BahwaPemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai suratizin bercerai dari atasan No 800/242/BKPSDMD Tahun 2021 yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2021;2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1997 Pemohon dan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX sebagaimana bukti berupaDuplikat Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanXXXX pada tanggal 26 Maret 1997;3.

akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu olehmediator dari unsur hakim yang bernama : Asrori Amin, S.H.I., M.H.I., ternyatatidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Mei 2021;Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusahamendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan namun tetap tidakberhasil;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izindari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan suratnya Nomor :800/242/BKPSDMD

dimaksudkanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakimtetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehatiPemohon dan Termohon pada setiap persidangan berdasarkan ketentuanPasal 154 RBg, akan tetapi usaha tersebut juga tetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan telahmemperoleh Surat Izin Perceraian dari atasannya berdasarkan suratnya Nomor800/242/BKPSDMD

suatuhalangan yang sah.Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon danmengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTermohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkandengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon.Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan suratpermohonannya dengan Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianPengembangan dan Sumber Daya Manusia Kota Makassar No.862/4598/BKPSDMD

Putusan No. 5317/Pdt.G/2020/PA Sgm.Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kota Makassar No. 862/4598/BKPSDMD/XII/2020 Tentang Pemberian Izin Cerai an. #PemohonterhadapIstrinya an.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Atau, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon danTermohon telah dipanggil secara resmi dan patut, hadir di persidangan;Bahwa Pemohon telah memperoleh surat izin perceraian dari atasanlangsung Pemohon dengan Nomor 03/BKPSDMD/2018 yang dikeluarkanBupati Bungo, tanggal 18 Januari 2018, dan perkara dapat dilanjutkan;Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya

No. 049/Pdt.G/2018/PA.Mab03/BKPSDMD/2018, yang dikeluarkan Bupati Bungo, tanggal 18 Januari2018, dengan demikian telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 3 ayat1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telahmemenuhi syarat secara administratif dan permohoanan Pemohon dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan

Membebankan biaya yang timbul Akibat Permohonan ini kepada pemohon;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon 2telah datang menghadap berdasarkan surat tugas No.596/SPT/DINSOS/XII/2019yang telah di tanda tangani oleh Pemohon 1 selaku PLT Kepala dinas sosialKabupten Siak berdasarkan SK Bupati No.800/BKPSDMD/SP/01 tertanggal 013Oktober 2019, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon

ROBIATI, MPselaku PLT Kepala dinas sosial Kabupten Siak berdasarkan SK BupatiNo.800/BKPSDMD/SP/01 tertanggal 01 Oktober 2019 dan hal tersebut sudahmerupakan tugas pokok dan fungsi Pemohon sebagai Pekerja Sosialsebagaimana keterangan saksi DODI SUHENDRA,S.Sos yang menyatakanbahwa dinas sosial menerima rekomendasi untuk Calon Orang tua angkat(COTA) atau kemana anak tersebut akan di titipkan dari Peksos kemudianPemohon ditugaskan untuk mengajukan permohonan ini terkait denganpenetapan status Anak sebagai

mengatakan Penggugat bukanistriku lagi dan Penggugat perempuan bekas orang, tapi Tergugat tidakterima dan marah akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugatsambil berkata Tergugat pergi carikan Penggugat seorang lakilaki yangbisa memuaskan Penggugat;Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat danTergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukangugatan cerai telah memperoleh surat izin cerai dari atasan dengan Nomor848/130/BKPSDMD

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah sah mempunyai izinHal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0328/Pat.G/2017/PA.KdgTanggal 19 Desember 2017untuk melakukan perceraian yakni sebagai Keputusan Bupati Hulu SungaiTengah nomor 474.3/10/BKPSDMD/2017 tentang permintaan izin melakukanperceraian tanggal 20 Oktober 2017;9.

tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan pula tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, dengandemikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengantanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkanSurat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 474.3/10/BKPSDMD

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkanizin dari atasan berdasarkan surat izin perceraian dari Bupati Hulu SungaiTengah Nomor: 474.2/07/BKPSDMD/2018 tanggal 4 Juli 2018;8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:Primer :a.

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah, untuk pemberianizin perceraian No.474.2/07/BKPSDMD/2018 atas nama Syamsiah bintiUsman, tertanggal 4 Juli 2018, telah diperlinatkan kepada Tergugattidak dibantah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telahdiberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda (bukti P. 3);B. Saksi keluarga/orang dekat Penggugat:1.

No 132/Pdt.G/2018/PA.SpnBahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, makamediasi tidak dapat dilaksanakan;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin cerai dari atasan, dengan demikian upaya perdamaiantelah dilakukan oleh atasannya dan tidak berhasil sehingga terbitlan KeputusanBupati Kerinci Nomor : 800/736/BKPSDMD tahun 2017 tentang Pemberian IzinPerceraian Parlena, S.Pi., M.Si. dengan suaminya Elf Winardi, A.Md. yangdikeluarkan dan ditandatangani

Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil, karenaPenggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki olehPERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugattidak pernah hadir ke persidangan;Menimbang bahwa sebagai seorang PNS, Penggugat telah memperolehizin dari atasan yang berwenang, yaitu Keputusan Bupati Kerinci Nomor :800/736/BKPSDMD tahun 2017 tentang Pemberian Izin Perceraian Parlena

sendiri di persidangan ataupunmengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipuntelah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ternyataketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara inidiperiksa tanpa hadimya Termohon;Banwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yeng telahmendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian, berdasarkan SuratKeputusan Bupati Tojo UnaUna atas nama Penggugat Nomor848/886/BKPSDMD

ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatualasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Termohonharus dinyatakan tidak hadir dan sedangkan alasan permohonan Pemohon beralasandan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputustanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian, berdasarkan SuratKeputusan Bupati Tojo UnaUna atas nama Penggugat Nomor848/886/BKPSDMD

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinmelakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Keputusan BupatiBanggai Laut Nomor Nomor :800/46/BKPSDMD/2020 tertanggal 22September 2020, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 3Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;9.

Diberitanggal dan paraf Ketua Majelis;Fotokopi Surat Keputusan bBupati Banggai Laut, Nomor800/46/BKPSDMD/2020 tentang pemberian izin bercerai atas namaPenggugat untuk bercerai dengan Terguggat, yang dikeluarkan padatanggal 22 September 2020, surat tersebut kemudian dicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermateraicukup, lalu Ketua Majelism memberi tanda pada surat tersebut dengantanda P.3. diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;B. Saksi1.

(bukti P.3) berupa fotokopi Surat IzinCerai, Nomor :800/46/BKPSDMD/2020 tertanggal 22 September 2020 tentangpemberian izin bercerai atas nama Penggugat, setelah diperiksa Hakim menilaiseluruh bukti Penggugat di atas tersebut merupakan akta otentik yang telahmemenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuanPasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagaialatalat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledeg) danHal. 14 dari 24 Hal.

Pal enimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Izin dari atasannya untuk melakukan perceraian dengan Nomor800.09/ BKPSDMD/332.1/V/ 2019 tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan olehSekretaris Daerah Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa dalildalil surat gugatan Penggugat pada pokoknyamendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis sejak awal tahun 2011 karena Tergugat mempunyai hubungandengan wanita lain bahkan sudah menikahi perempuan tersebut dan

ataukuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukandisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agarmempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentangakibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernahhadir di persidangan;Bahwa, Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Izin Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil, Nomor: 188.45/116/BKPSDMD

Putusan No. 203/Pdt.G/2021/PA.MTKMenimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Keterangan Izin Perceraian Pegawai Nomor188.45/116/BKPSDMD/2021, yang dikeluarkan oleh PLT Bupati Bangka Barat,Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat danTergugat telah datang menghadap di persidangan;Bahwa Penggugat berstatus PNS untuk melakukan perceraian telahmemperoleh izin dari atasan yang bersangkutan sesuai Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor : XXX.X/XXX/BKPSDMD tentang pemberianizin untuk melakukan perceraian atas

sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukumPengadilan Agama Jambi yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkankepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan AgamaJambi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikangugatan Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus PNS untuk melakukanperceraian telah memperoleh surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota JambiNomor : XXX.X/XXX/BKPSDMD

Hanafie Muara Bungo,Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor11/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan olehBupati Bungo, tanggal 21 Juli 2017;Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidangtertutup untuk umum, di mana isi dan pokoknya tetap dipertahankan olehPenggugat, dengan sedikit perubahan pada nama Tergugat, dari Adel Candramenjadi Adel Chandra karena alasan salah ketikBahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat

Hanafie Kabupaten Bungo, telahmemberitahukan maksud adanya gugatan Penggugat kepada atasannya danterhadap surat dimaksud, atasan Penggugat telah menyatakan dapatmemahaminya, sesuai maksud Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor11/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan olehBupati Bungo, tanggal 21 Juli 2017, maka Majelis Hakim menilai apa yangHal. 7 dari 15 ha:.

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya akhir banding administrasitertanggal 12 November 2020 kepada Menteri Perdayagunaan AparaaturNegara dan Reformasi Birokrasi, Kepala BKN RI Pusat, Kepala KanwilKementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Inspektur Daerah KotaParepare tembusan Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala BKN regional IVMakassar, Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan danKepala BKPSDMD Kota Parepare (Perma Nomor 6 tahun 2018) ;Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 25 Januari

Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, ternyata yangmenjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah SuratPengumuman Nomor 800 1142 BKPSDMD tentang Hasil IntegrasiNilai SKD dan SKB Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019 khususnya halaman90 nomor urut 1 (satu) atas nama Asta, Tanggal 30 Oktober 2020,dimana surat pengumuman tersebut adalah merupakan tindak lanjutdari Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (selaku Ketua TimPelaksana Seleksi Nasional

Keputusan yangmasih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkankerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri.Maka sangat jelas, jika objek sengketa dalam perkara a quo bukanlahsurat keputusan yang menjadi wewenang dari Peradilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa dan mengadilinya, dan apabila SuratPengumuman Nomor 800 1142 BKPSDMD tentang Hasil IntegrasiNilai SKD dan SKB Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019 khususnya halaman90 nomor urut 1 (

Dan berdasarkan hasil koordinasi pihak Kementerian AgamaKota Parepare dengan pihak Kementerian Agama Pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan yang dituangkan dalam Surat Kepala KantorKementerian Agama Kota Parepare Nomor B4019/Kk.21.16/4/PP.00/1 1/2020 tanggal 12 November 2020, Perihal Penjelasan Sertifikat Pendidikpeserta CPNS BKPSDMD Daerah Kota Parepare, dijelaskan bahwa Guruyang memiliki Sertifikasi Pendidik mata pelajaran Aqidah, Akhlak, SejarahKebudayaan Islam (atau yang serumpun dengan PAI) kemudian

oleh Ombudsman Republik Indonesia Kantor PerwakilanProvinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Ombudsman Republik IndonesiaKantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : B/1780/LM.1127/0259.2020/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020 Perihal : PenutupanLaporan, yang pada intinya (setelah melakukan pemeriksaan danmenerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) berpendapat bahwa tidakditemukan maladministrasi dalam bentuk penyimpangan prosedur yangdilakukan oleh Panitia Seleksi CPNS Kota Parepare Tahun 2019/BKPSDMD

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil padaDinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, yangbersangkutan telah memperoleh izin untuk bercerai dari Walikota JambiNomor 474.2/72/BKPSDMD tanggal 11 Februari 2019;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohontelah samasama datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.JmbMenimbang, bahwa oleh Karena Pemohon yang berstatus sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanKota Jambi dan telah memperoleh izin untuk bercerai dari Walikota JambiNomor 474.2/72/BKPSDMD tanggal 11 Februari 2019, maka ketentuan pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1984 telah terpenuhi;Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikanPemohon

Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon, akan tetapi tidak berhasil ;Hal. 3 dari 21 Putusan No. 0477/Pdt.G/2017/PA.PkpBahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperolehIzZin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yaitu dari WalikotaPangkalpiunang dengan surat Nomor 188.45/285/BKPSDMD/X/2017tanggal 19 Oktober 2017 ;Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur Mediasidan kedua belah pihak telah menandatangani pernyataan telah diberikanpenjelasan Mediasi

Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Pemohon Pegawai Negeri Sipil (Aparatur SipilNegara) telah memperoleh Izin dari Pejabat yaitu) dari WalikotaPangkalpinang dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2017 Nomor:188.45/285/BKPSDMD/X/2017.

, adapun ketidakhadiran Termohontidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuktetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTermohon, namun tidak berhasil;Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, makaMajelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehSurat izin perceraian dari atasan langsung Pemohon dengan Nomor22/BKPSDMD

UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa perdamaian melalui mediasi sebagaimana diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Termohontidak pernah hadir di muka sidang;Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh surat izin perceraiandari atasan langsung Pemohon dengan 22/BKPSDMD

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agarbersabar dan berusaha rukun kembali dalam membina rumah tangganyabersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin cerai dari atasan, dengan demikian upaya perdamaiantelah dilakukan oleh atasannya dan tidak berhasil sehingga terbitlan KeputusanBupati Kerinci Nomor : 800/03/BKPSDMD

Hukum Islam, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap denganpendiriannya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki olehPERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohontidak pernah hadir ke persidangan;Menimbang bahwa sebagai seorang PNS, Pemohon telah memperolehizin dari atasan yang berwenang, yaitu Keputusan Bupati Kerinci tentangPemberian Izin Perceraian Paizal K, S.Pd. dengan Istrinya Widyawati, S.S.Nomor : 800/03/BKPSDMD

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan CeraiTalak Telan memperoleh Surat Izin Atasan dengan Nomor:848/069/BKPSDMD/2018 tertanggal : 22 Maret 2018 Berdasarkanalasan/dalildalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan AgamaPoso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.