Ditemukan 237 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sabatas sabotage saromase sabolas samotas
Pengadilan PN CILACAP Perdata
Register : 06-03-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN CILACAP Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Clp
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
1.SRI MURYANI, bertindak selaku Direktur CV. MAHA BHARATA
2.SRI MURYANI
Tergugat:
1.TRIYONO selaku Direktur CV. INKA MANDIRI SEJAHTERA
2.FAISOL WIDODO
3.TRIYONO
167 — 41
  • /PN Clp36.37.38.39.kesalahannya, sehingga menimpakan semua kesalahan kepadaTergugat Il;Bahwasanya pada pelaksanaan SPK 3 desa di Kabupaten Purbalingga,Penggugat bersekongkol bersama komanditer dengan sengajamelakukan sabotase dengan tidak m.embayar kewajiban kepada CV.Inka Mandiri Sejahtera dengan tujuan agar Tergugat II menjadi pihakyang paling bertanggung jawab;Bahwasanya penggugat dengan komanditer telah bersekongkoldengan sengaja melakukan tindakan; menguasai, menahan,menyalahgunakan, dana pembayaran
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 28-11-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 09/G/2013/PHI.YK
Tanggal 24 Februari 2014 — ARSIKO DANIWIDHO A Melawan : PT. JOGJA TUGU TRANS
97 — 67
  • Foto copy foto demo yang dilakukan Penggugat yang telahmelakukan penyanderaan (sabotase) terhadap busbus Trans Jogja,dengan diberi tanda buktiHalaman 77 dari 93 Halaman PUT.No.09/G/2013/PHI.YK18.
Pengadilan PN DOMPU Perdata Tanah
Register : 24-10-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 28-11-2013
Putusan PN DOMPU Nomor 22/PDT.G/2012/PN.DOM
Tanggal 13 Maret 2013 — - ZAINAB ABDULLAH - ILYAS MUHAMMAD - YUSUF MUHAMMAD MELAWAN - ST HAWA RAMLI - M. SALEH RAMLI - M. NOR RAMLI - UMAR RAMLI - ASIAH RAMLI - H. MUHTAR H.M. SALEH
79 — 22
  • sepihakoleh para Penggugat tanpa diketahui oleh orang tua kami dan kami anakanaknya,adapun tanda tangan orang tua kami Ramli Toyib adalah palsu danditiru ;22 222022222 2222222Oleh karena demikian kepada Bapak Hakim Yang Mulia sekali lagi kami mohon agarsurat tertanggal 5 September 1977 dibatalkan dan dikesampingkan ;6 Jawaban/Sanggahan terhadap Gugatan poin 6 ;Bahwa dari tahun 1977 sampai 1998 tanah seluas 9.923 m2 adalah tanah milik RamliToyib yang diberikan oleh pemerintah secara sah bukan tanah sabotase
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-02-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527 K/PDT/2011
Tanggal 23 Februari 2012 — DASWATI DT. BUNGSU, DKK Vs. Drs. H. DINASRIL AMIR, SE. M.Ag, DK.
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga tidakberlebihan kiranya Penggugat menilaisesungguhnya tindakan Tergugat C dalammenerbitkan surat dimaksud adalah merupakantindakan sabotase dari Tergugat C terhadapKUD Namli Pakandangan ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 17-02-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2483 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Februari 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI , DK VS ELVA WANIZA
136 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2483 K/Pdt/2014dugaan sebagai force majeure (bencana alam, gempa bumi, perang,sabotase, dan lainlain) dan atau peraturan moneter pemerintah,sehingga dapat menimbulkan kerugian pihak kedua, maka pihakkedua dapat mengajukan pertimbangan kepada pihak pertama untukmendapatkan penyesuaian harga atau ganti rugi. Dengan demikian,penyampaian kenaikan harga harus didasarkan atas keadaantertentu (force majeure);b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 22 Februari 2017 — 1. SLAMET RIYADI, DKK VS PT BATARASURA MULIA
378 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melakukan mogok kerja illegal dan turut serta didalamnya;Melakukan tindakan boikot atau sabotase yang menghambat/melumpuhkan kegiatan perusahaan, sehingga menyebabkanperusahaan mengalami kerugian ( bukti T13);Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang telah dengan sengajamelakukan aksi boikot proses operasional perusahaan PenggugatRekonvensi, membujuk, menghasut pekerja lain untuk tidak bekerja sertayang paling meresahkan adalah tindakan Para Tergugat Rekonvensi yangmenutup akses masuk perusahaan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 30-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Penggugat : CV Marendal Mas Diwakili Oleh : DEDI PRANAJAYA,SH
Terbanding/Tergugat : PT Angkasa Pura II Persero KANTOR CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU
151 — 159
  • tentang Pengadaan dan PemasanganAC di Garbarata, Pasal 19 tentang Force Majeure dinyatakan sebagaiberikut:(1) Kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibanberdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagaikelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalantersebut diakibatkan oleh Force Majeure;(2) Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidakterduga atau keadaan memaksa yang terjadi diluar kKekuasaanPARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran,perang, pemogokan, sabotase
Pengadilan PN GRESIK Pidana Umum Penghinaan
Register : 31-08-2015 — Putus : 03-06-2010 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 3/Pdt.G/2010/PN.Gsk
Tanggal 3 Juni 2010 — RICAHARD SUTIKNO MELAWAN PT. GUNUNG GILEAD
89 — 19
  • Bahwa berulangkali pihak PENGGUGAT mencoba meminta kompensasiberupa pengiriman ulang atau penggantian karton / box yang rusak namuntidak pernah ditanggapi oleh TERGUGAT dengan berbagai macam alasanmulai dari sabotase pabrik hingga demo, yang semuanya intinya berupamenghindari dari kewajiban yang seharusnya dipenuhi TERGUGAT yaitumembuat karton / box dalam kondisi baik dan mengirimkannya kepadapelanggan PENGGUGAT..
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 30-01-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Palu
Tanggal 16 Februari 2015 — PT. SARTIKA HAFIFA PERDANA vs PEMERINTAH KOTA PALU Cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU SEMULA ADALAH DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU (PENANGGUNG JAWAB PEMBAGUNAN PUSAT LAYANAN AUTIS KOTA PALU), Cq KETUA TIM PEMBANGUNAN PLA KOTA PALU, dk
107 — 17
  • Sartika Hafifa Perdana (Bapak Ibrahim Salim, St)dengan sepak terjang Penggugat tersebut Tergugat beranggapan bahwa Penggugat sejakawal terindikasi tidak beritikad baik dan tidak serius serta tidak profesional dalammelaksanakan pekerjaan, Itikad tidak baik tersebut semakin memperkuat dugaanTergugat dengan adanya tindakan sabotase Penggugat dengan cara memaksa operatormengubah dan meghilangkan beberapa isi kontrak yang berakibat dilakukannyakesepakatan penanda tanganan revisi isi kontrak.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Wanprestasi
Upload : 23-02-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 199/PDT/2020/PT DPS.
1. PT. MAHA KARYA BALI dk melawan PT. BALI ASIH USADHA ( RSU GRAHA ASIH ), dkk
187 — 90
  • akanmembutuhkan pengorbanan dan biaya yang sangat besar dari pihakdebitur, maka hal ini sangat bertentangan dengan apa yang disebutsebagai force majeure;Force Majeure adalah atau keadaan memaksa (overmacht) dimanaposisi salah satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal melakukankewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa Pihak Pertama.Force Majeure yang sering dialami berupa, tanah longsor, banjir, angintopan, badai gunung meletus, epidemik, kKeadaan perang, kerusuhan,pemberontakan, terorisme, sabotase
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 08-05-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
PT. AKSARA INDAH
Tergugat:
Direktur Utama PT. ANGKASA PURA I PERSERO
152 — 87
  • Untuk keadaanhujan bukan termasuk keadaan kahar sesuai ketentuan dalam SSUKbutir 22 huruf b, yang mengatur bahwa :yang dimaksud dengan keadaan Kahar dalam perjanjian ini adalahbanjir, kebakaran, gempa bumi, badai dan bencana alam lainnya,sabotase, kerusuhan, pemberontakan, pemogokan, embargo, blockade,peraturanperaturan pemerintah yang berkaitan langsung denganpelaksanaan perjanjian ini, huru hara politik, perang, epidemic, tindakanpemerintah dibidang moneter, bencana alam yang berakibat langsungterhadap
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 13-02-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 13 Februari 2017 — MUHAMMAD SHOLEH melawan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dkk
298 — 115
  • Sedangkan kondisikuning dan merah misalnya adanya ancaman terorisme, sabotase, perangdan gangguan keamanan lainnya, tanggung jawab keamanan BandaraJuanda berada di Komandan Lanudal Juanda ; Bahwa dalam pengamanan Bandara Udara Juanda Surabaya terhadapgangguan Kamtibmas selama ini diserahkan pelaku dan barang buktinyakepada Polri, yaitu Polsek Sedati dan hubungan koordinasi LanudalJuanda dengan Polri sampai saat ini telah berjalan dengan baik ; Bahwa untuk Pengamanan Bandara Juanda Surabaya tidak
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 14-03-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mks
Tanggal 3 Juli 2018 — Penggugat:
Ahmad Erry Yulianto, ST
Tergugat:
PT EASTERN PEARLFLOUR MILLS
252 — 332
  • Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja ataupengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja.11.Membongkar atau) membocorkan rahasia perusahaan yangseharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.12.Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yangdiancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.13.Mengadakan kekacauan di dalam lingkungan Perusahaan dan/ataudengan sengaja merusakkan harta benda Perusahaan, sehinggamengakibatkan kerusakan dan menghambat jalannya produksi(sabotase
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 27-12-2010 — Putus : 09-03-2011 — Upload : 14-06-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 185/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 9 Maret 2011 — Drs. Hanafi, M.Hum;1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional;2. Menteri Pendidikan Nasional RI
44 — 47
  • Penggugat tidak pernah sekali kaliberbuat dengan maksud mempersulit, menghambat,menghalangi atau. sabotase menggagalkan ' kegiatanLPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejakOperasional tahun 2004 sampai sekarang, tidakmenyimpan perasaan dendam kepada pimpinan, rekansejawat, bawahan, atau menunjukkan sikap bermusuhanHal. 17 dari 109 hal.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Pbr
Tanggal 21 Agustus 2018 — H. AL ASRI TANJUNG, S.E., Ak selaku Ketua Umum Serikat Pedagang Pasar Plaza Sukaramai, Dk VS PT. MAKMUR PAPAN PERMATA, Dkk
106 — 34
  • Bahwa Addendum Perjanjian No. 2/70WK/1996 dan Nomor.018/MPP/X1I/1996 tanggal 30 Nevember 1996 adalah harus danwajib dilakukan karena terjadi force majeur berdasarkan Pasal 16Perjanjian No. 270WK/1996 dan Nomor. 018/MPP/XI/1996 tanggal30 Nevember 1996 menyebutkan;Pasal 16keadaan darurat, embargo, peperangan, kebakaran, sabotase,badai, banjir, gempa bumi, atau keadaan lainya yangmengakibatkan resesi ekonomi adalah merupakan force majeur.Dan apabila teyadi perubahan dalam peraturan pemerintah,termasuk
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 10-12-2019 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1253/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
Stephen Kim Clampett
Tergugat:
1.Stephen Anthony Booth
2.Deborah Caran Booth
241 — 152
  • Masingmasing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atasketerlambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban yang tercantumdalam Perjanajian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadiandiluar kekuasaan masingmasing pihak yang dapat digolongkansebagai Force Majeure: Peristiwa yang apat digolongkan sebagai Force Maejure adalahantara lain seperti bencana alam, seperti gempa bumi, taufan,banjir bandang, wabah penyakit, adanya perang, peledakan,sabotase revolusi, pemberontakan, huru hara; Keadan Force
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 15-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 225/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 14 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. AL ASRI TANJUNG, S.E., Ak selaku Ketua Umum Serikat Pedagang Pasar Plaza Sukaramai
Pembanding/Penggugat II : AJUAN DE FUCA selaku Sekretaris III Serikat Pedagang Pasar Plaza Sukaramai
Terbanding/Tergugat I : PT. MAKMUR PAPAN PERMATA,
Terbanding/Tergugat II : WALIKOTA PEKANBARU
Terbanding/Tergugat III : Drs. ISMET BAKRI
76 — 69
  • Bahwa Addendum Perjanjian No. 270WK/1996 dan Nomor.018/MPP/XI/1996 tanggal 30 Nevember 1996 adalah harus dan wajibdilakukan karena terjadi force majeur berdasarkan Pasal 16 PerjanjianNo. 270WK/1996 dan Nomor. 018/MPP/X1/1996 tanggal 30 Nevember1996 menyebutkan;Pasal 16keadaan darurat, embargo, peperangan, kebakaran, sabotase,badai, banjir, gempa bumi, atau keadaan lainya yangmengakibatkan resesi ekonomi adalah merupakan force majeur.Dan apabila terjadi perubahan dalam peraturan pemerintah,termasuk
    Bahwa menurut Pasal 16 Perjanjian Kerjasama Nomor 270WK/1996dan Nomor 018/MPP/XI/1996 tanggal 30 November 1996 tentangPembangunan Peremajaan Pasar Pusat Sukaramai berbunyikedaan darurat, embargo, peperangan, kebakaran, sabotase, badai,banjir, gempa bumi, atau keadaan lainnya yang mengakibatkanresesi ekonomi adalah merupakan force majure.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-06-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Agustus 2021 — Penggugat:
M ALI HANAFIA
Tergugat:
PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA
137 — 92
  • Keadaan Kahardidefinisikan sebagai setiap situasi luar biasa yang tidakdapat diduga, tidak terhindarkan dan/atau berada di luarkendali sewajarnya dari Para Pihak termasuk namun tidakterbatas pada epidemi, bencana alam, perang,pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, danadanya peraturan pemerintah dalam urusan keuangan yangsecara langsung mempengaruhi pelaksanaan Peranjian ini.18.2 Jika salah satu Pihak terlambat atau terhalangi dalammelaksanakan kewajibankewajibannya berdasarkanPenanjian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-08-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat:
YAYAN YULIANTO
Tergugat:
PT Teknologi Pengangkutan Indonesia
210 — 151
  • Keadaan Kahar didefinisikansebagai setiap situasi luar biasa yang tidak dapat diduga,tidak terhindarkan dan/atau berada di luar kendali sewajarnyadari Para Pihak termasuk namun tidak terbatas padaepidemi, bencana alam, perang, pemberontakan, agresi,sabotase, kerusuhan massa, dan adanya peraturanpemerintah dalam urusan keuangan yang secara langsungmempengaruhi pelaksanaan Peranjian ini.Halaman 29 dari 81 Putusan Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Sel19.18.2 Jika salah satu Pihak terlambat
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 09-09-2013 — Upload : 20-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga.Sby
Tanggal 9 September 2013 — ALBERT RIYADI SUWONO, SH., M.Kn vs 1. BUDI TEK 2. PT. ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK (AMIN BANK), 3. ANITA ANGGAWIDJAJA, SH 4. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA 5. KAPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.l. Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I 6. GUBERNUR BANK INDONESIA 7. KOESJADHI
689 — 1179
  • BerkasPermohonan : 16850/2013 dan Kuitansi Pembayaran Tanggal 19 April 2013 No.Berkas : 16850/2013) ;29.30.31.32.33.15Bahwa sikap Turut Tergugat II sangat berlebihan dan tidak menunjukkan asasasas pemerintahan yang baik dimana telah secara langsung melakukan sabotase(menghalangi) pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit HM No. 2404/Tanjungsaripadahal kewenangan untuk membatalkan suatu lelang adalah berada di pejabatlelang kelas I yang bersangkutan dan pemohon lelang eksekusi dalam hal iniadalah kuartor