Dengan demikianterbukti bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan peristiwa hukumyang sebenarnya terjadi, oleh karenanya gugatan penggugat harusdinyatakan kabur, tidak jelas dan harus dinyatakan tidak diterima; Bahwa gugatan penggugat bertentangan satu sama lainnya terlihatsangat jelas bahwa dalam perjanjian tanggal 3 Agustsu 2012 tidakmenguraikan tentang Tergugat juga akan mengurus dokumen perizinanakan tetapi dalam Gugatan Pengungat point 8, Penggugat dalamGugagatannya menguraikan bahwa Tergugat

Bahwa didalam Surat Perjanjian Pembangunan Villa dan Restorantangal 3 Agustus 2012 tidak menguraikan secara rinci tanggal pembayaran,nilal pembayaran, akan tetapi rincian pembayaran diuraikan dalam bentukpenjanjian lain yaitu Perjanjian tanggal 16 Desember 2012 yang manadalam perjanjian tersebut terdapat para pihak yang harusnya terlibat dalamperkara aquo (bukti terlampir)6.

tersebutkepada PENGGUGAT, karena PENGGUGAT tidak berkeinginan menambah pihakdalam permasalahan ini, akhirnya PENGGUGAT yang membayarkan sisa tagihantersebut kepada sub kontraktor sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)(akan dibuktikan pada agenda sidang pembuktian);Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihnat bahwa ada hubunganhukum yang diakui oleh Penggugat yaitu hubungan hukum antara Penggugatdengan sub kontraktor yang dimaksudkan dalam angka 6 (enam) tersebut, yangmana Penggugat telah menguraikan

bahwa pembayaran tagihan kepada sub kontraktor pundinyatakan oleh Penggugat sebagai kerugian Penggugat, begitupula dalampetitum gugatan Penggugat juga memohon agar kerugian yang diakibatkan olehpembayaran tagihan kepada sub kontraktor diperhitungkan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai hubungan hukumdengan sub kontraktor (yang dimaksud oleh Penggugat), serta agar gugatanPenggugat menjadi jelas dan tegas maka sub kontraktor tersebut harus didudukansebagai pihak dalam perkara ini, dengan menguraikan

dengan jelas identitas subkontrakator tersebut;Menimbang, bahwa jikalau sebaliknya, Penggugat tidak ingin mengikutsertakan sub kontrakator tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, makaPenggugat tidak perlu menguraikan mengenai hubungan hukumnya antaraPenggugat dengan sub kontraktor tersebut atau tidak menguraikan bahwaPenggugat telah membayar sejumlah uang kepada sub kontraktor dalam perkarainl;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dalil gugatanPenggugat menjadi kabur (obscuur libel

Jaksa Penuntut Umum tidakdiuraikan perbuatan materiil tentang unsur kesengajaan yang dilakukanoleh Terdakwa untuk memberikan keterangan palsu, tetapi PenuntutUmum hanya menguraikan bahwa Terdakwa dalam keterangannya telahmenyampaikan fakta pelaksanaan eksekusi atas tanah berdasarkanPutusan Perdata Nomor : 54/PDT/G/1981 tanggal 10 Desember 1991tidak bersesuaian dengan isi dari putusan tersebut dan berbeda denganBerita Acara Penyerahan yang dibuatkan oleh Terdakwa sendiri selakupetugas Juru Sita pada

dimana undangundang menentukan supaya memberikanketerangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepadaketerangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsudiatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun olehkuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu,Bila kita rinci secara teliti kutipan diatas telah dengan jelas dan meyakinkanbahwa dakwaan kami penuntut umum telah memenuhi ketentuan17sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 Ayat (2) huruf b, mengingatdakwaan telah menguraikan

yang menyatakan penuntutumum telah keliru menerapkan pasal 242 KUHP karena tidak adanyapenetapan Majelis Hakim haruslah dikesampingkan.Selanjutnya dengan tetap konsisten terhadap alasan pengajuan keberatan(eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 Ayat (1) KUHAP, kamiPenuntut umum merasa tidak perlu menanggapi kseluruhan keberatandalam eksepsi penasehat hukum terdakwa terhadap halhal yang menurutkami yang telah masuk dalam materi perkara seperti diantaranya saudarapenasehat hukum terdakwa telah menguraikan

pembahasan mengenairumusan delik dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP yakni unsur kesengajaanyang seharusnya kita bahas dalam pembuktian nanti baik dalam persidanganmaupun dalam tuntutan Penuntut umum, terlebih yang dimaksud dalam pasal143 ayat 2 hurup b hanya mengatur tentang Uraian secara jelas, cermatdanlengkapmengenaitindak pidanayang didakwakan denganmenyebutkan waktu dan tempat tindak pidanaitu dilakukan , kaitanya21dengan perkara Aquo kami Penuntut umum telah dengan menguraikan tindakpidana yang

secara jelas, cermat danlengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan serta kami penuntutumum juga telah menguraikan waktu dan tempat pidana dilakukan,sehingga pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakandakwaan penuntut umum harus dibatalkan tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan.27Lebih lanjut dapat kami simpulkan juga bahwa saudara Penasehathukum dalam uraiannya, yang substansial adalah keberatan atasterjadinya kesalahan dalam penerapan hukum sehubungan denganpenerapan pasal 242 KUHP

Dalam Dakwaan Kesatu, Jaksa Penuntut Umum TidakSecara Cermat dalam Mengkualifisir Pemenuhan UnsurUnsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12tahun 1951.Dalam menguraikan tentang eksepsi Jaksa Penuntut Umum yangtidak cermat dan teliti dalam mengkualifisir pemenuhan unsurPasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 tahun 1951,pertamatama kami mengetengahkan mengenai perumusanstrafbaarfeit (perbuatan yang dilarang oleh undangundang, yangdiancam dengan hukuman).

Berita Acara Konfrontasitanggal 14 Juli 2012).Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum seharusnya dinyatakan dinyatakan batal demihukum atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.Dalam Dakwaan Kedua, Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermatdalam Menguraikan Akibat dari Perbuatan Penganiayaan yangDidakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal351 ayat (1)Sebagaimana telah diuraikan diatas, Jaksa Penuntut Umum telahtidak cermat dalam mengkualifisir wujud, bentuk dan

Akan tetapi,selain ketidakcermatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum jugaternyata tidak cermat dan teliti dalam menguraikan akibat daridakwaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksuddalam Dakwaan Kedua.Pada Surat Dakwaan, disebutkan dalam Dakwaan Kedua :..melakukan penganiayaan yakni dengan sengaja menimbulkanrasa tidak enak, rasa sakit, atau luka..., perbuatan tersebutTerdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:.. lalu Terdakwa langsung mencekik leher saksi SukmawanSalawidjaya sambil mendorong

SE004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan menyebutkanbahwa:Secara materiil suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhisyarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaransecara bulat dan utuh tentang.:2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut5) Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan6) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut...Berdasarkan pengaturan tersebut dan membaca Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum maka Saudara Jaksa Penuntut Umum telahsecara tidak cermat menguraikan

Penuntut Umumtidak menguraikan bagaimana akibat dari perbuatan tersebut mempengaruhi korbansehingga mengganggu pekerjaan dan jabatannya sesuai dengan anasir delik Pasal 351ayat (1) KUHP. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap perbuatan yangdidakwakan kepada Terdakwa tersebut adalah hanya didasarkan pada keterangan saksikorban saja.

Nomor 1279 K/Pid.SusLH/2017Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbanganputusan halaman 57 pada Paragraf ke2 dan Paragraf ke3 yang padapokoknya menguraikan pertimbangan ...menempatkan wargamasyarakat setempat sejajar dengan perusahaan pemegang izinpemamfaatan atau pengelola kawasan hutan secara bersamasama...sehingga tidak patut apabila ..dipidana ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbanganputusan halaman 5/7 pada Paragraf ke1 yang pada pokoknyattmenguraikan pertinbangan ..

Nomor 1279 K/Pid.SusLH/2017masyarakat setempat sejajar dengan perusahaan pemegang izinpemamfaatan atau pengelola kawasan hutan secara bersamasama...sehingga tidak patut apabila ..dipidana ; Bahwa 2 (dua) anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri padapertimbangan putusan halaman 57 pada Paragraf ke2 yang padapokoknya menguraikan pertimbangan ...karena tidak tersedianyalagi lanan perkebunan..); Bahwa 2 (dua) anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri padapertimbangan putusan halaman 58 pada Paragraf Paragraf

ke1yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan ...... apa yangdilakukan oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya ..bukanlahperbuatan terlarang/tindak pidana....

;Sehingga pertimbanganpertimbangan sosiologis menjadi pertimbanganutama dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Sarolangun khusus pada pertimbangan 2 (dua) Hakim Anggotayang berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Majelis ;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Dalam PengambilanKeputusan Didasarkan Pada Pertimbangan Yang Inkonsistensi;Bahwa 2 (dua) Hakim Anggota pada pertimbangan putusan halaman 58pada Paragraf ke1 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan becuase apa yang

dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya..bukanlah perbuatan terlarang/tindak pidana.....Sedangkan dalam uraian pada pertimbangan putusan halaman 55 padaParagraf ke1 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan tujuan pokok dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan pencegahan perusakan hutan dengan memberikanefek jerakepada pelakunya dan kedua : mengoptimalkan pengelolaan danpemamfaatan hasil hutan dengan terwujudnya

Bahwa para Penggugat tidak memiliki kualitas legal standing dan atau kedudukanhukum sebagai Penggugat (eksepsi diqualificatoir) mengingat gugatan paraPenggugat tidak menguraikan dasar hukum atas hak yang dimiliki para Penggugattermasuk para Penggugat tidak menguraikan secara cermat hubungan hukumantara para Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa gugatan para Penggugat amat kabur (obscuur libel), oleh karena obyekgugatan tidak diuraikan secara cermat dan tidak jelas, demikian sejatinya terhadappihak yang

berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian dalamputusan, maka berita acara persidangan tersebut dipandang dimuat dan termasukserta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;TENTANG HUKUMNYADalam Eksepsi :Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan eksepsi yangpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa para Penggugat tidak memiliki kualitas legal standing dan ataukedudukan hukum sebagai Penggugat (eksepsi diqualificatoir) mengingatgugatan para Penggugat tidak menguraikan

dasar hukum atas hak yang dimilikipara Penggugat termasuk para Penggugat tidak menguraikan secara cermathubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat ; Bahwa gugatan para Penggugat amat kabur (obscuur libel), oleh karena obyekgugatan tidak diuraikan secara cermat dan tidak jelas, demikian sejatinyaterhadap pihak yang mutlak dilibatkan sebagai Tergugat namun tidak dilibatkansebagai pihak, sehingga tidak terpenuhi syarat formil maupun syarat materiilgugatan ;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut

Setelah memperhatikangugatan tersebut, para Penggugat dalam positanya tidak menguraikan secara detailmengenai tanahtanah yang didalilkannya tersebut, selain itu para Penggugat juga tidakmenguraikan pula jumlah uang konsinyasi (titipan) atas tanahtanah tersebut.Penguraian secara jelas mengenai halhal tersebut sangat penting untuk memperjelaspermasalahan konsinyasi tersebut, dan menghindari terjadinya permasalahan lainsehubungan dengan penerimaan uang konsinyasi (titipan) tersebut ;Menimbang, bahwa

Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilaiadanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I, namun paraPenggugat tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum tersebut, selain itu paraPenggugat juga tidak menyebutkan jumlah uang yang telah diterimanya tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Majelis Hakimmenilai gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat menyangkut

untuk diperhitungkan dalam memenuhikewajiban Penggugat mengembalikan utang keuangan kepadaTergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum = yangmerugikan Penggugat.Namun PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menguraikan hukumyang mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT yang menjadidasar adanya Perbuatan Melawan Hukum;.

Lebih lanjut, PENGGUGAT seharusnya dapat menguraikan hukummana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I dan menguraikan unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan olehTERGUGAT I. Namun pada faktanya, PENGGUGAT dalamgugatannya tidak dapat menyebutkan hukum mana yang telahdilanggar oleh TERGUGAT serta tidak dapat menguraikan secaraterperinci unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum yang telahdilanggar oleh TERGGUGAT I;.

Bahwa ketidakmampuan PENGGUGAT untuk menguraikan hukummana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I mengakibatkangugatan menjadi kabur atau Obscuur Libel. Hal ini sesuai denganpendapat dari M. Yahya Harahap.

OBSCUUR LIBELBahwa seharusnya Tergugat II bukan subyek yang harus digugatkarena sebagaimana gugatan Penggugat halaman 5 point 14,Penggugat tidak menguraikan mengenai perbuatan melawan hukumyang dilakukan Tergugat II;Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas Tergugat IIsebagai subyek yang harus digugat dalam perkara aquo, karena tidakada satupun dalil posita gugatan Penggugat yang menguraikanmengenai Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum.Begitupula petitum gugatan Penggugat.

DALIL DALIL PEMBANDING TIDAK MENGURAIKAN ADANYAPERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERBANDING II1. Bahwa di dalam memori banding Pembanding/ dahulu Penggugat point8 halaman 4., Pembanding/dahulu Penggugat telah mengakui secarajelas mengenai tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Terbanding II/dahulu Tergugat Il. Sehingga, Terbanding II/dahuluTergugat II jelas seharusnya bukanlah subyek yang harus digugat dalamperkara aquo;2.

Hal tersebut jelas memperlihatkanbahwa antara posita dengan petitum tidak singkron dan bahkan salingbertentangan, karena jika Penggugat mengaku berhak atas mobil tersebutberarti Penggugat mengakui bahwa perjanjian tersebut sah, jika perjanjiantersebut sah maka segala tindakan Tergugat yang telah diatur dalamperjanjian tersebut juga sah.Bahwa selain itu Pengugat dalam positanya menjabarkan UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun Penggugattidak menguraikan perbuatan Tergugat

yang mana yang melanggar UUPerlindungan Konsumen, bagaimana perbuatan itu dilakukan dan apa pasalyang dikenakan kepada Tergugat, dan apa sanksinya.Penggugat juga tidak menguraikan hubungan antara UU PerlindunganKonsumen dengan petitum Penggugat, Penggugat tidak menjelaskanbagaimana suatu perbuatan yang melanggar UU Perlindungan Konsumendapat menyebabkan perjanjian menjadi batal atau batal demi hukum.Penggugat juga tidak pernah meminta dalam petitum agar Majelis hakimmenghukum Tergugat sehubungan

Penggugat tidak menguraikan dasar perhitungan kerugian.Bahwa Penggugat dalam posita tidak menguraikan dasar perhitungankerugian yang dialami Penggugat, namun dalam petitum Penggugat memintaagar Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah)/hari.

Bahwa dalam kaedah hukum acara perdata suatu gugatanharuslah singkron antara dalil gugatan/posita dengan petitum, apa yangdiuraikan dalam posita harus dimintakan dalam petitum, sebaliknya apa yangdiminta dalam petitum harus diuraikan di dalam posita, apalagi jika yangdiminta tersebut hal yang prinsip.Bahwa oleh karena Penggugat dalam positanya tidak menguraikan dasarperhitungan kerugian, maka tidak jelas atas dasar apa petitum Penggugatmeminta ganti rugi dengan jumlah tersebut, apakah berdasarkan

Tergugattidakmelanggar undangundang perlindungankonsumen dan tidak melakukan kekerasan ataupunancamankepada Penggugat.Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pelanggaranterhadap UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen, namun Penggugat tidak menguraikan perbuatan apa yangdilakukan Tergugat yang melanggar undangundang perlindungankonsumen, semua dalil Penggugat tentang perlindungan konsumentersebut tidak ada korelasinya dengan eksistensi perjanjian antaraPenggugat

No. 16 K/Pdt/201 1Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :TeGugatan penggugat Dinilai Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur Libel)Bahwa atas formulasi gugatan Penggugat dalam perkara tidak jelas dankabur, dikarenakan di bagian posita Penggugat menguraikan peristiwahukum yang tidak ada korelasinya dengan perbuatan melawan hukum,dimana Penggugat di bagian perbaikan gugatannya menguraikan telahmembatalkan Ikatan Jual

Atas ketidakjelasan Penggugat menguraikan formulasi gugatannya membuktikan atasgugatan dalam perkara ini dinilai tidak jelas dan kabur (obscuur libel),sehingga dapat berakibat gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima olehMajelis Hakim yang merneriksa dan mengadili perkara ini..

Namun, dalam gugatannyaPenggugat tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang telahdilakukan oleh Para Tergugat.Bahwa baik dalam posita gugatan maupum perbaikan gugatannya,Penggugat justru hanya menguraikan mengenai kerugian yangdiderita olen Penggugat karena adanya pembatalan jual beli antaraPenggugat dengan Sdr. Pohan dan Irwan Wijaya.

denganpertimbanganpertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama,pertimbangan mana telah diuraikan dengan secara tepat dan benaryang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, oleh karenanya putusanHakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat seluruhnya,dapat dipertahankan ;DALAM POKOK PERKARA :wonn Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat denganHakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menolakgugatan Penggugat seluruhnya, dimana Hakim Tingkat Pertamadalam pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuatdan menguraikan

pertimbanganpertimbanganputusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara inipada tingkat banding, sehingga putusan Dalam Pokok Perkaradapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan TingkatBanding ;DALAM REKONVENSI :wonn Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat puladengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakangugatan penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensitidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard ), dimanaHakim Tingkat Pertama dalam pertimbanganpertimbanganhukumnya telah menguraikan

Ketidaklengkapan positaPenggugat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur(obscuur libel);d) bahwa posita angka 3 tidak menguraikan bukti jual beli yang manayang dimaksud Penggugat dan Penggugat juga tidak menguraikan apayang sudah atas nama Tergugat III;e) bahwa posita angka 4 juga tidak menguraikan surat tanah yang manayang dimaksud Penggugat.Bahwa halhal terurai di atas membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidaklengkap yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur(obscuur libel

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan,karena gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur/tidak jelas (obscuurlibel).Ketidaklengkapan dan kaburnya gugatan Penggugat tersebut adalahPenggugat dalam surat gugatanya tidak mencantumkan alas hak Penggugat(SHM Nomor berapa, atas nama siapa atau Letter C Desa nomor berapa,atas nama siapa), tidak menguraikan bukti jual beli yang mana yangdimaksud Penggugat dan Penggugat juga tidak menguraikan apa yangsudah atas nama Tergugat III;

orang saksi, sedangkanTergugat untuk menguatkan dalildalil bantahannya tidak mengajukan bukti apaapa.Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa pemilik sah objek yangdisengketakan tersebut, maka Majelis Hakim akan memperhatikan secarakomprehensif dan teliti semua buktibukti kepemilikan atas objek aquo yangdiajukan oleh para pihak dipersidangan ;Menimbang, bahwa sebelum majelis hakimmempertimbanmempertimbangkan pokok perkara terkait dengan petitum yangdiuraikan oleh Penggugat maka terlebih dahulu akan menguraikan

Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasarhukum suatu gugatan wanprestasi. Dasar hukum gugatan berupaPasal 1243 BW sama sekali tidak diuraikan sebagai dasarargumentasi gugatan a quo. Mengingat gugatan a quo adalahperbuatan ingkar janji, maka bentuk perjanjian seperti apa yang telahdilanggar oleh Para Tergugat?? Bagaimana jenis wanprestasi yangdituduhkan kepada Para Tergugat??

Bagaimana mungkin Penggugat menyimpulkan dengan sepihaknamun tidak menguraikan proses hutang yang dimaksud??c. Bagaimana kalau ternyata jumlah hutang tersebut telah dibayaroleh Tergugat I??d. Berdasarkan keadaan tersebut, dapat diindikasikan mengenaiitikad buruk Penggugat, oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan aquo ditolak atau sekurangkurangnya dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard);Bahwa Posita angka 5 adalah tidak benar.

Posita angka 5gugatan a quo pada inti mencoba untuk menguraikan proses jumlahhutang yang telah disimpulkan pada posita angka 4 sebelumnya.Mengenai dalil tersebut kami tanggapi sebagai berikut :a. Dengan penguraian jumlah hutang setelah disimpulkan secarasepihak pada Posita angka 4 diatas, kami patut mempertanyakan alurberpikir (logika) Penggugat. Bagaimana bisa kita mengambil suatukesimpulan tanpa ada uraian kalimat premis terlebih dahulu??b.

Penggugat sama sekali tidak berupaya menguraikan prosesterbentuk nominal hutang melalui proses penawaran harga(Quotation), yang dilanjutkan dengan penerbitan Purchase Order(PO) hingga Delivery Order (DO) serta Surat Tagihan (Invoice).Disamping itu, Penggugat juga selalu mengacu pada Surat Tagihan(Invoice) yang belum tentu kebenarannya.e.

Positaangka 12 dan 13 gugatan a quo kembali menguraikan dan mengulangnominal hutang yang tidak jelas asal muasalnya. Bahkan hal yang lebihsewenangwenang dan semenamena adalah Penggugat menambahkanbiaya denda sebesar 6% per tahun dan biaya jasa advokat. Mengenai daliltersebut kami tanggapi sebagai berikut :a. Kembali kami pertanyakan dan tegaskan, bagaimana mungkinPara Tergugat diminta untuk membayar hutang yang tidak jelasangka nominal hutangnya??

Penggugat tidak menjelaskan adanyahubungan hukum dengan Tergugat dan Tergugat Il, tetapi hanyamenyebutkan sebagai sub Kon dari Tergugat , Penggugat sama sekalitidak menguraikan dasar hukum atau peraturan apa yang dilanggaroleh Tergugat dan Tergugat II dan juga tidak menguraikan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari diajukannya gugatanserta Penggugat juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukumdari masingmasing Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formil Suatu gugatan, dengan kata lain gugatanPenggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat dan BIl dan tidak menguraikan PerbuatanMelawan Hukum dari masing masing Tergugat. Dengan demikiancukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);B. GUGATAN PENGGUGAT KELIRU (ERROR IN PERSONA)3.

Bahwa berdasarkan nomor III.4 diatas, Posita Penggugat dalam Perkaraa quo adalah Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel), dimana Penggugattidak dapat menguraikan dan menjelaskan tentang:Halaman 19 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.a. Objek Perkara, yaitu mengenai hal apa gugatan yang akan diajukan.b. Faktafakta Hukum, yaitu halhal yang menimbulkan sengketa.c. Kualifikasi Perbuatan Tergugat II, yaitu Suatu perumusan mengenalperbuatan materiil maupun formil dari Tergugat II.d.

antara Penggugatdengan Tergugat II dalam Perkara a quo maka tidaklah dapatHalaman 24 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.dibenarkan secara hukum tindakan pihak Penggugat sebagaiberikut:G21.G:2.2.Penggugat mengkategorikan tindakan Tergugat II sebagaiPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BurgerlijkWetboek voor Indonesie/BW), sebagaimana tercantum padaPosita Gugatan nomor: 8 sampai dengan 10, halaman 4sampai dengan 6, tanpa Penggugat dapat merinci,menguraikan

Penggugat tidak menjelaskan adanyahubungan hukum dengan Tergugat dan Tergugat Il, tetapi hanyamenyebutkan sebagai sub Kon dari Tergugat I, Penggugat sama sekallitidak menguraikan dasar hukum atau peraturan apa yang dilanggar olehTergugat dan Tergugat Il dan juga tidak menguraikan kejadiankejadianatau peristiwaperistiwa yang mendasari diajukannya gugatan sertaPenggugat juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum darimasingmasing Tergugat.

Skynindo.Bahwa seharusnya GUGATAN ini diajukan oleh TV Formosa sendiriBUKAN PENGGUGAT dalam perkara ini.Bahwa berdasarkan dalildalii PENGGUGAT yang menyatakan padapokoknya bahwa TERGUGAT tanpa jijin dengan itikad tidak baik danmelawan hukum telah menyiarkan dan/atau mendistribusikan siaransiaranskynindo milik PENGGUGAT selaku pemegang hak siar serta dalildalilmengenai itikad tidak baik dan melawan hukum TERGUGAT yangmengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian dengan dalil daligugatan yang tidak menguraikan

ADANYA KERUGIAN PADA DIRI PENGGUGAT ADALAH TIDAK BENARBerdasarkan halhal tersebut diatas, terbukti bahwa TERGUGAT tidakmelakukan iktikad tidak baik dan tidak pernah melakukan perbuatanyang bersifat melawan hukum sehingga tidak ada kerugian yangditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT pada diriPENGGUGAT.Selain itu PENGGUGAT pun tidak sanggup menguraikan secara terperincikerugiankerugian yang diderita akibat perbuatan TERGUGAT yangdianggap melaggar hukum, sehingga terbukti bahwa tuntutan

:Bahwa PENGGUGAT seharusnya dapat menguraikan tentang alaasanatau indikasi maupun bukti yang menunjukan persangkaan yang beralasanbahwa TERGUGAT akan menggelapkan barangbarang atau hartakekayaannya dengan maksud untuk menggelapkan barangbarang atauharta kekayaannya dari kepentingan PENGGUGATBahwa tidak ada fakta yang beralasan bhawa TERGUGAT akanmenjauhkannya dari kepenetingan PENGGUGATHal. 15 Putusan Perk.

No.21/Pdt.Sus/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA Jkt PstBerdasarkan Pasal 227 HIR tersebut, PENGGUGAT harus dapatmembuktikan terlebih dahulu adanya alasanalasan tersebut diatassebelum mengajukan permohonan sita jamina kepada Pengadilan Niagapada pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun faktanya PENGGUGATsama sekali tidak menguraikan alasan pengajuan sita jaminan terhadapharta kekayaan TERGUGAT dan tidak menyertakan buktibukti untukmemperkuat alasanalasan tersebut.

No.21/Pdt.Sus/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA Jkt Pstgugatan yang tidak menguraikan mengenai pelanggaran hak cipta yangtelah dilanggar oleh TERGUGAT yang masuk dalam ranah Hukum Perdatabiasa akan tetapi secara nyata gugatan diajukan ke Pengadilan Niagapada pegadilan Negeri Jakarta Pusat yang masuk ruang lingkup HukumPerdata Khiusus yang terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual, seharusnyadengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang telah diaturdalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana yang telah didalilkan

berikut : ALASAN KEBERATAN PERTAMA.Pertimbangan hukum judex pactie tingkat pertama dalam putusannya padahalaman 18 sampai dengan halaman 20 adalah tidak berdasar dan tidakmempunyai nilainilai hukum yang konkrit sebab 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama RABASIA dan YULI judex pactie tingkat pertama samasekali tidak mempertimbangkannya; Judex pactie tingkat pertama tidak cermat dan tidak menggalinilainilaihukum yang sebenarnya dan nampak mengkonstatir putusannya sebabPenggugat/Pembanding sudah menguraikan

menerangkan bahwa tanah di Tapariaadalah milik orang tua saksi yang bemama LAKKA yang diserahkan kepadaPenggugat sebagai upah tukang kayu hal mana adalah sangat jelas danterinci pertimbangan hukum judex factie dalam menguraikan/mempertimbangkan kedua orang saksi Pembanding, bahwa terhadapketerangan saksisaksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwaketerangan saksisaksi tersebut merupakan bukti permulaan dan harusdihubungkan dengan buktibukti surat lainnya, sebagaimana pertimbanganhukum judex factie

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari denganseksama suratsurat dalam berkas perkara banding, berita acara persidangan,alatalat bukti dari kedua belah pihak dan turunan resmi putusan PengadilanNegeri Mamuju tanggal 04 Juni 2013 Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.Mu., danmemori banding Penggugat / Pembanding tertanggal 24 Juni 2013 serta kontramemori banding Tergugat / Terbanding tertanggal 08 Juli 2013, berpendapatbahwa pertimbanganpertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertamatelah memuat dan menguraikan

Gugatan penggugat cacat hukum (gugatan yang obcuur libelii), karenadalam gugatan penggugat hanya menguraikan tentang kesalahanpenggalian, pemasangan pondasi, cakar ayam tanpa menguraikansecara jelas model penggalian, pemasangan pondasi dan cakar ayamyang benar sesuai dengan ketentuan yang sebenar benarnya;Alasan hukumnya: Menurut ketentuan hukum acara perdata suatu gugatankhususnya dalam posita gugatan harus memuat dengansejelas jelasnya uraian tentang permasalahan yang membuatmunculnya suatu gugatan

;Halaman 11 dari 32 halama Putusan Nomor 205/PDT/2018/PN.MKS Dengan menguraikan bahwa ada kesalahan saja tidak tidakcukup dengan hanya menyatakan ada kesalahan dalampenggalian, pemasangan pondasi, pemasangan cakar ayam,tanpa menguraikan yang seharusnya atau yang senyatanyasesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam aturantetangga penggalian, pemasangan pondasi, dan pemasangancakar ayam; Melihat uraian gugatan penggugat, terlihat hanya menyatakantidak sesuai tetapi tidak menjelaskan atau menguraikan

Bahwa sebelum kami menguraikan lebih jauh tentang jawaban pokokperkara ini, maka perlu kami jelaskan bahwa saat tergugat merencanakanuntuk melakukan pembangunan rumah, maka terlebih dahulu tergugat danHalaman 13 dari 32 halama Putusan Nomor 205/PDT/2018/PN.MKSpenggugat melakukan koordinasi dan penggugat sebagai seorangkontraktor telah melihat gambar rumah yang akan dibuat oleh tergugat.Bahwa salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan izin membangunadalah pihak tetangga akan memberikan persetujuan

Demikian penggugat mengendalikan bahwaHalaman 21 dari 32 halama Putusan Nomor 205/PDT/2018/PN.MKS11.dengan adanya penggalian yang dalam menyebabkan kerusakan strukturbangunan penggugat, salahnya dimana dan seharusnya bagaimana tidakdijelaskan dalam gugatan.Bahwa apa hubungan penggalian yang dalam dan pemasangan pondasiyang salah, ternyata penggugat tidak menguraikan secara jelas apahubungan korelasinya sehingga penggugat memandang sebagai suatuperbuatan melawan hukum, semuanya tidak jelas dalam gugatan

, namunjustru penggugat tidak menguraikan dalam gugatan bahwa gambar rumahyang diajukan oleh Tergugat kepada Pemerintah Kota Makassar ic.

Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkapdalam menguraikan perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, yaitu :a Penulisan singkatan mata uang Republik Indonesia yaitu Rupiah yang seharusnyaditulis dengan huruf (Rp.), akan tetapi dalam surat dakwaan ditulis dengan huruf (R)saja, sehingga dalam menuliskan jumlah uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) hanya ditulis R. 200.000.000,, tanpa ada huruf (p) dibelakangnya ;b Bahwa penulisan PT.

SAGAS PUTRA BANGSA, tanpa huruf (e) pada kata PUTERA ;c Cara menguraikan terjadinya perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwayang tidak memperlihatkan perbedaan substansial unsur unsur perbuatan pidanaPenggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP yang didakwakan dalamdakwaan altermnatif kesatu, dengan unsur perbuatan pidana Penipuan sebagaimanadimaksud pasal 378 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;Bahwa mengenai alasan alasan eksepsi sebagaimana diuraikan pada point a

PUTERA BANGSA, Jaksa PenuntutUmum tidak memberikan penjelasan atas penulisan kata kata tersebut ;"Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang pengertiantentang syarat materiil dari surat dakwaan yaitu harus menguraikan secara cermat, jelasdan lengkap dengan menyebut tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, akan tetapiJaksa Penuntut Umum dalam menguraikan surat dakwaannya tidak memenuhi ketentuanyang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b tersebut diatas ;"Menimbang, bahwa

;Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya pertimbangan hukum dan amar putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat sepanjang mengenai point a dan b di atas, haruslahdikuatkan atau dipertahankan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;Bahwa sedangkan mengenai cara menguraikan perbuatan pidana yang didakwakankepada Terdakwa yang tidak memperlihatkan perbedaan yang hakiki dari unsur unsurperbuatan pidana penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP yangdidakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dengan unsur unsur

belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) (harga saham yang telah disepakati yang kemudiandibatalkan), adalah tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana penggelapankarena kewajiban itu timbul berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan SaksiLUKAS PAYONG ADO ;3 Bahwa terhadap rangkaian perbuatan tersebut di atas, dioveralih begitu saja dandijadikan rangkaian perbuatan pidana penipuan yang didakwakan kepada Terdakwadalam dakwaan alternatif kedua tanpa menguraikan

Dakwaanya TIDAK DENGAN CERMAT...Menguraikan fakta ini, karena dengan tidak terurainya dengan cermat fakta tersebutdiatas SANGAT BERLOGIKA SECARA HUKUM seseorang ataupun PihakPegawai Kantor Pos Sendiri telah MEMAINKAN SEBUAH PERAN YANGMENCOBA MENJEBAK TERDAKWA dengan cara memasukkan sendiri uangtersebut ke dalam Tas milik Terdakwa yang terletak di dekat Dingding dan sempatditinggalkan Terdakwa sewaktu Terdakwa bertelepon ke kamar mandi.Putusan Nomor 10/Pid.Sus./2014/PN.SDK halaman 8 dari 36 halamanBahwa

Sehingga secara Hukum pula Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalamperkara ini adalah ERROR IN PERSONA, dimana tidak dijelasnya siapa yang jaditersangka yang sangat bertentangan dengan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.Bahwa selanjutnya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini semakinkabur dan sangat tidak jelas, dimana pada alinea terakhir halaman dua DakwaanJaksa Penuntut Umum menguraikan Dakwaannya sebagai Berikut:....................0:Terdakwa mengambil Uang Milik Kantor Pos Sidikalang tanpa ijin

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaanya sebagaimana alineaterakhir tersebut diatas, TELAH PULA MENGURAIKAN SESUATU HAL YANGTIDAK RELEVAN DENGAN PERKARA INI, dengan menguraikan hal baru yangsama sekali tidak berhubungan yaitu SEJAK BULAN SEPTEMBEBR 2013TERDAKWA KERAP BERFOYAFOYA DAN BERGAYA HIDUP MEWAH, secaraLogika hukum jika ternyata dan terbukti Terdakwa telah diyakini mengambilsejumlah uang pada tanggal 4 januari 2014 lalu apa hubungannya dengan gayahidup Terdakwa jauh hari sebelum

Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sama sekali tidakdengan lengkap, cermmat, jelas menguraikan tindak Pidana yang telahdilakukan oleh Terdakwa, hal mana Dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebutharuslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM (Vide Pasal 143 Ayat (3)KUHAP).2.

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini jelas dan terangKABUR serta TIDAK JELAS karena telah menguraikan sesuatu yangsangat tidak relevan dengan pokok perkara oleh karenanya haruslahdinyatakan BATAL DEMI HUKUM.3.

dalam perkara ini;Telah membaca buktibukti surat yang diajukan Pembantah dan Terbantah;Telah mendengar keterangan saksisaksi dari Terbantah;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pembantah telah mengajukan Bantahan tertanggal 02Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau diHalaman 1 dari 46 Putusan Nomor 30/Pdt.BTH/2019/PN Baubawah Register Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN Bau, tertanggal 02 Desember 2019,yang pada pokoknya menguraikan

10 Desember 2019;Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 30/Pdt.BTH/2019/PN BauMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihakyang berperkara, atas permintaan para pihak ditunjuk Hakim Galih Dewi InantiAkhmad, SH, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 32/Pdt.Bth/2019/PNBau tanggal 16 Desember 2019 sebagai mediator namun upaya mediasi tersebuttidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya bantahan Pembantah dibacakan denganperubahan, yang dirubah pada tanggal 27 Januari 2020, yang menguraikan

menguraikan dalam Repliknya, bantahanyang diajukan Pembantah sudah benar dan sesuai dengan rumusan pasal 207HIR dan pasal 225 RBg serta Buku Pedoman Pelaksaan Tugas dan AdministrasiPengadilan Buku II yang diterbitkan Mahkamah Agung.

Pokoknya menyangkut pelaksanaanHalaman 40 dari 46 Putusan Nomor 30/Pdt.BTH/2019/PN BauEksekusi, tidak menyangkut pokok perkara, terlebih lagi meghubungkannya denganperkara lain;Menimbang, bahwa walaupun Pembantah tidak menguraikan secara jelasdan lengkap mengenai alasanalasan penundaan dan atau pembatalan eksekusiyang diajukan terbantah (Pemohon Eksekusi) sebagaimana diuraikan di atas akantetapi oleh karena Pembantah sudah menguraikan salah satu alasan harga tanahdan bangunan yang sudah disita jauh

Perubahan materi bantahan dari yang diajukan tanggal 2 Desember 2019dengan perubahan bantahan tanggal 27 Januari 2020.Menimbang, bahwa Terbantah menguraikan dalam materi eksepsinya,perubahan materi bantahan dari yang diajukan tanggal 2 Desember 2019 denganperubahan bantahan tanggal 27 Januari 2020 telah merubah materi bantahan secaramendasar;Menimbang, bahwa Pembantah menguraikan dalam Repliknya, terlepasTergugat menolak ataupun tidak perubahan gugatan seharusnya penolakan tegasdapat dilakukan Terbantah

setiap menghadapipersoalan lalu mengajukan gugatan tanoa adanya upaya maksimalmenyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh suami istri secarakekeluargaan dalam bingkai keluarga sakina mawadda warahmah.Bahwa jika mengacu pada dalil gugatan Penggugat, Penggugatmengajukan gugatan dengan mengklaim bahwa antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinyaperselisinan dan pertengkaran secara teruS menerus (dalil penggugatpoint 4).Bahwa jika demikian adanya seharusnya Penggugat menguraikan

Penggugat dalam dalilnya point 4 (empat) menguraikan bahwa padatahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonisoleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus namun Penggugat tidakmenguraikan pertengkaran pertengkaran yang dimaksud secararuntuttermasuk waktu dantempat kejadiannya.b. Penggugat dalam dalilnya point 5 (lima) hanya menguraikan penyebabterjadinya perselisihan dan pertengkaran tanoamenguraikanperistiwaperistiwa pertengkaran yang dimaksudkan. c.

Nyatanya Penggugat sendiridalam dalil gugatannya tidak mampu menguraikan pertengkaranpertengaran yang dimaksudkan secara runtut hingga Penggugatmenganggapnya sebagai suatu pertengkaran yang telah berlangsungsecara terus menerus.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menguraikan penyebabterjadinya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugatsebagaimana diuraikan pada point 5 (lima) dengan alasan :a. Tidak benar dalil Penggugat yang menuduh Tergugat tidakbertanggung jawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi. Untuk ituTergugat jelaskan, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah (Ruko) milik Kakak Tergugat bernama IR. Suparmantosekitar tahun 2010 yang lalu di Bumi Tamalanrea Permai (BTP)Kota Makassar.

zat organik secara biologi sebesar 1056 miligram jliterdengan standart maksimal sebesar 150 miligram/liter, kadar COD (Chemical OxigenDemand) yaitu kandungan oksigen yang diperlukan untuk menguraikan zat organik secarakimia sebesar 3161 miligram/liter dari standart maksimal sebesar 300 miligram/liter dan zattersuspensi (TSS) stbesar 630 miligram (liter dari standar maksimal sebesar 100 miligram( liter dengan kesimpulan hasil analisa parameter di atas tidak memenuhi standar PeraturanGubernur Jawa

air sungai tempat dibuangnya limbah sebagaimanahasil analisa terhadap kualitas air dari sampel yang diambil dari Down Stream (titik saluranair sungai yang sudah tercampur dengan air limbah) Outlet (titik saluran air pembuangan kemedia lingkungan) Industri Tahu milik terdakwa yang dilakukan oleh Laboratoriumkualitas air PJT I Mojokerto No. 38 S/LKAMJK/I/ 14 dimana hasil uji kualitas air tersebutmenunjukkan hasil kadar BODS5 (Biological O)dgen Demand) yaitu kandungan oksigenyang diperlukan untuk menguraikan

zat organik secara biologi sebesar 1056 miligram/literdengan standart maksimal sebesar 150 miligram/liter, kadar COD (Chemical OxigenDemand) yaitu kandungan oksigen yang diperlukan untuk menguraikan zat organik secarakimia sebesar 3161 miligram/liter dari standart maksimal sebesar 300 miligram/liter dan zattersuspensi (TSS) sebesar 630 miligram/liter dari standar maksimal sebesar 100 miligram/liter dengan kesimpulan hasil analisa parameter di atas tidak memenuhi standar PeraturanGubernur Jawa Timur

zat organiksecara biologi sebesar 1056 miligram/liter dengan standart maksimal sebesar 150 miligram/liter, kadar COD (Chemical Oxigen Demand) yaitu kandungan oksigen yang diperlukanuntuk menguraikan zat organik secara kimia sebesar 3161 miligram/liter dari standartmaksimal sebesar 300 miligram/liter dan zat tersuspensi (TSS) sebesar 630 miligram f literdari standar maksimal sebesar 100 miligram f liter dengan kesimpulan hasil analisaparameter di atas tidak memenuhi standar Peraturan Gubernur Jawa

zat organik secarabiologi sebesar 1056 miligram/liter, kadar COD (Chemical Oxigen Demand) yaitukandungan oksigen yang diperlukan untuk menguraikan zat organik secara kimiasebesar 3161 miligram/liter dan zat tersuspensi (TSS) sebesar 630 miligram f liter,dengan kesimpulan hasil analisa parameter di atas tidak memenuhi standarPeraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013;Bahwa dalam usaha pembuatan tahu tersebut terdakwa menggunakan bahan berupakedelai, cuka, garam dan kunir (kunyit) dan setiap