Ditemukan 75754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martobat murtabat martaban martabet
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden Penipuan Melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu Melawan hukum dengan memakai nama palsu Atau martabat palsu Dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kata bohong “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 14/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : WINGSSON LALU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Tabae Jou, RT.004/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-77 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R. Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
241 — 89
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Propinsi Maluku.5.
    berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasSosial Provinsi Maluku;5.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 25-11-2010 — Putus : 14-03-2011 — Upload : 23-10-2012
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 65/G.TUN/2010/P.TUN.MKS
Tanggal 14 Maret 2011 — BENYAMIN SOPAMENA Sebagai Pihak Penggugat dan ANDY INDRAMA Sebagai Pihak Penggugat II Melawan BUPATI KABUPATEN MAMUJU Sebagai Pihak Tergugat
111 — 60
  • Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Kabupaten Mamuju) untuk merehabilitasi serta mengembalikan kedudukan dan harkat martabat Para Penggugat (Benyamin Sopamena dan Andy Indrama) pada kedudukan semula sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasional Badan Usaha Milik Daerah/Perusda Kabupaten Mamuju;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.72.000, (tujuh puluh dua ribu rupiah)
    Oleh karenanya, menurut hukum KTUNObyek Sengketa aquo berikut Lampirannya terbuktitelah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b25UndangUndang Peratun, sehingga menurut hukumharuslah dinyatakan batal atau tidak sah, olehkarenanya pula nama,kedudukan ... ke halaman 16kedudukan, dan harkat martabat dari Penggugat danPenggugat II harus direhabilitasi atau dikembalikankepada kedudukan semula ;lll.
    khususnya asas kepastianhukum, oleh karenanya secara hukum patut bagi MajelisHakim untuk menyatakan batal obyek sengketa a quo (videbuktiMenimbang, ... ke halaman 51Menimbang bahwa oleh karena Obyek sengketa aquo (vide bukti P2=T1) dinyatakan batal, maka beralasanhukum pula bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugatuntuk mencabut obyek sngketa aMenimbang, bahwa dengan demikian terhadappetitum Penggugat yang menuntut' Tergugat untukmelakukan rehabilitasi atau memulihkan nama, kedudukandan harkat martabat
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 29-07-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 21 Nopember 2019 — Nama : JACKY TALAHATU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jl. Haruhun, RT.001/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R.SAHETAPY,S.H., Pekerjaan Advokat, Warga Negara Indonesia, berkantor di LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALIKOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Sultan Hairun, No.1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/6293/SETKOT, tertanggal 7 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 2) Nama : LEXY M. MANUPUTTY, S.H.; Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 3) Nama : M. LUHULIMA, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 4) Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 5) Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 6) Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sultan Hairun, No.1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
250 — 0
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Ambon atau dalamjabatan yang setara;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : MORITS ROBERT LANTU, S.Pd ; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kayu Putih Kota Ambon; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1)ANTHONI HATANE, S.H.,M.H; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm: Hatane & Associates, beralamat di Jln. Chr.M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALI KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : di Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/6708/ SETKOT tanggal, 22 Agustus 2019 ,memberikan kuasa kepada: 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; NIP : 19650405 199403 1 010 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; 2. Nama : L. M. MANUPUTTY, S.H.; NIP : 19840923 201001 1 011; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. Nama : M. LUHULIMA, S.H.; NIP : 19790523 201001 2 014; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; NIP : 19811107 200701 2 012 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 5. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; NIP : 19901115 201903 1 016; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 6. Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; NIP : 19950525 201903 1 012; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
372 — 125
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.365.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan, harkatdan martabat Penggugat seperti semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp.365.000,00 (Tiga Ratus Enam PuluhLima Ribu Rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, olehKami SANNY PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis,WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 19-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
260 — 248
  • ., NIP 19710804 199903 1 001;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
    • Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRGgugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal Objek Sengketa dalamperkara ini;Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa telah dinyatakan batal,maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mewajibkan Tergugatmencabut Objek Sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untukmerehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaansemula sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 110
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — JACOMINA A. PATTY, AKS, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Jl. Karang Panjang, RT.002/ RW. 002, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : SEMUEL. A. R. SAHETAPY, SH; Adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jln. Aman Lanite RT.001/ RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N GUBERNUR MALUKU, tempat kedudukan di Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. HENRY MORTON FAR FAR, SH. 2. HENDRIK R. HERMAWAN, SH.MH. 3. FRANKY SAPARDI, SH. 4. DAVID WATUMATA, SH. 5. JERROLD I. D. LEASA, SH.MH. 6. RESNA HUKOM, SH. 7. MIRELLA V. TUAKORA, SH. Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, , beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180-76 Tahun 2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
920 — 726
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Propinsi Maluku ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Apabila Pengadilan berpendapatlain.
    berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasSosial Provinsi Maluku;Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN5.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 14-11-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 42/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 16 Januari 2019 — MUH. ASYHADI vs BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
131 — 59
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali serta mengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah );
    Tergugat telah menghilangkan hakhak Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil ;Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 42/G/2018/PTUN.JBI2.Penggugat tidak bisa bekerja lagi, kehilangan penghasilan,kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dantetangga, juga mengakibatkkan anakanak dan isteri Penggugatmenjadi kehilangan nafkah yang selama ini didapatkan dariPenggugat sebagai tulang punggung keluarga ;V.
    Nip : 19810702200701 10;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulinkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timursesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;Menghukum Terugugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 42/G/2018/PTUN.JBIMenimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak
    NIP : 19810702200701 1006;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuaidengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.220.000, (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah );Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 19 Desember 2019 — HENNY DEETJE NANLOHY, S.E., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Desa Tawiri., Kecamatan Teluk Ambon., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: --------------------------------------- 1) HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H. ; ---------------------------------------------------- 2) SEMUEL RIRY, S.H., M.H. ; -------------------------------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima)., Beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung., Ganemo., RT.003., RW.02., Kelurahan Kudamati., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ---------------------------------- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SK/LO-95/VIII/2019., Tanggal 5 Agustus 2019; ------------------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ....................................................... PENGGUGAT; M E L A W A N WALIKOTA AMBON., Berkedudukan di Jalan Sultan Hairun No.1., Kota Ambon., Provinsi Maluku., dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6704/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019, masing-masing atas nama: -------------------------------------------------------------------------------- 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H. M.H. ; ----------------------------------------- N I P : 19650405 199403 1 010 ; ----------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; ----------------- 2. Nama L. M. MANUPUTTY, S.H.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 4. Nama TATY H. RAHARENG, S.H.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 5. Nama M. IRWAN SYAH, S.H.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 6. Nama CANDRO AITONAM, S.H.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun Nomor 1, Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT ;
288 — 87
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon; -----------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). ---------------------------------------------------------------------------------------
    olehTergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa, sehinggamenerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagiseseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yangmenjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusantersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dan akibat dari itu. batalnya keputusan tersebut danmengembalikan hakhak si penerima keputusan dalam kedudukan,jabatan, harkat dan martabat
    Gugatan jugasangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (10 dan ayat (2)Halaman 24 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN ABN38.39.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManagemenPegawai Negeri Sipil menyatakan : (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ataulebin berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidakdengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 97/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
164 — 42
  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  • Menyatakan batal Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.821/ 922/D/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kota Kupang;
  • Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.821/922/D/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kota Kupang;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 16-08-2022 — Putus : 10-02-2023 — Upload : 20-03-2023
Putusan PTUN KUPANG Nomor 53/G/2022/PTUN.KPG
Tanggal 10 Februari 2023 — Penggugat:
MUHAMMAD AFFANDI MOCHDAR, S.KM
Tergugat:
WALIKOTA KUPANG
163 — 15
  • diterbitkan oleh Walikota Kupang Nomor : BKPPD.821.29/746.h/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa atas nama Muhammad Affandi Mochdar, S.KM;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : BKPPD.821.29/746.h/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa atas nama Muhammad Affandi Mochdar, S.KM;
  • Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 27-12-2012 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 29-05-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 99/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 18 April 2013 — PARWIS SOWALOON HARAHAP VS KPL.KEPOLISIAN DAERAH SUMUT
178 — 105
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.374.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
    Mewajibakan..........Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hakhakdan kedudukan harkat dan martabat Penggugat sepertisemula ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.374.000, ( Tiga ratus tujuh puluh empat riburupiah)Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 15 April572013 oleh kami EFFENDI,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDOYOWARDHANA,S.H dan NASRIFAL,S.H.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 14-03-2023 — Putus : 23-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 11/G/2023/PTUN.BL
Tanggal 23 Juni 2023 — Penggugat:
RIO ALIF WIRATAMA
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Lampung
199 — 0
  • Atas Nama Rio Alif Wiratama Pangkat Bripda NRP 99100397 Jabatan Bamin Urren Subbagrenmin Biddokkes Polda Lampung;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/810/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Rio Alif Wiratama Pangkat Bripda NRP 99100397 Jabatan Bamin Urren Subbagrenmin Biddokkes Polda Lampung;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-10-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat:
M U S T A R A M
Tergugat:
Kuwu Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon
77 — 157
  • MUSTARAM sebagai Perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadap harkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukan sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadapharkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukansebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan DesaBalerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; .
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 18-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 250 / B / 2016 / PT.TUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2016 — DARMAJI vs KEPALA DESA BANARAN KULON
67 — 28
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat/Pembanding seperti sebelum diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Banaran Kulon Nomor 140/07/K/411.502.20/2015 tanggal 01 Juni 2015 ; --------------------------------5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------------------------
Pengadilan PN TUAL Pidana Umum Pencurian
Register : 25-04-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PN TUAL Nomor 106/Pid.B/2014/PN.TUL
Tanggal 3 Juli 2014 — ALOISIUS MATURAN Alias ALO Alias ALBA
130 — 72
  • Memulihkan dan merehabilitasi hak dan martabat terdakwa tersebut dalam segala kedudukan, harkat dan martabatnya;7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Revo merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah STNK motor dan 1 (satu) unit kap-kap motor, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Mahmud Fauzi Almadihi;8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    Memulihkan dan merehabilitasi hak dan martabat terdakwatersebut dalam segala kedudukan, harkat dan martabatnya;7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motorRevo merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah STNK motor dan 1(satu) unit kapkap motor, dikembalikan kepada pemiliknyayakni Mahmud Fauzi Almadihi;8.
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum
Register : 17-03-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 11-09-2023
Putusan PN KEPANJEN Nomor 103/Pid.B/2023/PN Kpn
Tanggal 3 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
Yuda Tangguh Prawira Alasta, S.H.
Terdakwa:
Urfin Fatoriq als. Ulfin bin Muhammad Riyanto
80 — 63
  • Ulfin bin Muhammad Riyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh ,keinginan seksual,dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang ;
  • Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Urfin Fatoriq als.
Pengadilan PN BREBES Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 09-01-2013 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 20-05-2013
Putusan PN BREBES Nomor 7/Pid.B/2013/PN.Bbs
Tanggal 1 April 2013 — - EDI YULIANTO Bin SUWARSO - SUWIRNO al WIRNO Bin WASTAM
49 — 14
  • Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa Terdakwa dalam keadaan semula; 5. Menyatakan barang bukti berupa :- 2 lembar kwitansi kwitansi tertanggal 13 dan 19 Januari 2010 pemilik saksi Sariah binti Tarkian; - 2 lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2010 dan 18 Febuari 2010 pemilik saksi Kusnadi Bin Suhari dan 3 lembar kwitansi tertanggal 15,27 januari 2010 dan tanggal 13 maret 2010 pemilik saksi Rusjan Bin H.Muktadi terlampir dikemblikan kepada pemiliknya. 6.
    Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk sesegera mungkinmerehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalamkedudukan semula, setelah putusan ini diucapkan;4. Menetapkan untuk saksi Kusnadi dan saksi Sariah agar di jadikantersangka karena patut disangka telah melanggar pasal 242 KUHP ayat(2) tentang keterangan atau sumpah palsu yang dapat diancam hukumanpidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; 5.
    Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohongan.3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, ataumenghapuskan piutang ;4. Bersamasama melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan; Ad.1.
    Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohonganPutusan No.7/Pid.B/2013/PN.Bbs Page 4344Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat padasikap batin para terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;Menimbang, bahwa Unsur Dengan maksud tidak berbeda artinya dengantujuan (doel) atau kesalahan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) atau kesengajaandalam arti sempit
    Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa Terdakwa dalamkeadaan semula; 5.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 01-03-2022 — Putus : 01-08-2022 — Upload : 02-08-2022
Putusan PTUN MATARAM Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR
Tanggal 1 Agustus 2022 — Penggugat:
HASANUDDIN
Tergugat:
Kepala Desa Pendem
164 — 74
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan atau merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Wilayah Dao Desa Pendem Kecamatan Janapria seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);