Ditemukan 822 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-12-2015 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA MUNGKID Nomor 2413/Pdt.G/2015/PA.Mkd
Tanggal 25 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
5213
  • ketentuan1pasa 37 BB Ne 9 tahun 4975, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkanbehwa, permehgnar Bemeher beralasan Hukun, make Termohom yangtah gipanggil Secare resi dan patut untuk datang menghadap dleraidangan, cieh Majelis akan dlnyatakan tidak hadir dam berdasarkanBasal 125 ayat (4) HIR pemmehenan Pemohom akam diputuss denganverstek;MSnImbang bahwa selaniuinya, dengam berdasar pada rumusanpasal 84 UU Ne 7 tahun 1989 dan demi terwujudiya tertip
Register : 29-08-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 17-03-2019
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 366/Pdt.G/2017/PA.Pkl
Tanggal 21 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
162
  • demi terpenuhinya tertip administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 84Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 28/TUADAAG/X/2002, oleh karena itu karena jabatannya ( ex officio) Majelis dapatmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekalongan agarmenyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah diwilayahpencatatan perkawinan Penggugat
Register : 09-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 24-08-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 51/Pdt.P/2017/MS.Lsk
Tanggal 4 April 2017 — Pemohon melawan Termohon
135
  • Oleh karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertid administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif yang diatur dalam Pasal
Register : 27-01-2014 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 78/Pid/B/2014/PN.PBR
Tanggal 1 April 2014 — SYAHRUN ANWAR ALS BOMBOM BIN ANWAR
538
  • pemerintah dalammemberantas peredaran narkotikaHalhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukume Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannyae Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat merubah kelakuannya dimasayang akan datangMenimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upaya balasdendam tapi lebih bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikap Terdakwa agar lebihbaik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
    pemerintah dalammemberantas peredaran narkotikaHalhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukume Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya65e Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat merubah kelakuannya dimasayang akan datangMenimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upaya balasdendam tapi lebih bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikap Terdakwa agar lebihbaik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
    terdakwa mengakibatkan kedua kaki saksikorban Rusman menjadi cacat dan saksi korban tidak dapatbekerja lagi.Halhal yang meringankan :e Mereka Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesaliperbuatannya;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upaya balasdendam tapi lebih bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikap Terdakwa agar lebihbaik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
    lebih kurang sebesar RP. 85.000.000,(delapan puluh lima juta rupiah) ;* Terdakwa telah menkmat hasil dari Penggelapan yangdilakukannya ;Halhal yang meringankan : e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upaya balasdendam tapi lebih bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikap Terdakwa agar lebihbaik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
Register : 07-05-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan MS CALANG Nomor 0079/Pdt.P/2015/MS.Cag
Tanggal 28 Mei 2015 — PEMOHON I, PEMOHON II
289
  • Pemohon dan Pemohon II mengambil tempatdikediaman di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya sampaisekarang, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta dandikaruniai 30rang anak bernama : 1.anak, 2. anak, 3. anak;Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtaq);Bahwa, pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut tidak tercatat diKantor Urusan Agama Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
Register : 11-02-2021 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Kpn
Tanggal 1 Maret 2021 — Pemohon:
1.LEONARDO SONY HERLAMBANG
2.IVONE MARIOLINE
87
  • akta perkawinan nomor 04/2001 antara Lie, Leonardo SonyHerlambang dengan Ivone Mariolin (vide P4) yang dibuat tertanggal 22 Januari2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, HakimPengadilan Negeri Kepanjen menilai bahwa = permohonan Pemohontersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupunnormanorma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkanseluruhnya dengan perbaikan redaksional ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka untuk tertip
Register : 29-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 628/Pdt.P/2020/PN Mdn
Tanggal 12 Januari 2021 — Pemohon:
Berliana Siagian
183
  • Bahwa untuk diperlukan tertip Administrasi, khususnya untukmenyesuaikan nama yang suami pemohon pakai seharihari dengannama yang tertulis pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, makapemohon berharab sekiranya Bapak Ketua pengadilan negeri Medanberkenan member izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisannama Suami pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon tersebutyang mana semula tertulis pemohon bernama TONCANG IRIANTO,menjadi TONG CHANG ALIAS IRIANTO.6.
Putus : 14-06-2012 — Upload : 31-07-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 115/Pid.B/2012/PN.Kdr.
Tanggal 14 Juni 2012 — IWAN MARDIANTO Bin KARYANTO
244
  • Barang bukti :2 (dua) lembar surat Perbakin, 1 (Satu) lembar surat tata tertip lomba,1(satu) kartu Bank BPD An. Dodi WK. 1(satu) lembar kwitansi pembelian,2 (dua) pet Perbakin warna merah, dikembalikan kepada saksi RitaAmbarsari selaku istri Almarhum Donny.4.
    .3 (tiga) bekas proyektil.1 (Satu) peluru hampa isi misiu caliber 7,9 mm.1 (Satu) besi bekas berbentuk huruf U.1 (Satu) besi penarik atau grendel.1 (Satu) pegas atau per kecil.1(satu) besi bundar kecil.34e 1 (satu) doos kecil bekas tempa peluru caliber 5,56 mm.e 4 (empat) karet berbentuk segitiga.Oleh karena barang bukti tersebut tidak didasari dengan alat hak yang sahmaka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan,Sedangkan barang bukti berupa :2 (dua) lembar surat Perbakin ;(satu) lembar surat tata tertip
    bekas tabung gas kecil.1 (Satu) besi bekas laras.1 (Satu tabung gas kecil kosong.2 (dua) peluru aktif jenis CIS caliber 2,2 mm.3 (tiga) bekas proyektil.1 (Satu) peluru hampa isi misiu caliber 7,9 mm.1 (Satu) besi bekas berbentuk huruf U.1 (Satu) besi penarik atau grendel.1 (Satu) pegas atau per kecil.1(satu) besi bundar kecil.1 (Satu) doos kecil bekas tempa peluru caliber 5,56 mm.374 (empat) karet berbentuk segitiga.Dirampas untuk dimusnahkan,2 (dua) lembar surat Perbakin ;(satu) lembar surat tata tertip
Register : 21-09-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 05-11-2019
Putusan MS SINABANG Nomor 90/Pdt.P/2018/MS.Snb
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
298
  • Oleh karenanya melindungi hak anakjauh lebih penting dan harus didahulukan dari pada tertib administrasi(hukum subjektif harus lebih didahulukan dari pada tertip administrasihukum objektif);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadappetitum poin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandangdengan merujuk pada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukanterbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga pernikahan antara
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 24-08-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 23/Pdt.P/2017/MS.Lsk
Tanggal 14 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
206
  • Oleh karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertid administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif yang diatur dalam Pasal
Register : 04-01-2017 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 25-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 3/Pdt.P/2017/MS.Lsk
Tanggal 31 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
157
  • hak anak jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebin didahulukan dari padahukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI)dan juga pernikahan antara para pemohon telah memenuhi
Register : 09-02-2015 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 152/Pid.Sus/2015/PN.Bjm
Tanggal 23 Februari 2015 — Pidana: - Terdakwa: ZAINAL AQLI Bin ABDUL HALIM - JPU: MUHAMMAD ARIFIN, SH
284
  • Dalamperkara ini telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yaitu terdakwa ZAINAL AQLI BINABDUL HALIM yang Identitas lengkapnya telah disebutkan dalam putusan ini.Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa hadir didepan persidangan dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertip serta dapat menjawabsemua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenaratau pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dan harusdipertanggungjawabkan
Register : 06-10-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MS CALANG Nomor 0132/Pdt.P/2015/MS.Cag
Tanggal 27 Oktober 2015 — PEMOHON I, PEMOHON II
289
  • Sedangkan surat nikah tersebut sangat perlu bagiPemohon dan Pemohon Il untuk memiliki bukti nikah serta keperluan lainnya;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akanmelaporkan Penetapan Mahkamah Syariyah atas perkara ini kepada KantorHal. 2 dari 11 hal.
Register : 08-01-2018 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 02-04-2018
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 9/Pdt.P/2018/MS.Lsk
Tanggal 30 Januari 2018 — PEMOHON I PEMOHON II
208
  • Olen karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertio administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif yang diatur dalam Pasal
Register : 22-07-2011 — Putus : 22-07-2011 — Upload : 01-05-2012
Putusan PA PACITAN Nomor 581/Pdt.G/2011/PA.Pct
Tanggal 22 Juli 2011 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
90
  • surat ijin untukmelaksanakan perceraian dari atasannya;Menimbang, sebagai mana bukti P4 dan P5 penggugat sudah mengurus surat ijinuntuk bercerai tersebut ke atasannya namun sampai batas waktu 6 bulan penggugat belummendapatkan surat ijin dari atasan penggugat dan penggugat tetap mempertahankangugatannya ingin bercerai dengan tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena pasal 3 Peraturan pemerintah no 10 tahun 1983yang telah diubah dengan pasal 3 Peraturan pemerintah no 45 tahun 1990 adalah mengaturtata tertip
Register : 26-10-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 21-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 616/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 29 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
1810
  • hak anak jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada tertidb administrasi (hukum subjektif harus lebih didahulukan dari padahukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan juga pernikahan antara para pemohon telah
Register : 02-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN BANGKALAN Nomor 197/Pdt.P/2020/PN Bkl
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon:
H. ABD. RAHMAN
304
  • Selain iniPemohon ajukan dipergunakan guna tertip administrasi, maka oleh sebabitu Pemohon mengajukan permohonan ini;Berdasarkan halhal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukanpermohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranyamemanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenanmemberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Permohonan perubahan nama RASID BIN H.
Register : 12-01-2017 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 24-08-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 19/Pdt.P/2017/MS.Lsk
Tanggal 7 Februari 2017 — Pemohon melawan Termohon
166
  • hak anak jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebih didahulukan dari padahukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan juga pernikahan antara para pemohon telah
Register : 05-01-2018 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 02-04-2018
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 8/Pdt.P/2018/MS.Lsk
Tanggal 30 Januari 2018 — PEMOHON I PEMOHON II
167
  • Olen karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusHalaman 7 dari 10 halamandidahulukan dari pada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif
Register : 21-11-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 457/Pdt.P/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Desember 2019 — Pemohon:
OLAF M
371
  • Perkawinan Pemohon yang terlambat tersebut diKantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif JakartaPusat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku, karena dengan didaftarkannya perkawinan tersebut maka hubungan antaraPemohon dengan Elizabet T Darmasela secara hukum formil adalah suami istri dansetelah Elizabet T Darmasela meninggal dunia, maka status Pemohon adalah dudayang ditinggal mati istrinya, sehingganya adminitrasi kependudukan menjadi tertip