Ditemukan 17962 data
187 — 45
- Menyatakan para Penggugat II berdasarkan Akrta Ikrar Wakaf No. W2/116/02/1993 tanggal 2 Februari 1993 dari PPAIW Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan Sertifikat Tanah Wakaf No. 63 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, masing-masing sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris, sebagai nahzir yang sah menurut hukum.
- Menyatakan perbuatan Tergugat atau siapa saja yang menghuni, mengelola, mengurus, mendiami atau menguasai atas objek wakaf berikut bangunan yang ada di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menghuni, mengelola, mengurus, mendiami atau menguasai atas objek wakaf agar segera mengosongkan tanpa syarat dan mengembalikannya kepada nahzir dalam keadaan baik.
130 — 0
252 — 81
MENGADILI
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
Dalam pokok perkara:
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Memerintahkan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Tangerang untuk mengganti dan membentuk kepengurusan nazhir baru atas wakaf dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya
Wakif tidak diperbolehkan menjadi nazhir;Bahwa sepengetahuan saksi, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukanoleh nazhir, yaitu: menjual tanah wakaf, tanah wakaf menjadi milik keluarga,tanah wakaf untuk dijaminkan dan disita;Bahwa sepengetahuan saksi, nazhir diperbolehkan untuk memberhentikanyayasan di atas tanah wakaf;Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala KUA adalah pejabat yang berwenangmembuat Akta Ikrar Wakaf;Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya pengawasan terhadap tanahwakaf di kampung Galeong
Abdul Hamid Sebelah Selatan : Tanah darat wakaf Sebelah Barat: Tanah darat wakaf Sebelah Timur : Jalan desa2. Tanah wakaf tersebut berupa tanah kosong yang peruntukkannya untuk wakafumum/madrasah;3. Di atas tanah wakaf tersebut sebagian difungsikan untuk pemakaman umummasyarakat Galeong dan berdiri yayasan/madrasah Darul Amal yang dikelolaoleh H. Bahrudin (salah satu nazhir tanah wakaf);4.
No.1979/Pdt.G/2018/PA Tng.pihak pengelola harta benda wakaf (nazhir) terkait dengan pengelolaan danpengembangan harta benda wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) KotaTangerang setelah lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;6.
No.1979/Pdt.G/2018/PA Tng.penggantian nazhir sebagai pengelolaan wakaf a quo saat ini patut dikabulkan.Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas danwewenang: a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola danmengembangkan harta benda wakaf, b. melakukan pengelolaan danpengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, c.memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan statusharta
di Kecamatan tempat benda wakaf berada;Him. 41 dari 44 Put.
179 — 69
291 — 163
- Menetapkan tanah dan bangunan sekolah SMK Muhammadiyah No.Persil 84 dengan luas awalnya 2130 M 2 dengan adanya tambahan perluasan menjadi 3030 M 2 Leter C No.30 Persil No.47 b S.II. sebagaimana SHM No.153/Wakaf yang terletak setempat dikenal dengan nama Blok Pabrik, Desa Karang Tengah Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara
Maemunah
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah selokan/ tanah negara
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Aman, Adi dan tanah Apum
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Soma, Iyas
- Menyatakan sah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. 04/14/Wkf Tahun 1981 tanggal 3 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;
- Menyatakan sah Surat Pengesahan Nadzir Perseorangan Nomor: W.5/08/268/KP/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali harta benda wakaf sebagaimana diktum amar angka 2 di atas kepada para Penggugat selaku nadzir perseorangan.
- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Rekonvensi.
Sebagai harta wakaf.
Dalam Rekonvensi:
Dalam Eksepsi:
252 — 251
Bahwa secara faktual Penggugat mengelola objek wakaf sejak tahun2013, namun proses pewakafan dengan mengikuti ketentuan UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf baru dilaksanakan pada tahun2015 yang mana pemilik objek wakaf H.
wakaf dilaksanakan oleh wakif kepadaNadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 32 dan pasal 33 UU No.41Tahun 2004 tentang Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KecamatanKadia atas nama Nadzir menindak lanjuti ikrar wakaf dimaksud denganmengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala KantorPertanahan Kota Kendari dengan melampirkan surat permohonan konversi /penegasan hak, surat bukti pemilik tanah, akta ikrar wakaf / akta penggantiakta ikrar wakaf dan surat keterangan nadzir.
Bahwa sejak objek wakaf tersebut diserahkan kepada Penggugat selakuNadzir, objek wakaf tersebut telah dikelola serta difungsikan dengan baikoleh Penggugat.
Menyatakan Surat Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 adalah tidak sahdan tidak memiliki kKekuatan mengikat terhadap objek wakaf ;3. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.240508/1a/161/IX/2015, tertanggal 28 September 2015 yang dibuat dihadapanHalaman 8 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.KdiKepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kadia Kota Kendari danSertifikat Tanah Wakaf No. 00002/Kel.
172 — 53
Ali Fikri, dan Mustain,
adalah tanah wakaf;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 388 atas nama Asmah yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 1996 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana, tidak berkekuatan hukum mengikat;
- Menolak selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI
- Menyatakan Pengadilan Agama Negara tidak berwenang untuk memutus perkara a quo;
DALAM KONVENSI
Terbanding/Tergugat I : Hj. Rosnani
Terbanding/Tergugat II : MAHDAR SURYA, Sag Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat III : AHMAD SAIDI, Spd Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat IV : Muhammad Mardiansyah Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat V : Nurshopi Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat VI : DRS. RIDWAN YAHYA Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Kantor Urusan Agama Tanjung Beringin
236 — 205
No. 601.K/Sip/1975 tanggal20 April 1977 yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam putusantersebut karena wakaf yang disebutkan dalam gugatan Penggugat bukanterhadap yayasan melainkan pribadipribadi;4. Bahwa Penggugat/Pembanding juga keberatan dengan pertimbanganhukum yang menjadikan pendapat Yahya Harahap diambil alin menjadipertimbngan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pendapatbukan merupakan sumber hukum;Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn5.
benar;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segalaapa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalampertimbangan hukum judex factie sebagaimana ternyata dalam putusan aquo, demikian pula keberatankeberatan Pembanding sebagaimana terteradalam memori bandingnya begitu juga keberatan Para Terbandingsebagaimana tertera dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis HakimTingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap gugatan pembatalan wakaf
menyebutkan wakaf sah apabila dilaksanakan menurutsyariah dan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan (Pasal 2 danPasal 3);Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.MdnMenimbang, bahwa perbuatan H.
Momin bin Abdul Azis yang telahmewakafkan 2 (dua) objek yang menjadi sengketa (yang disebutkan dalamhuruf a dan b di atas) telah sesuai dengan Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9,Pasal 10 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo. Pasal 28dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,ditambah dengan keterangan saksisaksi dari Para Tergugat/ParaTerbanding, dengan demikian wakaf yang dilakukan oleh H.
Penggugat dihukumuntuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama, dan Pembandingdihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding;Mengingat Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan segala peraturanperundangundangan yang ada hubungannya dengan perkara ini;Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022
136 — 78
Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf NomorN2/023/K.2/1992 tanggal 23. Maret 1992 yangditerbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TarakanTengah (dulu termasuk wilayah Tarakan Barat), KotaTarakan tidak sah;5. Menyatakan Sertifikat Wakaf Nomor 381, tanggal 2Januari 1993 yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Bulungan, tidak mempunyai kekuatan hukum danHalaman 3 dari 13Put. No.1/ halamanPdt.G/2011/PTA.Smdtidak mengikat;6.
Menyatakan tanah yang berdiri di atasnya Masjid Jamiat Taqwa adalah tanah wakaf dari Mustagqgim, diperoleh tahun 1930, dan Kalsum binti Batjo Oengkang, diperoleh tahun 1985;7. Memerintahkan Tergugat I (H.A. Roesli Haroen) selakunadzir atau kepada yang kuasa untuk itu untukmengajukan permohonan pembuatan Akta Pengganti IkrarWakaf / Akta Ikrar Wakaf sesuai diktum 6 di atassesuai ketentuan yang berlaku;8.
I selaku nazhir berakhir dengan sendirinya denganbatalnya Akta Pengganti Ikrar Wakaf NomorN.2/023/K.2/tahun 1992 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 381atas nama nazhir HA Roesli Haroen.
Pasal 17 s/d Pasal 21 dan Pasal 32 s/d Pasal 35Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Sepertidipertimbangkan di atas bahwa proses awal untuk memperolehAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf adalah dimulai olehPenggugat/Terbanding sendiri dan kemudian diproses olehinstansi terkait sesuai kewenangan masing masing yangwalaupun tidak dihukum tetap berkewajiban melaksanaknnya.Dengan demikian petitum gugatan point 5 dan point 7tersebut tidak berdasar sehingga harus dinyatakan ditolak;Halaman 10 dari 13Put.
221 — 48
Ikrar Wakaf yang masihhidup).
Bahwa kewenangan peradilan agama dalam perkara wakaf, dibatasihanya dalam hal, apakah peristiwa wakaf tersebut telah memenuhirukun dan syaratsyarat wakaf menurut hukum Islam, dan apakahbenda yang diwakafkan berikut naazir yang mengelola benda wakaftersebut telah memanfaatkan peruntukan wakaf untuk syiar Islam atautidak;7.
Gugatan Kurang Pihak Tidak Menarik Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pihak1. Bahwa dalam gugatan wakaf, maka setiap pihak yang memilikikepentingan terhadap harta wakaf haruslah ditarik sebagai pihak,dan akibat dari tidak ditariknya pihak yang berkepentingan tersebut,maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak(Plurium Litis Consortium) ;2. Bahwa objek gugatan a quo, adalah benda sah wakaf berdasarkanAkta Ikrar Wakaf Nomor: W2a/016/K.5.1135/1990, tanggal 22September 1990, jo.
40 dan 67UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;IllL.DBALAM POKOK PERKARA1.
cucucucu almarhumah Kastimah;14.Bahwa dengan habisnya ahli waris langsung dari almarhumahKastimah, maka wakaf ahli/dzurriy atas objek a quo, secara hukumHalaman 33 dari 46beralih menjadi wakaf khairi, sebagaimana maksud Pasal 30 ayat 6Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang berbunyi: Dalam halsesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karenahukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannyaditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI;15.Bahwa berdasarkan
122 — 8
153 — 0
Menyatakan hukum perbuatan wakaf atas obyek tanah sengketa sebagaimana poin angka 3 di atas adalah tidak sah dan batal demi hukum ;5. Menyatakan hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 08/W.3/4/Tahun 1985 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;6.
268 — 85
Karena syarat dapatterjadinya tukar menukar harta benda wakaf harus dibuatkan Ikrar Wakafterlebin dahulu, tanpa perlu didaftarkan melalui Kantor Badan PertanahanNasional Kota Surakarta untuk menjadi Sertifikat Wakaf, sebatas Akta IkrarWakaf saja.Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 610/Pdt.G/2020/PA.Ska.7.
Bahwa Para Penggugat mengikuti perintah Tergugat untuk membuatakta Ikrar Wakaf dihadapan Tergugat II sebagai pejabat yang berwenang,dan terbitlah Akta Ikrar Wakaf No. xxx tertanggal 25 Shafar 1436 H atautanggal 18 Desember 2014 M. untuk selanjutnya di proses tukar menukarharta benda wakaf ke Kantor Kementrian Agama Kota Surakarta untukmengajukan permohonan dan mendapatkan Penetapan dari Kepala KantorKementrian Agama Kota Surakarta.8.
Bahwa Setelah diteliti dan dikoreksi kelengkapan dokumen oleh KantorKementrian Agama Wilayah Jawa Tengah, proses selanjutnya untukmendapat pengesahan tukar menukar tanah wakaf dari Menteri AgamaRepublik Indonesia.10.Bahwa namun demikian dari Kementrian Agama Republik Indonesiaberkas dan dokumen tukar menukar tanah wakaf ditolak berdasarkan SuratPenolakan Noxxx tanggal 6 Februari 2020 dengan alasan tanah wakaf dariAkta Ikrar Wakaf No. xxx tertanggal 25 Shafar 1436 H atau tanggal 18Desember 2014 M,
Karena status tanah penukar adalah Tanah Wakaf Yayasan MasjidAssegaf.11.Bahwa oleh karena menuruti perintah Tergugat dan ketidak pahamanPara Penggugat berkaitan dengan syaratsyarat perubahan status/ tukarmenukar harta benda wakaf, berakibat menghambat proses tukar menukarHalaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 610/Pdt.G/2020/PA.Ska.harta benda wakaf.
Menyatakan tidak sahnya proses wakaf sebagaimana Akta IkrarWakaf No. xxx tertanggal 25 Shafar 1436 H atau tanggal 18 Desember2014 M. Dikarenakan tujuan awal tidak untuk wakaf, melainkan untuktukar menukar harta benda wakaf.3. Menyatakan Batalnya Akta Ikrar Wakaf No. xxxx tertanggal 25Shafar 1436 H atau tanggal 18 Desember 2014 M.4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek wakaf dalamperkara ini sebagaimana Akta Ikrar Wakaf No. xxxx tertanggal 25 Shafar1436 H atau tanggal 18 Desember 2014 M.
167 — 44
146 — 16
152 — 98
152 — 79
Sedang menurut Syariat Islam dan jugaketentuan pasal 1 angka (2),(3),(4) dan (5) UndangUndang tersebut, rukun wakaf terdiri daria. Wakif, adalah orang / pihak yang mewakafkan hartabenda miliknya ;b. Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah hartabenda yang memiliki manfaat jangka panjang sertamempunyai nilai ekonomi menurut syariah ;c. Maukuf alaihi, adalah tujuan wakaf ;d.
Sebab obyek wakaf ( obyek sengketa )tersebut telah selama 84 tahun berturut turut tidakdikuasai oleh ABD.
Tentang Akta Ikrar Wakaf dan Surat PengesahanNadzirMenimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkandiatas bahwa Wakif dari obyek Wakaf tersengketa adalahK.H.ARDJO USMAN, dan tidak ternyata bahwa Wakaf yangtelah di Ikrarkan oleh K.H.Ardjo Usman terbatas dalamwaktu tertentu. Bahwa dengan adanya wakaf tersebut makaseluruh ahli waris K.H.Ardjo Usman tidak lagi mempunyaihubungan hukum dengan obyek wakaf tersebut. Oleh karenaitu.
Olehkarena sejak Ikrar wakaf terhadap obyek wakaf ( hartawakaf ) a quo dinyatakan oleh Wakif ( almarhum K.H.ArdjoUsman ) maka obyek wakaf a quo telah terpisah dari hartapeninggalan almarhum K.H.Ardjo Usman untuk selamanya dantidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan seluruh ahliHal. 15 dari 25 hal.Put.
) a quo, yang berasal dari wakaf almarhumK.H.
106 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
IVJalan Bhakti Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, KabupatenBengkalis dengan luas 100 x 80 meter;Bahwa pada saat Penggugat berwakaf tersebut dimana hanya dibuatselembar surat di atas Segel yaitu berupa surat penyerahan wakaf tanah,namun di dalam surat penerima wakaf dan saksi hanya ditanda tangani olehsatu orang saja;Hal 1 dari 6 hal. Put.
No. 03 PK/AG/2008Bahwa semenjak Penggugat mewakafkan tanah tersebut, tanah wakafitu terbiar begitu lama dan baru belakangan ini dikelola, namun tidak lagisesual apa yang semestinya menurut ikrar wakaf;Bahwa karena tanah wakaf tersebut tidak juga dikelola sebagaimanamestinya, maka tahun 1997 Penggugat mewakafkan kembali kepada pihaklain, akan tetapi timbul keributan dan akhirnya Penggugat serta mertamencabut dan membatalkan suratsurat yang berhubungan tanah wakaftersebut;Bahwa sampai sekarang ini
Menyatakan batal demi hukum wakaf yang telah dilaksanakan Penggugatterdahulu;3. Memerintahkan kepada pihakpihak yang menguasai tanah tersebut untukdiserahkan guna diwakafkan kembali kepada umat muslimin agar lebihberguna dan sesuai dengan aturan hukum;4. Menetapkan tanah tersebut di atas adalah tanah wakaf untuk kepentinganumat Islam;5.
Menyatakan bahwa surat penyerahan wakaf tanah No. 36/135/1984,Hal 2 dari 6 hal. Put.
Menyatakan bahwa surat penyerahan wakaf tanah No. 36/135/1984,tertanggal 11 April 1984 antara Penggugat dan Penggugat II denganTergugat batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;3.
183 — 37
Bahwa sejak penyerahan wakaf tersebut Pimpinan MuhammadiyahRanting Kelurahan Hutuo secara aktif mengembangkan wakaf tersebut,dan oleh karena harta benda tersebut adalah Tanah Wakaf OrganisasiMuhammadiyah maka kebijakan pengelolaan termasuk pengembanganwakaf tersebut diatur oleh Organisasi Muhammadiyah.11.
Bahwa sebelumnya juga pada tanggal 5 Juni 2017 Penggugat telahmengirim surat kepada Tergugai Vil untuk tidak merekomendasikanperubahan Nazhir, oleh karena wakaf tersebut adalah wakaf AlmarhumSUDE KAU kepada Organisasi Muhammadiyah.13.
Bahwa seharusnya Tergugat dan Tergugat VII serta pihakpihaklainnya memahami bahwa iegalitas kepemilikan tanah wakaf tersebutbukan sebagai wakaf yang diserahkan kepada perseorangan, akantetapi wakaf tersebut diserahkan kepada Organisasi Muhammadiyah,sehingga tidak semestinya Tergugat mengeluarkan Surat KeputusanNomor : BWi/PrwkinGtlo/10/VII/2017 Tentang Pergantian NazhirTanah Wakaf Masjid Nurul Falah Kelurahan Hutuo dan Tergugat VIImengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor397/KUA.30.05.01/BA.00/7/2017
harussecara bersamaan dengan objek wakaf, sehingga apabilaPengadilan Agama membatalkan wakaf secara otomatis surat jugaturut tidak berfungsi.
Eksepsi gugatan kaburBahwa gugatan Penggugat sangat kabur karena tidak satukesatuan antara objek wakaf dan surat ikrar wakaf, sementaraPenggugat menggugat hanya surat tentang pergantian nazhir,sementara antara objek wakaf dan surat ikrar wakaf adalah satukesatuan. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan telahpantas untuk dinyatakan tidak dapat diterimaIi. Dalam pokok perkara4. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam provisi dan eksepsiHalm. 20 dari 43 hal.
209 — 63
Bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam permohonan Intervensiposita butir 37 yang intinya mendalilkan bahwa Almarhum mewakafkansebagian bidang tanah miliknya kepada Almarhum RA.Manaf bin A.Kalanguntuk digunakan sebagai akses jalan untuk menuju ke jalan utama yangsetempat dikenal dengan Jl.Kapten Anwar Sasiro, dan sebagai fasilitasumum yaitu keperluan kesehatan sesuai Surat Wakaf tertanggal 5 Pebruari1966;4.
Bahwa ketika proses balik nama dari TERGUGAT INTERVENSI ,TERGUGAT INTERVENSI Il DAN TERGUGAT INTERVENSI Ill kepadaTERGUGAT INTERVENSI IV oleh Badan Pertanahan Kota Palembangmembuktikan benar dan tidak dapat disangkal lagi objek jual beli SertifikatHak Milik No.4888 Tahun 1981 Ilir Palembang bersih dari sitaan, tidak dalambentuk jaminan dan tidak terdapat adanya wakaf.
Bahwa jikapun ada QUAD NON., wakaf yang didalilkan PARA PENGGUGATINTERVENSI tidak memenuhi ketentuan perundangundangan mengenaiwakaf sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004;8.
Bahwa dalam Bab X UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004, tentangketentuan Peralihnan Pasal 69 dinyatakan :Ayat 1 Dengan berlakunya undangundang ini, wakaf yang dilakukanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebelum diundangkannya undangundang ini, dinyatakan sah sebagai wakafmenurut undangundang ini;Ayat 2 Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib didaftarkan dandiumumkan paling lama 5 tahun sejak undangundang ini diundangkan;9.
Bahwa dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 inipada tanggal 27 Oktober 2004, maka segala wakaf yang yang telah adayang tidak didaftarkan menurut ketentuan undangundang ini secara hukumdianggap tidak ada;10.