sarana airbersih dan sanitasi dasar terutama bagi Masyarakat miskin berikutlampirannya34.
    Terdiri dari :a.b.Copy 1 (satu) lembar surat penyediaan dana anggaran belanjadaerah Nomor : 924/1897/BL Tahun 2007 tanggal 19 April 2007.Copy 1 (satu) lembar surat penyediaan dana anggaran belanjadaerah Nomor : 924/1898/BL Tahun 2007 tanggal 19 April 2007.Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka pekerjaanpengadaan/ peningkatan sarana air bersih lokasi Kel. CisarantenEndah, Kec.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
224 — 166

    1. 1 (satu) bundel copy Permintaan Anggaran Oli Pelumas Kendaraan Operasional Persampahan Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Bulan Januari s/d Agustus, Oktober, dan Desember 2019 sebesar Rp. 250.119.199,- (Dua ratus lima puluh juta seratus sembilan belas ribu seratus Sembilan puluh sembilan rupiah;

    Desember 2019 dan 2018;
  • 1 (satu) rangkap copy Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup & Persampahan Tahun Anggaran 2019;
  • 1 (satu) rangkap copy Kartu inventaris Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah KIB SKPD Dinas Lingkungan Hidup & Persampahan Sampai dengan Anggaran Tahun 2019;
  • 1 (satu) dokumen copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2019 tentang kegiatan Penyediaan
    Jumlah uangpada kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Kendaraan Dinas/ Operasional,yang menerangkan :a.
    O1 s/d 15 Maret) 2019 padakegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.199.353.000, (Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga riburupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanalyanng tercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 JIn.
    Rp. 19.468,000, (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan riburupiah) terkait kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/operasioanal yangtercantum nama saksi dari pihak SPBU 84.971.01 Jin.
    Agustus (16 s/d 31 Agustus 2019) pada kegiatan penyediaan bahan bakarkendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 213.069.600, (dua ratus tiga belas jutaenam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), Pembayaran biaya BBM untukSpeed Boat Sampah atas bulan Agustus 2019 pada kegiatan penyediaan bahanbakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp. 19.468,000, (Sembilan belasjuta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan Pembayaran biaya BBMLoader Mini atas bulan Agustus 2019 pada kegiatan penyediaan
    April (16 s/d 30 April 2019) padakegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional SebesarRp. 205.461.000, (dua ratus lima juta empat ratus enam puluh satu riburupiah), Pembayaran biaya BBM Loader Mini atas bulan April 2019 padakegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional SebesarRp. 12.745,000, (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) danPembayaran biaya BBM untuk Speed Boat Sampah atas bulan April 2019pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-08-2021 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 26-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 681/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel
Tanggal 23 Maret 2020 — RIZAL beralamat di Tg. Duren Selatan RT 001 RW 001 Kelurahan/Desa Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; KAISER RENORT EDWARD SAHAT SIMANUNGKALIT beralamat di Graha Indah C4/18 RT 004 RW 013, Kelurahan/Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; LUSIANI JULIA beralamat di Jl. Mabes – TNI No. 6 RT 001 RW 006, Kelurahan/Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; Penggugat I, II dan III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. David M. L. Tobing, S.H., M. Kn. dan Muhamad Ali Hasan, S.H., Para Advokat pada ADAMS & CO., Counsellors-at-Law, beralamat di Wisma Bumiputera, Lt. 15, Jl. Jend. Sudirman Kav 75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M – I No 135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
479 — 515
  • Bahwa peristiwa terhentinya sementara penyediaan tenaga istrikdisebabkan bekerjanya secara otomatis sistem proteksi transmisisebagaimana diuraikan diatas, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimanadiaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatanusaha Penyediaan Tenaga listrik yang menyebutkan:Pasal 21 ayat (2)Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapatmenghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila:a.
    Sel.Pasal 21 ayat (4)Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak membenkan gantirugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenagalistnk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka peristiwa terhentinyasementara penyediaan tenaga listrik pada hari Minggu tanggal 4 Agustus2019 telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, sehinggaTERGUGAT tidak memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT.10.Bahwa sebagai wujud tanggung jawab TERGUGAT atas
    Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai terjadinyapenghentian sementara penyediaan tenaga listrik tersebut. Bahwa biasanya PLN akan memberikan pemberitahuan melalui RTmaupun dari PKK setiap akan melakukan pemadaman listrik. Bahwa Saksi menerima kompensasi dari Tergugat sehubungan denganadanya peristiwa penghentian sementara penyediaan tenaga listrik yangterjadi pada tanggal 4 Agustus 2019.
    dan c menyebutkan:Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrikdapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila:b.
    Penggugat Il, dan 25 (dua puluh lima) ekor ikan koi milikPenggugatlll pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2019 bukanlah menjadi tanggungjawab dari Tergugat, ini sesuai dengan pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintahnomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrikberbunyi: Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memberikanganti rugi kepada konsumen atas penghentikan sementara penyediaan tenagalistrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh karena itu permintaan gantikerugian
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk
Tanggal 21 Maret 2016 — - HENDRIK Bin ABDUL BARI.
113 — 22
  • ERY A RACHMAN adalah1) Foto copy Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/MEN/2011 Tanggal 15 Desember 2011. 2) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 2.05.2.05.01.36.01.5.2 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran dengan kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran (DAK) Tanggal 16 Desember 2011.3) Asli Surat Keputusan Penanggungjawab Pengguna Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas
    dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemasaran (DAK) Tanggal 17 April 2012.9) Asli 1 (satu) Berkas Hasil Evaluasi Lelang Pekerjaan Penyediaan Kios Mini Pemasaran hasil Perikanan yang dilakukan Dinas Kelautan dan perikanan Kota Bandar lampung10) Fotocopy Surat perjanjian ( Kontrak ) Nomor 523/03/PPK/APBD-KM/IV.35/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh PPK Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemasaran (DAK) sdr Drs.
    SINAGA, MM.11) Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Penyediaan Kios Mini Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 523/04/PPK/APBD-KM/IV.35/VI/ 2012 tanggal 5 Juni 2012.12) Fotocopy 1 (satu) Berkas Adendum Surat perjanjian ( Adendum Kontrak ) nomor : 523/09/PPK/-APBD-KM/ IV.35 / VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 antara Pejabat pembuat Komitmen kegiatan penyediaan dan rehabilitasi sarana prasarana pemasaran (DAK) pada Dinas kelautan dan perikanan Kota Bandar lampung dengan penyedi jasa CV
    TITA MAKMUR CAHAYA.13) Fotocopy sesuai Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 523/55/PHO-PPHP/IV.35/2012 tanggal 14 Desember 2012.14) Fotocopy sesuai Asli Berita Acara Penilaian Pekerjaan hasil pekerjaan pembangunan penyediaan kios mini pemasaran hasil perikanan Nomor 523/56/PHO-PPHP/IV.35/2012 tanggal 17 Desember 2012.15) Fotocopy sesuai Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 177/ADM/TMC/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012.16) Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 4 (
    empat) eksemplar.17) Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran (BKP) sebanyak 4 (empat) eksemplar .18) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) sebanyak 4 (empat) eksemplar19) Fotocopy Sertifikat bulanan sebanyak 7 (tujuh) rangkap.20) Fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan konsultasi perencanaan penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemasaran (DAK) tahun anggaran 2012 yang dikeluarkan CV CRIESTA CONSULTAN.21) Foto copy Asbuild Drawing pekerjaan Pekerjaan konsultasi perencanaan penyediaan dan
    Pemasaran Pekerjaan Pembangunan Penyediaan Kios MiniPemasaran Hasil PerikananKota Bandara Lampung.
    kegiatanpekerjaan Pembangunan Penyediaan Kios Mini Pemasaran HasilPerikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampungtahun anggaran 2012 adalah.a.
    Tjk.kegiatan pekerjaan pembagunan penyediaan kios mini pemasaranhasil perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota BandarLampung; Bahwa Saksi menghadapkan Direktur CV. Tita Makmur Cahaya yaituTerdakwa Hendrik untuk bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pekerjaan Penyediaan Kios Mini Pemasaran Hasil PerikananSdr. Drs. H.
    Berkas Hasil Evaluasi Lelang Pekerjaan Penyediaan KiosMini Pemasaran hasil Perikanan yang dilakukan Dinas Kelautan danperikanan Kota Bandar lampungFotocopy Surat perjanjian ( Kontrak ) Nomor 523/03/PPK/APBDKM/IV.35/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh PPKKegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemasaran(DAK) sdr Drs.
    Pemasaran Pekerjaan Pembagunan Penyediaan Kios MiniPemasaran Hasil PerikananKota Bandara Lampung.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum
Register : 15-05-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 628/Pid.B/2020/PN Tjk
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
MERYA ELFA, SH
Terdakwa:
MAYASARI binti NASRUN
54 — 35
  • sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Pertama;
  • Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk keperluan proyek penyediaan
    Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Awalnya terdakwa Mayasari mengajak saksi korban Sherly Fajarwati keChandra Tanjung Karang Bandar Lampung untuk membicarakan bisnis, dansaat itu saksi korban Sherly dan terdakwa Mayasari ditemani oleh saksi NissaIntan Aprilia, lalu ditempat tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi korbanadanya proyek di bidang penyediaan alat kelengkapan keselamatan jalanberupa penyediaan zona aman sekolah yang di jalankan atau dikelola di wilayahkabupaten
    Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Awalnya terdakwa Mayasari mengajak saksi korban Sherly Fajarwati keChandra Tanjung Karang Bandar Lampung untuk membicarakan bisnis, dansaat itu saksi korban Sherly dan terdakwa Mayasari ditemani oleh saksi NissaIntan Aprilia, lalu ditempat tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi korbanadanya proyek di bidang penyediaan alat kelengkapan keselamatan jalanberupa penyediaan zona aman sekolah yang di jalankan atau dikelola di wilayahkabupaten
    Bahwa sesuai dengan Data di kantor Dinas Perhubungan Kab.LampungSelatan bahwa kegiatan di bidang penyediaan alat kelengkapankeselamatan jalan berupa penyediaan zona aman sekolah yang dijalankan/ dikelola di wilayah Kab.Lampung Selatan tahun 2017 tersebut tidak ada.
    Bahwa secara tehnis terdakwa Mayasari tidak memiliki hubungandengan kegiatan pekerjaan dibidang penyediaan alatkelengkapankeselamatan jalan berupa penyediaan zona aman sekolahyang dijalankan / dikelola di wilayah Kab.Lampung Selatan tahun 2017tersebut tidak ada.
    Keselamatan jalan berupa penyediaan zona amansekolah yang dijalankan/dikelola di wilayah Kab.Lampung Selatan padatahun 2017 tersebut, apalagi sesuai dengan Data di kantor DinasPerhubungan Kab.Lampung Selatan bahwa kegiatan di bidang penyediaanalat kelengkapan keselamatan jalan berupa penyediaan zona amansekolah yang dijalankan / dikelola di wilayah Kab.Lampung Selatan tahun2017 tersebut tidak adaHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Tjk Bahwa sesuai dengan Data di kantor Dinas Perhubungan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-07-2014 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 3 Nopember 2014 — MEGAWATI, S.IP Binti H. NUNSANAH
59 — 11
  • Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.090.000,00- (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2219 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n.
    Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.910.000,00- (Tiga Juta sembilan Ratus sepuluh Ribu Rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2221 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n.
    Lahat Ta.2012.- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 013 / 34 / KEP / BPBD / 2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan pelaksana Tim kegiatan penyediaan bahan logistik kantor BPBD Kab.
    Penyediaan Jasa Rp. 8.499.210,Surat Menyurat Des Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Penyediaan jasa Rp. 15.000.000, Rp.6.998.182.,kebersihan kantor4. Penyediaan barang Rp. 4.000.000, Rp. 520.000,cetakan danpenggandaan5. Penyediaan bahan Rp. 5.000.000, bacaan dan peraturanperundangundangan 6. Penyediaan Bahan Rp. 25.000.000, Rp. 3.423.182,Logistik Kantor7. Penyediaan makan Rp. 49.822.000, Rp. 16.087.540,dan minum8.
    Judul KegiatanTambahan AnggaranRealisasi TambahanAnggaran Penyediaan JasaSurat MenyuratRp. 8.500.000,Rp. 8.499.210, Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrikRp. 5.500.000, Penyediaan jasakebersihan kantorRp. 15.000.000,Rp. 15.000.000, Penyediaan barangcetakan danpenggandaanRp. 4.000.000,Rp. 4.000.000, Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundangundanganRp. 5.000.000,Rp. 5.000.000, Penyediaan BahanLogistik KantorRp. 25.000.000,Rp. 25.000.000, Penyediaan makandan minumRp. 50.000.000,Rp
    Penyediaan Jasa Rp. 8.499.210,Surat Menyurat Qn Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Penyediaan jasa Rp. 15.000.000, Rp.6.998.182,kebersihan kantor4. Penyediaan barang Rp. 4.000.000, Rp. 520.000,cetakan danpenggandaan5. Penyediaan bahan Rp. 5.000.000, bacaan dan peraturanperundangundangan 6.
    Anggaran Penyediaan Jasa Rp. 8.500.000, Rp. 8.499.210,Surat Menyurat Penyediaan jasa Rp. 5.500.000,komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa Rp. 15.000.000, Rp. 15.000.000,kebersihan kantor Penyediaan barang Rp. 4.000.000, Rp. 4.000.000,cetakan danpenggandaan Penyediaan bahan Rp. 5.000.000, Rp. 5.000.000,bacaan dan peraturanperundangundangan Penyediaan Bahan Rp. 25.000.000, Rp. 25.000.000,Logistik Kantor Penyediaan makan Rp. 50.000.000, Rp. 49.822.000,dan minum Rapatrapat Rp. 30.000.000
    Judul Kegiatan Realisasi Anggaran Kerugian Daerah Penyediaan JasaSurat MenyuratRp.8.499.210, Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasakebersihan kantorRp.15.000.000,Rp.6.998. 182, Penyediaan barangcetakan danpenggandaanRp.4.000.000,Rp. 520.000, Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundangundanganRp.5.000.000, Penyediaan BahanLogistik KantorRp.25.000.000,Rp. 3.423.182, Penyediaan makandan minumRp.49 .822.000,Rp. 16.087.540, Rapatrapatpembinaan dankoordinasi dalamdaerahRp
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 25-04-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 341/Pid.B/2018/PN Blb
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
AGUS RAHMAT. SH
Terdakwa:
ANDI SETIAWAN, S.E Bin Alm SUKIRMAN
55 — 17
  • Penata Hutama Interna nomor 33/SP-PHI/III/2017 tanggal Bandung 3 Maret 20217;
  • 1 (satu) berkas perjanjian pekerjaan galian dan buang material tanah pada proyek pembangunan jalan tol soreang pasirkoja nomor 088A/GI/SPJK-HK04/021/I/2017 tertanggal 16 Januari 2017;
  • 1 (satu) berkas invoice dengan nomor 11/INV/I/2017 dengan nilai tagihan sebesar Rp.103.414.300,00 yang terdiri dari:
  • Kuitansi pembayaran penyediaan material brangkal gunung projek tol seroja yang telah
    dibayarkan oleh PT Girder Indonesia kepada PT Penata Hutama Interna;
  • Berita Acara Pembayaran penyediaan material brangkal gunung projek tol seroja yang telah dibayarkan oleh PT Girder Indonesia kepada PT Penata Hutama Interna;
  • Berita Acara Invoice penyediaan material brangkal gunung projek tol seroja yang telah dibayarkan oleh PT Girder Indonesia kepada PT Penata Hutama Interna;
  • Berkas-berkas pengiriman material-material brangkal gunung projek tol seroja yang telah
    dibayarkan oleh PT Girder Indonesia kepada PT Penata Hutama Interna;
  • 1 (satu) lembar bukti pembayaran invoice dengan nomor 11/INV/I/2017 dengan nilai tagihan sebesar Rp.103.414.300,00;
  • 1 (satu) berkas invoice dengan nomor 12/INV/I/2017 dengan nilai tagihan sebesar Rp.98.039.150,00, yang terdiri dari:
  • Kuitansi pembayaran penyediaan material brangkal gunung projek tol Seroja yang telah dibayarkan oleh PT Girder Indonesia kepada PT Penata Hutama
    Interna;
  • Berita Acara Pembayaran penyediaan material brangkal gunung projek tol Seroja yang telah dibayarkan oleh PT Girder Indonesia kepada PT Penata Hutama Interna;
  • Berita Acara Invoice penyediaan material brangkal gunung projek tol Seroja yang telah dibayarkan oleh PT Girder Indonesia kepada PT Penata Hutama Interna;
  • Berkas-berkas pengiriman material-material brangkal gunung projek tol Seroja yang telah dibayarkan oleh PT Girder Indonesia kepada PT Penata Hutama Interna
Pengadilan PN BANGKO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 27-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN BANGKO Nomor 10/Pid.B/2015/PN Bko
Tanggal 27 Mei 2015 — Ahmad Abdul Rauf Alias Mad Ikan Bin Abdul Rauf
80 — 20
  • Berdasarkan permohonan LAK Pamenangyang direkomendasikan Koperasi Tiga Serumpun, dana penyediaan lahanyang pertama disebutkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat,sedangkan dana penyediaan lahan yang kedua disebutkan perbaikan trukmilik LAK Pamenang;e Bahwa, saksi memang pernah mendengar informasi perihal sebagian uangpenyediaan lahan tersebut telah digunakan LAK Pamenang untuk membelitruk.
    Namun, setelah truk tersebut dibeli, barulah saksimengetahui truk tersebut dibeli dengan menggunakan dana penyediaan lahanyang diterima dari PIT KDA, yang merupakan uang milik masyarakatKelurahan Pamenang.
    serah terima, benar sebagaimanakuitansi dan berita acara serah terima dalam barang bukti;Bahwa, saat penyerahan uang penyediaan lahan tersebut, dihadiri oleh pihakPT KDA, diantaranya saksi dan Iwan Subandi, dan dari Koperasi TigaSerumpun, yaitu Bobby Yudharian;Bahwa, uang penyediaan lahan yang diserahkan oleh PT KDA kepada LAKPamenang berasal dari hasil bersih dana penjualan TBS, setelah dipotongbiaya operasional serta pembayaran hutang ke bank.
    penyediaan lahan.
    Tanda tangan dalam beritaacara serah terima dana penyediaan lahan tersebut, benar tanda tanganTerdakwa;Bahwa, setiap pencairan dana penyediaan lahan, selalu diawali denganpermohonan dari LAK Pamenang.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 24-10-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.Plg
ACG ( South Bengara II ) Pte.Ltd - LAWAN - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
423 — 147
  • Energi Tata Persada (Pihak Yang Dijamin) Telah MelakukanWanprestasi Atas Pelaksanaan Pengadaan Jasa Penyediaan danPengoperasian Perangkat Bor Dengan Kapasitas Min 1.500 HP1.Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pengadaan perangkat bor tersebut Penggugat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan(SPMP) dari Penggugat kepada PT. ENERGI TATA PERSADA yangpada intinya memerintahkan kepada PT.
    Energi Tata Persada atas PelaksanaanPekerjaan Jasa Penyediaan & Pengoperasian Perangkat Bor DenganKapasitas 1500 HP maka Penggugat mengalami kerugian yangdiantaranya berasal dari keterlambatan pengeboran dan pengadaankembali pekerjaan jasa penyediaan, pengoperasian perangkat bordengan kapasitas 1500 HP.C. Tergugat Selaku Penjamin Telah Melakukan Wanprestasi Atas BankGaransi Pelaksanaan Yang Diterbitkannya1. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT.
    Energi Tata Persada SebagaiAkibat Pemutusan Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa PekerjaanJasa Penyediaan dan Pengoperasian Perangkat Bor dengan KapasitasMinimal 1500 HP (Dokumen Pengadaan Lelang Ulang No. 01049R/SR/DRLSBIVVI/2011), No. 041/Legal/ACGSBIVIIV2013, tertanggal18 Maret 2013.2. Bahwa pencairan Bank Garansi Pelaksanaan merupakan hak dariPenggugat.
    Bahwa hubungan hukum antara Perusahaan denganKontraktor berdasarkan Kontrak Pengadaan Baranq/JasaPekerjaan Jasa Penyediaan dan Pengoperasian Perangkat Bor dengan Kapasitas Minimal 1500 HP(dokumenPengadaan Lelang Ulang No. 01049R/SR/DRLSBIV/VV2011 beserta lampirannya) (untuk selanjutnya disebutsebagai "Kontrak");Bahwa Dokumen Pengadaan Lelang Ulang berisi RencanaKerja dan Syarat (RKS).
    dilaksanakanoleh PT ENERGI TATA PERSADA.Menimbang bahwa perjanjian pekerjaan penyediaan dan pengoperasian perangkat alat bor kapasitas Min.1500 HP berdasarkan suratkeputusan/penunjukan/kontrak/PO.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM
870 — 654 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa sebagai pemenang tender didakwa karena tidak menyelesaikan perkerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak, walaupun sudah menerima pembayaran pekerjaan dengan presentase 100%. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan ... [Selengkapnya]
  • PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara Timur (Kegiatan Non Fisik): JULIAN FERNANDO NAINGGOLAN(Pegawai pada Kemenpera);b. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara Timur pada Kota Kupang: EFRAIM PONGSILURANG (Pegawaipada Pemerintah Kota Kupang);c.
    PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara Timur pada Kabupaten Alor: SEFACE PENLAANA, BE (Pegawaipada PU Kabupaten Alor) Nusa Tenggara Timur PPK Penyediaan rumahuntuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur padaKabupaten Timor Tengah Utara: Ir. FRANSISKUS DETHAN (Pegawaipada PU Kabupaten Timor Tengah Utara);f.
    PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara Timur pada Kabupaten Ngada: FELIX SOBA MEO, ST(Pegawai pada PU Kabupaten Ngada);i.
    SILVESTER,ST (Pegawai pada PU Kabupaten Belu);PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara Timur pada Kabupaten Alor : SEFACE PENLAANA, BE(Pegawai pada PU Kabupaten Alor);PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara Timur pada Kabupaten Timor Tengah Utara: Ir.
    FRANSISKUSDETHAN (Pegawai pada PU Kabupaten Timor Tengah Utara);PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara Timur pada Kabupaten Timor Tengah Selatan: JHONI S.LIUNOKAS ST (Pegawai pada PU Kabupaten Timor Tengah Selatan);PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara Timur pada Kabupaten Sumba Tengah: Petrus Kaledi UbiniDemu, ST (Pegawai pada PU Kabupaten Sumba Tengah);PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-10-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 5 April 2016 — M. Iryad Hanafi
61 — 45
  • Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 2011 Tanggal 6 September 2012 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2011 Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan
    Keputusan PPK Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Pressiden di Provinsi NTT Tentang Penetapan Penerima dan BSPS TA. 2012 Kab.
    TTU.77. 1 (satu) jepit Asli Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :12/KPTS/SATKER-PRNTT/VII/2012 Tanggal 4 Juli 2012 Tentang Penetapan Direksi Lapangan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Khusus Lokasi Kabupaten Timor Tengah Utara pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran
    2012.78. 1 (satu) jepit Asli Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 37/KPTS/SATKER-PRNTT/IX/2012 Tanggal 17 September 2012 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak Pekerjaan Pembangunan pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012.79. 1 (satu) jepit
    Asli Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 81/KPTS/SATKER-PRNTT/IX/2012 Tanggal 17 September 2012 Tentang Pembentukan Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012.80.
    KoordinasiKebijakan Program Penyediaan Rumah untuk MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prov.
    PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presidendi Prov NTT (Kegiatan Non Fisik) : JULIANFERNANDO NAINGGOLAN (Pegawai padaKemenpera)b. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presidendi Prov NTT pada Kota Kupang : EFRAIMPONGSILURANG ( Pegawai pada Pemkot Kupang);c. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presidendi Prov NTT pada Kab Kupang: MARTEN OBENG(Pegawai pada PU Kab. Kupang); yang kemudiandigantikan oleh DON CARLOS NISNONI, ST.MTd.
    PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presidendi Prov NTT pada Kab. Belu : FRANSISKUS G.SILVESTER, ST (Pegawai pada Dinas PU kab. Belu)e. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presidendi Prov NTT pada Kab.Alor : SEFACE PENLAANA,BE. (Pegawai pada Dinas PU kab.Alor );f. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presidendi Prov NTT pada Kab. TTU : Ir. FRANSISKUSDETHAN (Pegawai pada Dinas PU kab. TTU );g. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presidendi Prov NTT pada Kab. TTS : JHONI S.
    PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presidendi Prov NTT pada Kab.Sumba Tengah : Petrus KalediUbini Demu, ST (Pegawai pada Dinas PU kab. SumbaTengah );i. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presidendi Prov NTT pada Kab. Ngada : FELIX SOBA MEO,ST (Pegawai pada Dinas PU kab. Ngada);j. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presidendi Prov NTT pada Kab. Flores TimurARDHIANSYAH HAYAT , ST (Pegawai pada DinasPU Kab. Flores Timur );k.
    Keputusan PPK Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Pressiden di ProvinsiNTT Tentang Penetapan Penerima dan BSPS TA. 2012 Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 803 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. USAHA PATRA LIMAJAYA;
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenagakerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut;danc.
    Jasa penyediaan tenaga kerja adalah jasa yang diserahkan olehPengusaha kepada pengguna jasa tenaga kerja, di mana Pengusahadimaksud sematamata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenagakerja.
    Penyediaan jasa tenaga kerja dimaksud tidak terkait denganpemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa tehnik, manajemen,konsultasi, pengurusan perusahaan, bongkar muat dan lainlain.Dengan demikian, jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak dikenakan PajakPertambahan Nilai merupakan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerjayang dilakukan oleh Pengusaha di mana: Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji,upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya kepada tenaga kerja; atau Tenaga
    Penyediaan jasa tenaga kerja dimaksudtidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, sepertijasa tehnik, manajemen, konsultasi, pengurusan perusahaan,bongkar muat dan lainlain.Dengan demikian, jasa penyediaan tenaga kerja yang tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai merupakan penyerahan jasapenyediaan tenaga kerja yang dilakukan oleh Pengusaha di mana: Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayarangaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya kepada tenagakerja; atau Tenaga
    Jasa penyediaan tenaga kerja adalah jasa yang diserahkan olehPengusaha kepada pengguna jasa tenaga kerja, di manaPengusaha dimaksud sematamata hanya menyerahkan jasapenyediaan tenaga kerja.
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum
Register : 29-04-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 114/Pid.B/2020/PN Pbm
Tanggal 14 Juli 2020 — Penuntut Umum:
HENDRA SYAPUTRA DELIMUNTHE, SH. MH.
Terdakwa:
M. ADE GUNAWAN bin FURKON
93 — 70
  • Ade Gunawandiatas materai 6000 (enam ribu) dengan disaksikan oleh saudara Akhmad GhazaliWahdy dan Saudara Rusdi Iswandi; Bahwa alasan Saksi mau menginvestasikan uang kepada Terdakwa adalahkarena pada saat itu Saksi melihat fotokopi kontrak payung penyediaan Pump RodPlunger antara PT Pertamina EP dan PT Gading Virasta Lomputara tertanggal 16Januari 2017 berikut surat perintah kerja/ CALL OF ORDER (COO) dengan nomorHalaman 5 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Pbm1357/ EF3610/ Ill/ 2018 tanggal
    28 Maret 2018 yang berisikan kontrak kerja antaraPT Pertamina Ep dengan PT Gading Virasta Lomputara milik Amsi Kurniawandalam hal penyediaan Pump Rod dan Plunger; Bahwa dalam Tender Proyek tersebut kKemudian dimenangkan olehTerdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan PT.
    Pomp rod dan plungeruntuk kebutuhan operasional pompa transfer dan injeksi yang mana padawaktu itu Terdakwa meminjam di tahun 2014 sampai dngan kontrak selesaikarena PT Gading Virasta Lomputara sesuai dengan Sub Bidang Pekerjaanitu dan sesuai dengan pengalaman sedangkan Terdakwa belum mepunyaiperusahaan sendiri; Bahwa benar Terdakwa memenangkan tender proyek tersebut danpihak PT Pertamina EP asset 2 Prabumulih sudah melakukan membayarkanuang penyediaan proyek pum rod and plunger untuk kebutuhan
    Dengan demikian barang merupakansesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari Seseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Boy untuk menjadi InvestorHalaman 12 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Pbmdalam pelaksanaan proyek penyediaan pum rod and plunger untuk kebutuhanOperasional pompa transfer dan injeksi di PT Pertamina EP asset 2 Prabumulih;Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 Pukul
    Pomp rod danplunger untuk kebutuhan operasional pompa transfer dan injeksi yang manapada wakiu itu Terdakwa meminjam di tahun 2014 sampai dngan kontrakselesai karena PT Gading Virasta Lomputara sesuai dengan Sub BidangPekerjaan itu dan sesuai dengan pengalaman sedangkan Terdakwa belummepunyai perusahaan sendiri;Menimbang, bahwa Terdakwa memenangkan tender proyek tersebut danpihak PT Pertamina EP asset 2 Prabumulih sudah melakukan membayarkanuang penyediaan proyek pum rod and plunger untuk kebutuhan