Kudusdan bertanya tentang terdakwa ternyata tidak ada nama terdakwasebagai pegawai Bank BCA Cab.

Kudusdan bertanya tentang terdakwa, ternyata tidak ada nama terdakwasebagai pegawai Bank BCA Cab.

Bank BCA Cab.

Bahwa terdakwa bukan pegawai Bank BCA Cab.

Indo,tempat kediaman di Kecamatan Ampel kabupaten Boyolali,selanjutnya disebut Penggugat; dalam hal ini memberikankuasa kepada Kuasa Hukum, Advokat dan Konsultan Hukumalamat Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Boyolali tanggal 17 September 2013, selanjutnyadisebut Penggugat;MelawanTergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank BTPN, tempat kediamandi Kecamatan Cepogo kabupaten Boyolali, selanjutnya disebutTergugat

Atau: Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadirmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun iatelah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannyaitu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai

Bank BTPN yang menurutPeraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil,dalam hal ini Majelis Hakim telah menunda persidangan sampai batas waktu 6 (enam)bulan dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mendapatkansurat keterangan dari atasan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaupaya perdamaian maupun mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa

yang sah, meskipuntelah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugattersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dangugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di Persidangan maka mediasimaupun upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai

Bank BTPN yangdipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini Majelis Hakim sudahmemberikan waktu dan menunda persidangan selama 6 bulan dengan maksud untukmemberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mendapatkan Surat Keterangan dariatasan Tergugat namun Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan dan tidak mendapatkanSurat Keterangan dari atasan Tergugat sebagaimana dimaksud, maka Tergugat tidakmemenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 jo.

Murnian Husen Anwar Binti HajiHusenyang semasa hidupnya adalah Pegawai Bank Mandiri.7. Bahwa Pemohon bermaksud mengambil atau mengurus Balik NamaBuku Rekening Bank Mandiri di Cabang Kendari dengan Nomor rekening(162 0000 848675 dan 152 009 3004 634) atas Nama Hj. Murniah HusenAnwar Binti Haji Husen, Untuk itu Pemohon sangat memerlukan PenetapanAhli Waris dari Pengadilan Agama Kendari.Hal. 2 dari 11 Penetapan No.60/Padt.P/2021/PA.

Murniah Husen Anwar Binti Haji Husen,semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Bank Mandiri;wonn Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untukKhusus di pergunakan untuk mengambil atau mengurus Balik NamaBuku Rekening Bank Mandiri di Cabang Kendari dengan Nomorrekening (162 0000 848675 dan 152 009 3004 634) atas Nama Hj.Murniah Husen Anwar Binti Haji Husen.Hal. 5 dari 11 Penetapan No.60/Padt.P/2021/PA. Kdi2.

Murniah Husen Anwar Binti Haji Husen,semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Bank Mandiri;wonnn Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untukKhusus di pergunakan untuk mengambil atau mengurus Balik NamaBuku Rekening Bank Mandiri di Cabang Kendari dengan Nomorrekening (162 O000 848675 dan 152 009 3004 634) atas Nama Hj.Murniah Husen Anwar Binti Haji Husen.Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatuapapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.Hal. 6 dari 11 Penetapan No.60

Diponegoro No. 258 Tanjung Aman KecamatanMartapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja,anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank UmumKonvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang melakukan, turutserta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja membuat ataumenyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan,dokumen atau laporan kegiatan usaha

Diponegoro No. 258 Tanjung Aman KecamatanMartapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja,anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank UmumKonvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang melakukan, turutserta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja menghilangkan atautidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalampembukuan atau dalam laporan

Diponegoro No. 258 Tanjung Aman KecamatanMartapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja,anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank UmumKonvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang melakukan, turutserta melakukan atau) menyuruh melakukan dengan sengaja mengubah,mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatupencatatan dalam pembukuan atau dalam

Unsur Pegawai Bank Syariahe Menimbang bahwa yang dimasksud Pegawai Bank Syariah adalahOrang yang bekerja di Bank Syariah berdasarkan surat pengajuanyang dikeluarkan oleh perusahaan yang menaungi Bank Syariahtersebut.e Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang lengkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksisaksi serta terdakwa, bahwa terdakwaRAHMAT REZA PAHLEVI Bin ALPIA BHAMA adalah pegawai BankMega Syariah sebagai Teller pada tanngal 06 Mei 2010 s/d tanggal15 September 2011 di Bank Mega Syariah KCP

Belitang, sebagaiAcoun Officer (AO / Marketing) pada tanggal 16 september 2011 s/dtanggal 24 Mei 2012 di Bank Mega Syariah KCP Belitang, sebagaiOperation Officer (OO) / Penyelia Teller pada tanggal 25 Mei 2012 s/d tanggal 01 April 2013 di Bank Mega Syariah KCP Martapura,sebagai Back Office (BO) pada tanggal 02 April 2013 s/d tanggal 18Februari 2014 di bank Mega Syariah Cabang Baturaja.Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut diatas makaunsure pegawai Bank Syariah tersebut terpenuhi2.

Bank.

unsur Anggota DewanKomisaris, Direksi atau Pegawai Bank, unsur secara limitatif jelas telahmenandakan siapa yang merupakan adresat dalam Pasal ini.

Bank yang bersangkutan.

Bank BRI Tbk, misalnya akibatkredit macet dan perbuatan Pegawai bank yang merugikan Bank seperti dalamkasus di atas, tetap saja bisa dibidik* melalui ketentuan UU Tipikor.

Bank adalah pihak yang diangkatsebagai pegawai sesuai dengan ketentuanyang berlaku pada bank yang bersangkutan(baik pegawai tetap maupun honorer,termasuk outsourcing sesuai denganketentuan ketenagakerjaan yang berlaku).Pegawai bank mencakup pejabat yang diberiwewenang dan tanggung jawab untukmelaksanakan tugas operasional bank, danpegawai yang mempunyai akses terhadapinformasi mengenai keadaan bank.e Unsur "dengan sengaja dilihat ketika pelakumelakukan perbuatan melanggar peraturanintern (SOP bank

/ pemindah bukuan maupun transaksipenarikan atas rekening tabungan milik NasabahSuatu Bank dengan sengaja tidak menyerahkanSlip pendebetan/pemindah bukuan maupun Slippenarikan yang telah divalidasi dan telahdibayarkan kebagian teller/kasir, hal tersebutmerupakan perbuatan yang menyembunyikanatau menghilangkan laporan transaksi rekeningbank.e Ahli menjelaskan bahwa jika pegawai bank yangdengan sengaja membuat atau melakukan suatuperbuatan yang menyebabkan pencatatan palsuatau tidak sah atau tidak

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank.2. Dengan sengaja.3. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsudalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalamdokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksiatau rekening suatu bank.4. Jika antara bbeberapa perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatuperbuatan berlanjut (voortgezette handeling).Ad.1.

Pegawai bank mencakup pejabat yang diberiwewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugasoperasional bank, dan pegawai yang mempunyai aksesterhadap informasi mengenai keadaan bank.Menimbang, bahwa bank adalah badan usaha yangmenghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanandan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit,dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkantaraf hidup rakyat banyak.

pegawai Bank Nasional danpegawai BPD datang kelokasi tanah di JI.

alasan untuk memudahkan proses balik nama dan pemecahansertifikat tersebut, Terdakwa membujuk adiknya SYAMSIAR SIRIN untukmenanda tangani formulir atau blangko kosong dengan alasanuntuk pemecahan sertifikat terdahulu dan setelah ditanda tangani olehSYAMSIAR SIRIN sertifikat tersebut tidak pernah diserahkan lagi kepada saksikorban SYAMSIAR SIRIN oleh terdakwa BASRI SIRIN, selanjutnya sertifikattersebut digadaikan oleh Terdakwa BASRI SIRIN ke pihak Bank Nasional danBPD selanjutnya sekira tahun 2001 pegawai

Bank Nasional dan pegawai BPDdatang kelokasi tanah di Jl.

Bank Mandiri Cab.

Rp.2.450.000, (dua juta empatratus lima puluh ribu rupiah) namun karena ada uang palsu yang terkena air dan luntur(rusak) lalu terdakwa membaung uang kertas palsu ke tong sampah di belakang rumahterdakwa pada tanggal 20 April 2013 sebesar Rp.310.000, (tiga ratus sepuluh riburupiah).e Bahwa sisa uang sebanyak Rp.2.140.000, (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yangditemukan di rumah terdakwa adalah benar uang kertas palsu, hal mana sesuai denganketerangan saksi ahli yaitu Imam Santoso, SE (pegawai

bank Indonesia).e Adapun tujuan terdakwa hanya menolong perbuatan jahat Kusnadi Als Adi Serang dalamhal peredaran uang kertas palsu dan terdakwa tidak ada menerima uang/upah dariKusnadi Als Adi Serang selam menyimpan titipan uang kertas palsu tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 245KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) kele KUHPidana;ATAUKeduaPrimair :Bahwa ia terdakwa Suyatno Als Yatno bersama dengan Julpan Manurung, Rio AdiDamanik, Kusnadi Als Adi Serang,

bank Indonesia).Hal 5 dari 23 putusan No.430/Pid.B/2013/PN.

bank Indonesia).Adapun tujuan terdakwa hanya menolong perbuatan jahat Kusnadi Als Adi Serang dalamhal peredaran uang kertas palsu dan terdakwa tidak ada menerima uang/upah dariKusnadi Als Adi Serang selam menyimpan titipan uang kertas palsu tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 36 ayat(3) Undangundang Republik Indonesia No.7 tahun 2011 Tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1)kele KUHPidana;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksisaksi

bank Indonesia).Hal 19 dari 23 putusan No.430/Pid.B/2013/PN.

KARTIKA NOVITA PURNAMASARI binti NONO SUMARNO.IPINSARIPIN alias OPO bin IBRO keduanya selaku Pegawai Bank PD. BPR BKPDKawalu, baik bertindak secara bersamasama maupun sendirisendiri sekira tahun 2007sampai dengan tahun 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain di antara tahun2007 sampai dengan tahun 2010 bertempat di PD.

KARTIKA NOVITA PURNAMASARI binti NONO SUMARNO.IPINSARIPIN alias OPO bin IBRO keduanya selaku Pegawai Bank PD. BPR BKPDKawalu, baik bertindak secara bersamasama maupun sendirisendiri sekira tahun 2007sampai dengan tahun 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain di antara tahun2007 sampai dengan tahun 2010 bertempat PD.

KARTIKA NOVITAPURNAMASARI binti NONO SUMARNO.IPIN SARIPIN alias OPO bin IBRO, yangkeduanya merupakan selaku Pegawai Bank PD.

Bahwa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi tidak sependapat atasputusan yang dijatunkan Majelis Hakim aquo dengan alasan pidana yangdijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya korban paranasabah bank century yang kehilangan uang dan harta bendanya akibatketidakhatihatian dan ketidak profesionalan Terdakwa dalam menjalankanfungsi dan tugasnya sebagai Pegawai Bank padahal senyatanya Terdakwasudah lama bekerja sebagai Pegawai Bank namun tetap melaksankanfungsinya padahal mengetahui jika

, mengenai pengertian "Pegawai Bank?

, yang mengatur sebagaiberikut :(b) Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yangmempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang halhal yang berkaitandengan usaha bank yang bersangkutan.Frasa "Wewenang dan tanggung jawab" adalah bagian dan merupakan satukesatuan dari unsur "Pegawai Bank", yang harus dibuktikan dalam perkara ini.Para Terdakwa sebagai Pegawai Bank menjadi "pesakitan" dalam perkara ini,karena jabatan para Terdakwa sebagai Kepala Wilayah Ill dan Kepala DivisiKredit merangkap

Nomor 374 K/PID.SUS/2016Yang Mulia, berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti jika : paraTerdakwa sebagai Pegawai Bank, TIDAK mempunyai kewenangan dan TIDAKbertanggung jawab, terhadap FPK fasilitas kredit Back to Back PT. PT.Animablu Indonesia, YANG TIDAK ADA KEPUTUSAN PERSETUJUANKREDIT.Karenanya, Unsur ke1 "Pegawai Bank" dari Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, TIDAK TERBUKTI.B.

AnimabluIndonesia, karena FPK belum ditandatangani/disetujui oleh PejabatPemutus Kredit.Sehingga para Terdakwa sebagai Pegawai Bank tidak bisa dimintakanpertanggungjawaban terhadap FPK yang tidak memutuskanpersetujuan kredit.Rekomendasi menyetujui para Terdakwa dalam FPK, terhadappemberian fasilitas kredit back to back kepada PT.

Bank BRI Cabang Pintu Ledeng,oleh Saudara Alex Tanudjiwa di take over kepada PENGGUGATsebesar Rp.110.000.000,(Seratus sepuluh juta rupiah) akan tetapiyang dijadikan jaminan oleh Saudara Alex Tanudjiwa adalah hartaHalaman 20 dari 42 putusan Nomor 100/PDT/2019/PT.

BDG10.No.579 atas nama TERGUGAT oleh Pegawai Bank BRI CabangPintu Ledeng yakni Dadi Supardi,SH;Bahwa dalil PENGGUGAT pada point 9 (Sembilan) dalam halaman3 (tiga) dari 13 (tiga belas) halaman, bahwa berdasarkan rangkaianperistiwa yang diuraikan dalam angka 8 (delapan) diatas makaterciptalah hubungan hukum = antara PENGGUGAT danTERGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan SaudaraAlex Tanudjiwa,dst;Adalah tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan patut ditolakbahwa yang sebenarnya adalah PENGGUGAT

tidaklahmempunyai hutang kepada siapapun dan semakin jelas perbuatanPENGGUGAT, Saudara Alex Tanudjiwa, Saudara Dadi Supardi,SHdan Saudara Awaludin Sadat adalah Perbuatan Melawan Hukumdimana antara PENGGUGAT dan Saudara Alex Tanudjiwa adalahperbuatan Rentenir sebagaimana bukti dari pengakuanPENGGUGAT uang diserahkan uang oleh Saudara Alex Tanudjiwakepada Dadi Supardi,SH Pegawai Bank BRI Cabang Pintu Ledengoleh Saudara Alex Tanudjiwa di take over kepada PENGGUGATsebesar Rp.110.000.000,(seratus sepuluh

BDG11.Adalah tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan patut ditolakbahwa yang sebenarnya adalah PENGGUGAT tidaklahmempunyai hutang kepada siapapun dan semakin jelas perbuatanPENGGUGAT, Saudara Alex Tanudjiwa, Saudara Dadi Supardi,SHdan Saudawa Awaludin Sadat adalah perbuatan melawan hukumdimana antara PENGGUGAT dan Saudara Alex Tanudjiwa adalahperbuatan Rentenir sebagaimana bukti dari pengakuanPENGGUGAT uang diserahkan oleh Saudara Alex Tanudjiwakepada Dadi Supardi,SH Pegawai Bank BRI Cabang Pintu

Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT akibat perbuatanTEWRGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT yang telah melakukanKonsfirasi kejahatan dengan Dadi Supardi,SH Pegawai Bank BRICabang Pintu Ledeng, Alex Tanudjiwa dan Awaludin Sadat adalahPerbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan Hukumyang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehinggaakibat perbuatan PENGGUGAT Rekonvensi telah mengalamikerugian baik Materiil maupun Immateriil.

Smd, tanggal 17 Juni 2010 Masehi, bertepatantanggal 4 Rajab 1431 Hijriah, karena itu tidak perlu lagidipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memoribandingnya mengajukan keberatan yang pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidakmempertimbangkan ~~ tuntutan kompensasi Termohon/Pembandingyang berhenti sebagai pegawai Bank BPD dalam bentuk mutahsebesar Rp. 200.000.000.

tujuh sen), karena dipergunakanuntuk biaya sekolah anak, maka pelunasan hutang tersebutdibebankan kepada Pemohon/Terbanding;Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidakmempertimbangkan penerapan Peraturan Pemerintah NO. 10Tahun 1983;Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatanTermohon/Pembanding di atas, selain apa yang telahdipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, PengadilanTinggi Agama Samarinda akan mempertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa pengunduran diri Termohon/Pembandingdari status pegawai

Bank BPD adalah karena atas dasarkesepakatan bersama.

;Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi perceraian, anak Pemohon danTermohon yang bernama Almira Ghaliya Ramadhani diasuh dan dirawatoleh Pemohon;Bahwa saksi mengetahui selama ini yang membiayai seluruh kebutuhananak Pemohon dan Termohon tersebut adalah Pemohon dan kadangsaksi ikut membantu;Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama ini mendidik anaknyadengan baik, disekolahkan dan diajarkan mengaji;Bahwa saksi mengetahui Pemohon mampu mencukupi kebutuhan hidupanaknya, karena Pemohon bekerja sebagai pegawai

Bank BRI Syariah,sebelumnya di Surabaya namun sekarang sudah pindah di Bojonegorodan penghasilan penghasilan Pemohon cukup untuk membiayaikebutuhan hidup anaknya dan sanggup mendidik anaknya dengan baik;2.

Pengadilan Agama Sidoarjo dan sudah mendapatAkta Cerai;e Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi perceraian anak Pemohon danTermohon bernama Almira Ghaliya Ramadhani dalam asuhan ataupemeliharaan Pemohon;e Bahwasaksi mengetahui selama ini yang membiayai seluruh kebutuhananak Pemohon dan Termohon tersebut adalah Pemohon dan Pemohontelah mendidik anaknya dengan baik, disekolahkan dan diajarkanmengaji;e Bahwasaksimengetahui Pemohon mampu mencukupi kebutuhan hidupanaknya, karena Pemohon bekerja sebagai pegawai

Bank BRI Syariahdengan penghasilan yang cukup untuk membiayai sekolah anaknya danPemohon sanggup mendidik anaknya dengan baik;e Bahwasaksi mengetahui ketika Pemohon bekerja, yang mengasuh anakPemohon dan Termohon tersebut biasanya adalah nenek dari pihakPemohon;Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akanmengajukan bukti lagi;Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknyatetap pada permohonannya dan mohon putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian

Bank BRI Syariah, sebelumnya di Surabaya namunsekarang sudah pindah di Bojonegoro dan penghasilan penghasilan Pemohoncukup untuk membiayai kebutuhan hidup anaknya, sehingga keterangan saksisaksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksiansesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR., oleh karenanya keterangan saksisaksitersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemeliharaan (hadhanah) anak adalahuntuk

Bank Mandiri (DPPSPBM) dengan surat No.

Bank Mandiri yangterlibat dalam aksi tersebut yang diperkirakan berjumlah kurang lebih 1.200orang.Bahwa jika Penggugat merasa keberatan dengan digelarnya aksi unjukrasa tersebut bahkan menghukum para pegawai Bank yang terlibat, apa lagisampai memutus hubungan kerjanya, maka sangat nyata bahwa Penggugattelah secara sadar melanggar UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia pasal 25, yaitu :Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasukhak untuk mogok sesuai dengan ketentuan

Inimenunjukkan komitmen para pegawai Bank Mandiri yang tergabung dalamSPBM untuk tidak mengganggu operasional Bank dan pelayanan kepadaHal. 12 dari 29 hal. Put. No. 816 K/Pdt.Sus/2009nasabah. Jika mereka berkehendak, bisa saja bukan aksi unjuk rasa yangdilakukan, melainkan mogok kerja yang merupakan hak dasar pekerja sesuaiketentuan pasal 137 UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi perlu menjelaskan kembalipokokpokok permasalahannya agar Majelis Hakim Kasasi yang terhormatdapat memperoleh gambaran yang obyektif, utuh dan menyeluruhsehingga dapat mengambii keputusan yang seadiladilnya demi tegaknyakebenaran dan keadilan.Bahwa perseteruan antara Termohon Kasasi dengan para pegawai yangtergabung dalam SPBM (Serikat Pegawai Bank Mandiri) sebenarnya telahberlangsung sejak lama, yaitu menyangkut sejumlah permasalahan yangtak kunjung ada solusinya

Bahwa dimungkinkannya OPSI bertindak selaku Kuasa HukumTergugat karena Tergugat adalah anggota yang juga SekretarisUmum Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM) yang secara strukturalSPBM adalah Serikat Pekerja yang berafiliasi ke dalam OPSIterhitung sejak tanggal 17 Nopember 2007 (bukti T17) berdasarkansurat SPBM tanggal 1 Nopember 2007 (bukti T18) sehingga sebagaiFederasi OPSI berkewajiban membela kepentingan Serikat PekerjaAfiliasi dan seluruh anggotanya (termasuk Pemohon Kasasi) dalamsetiap perkara

Kasega Dadidit, Jalan WaringinRejo RT 05 / RW 21 Solo atau setidak tidaknya pada suatu' tempatlain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriSurakarta, Selaku Pegawai Bank tidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan dalam Undang Undang ini dan ketentuanperaturan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi bank,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lainsebagai berikut Bahwa terdakwa TERDAKWA merupakan Pegawai Bank NISPSurabaya dengan Jabatan sebagai Marketing

KasegaDadidit mulai 1 Agustus 2006, adalah melanggarketentuan pasal 49 ayat (2) huruf a UU No.7 Tahun1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubahdengan UU No.10 Tahun 1998 yang unsurnya tersangkasebagai pegawai bank (pejabat eksekutif ) yangdengan sengaja meminta/menerima/menyetujuhi untukmenerima imbalan/komisi/uang untuk keuntunganpribadi/keluarganya dalam rangka mendapatkan atauberusaha untuk mendapatkan bagi orang lain dalammemperoleh pemberian kredit dari bank.

Bahwa, Pejabat bank = atau pegawai bank = dilarangmenerima imbalan dari debitur yang sedang mengajukankredit kepada bank yang bersangkutan. Apabila itudilakukan oleh pejabat atau pegawai bank dapat dikenaisanksi pidana,sesuai dengan pasal yang diancamkandalam UU Perbankan tersebut.

Bahwa, pegawai bank yang telah melanggar ketentuandalam aturan didalam bank yang bersangkutan dapatdikenai sanksi sesuai dengan aturan dalam bank itusendiri (administrasi), tetapi juga apabila aturantersebut juga diatur dalam UU Perbankan, maka pegawaibank tersebut juga bisa dikenai saksi pidana dalam UUPerbankan.

Menyatakan terdakwa DODDY SURYAWAN bersalah melakukantindak pidana Pegawai Bank yang dengan sengaja menerimasuatu. imbalan untuk keuntungan pribadinya dalam rangkamendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang laindalam fasilitas kredit dari Bank sebagaimana diaturdalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 10Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan;.

DRUS, dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidanganini, dikarenakan pegawai Bank Syariah dengan sengaja mengubah,menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan dalampembukuan atau merusak pencacatan pembukuan dan ataupenyalahgunaan dana nasabah dan dana oprasional kantor (GeneralLedger/Gl) di Bank Syariah Mandiri cabang Liwa Lampung Barat;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pegawai Bank SyariahMandiri Cabang

Anggota DewanKomisaris, Direksi, atau Pegawai BankSyariah atau Pegawai Bank Konvensionalyang memiliki Unit Usaha Syariah yang:= Diangkat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank Syariah atauPegawai Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah sesuaidengan ketentuan yang berlaku pada Bank yang bersangkutan (baikpegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai denganketentuan ketenagakerjaan yang berlaku);= Aktif menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank Syariahatau Pegawai

Anggota direksi dan pegawai bank Syariah atau bank umumkonvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah;3. Yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabahbank Syariah atau Unit Usaha Syariah;4.

bank Syariah atau bank umum konvensionalyang memiliki Unit Usaha Syariah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anggota Direksi, atauPegawai Bank Syariah atau Pegawai Bank Konvensional adalah seseorangyang diangkat sebagai anggota direksi, pengawai bank syariah atau pegawaibank konvensional yang diangkat sebagai anggota direksi atau pegawai sesuaidengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawaitetap maupun honorer, termasuk outsorcing sesuai dengan ketentuanketetangakerjaan

yang berlaku);Menimbang, bahwa Pegawai bank syariah atau bank konvensionalmencakup pejabat bank yang di beri wewenang dan tanggung jawab untukmelaksanakan tugas operasional bank dan pegawai yang mempunyai aksesterhadap informasi mengenai keadaan bank;Menimbang, bahwa Anggota direksi dan pegawai bank syariah atau bankumum konvensional yang dimaksud dalam pasal ini adalah anggota direksi danpegawai bank syariah atau bank umum konvensional aktif menjabat sebagaidireksi atau pegawai bank pada saat dilakukan

Subita, Gang Il A No. 2 Kelurahan Sumerta,Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,Agama : Hindu,Pekerjaan : mantan Pegawai Bank PT. BPR Legian,Pendidikan. : Sarjana $1Hane Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Juli 2014sampai dengan sekarang ; 222 sen nen nnn re nnn nnn cern een ncnHe Pengadilan Negeri terselbutt 5 ss

PUTUSANNomor 217/Pdt.G/2020/PA.TBKears Goo stl all pau,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telahmenjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:Pemohon, tempat/ tanggal lahir Tanjung Balai Karimun/ 16 September 1983,umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Pegawai Bank Riau Kepri, tempat kediaman di, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dalam

TBK10.11.12.bekerja sebagai Pegawai Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun,sedangkan Termohon bekerja sebagai honorer di Kantor PerpustakaanArsip Daerah Kabupaten Karimun;Bahwa pertengkaran yang terjadi selama 2 (dua) tahun membinarumah tangga di Tanjung Balai Karimun dikarenakan menurut pandanganTermohon dengan alasan bahwa Pemohon bekerja di Bank Riau Kepri itutidak sesuai Syariat Islam karena bekerja di Bank itu riba, Termohon selalumemaksa Pemohon untuk berhenti bekerja di Bank tersebut

Anggota Advokat yang masih berlaku sampai dengantanggal 26 Februari 2022 dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, danternyata bahwa surat kuasa telah memenuhi syarat formil, SedangkanTermohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lainuntuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa Pemohon selaku Pegawai

Bank Riau Kepri yang merupakanBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dipersamakan statusnya denganPegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan Surat Izin Perceraian denganNomor 446/MSDM/2020 yang dikeluarkan oleh Divisi Manajemen SDM PTBank Riau Kepri tanggal 30 Maret 2020;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuktidak menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalildalilpermohonannya untuk menceraikan Termohon;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon

TBKBahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di mukasidang yang pada pokoknya bahwa tetap pada dalildalil permohonannya untukmenjatuhkan talak terhadap Termohon;Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Bank Riau Kepri yangmerupakan

(Persero) Tbk, periode 20062008 dalam Pasal 4 tentangtujuan dan fungsi Perjanjian Kerja Bersama menyebutkan "menciptakanhubungan kerja yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan kondusif antara Bank,Pegawai dan Serikat Pegawai untuk mendukung/mendorong peningkatan kinerjaBank, kinerja Pegawai dan Kesejahteraan Pegawai guna pelaksanaan visi, misidan nilainilai budaya Bank serta peningkatan produktivitas yang berkesinambunganserta menjaga kelangsungan usaha Bank" ;Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pegawai

Bank Mandiri (DPP SPBM)dengan surat No.

Bank Mandiri(SPBM) pada tanggal 4 Agustus 2007 yang intinya menuntut perbaikanHal. 7 dari 21 hal.

Bank Mandiri yang terlibat dalam aksitersebut yang diperkirakan berjumlah kurang lebih 1.200 orang ;Bahwa jika Penggugat merasa keberatan dengan digelarnya aksi unjuk rasatersebut bahkan menghukum para pegawai Bank yang terlibat, apa lagi sampai memutushubungan kerjanya, maka sangat nyata bahwa Penggugat telah secara sadar melanggarUndangUndang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 25, yaitu :Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untukmogok sesuai

Ini menunjukkankomitmen para pegawai Bank Mandiri yang tergabung dalamSPBM untuk tidak mengganggu operasional Bank dan pelayanan kepadanasabah. Jika mereka berkehendak, bisa saja bukan aksi unjuk rasa yangdilakukan, melainkan mogok kerja yang merupakan hak dasar pekerja sesuaiketentuan Pasal 137 UndangUndang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Sekali lagihal ini menunjukkan pertimbangan yang mendalam dari SPBM untuk tetap menjagakelancaran pelayanan kepada nasabah.