.; Selakupihak TERGUGAT ees coms ams eams coms caus seus semePengadilan Tata Usaha Negara Semarangtersebut ; Telah membaca dan memeriksa berkasperkara; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataHal. 4 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/20 11/ PTUN.Smg.Usaha Negara Semarang tertanggal 26 Mei 2011 Nomor:21/Pen.DIS/2011/PTUN.Smg. tentang Lolos Dismisal :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Semarang tertanggal 26 Mei 2011 Nomor21/Pen.MH/2011/PTUN.Smg. tentang Penunjukan Hakimtunggal yang

Oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai kualitas ataukepentingan hukum mengajukan gugatan ini dan gugatan Para Penggugatdapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak berdasar yangseharusnya sudah dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalamproses dismisal dengan suatu Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 62 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Jo.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 19/PENDIS/2014/PTUN.PLK, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Lolos Dismisal ;3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 19/PENMH/2014/PTUN.PLK, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penunjukan SusunanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PENPP/2013/PTUN.PLK tanggal17 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;5.

Sutami No. 86 No.86 Jurug, Surakarta Jawa Tengah;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 025/PENDIS/2016/PTUN.SMG tanggal 18Mei 2016 tentang Lolos Dismisal Proses; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 025/PEN.MH/2016/PTUN.SMG tanggal 18Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa,Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara

Merdeka Barat KemiriBoyolali, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 059/PENDIS/2016/PTUN.SMG tanggal 19Oktober 2016 tentang Lolos Dismisal Proses; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 059/PEN.MH/2016/PTUN.SMG tanggal 19Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa,Memutus dan Menyelesaikan Sengketa

koruptoryang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana jumlahnyadisebutkan pada Lampiran objek sengketa aquo;5 Bahwa, Pengadilan TUN Jakarta mengabulkan permohon penundaan nomor: 231/G/2013/PTUN.JKT dan oleh karena penetapan tersebut terjadi setelahperkara pidana berjalan maka penetapan penundaan menjadi tidakbermakna sampai dengan inkrah dan oleh karena itu agar penetapanpenundaan tidak siasia maka dimohonkan dapat diterbitkan penetapanpenundaan atas objek sengketa aquo sebelum pemeriksaan / dismisal

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 12/PENDIS/2015/PTUNPTK, Tanggal 13 April 2015 tentang PenetapanLolos Dismisal ;"""2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 12/PEN/MH/2015/PTUNPTK Tanggal 13 April 2015 tentang penunjukkanMajelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaratersebut dengan acara3.

Tertanggal 14 April 2014,perinal Tanggapan Atas Permohonan keberatan pembayaran DendaKeterlambatan PNBP BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2010 lebih duluterbit dari Surat Termohon Kasasi semula Pembanding/ Tergugat Nomor897/KOMINFO/ DJPPI/ PI.05.05 / 05/2014 tanggal 28 Mei 2014 PerihalSurat Ketetapan Kurang Bayar Denda Keterlambatan PNBP BHPTelekomunikasi Tahun Buku 2010.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaratersebut, termasuk ke dalam proses dismisal dimana Pemohon Kasasisemula

secara komulatif ketentuan Pasal 1 Angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, maka seseorang ataubadan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehkeputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepadabadan atau pejabat Tata Usaha Negara yang membuat keputusanTata Usaha Negara tersebut melalui Pengadilan Tata UsahaNegara, dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianakberwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; Bahwa Pembanding telah melalui tahapan Pemeriksaan Persiapan(Dismisal

Kertanegara III No. 9,Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 Juli 2011;Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTREVENSI,;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Semarang No. 24/PEN DIS/2011/PTUN.Smg,tanggal 6 Juni 2011, tentang Lolos Dismisal;Halaman 4 dari 159 hal Putusan No. 24/G/2011/PTUN.SMGTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Semarang No. 24/PEN.MH/2011/PTUN.Smg,tanggal 6 Juni 2011, tentang Penunjukan MajelisHakim

201101 2 016;Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, beralamat dan berkantor di Jalan Veteran No. 2KEDUM EN) nnn nnn nnn nnn nnn nnn nc ncn ncn nccnc anna nccnccncceSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 30/Pen.Dis/2013/PTUN.Smg tertanggal07 Juni 2013 tentang Lolos Dismisal

TERGUGAT; Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Juni 2013, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Rayatanggal 17 Juni 2013 dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.PLK,sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 10 Juli 2013 ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PalangkaRaya Nomor : 20/PENDIS/2013/PTUN.PLK. tanggal 18 Juni 2013 tentangLolos Dismisal ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PalangkaRaya Nomor

A.Yani No. 2, Jakarta;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018 ;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 39/PENDIS/2018/PTUN.SMG tanggal 2 April 2018tentang Lolos Dismisal Proses; Halaman 3 dari 98 Halaman Putusan Nomor 39/G/2018/PTUN.SmgTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 39/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 2 April 2018tentang Penunjukan

Nomor 949 K/Pdt.SusPHI/2016Mediator Dinas Tenaga Kerja setempat, sehingga sudah memenuhisyarat formil untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial;Bahwa jika ada syarat formil yang kurang seharusnya sesuai Pasal 83ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI:Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan, dan apabila terdapatkekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakangugatannya;Hal ini sebenarnya merupakan tahapan dismisal process, sehinggadalam Perselisihan Hubungan Industrial

Bahwa Penggugat menerima / mengetahui SuratKeputusan dari Tergugat tanggal 10 Maret 2012, selanjutnyaHalaman 21 dari 97 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2012/PTUNPLGPenggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang tanggal 11 Juni 2012 maka gugatanPenggugat adalahdaluarsa;Bahwa pada saat dismisal proses (sidang pemeriksaan persiapan), majelishakim hanya mengkoreksi gugatan penggugat mengenai para pihak tergugat(subjek hukum yang akan digugat seperti Bupati dan Kanwil TRANS Prov.Sumsel

Sedangkan pada gugatan penggugat yang pertama, penggugatmengetahui objek sengketa tertsebut pada tanggal 10 Maret 2012 bukantanggal 20 Maret 2012 dan penanggalan tersebut tidak dikoreksi oleh majelishakim, maka setelah dihitung jangka waktunya sebagaiberikut :1 Bulan Maret 2012 : tanggal 10032012 (Berdasarkanpenanggalan gugatan pertama pada waktu sidangpemeriksaan persiapan/dismisal proses)(sejak diterimanya Keputusan) s/d 31 Maret 2012 = 21 Hari2. Bulan April : 1 s/d 30 April 2012 = 30 Hari3.

dinyatakan sebagai Pihak yang kalah, oleh karenanyadihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (Vide Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)Bahwa secara tidak langsung, Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwahak kepemilikan yang berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Kasasi I danPemohon kasasi II telah sah, sesuai dengan undangundang dan tidak terbantahkanlagi (Dismisal

Tanggal 4 Desember 2014 dengan luas + 3.379 M2 di PekonSekincau Kabupaten Lampung Barat atas nama Pemerintah KabupatenLampung Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Lampung Barat. pada saat Sidang Persiapan / Dismisal diPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, hal mana notabenemenunjukkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat umumnya dan Pejabatberkenaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat knususnyasudah merencanakan, mengkondisikan dan merekayasa sedemikian rupaterhadap

TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor1/PEN.DIS/2012/PTUNKPG tanggal 27 Februari 2012 tentang lolos Dismisal ; Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor1/PEN.MH/2012/PTUNKPG tanggal 1 Maret 2012 tentang Penunjukan MajelisHakim ; =n enna nnn Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara SRiPangNomor : 1/PEN.PP/2012/PTUNKPG tanggal 1 Maret 2012 tentang PemeriksaanPersiapan

Dismisal.

ccceeseeeeeeeeeeeeeeeseeee PENGGUGAT;MELAWANNama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENPEKALONGAN;Tempat Kedudukan : Jalan Wiroto Nomor 17A Kecamatan Wiradesa,Kabupaten Pekalongan;Selanjutnya disebut Sebagal ............... ccc ceeeeeeeseeeeeseseeseees TERGUGAT; Hal 1 dari 34 halaman Putusan Nomor: 172/G/2018/PTUN.SMGPengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor:172/PENDIS/2018/PTUN.SMG tanggal 14 Desember2018 tentang Lolos Dismisal