Ditemukan 2149 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri meter mentari member mentos mentek meneer mester menten mentar mentor
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-10-2019 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 270/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
PARLIN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
2.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II diwakili oleh : MARISI BUTAR-BUTAR
228 — 185
  • (Vide Peraturan Menter) Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata CaraPengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum DanPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan).Bahwa selanjutnya, jika dicermati dengan seksama makakeseluruhan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat! tidakada mendalilkan kepentingan hukum Penggugat! (ic.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 13-06-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 58/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
296 — 248
  • PUTUSAN Nomor : 58/G/2019/PTUN.BDGDALAM EKSEPSIPENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)DALAM PERKARA A QUOBahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 8 angka 8 telahmendalilkan Bahwa kemudian Menter!
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 21 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIAWAN AGUSTIARTONO
Terbanding/Terdakwa : ARIE WIBOWO
143 — 89
  • Pasal 40 ayat (1)Peraturan Menter BUMN Nomor: KEP117/M MBU / 2002 tentangPenerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan UsahaMilik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara,Terdakwa yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara dilarangmemberikan atau menawarkan sesuatu. yang berharga kepadapelanggan atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagaiImbalan.
    Dirgantara Indonesia dan selaku Kepala Divisi Pemasaran telahtidak bertindak sesuai dengan peraturan perundangundangan yaitu1) Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 89 UndangUndang Nomor 19 Tahun2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;2) Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menter BUMN Nomor PER05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PengadaanBarang dan Jasa BUMN sebagaimana diubah dengan PeraturanMenteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER15/MBU/2012tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER05/MBU/2008 tentang
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 14/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
SITI ZUBAIDAH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
2.Kantor Regional VII BKN Palembang
310 — 189
  • Replik pada persidangan secaraelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sehingga tidak ada penyampaianDuplik dari Tergugat dan Tergugat II;Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat , dan Tergugat II telah mengajukanbuktibukti sebagaimana terurai dalam bagian Tentang Duduknya Sengketa Putusanini, yang selengkapnya tercatat dan/atau terlampir dalam Berita Acara Persidanganyang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan in;Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah:Keputusan Menter
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 31-01-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/PDT.SUS/2011
PT. STAR CAMTEX; IPOLISNO KRISTINA, DKK.
63 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa mogok kerjayang dilakukan secara tidak sah sebagaimanadimaksudkan Keputusan Menter i Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP232/MEN/2003 khususnya pasal 3 dan pasal 6 pekerjayang melakukan mogok kerja dan telah dipanggil secarapatut oleh perusahaan dianggap mengundurkan diri;Bahwa perusahaan tidak pernah memutus hubungan kerjadengan Termohon yang dalam hal ini !
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-02-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Bambang Harmoko, SH., M.H
2.Angger Pratomo, SH
Terdakwa:
M.H. THAMRIN,SE. BIN HUSEN
76 — 16
  • Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukandengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelolaansumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor : 13/Pid.SusTPK/2021/PN JmbE.Peraturan Menter) PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria danPenetapan Wilayah Sungai;e Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi Pengelolaan dan pembangunansumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungallintas provinsi dan wilayah sungai strategis nasional menjadiwewenang
Pengadilan PN TAIS Perdata
Register : 13-01-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN TAIS Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Tas
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
129 — 56
  • PerangkatDesa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas MarasKabupaten Seluma bertentangan dengan kewajiban hukumkepala desa dimana ketentuan peraturan perundangundanganhanya memberikan hak dan kewajiban kepada kepala desa untukmemberhentikan perangkat desa apabila memenuhi syaratsyaratyang di atur dalam Pasal 53 UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa Jo Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 5 Peraturan Menter
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 03-05-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 140/PID/2021/PT BDG
Tanggal 23 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Suharja,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUS SOPYAN Diwakili Oleh : ISKANDAR IKBAL, S.H
248 — 202
  • Hal ini sejalanpula dengan pertimbangan putusan PTUN Bandung dalam Putusan Reg.No. 16/G/2014/PTUNBdg halaman 44, yang mengatakan ...danpermohonan pemohon tidak dsertai/dilampiri bukti kewarganegaraanPemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c serta pengumumantidak memenuhi syarat Pasal 5 ayat 2 peraturan Menter Pertanian danAgraria No. 2 Tahun 1962, maka dapat disimpulkan bahwa prosedurdikeluarkannya Sertifikat Objek sengketa a quo bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 05-07-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL
Tanggal 16 Agustus 2018 — HJ ROSNAINI ABIDIN BINTI ZAENAL ABIDIN ALM
139 — 69
  • Peraturan Menter Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun2016 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah danperubahannya;Halaman 35 dari 103 halamanPutusan Perk.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 15 Februari 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
ARMANSYAH
59 — 19
  • Peraturan Menter' Dalam Negern Nomor 113Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa jo. Peraturan Bupati SanggauHalaman 9 dari 112 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 27-04-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/PID.SUS/2009
Tanggal 27 April 2010 —
69 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 3Tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kabupaten Rembang, yang tidak mengaturmengenai penghasilan pimpinan, anggota, sekretarisDPRD Kabupaten Rembang dan Bupati serta Wakil BupatiCc.SurattanggaltidaksekretarissebagaimanaRembang sebagaimana yang diuraikan diatas;Menter i29 DesemberKedudukan KeuanganmengaturDPRD danyangSekretariatKeputusan MenteriDalam Negeri2003 perihalPimpinan dan Anggota DPRD, yangpenghasilanBupatiditerapkanDalam
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-02-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Bambang Harmoko, SH., M.H
2.Angger Pratomo, SH
Terdakwa:
HUSEN Bin M. ZEN
107 — 36
  • Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan denganmempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.E.Peraturan Menter) PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria danPenetapan Wilayah Sungai;Halaman 13 dari 108 Putusan Nomor : 14/Pid.SusTPK/2021/PN Jmbe Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi Pengelolaan dan pembangunansumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungallintas provinsi dan wilayah sungai strategis nasional menjadiwewenang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 21-09-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 386/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 15 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT.Binjai Duraman Indah Lestari Diwakili Oleh : H. FACHRUDDIN RIFAI, SH.,M.Hum
Terbanding/Penggugat : PT.Perkebunan Nusantara II
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Walikota Binjai
Turut Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta
Turut Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Turut Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Bupati Kabupaten Deli Serdang
104 — 96
  • Berdasarkan Peraturan Menter!Dalam Negeri Nomor : 47 Tahun 2014 tentang batas daerah KabupatenDeli Serdang dan Batas de arah Kota Binjai sangat jelas disebutkanbatas/pilar serta koordinat wilayah Kabupaten Deli Serdang denganKota Binjai.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-07-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
PPPSRS The Bellezza Permata Hijau, Jakarta Selatan. Diwakili oleh Dr. R Handojo Wiwoho, SH.,MSc
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
145 — 43
  • Bahwa dalam menafsirkan Peraturan Gubernur harus sejalandengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menter!
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Gede Taat Aryana
Tergugat:
1.PT.BANK PAN INDONESIA, Tbk cq PT.BANK PAN INDONESIA, Tbk KCU Kuta
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar
Turut Tergugat:
2.Chaidy
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
120 — 87
  • Undangundang dan peraturan yang berlaku;Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan lelang eksekusi berdasarkanHak Tanggungan melalui Tergugat II adalah bertentangan dengan undangundang dan peraturan yang berlaku khusunya mengenai syaratpelaksanaan lelang yang cacat hukum dimana dalam perkara aquopenggugat tidak pernah mendapat surat teguran sebanyak 3 (Tiga Kali)melainkan hanya sekali oleh karenanya tindakan Tergugat dan Tergugat IImerupakan perbuatan yang melawan hukum, dimana berdasarkanPERATURAN MENTER
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
271 — 917
  • penjualan untukmenyediakan dana khusus kepada pemberi Kerja tidak berhenti serta agarlebin cepat dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure(AP) tersebut, Terdakwa memerintahkan BUDI WURASKITO selaku DirekturAircraft Integration agar membuat peraturan pengganti AdministrativeProcedure (AP) Nomor 02DN001A Tanggal 22 Mei 2006 PerihalPenunjukkan Mitra Penjualan dalam bentuk Surat Keputusan (SKEP), agardapat menyediakan dana khusus bagi end user, hal mana bertentangandengan Peraturan Menter
    ANGKASA MITRAKARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU42356.AH.01Q tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan tanggal 17 Juli 2008.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menter!
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-01-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 6/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 28 Mei 2018 — Penggugat:
PURWOTO
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUAN BAKTI MAKMUR
2.BUPATI ROKAN HILIR
64 — 26
  • XII/2017 tentang Penetapan Penghulu TerpilihHasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan BaganSinembah Kabupaten Rokan Hilir yang menetapkan Calon Penghuludengan perolehan suara terbanyak yakni atas nama Sucipto nomor urut 5(lima);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas makaMajelis Hakim menilai Panitia Pemilinan Penghulu selaku Tergugat dalamperkara a quo, dalam menerbitkan objek sengketa kesatu secaraprosedural telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menter
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-03-2006 — Upload : 26-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14PK/PID/2005
Tanggal 27 Maret 2006 — PANDE NASORAHONA LUBIS
222 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KeputusanPresiden RI No. 27 tahun 1998 (vide Pasal 2) dan SuratKeputusan Menteri Keuangan RI No. 26 tahun 1998 (videPasal 3 dan Pasal 6), dibantu oleh Bank Indonesia dandengan arahan Menter; Keuangan RI.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-12-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 693/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 8 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : TAN SIAUW GIE
Pembanding/Tergugat VIII : POPY SOFIAH SOFYAN SH.
Terbanding/Penggugat I : YAYASAN KAWALUYAAN dalam hal ini di wakili oleh ALISAR dan VC SOFIAN LIMARTO
Terbanding/Penggugat II : Drs. JOHANES MARINUS LUNEL
Terbanding/Penggugat III : dr. ADJITIJO ARGOSELO AMIDJOJO
Terbanding/Penggugat IV : JEANNETTE INDRAWAHYANTI LAKSMONO, S.H.
Terbanding/Penggugat V : dr. JUDIANTI KODIJAT
Terbanding/Penggugat VI : SOESILO GADROEN
Terbanding/Penggugat VII : LANNY TUMEWU
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Terbanding/Turut Tergugat II : IR. LEONARDI SUMAWIDJITA
Terbanding/Turut Tergugat III : AGUS TOM KURNIAWAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : ESTER TEDJA
Turut Terbanding/Tergugat II : CHANDRA SUHERMAN
Turut Terbanding/Tergugat III : JAMES NANGOI
Turut Terbanding/Tergugat IV : OEY OBOR WIRIA
Turut Terbanding/Tergugat V : FLORENCE NATALIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : TAN SIAW KIAN
Turut Terbanding/Tergugat VII : LIAUW SIN JU JESIS
140 — 106
  • Putusan Nomor 693/PDT/2021/PT.BDG.M.Kn, WNotaris di Kabupaten Bandung, dan telah mendapatkanPersetujuan dari Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHUAH.01.060019186 tanggal 3 Agustus 2020yang beralamat di Jalan Kawaluyaan No. 70, Sukapura, KecamatanKiara Condong Bandung 4028.Jo. pertimbangan hukum paragraf ke 1 yang pada pokoknya :"Menimbang, bahwa yayasan Kawaluyaan sebagai Penggugat danVC Sofian Limarto selaku Pengurus dan Sekretaris...dst...dst...dst...kesemuanya dibentuk
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
206 — 142
  • penjualan untukmenyediakan dana khusus kepada pemberi Kerja tidak berhenti serta agarlebin cepat dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure(AP) tersebut, Terdakwa memerintahkan BUDI WURASKITO selaku DirekturAircraft Integration agar membuat peraturan pengganti AdministrativeProcedure (AP) Nomor 02DN001A Tanggal 22 Mei 2006 PerihalPenunjukkan Mitra Penjualan dalam bentuk Surat Keputusan (SKEP), agardapat menyediakan dana khusus bagi end user, hal mana bertentangandengan Peraturan Menter
    ANGKASA MITRAKARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU42356.AH.01Q tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan tanggal 17 Juli 2008.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menter!