ketentuanketentuan yang termuat dalam Pasal 7, Pasal13 huruf b, Pasal 15 huruf b, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 TentangHalaman 241 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJMTata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral DanBatubara ataukah tidak, sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 119 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara mengatur:Pasal 119IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menter

HafarIndotech, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menter!Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU0006143.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 17 Maret 2018;Selanjutnya disebut PENGGUGAT III;Dalam hal ini Penggugat I, Il, dan Ill memberikan kuasa kepada:1. Dr. Andi Irmanputra A.S, S.H., M.Hum;2. Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.;3. Hermawanto, S.H., M.H.;4. Alungsyah, S.H.;5. Happy Hayati Helmi, S.H.

tersebut bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 18Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanahyang menyebutkan Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjangatau diperbaharul, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunanbangunan dan bendabenda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahdan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepadaNegara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menter

Chevron PasificIndonesia;g) 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Menter ESDM RI Nomor3709/19/MEM.S/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal BioremediasiPT Chevron Pasific Indonesia yang ditandatangani oleh Ir. JeroWacik, SE;h) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Menteri ESDM RI Nomor4298/06/MEM.S/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal PermasalahanBioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia yang ditandatanganioleh Ir.

Ir RUDI RUBIANDINI,RS selaku Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegaitan UsahaHulu Minyak dan Gas Bumi tanggal 16 Januari 2013115. 2 (dua) lembar asli bukti pemotongan pajak penghasilan Pph Pasal 21atas nama RUDI RUBIANDINI tahun pajak 2012116. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menter ESDM Nomor4913/70/SJN.P/2011 tanggal 22 Agustus 2011.

memberikan tugas tersebutkepada Dinas Pertanahan;Bahwa saksi kenal dengan Drs.teten Effendi sebelum Saksi dinas di TataPemerintahan;Halaman 79 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sak Bahwa saksi mengetahui masuk kedalam tim pengecekan lahan setelahlihat Berita Acara pengecekan lahan sedangkan SKnya saksi tidakpernah lihat; Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memalsukan SK tersebut,saksi hanya menjelaskan tentang izin lokasi; Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti surat berupa Keputusan Menter

secara Expressis Verbis disebutkan:berdasarkan berita acara serah terima dimaksud angka 4 diktumpertama surat keputusan ini, kepada pihak ke3 yangbersangkutan diwajibkan untuk memohon sesuatu hak atastanahnya melalui instansi pertahanan setempat danmendaftarkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan selambatlambatnya dalam waktu 1bulan setelah selesai serah terima tanah dimaksud harusHal. 168 dari 182 halaman Putusan Nomor 389/Pat.G/2019/PN Cbidilaporkan kepada Menter

Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan suratkeputusan bersama Menter!

PJU, tanpa terlebin dahulu meminta persetujuanprinsip dari Gubernur Jawa Timur selaku Kepala Daerah dan tanpameminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 Keputusan Menter!Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 TentangPedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga,kemudian mengajukan permohonan persetujuan kerjasama untuk bisnistrading batu bara dengan mitra bisnis kepada Dewan Komisaris PT.

Konsumsi petugas BPN dano Marie Pendamping (P tain Mister) 50.000Konsumsi petugas BPN dan7Mar16 Pendamping (P tautik) 100.00077Mar16 Lemburan penelitian berkas 900.0006Mar16 Stapler Besar 260.0006Mar16 Isi Staples 36.0006Mar16 Konsumsi Rapat TIM 60.0006Mar16 Keyboard 71.0006Mar16 Mouse 36.5006Mar16 Meterai 6000 26.000Konsumsi pengukur BPN dano Marie Pendamping (Safi) 50.0007Mar16 Kas LSM dll 100.000Menunjang Banner (Selamat datanLO Mar Le menter) , , 300.00011Mar16 Biaya komunikasi (pulsa) 24.00014Mar16

. ; Bahwa saksi mengetahui Sumber dana sebagai dasar penyaluran programGerakan Peningkatan Produksi Pangan dan Korporasi (GP3K) tahun 2011berdasarkan Surat dari Menter! BUMN Nomor S348/MBU/2011 tanggal20 Juni 2012 tentang penugasan pelaksanaan GP3K, Surat MenteriBUMN Nomor : S352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Alokasidana kemitraan untuk GP3K. Dari keseluruhan BUMN berjumlahRp. 404.516.555.558, dana tersebut berasal dari PT. Pelindo denganperincian sebagai berikut :> PT.

Surat Keputusan Menter!Kehutanan a quo, yang sudah tidak berlaku lagi itu ; dianggap seolaholah masih berlaku dan kemudian digunakan dan dijadikan dasar olehTerdakwa untuk mengurus sehingga terbit Izin Lokasi.

Kabupaten Deiyai yang ditujukan ke Kementerian ESDM,Kementerian Keuangan dan Bappenas.Pada pertengahan bulan Juli 2015, atas permintaan DEWI ARYALINIZA aliasDEWIE YASIN LIMPO, RINELDA BANDASO alias INE menanyakan danapengawalan untuk pengurusan anggaran pembangkit listrik Kabupaten Deiyaikepada Terdakwa , namun Terdakwa menyampaikan bahwa danapengawalan belum siap.Pada sekitar bulan Agustus 2015, Terdakwa dihubungi oleh RINELDABANDASO alias INE agar memperbaiki proposal disesuaikan denganPeraturan Menter

Kemudian SAFRI menjawab Ya gak apaapa wongsudah kenal Pak Menter;Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang kepada SAFRI;Bahwa menurut Saksi, uang komitmen tidak hanya untuk SAFRI saja,tapi ada yang memerintahkan;Bahwa tujuan Saksi memberikan uang adalah untuk Pak MenteriEDHY PRABOWO lewat SAFRI;Bahwa pemberian uang tersebut ada kaitannya dengan pertemuanawal Saksi dengan EDHY PRABOWO dimana EDHY PRABOWOmengatakan agar Saksi berkoordinasi dengan SAFRI;Bahwa setelah Saksi memberikan uang, sekitar seminggu

telah bertemu denganabangabang, yang maksudnya adalah AMIRIL MUKMININ danANDREAU MISANTA PRIBADI;Bahwa DEDEN DENI PURNAMA mengatakan harganya sudahditetapbkan oleh ANDREAU MISANTA PRIBADI;Bahwa DEDEN DENI PURNAMA pernah cerita, pada waktu dimintamerubah dari harga per kg menjadi per ekor BBL, akan mengantarkanharga tersebut ke Pak Menteri EDHI PRABOWO, namun padaakhirnya tidak ketemu;Bahwa DEDEN DENI PURNAMA beberapa kali cerita ketemu abangabang, di antaranya di Hotel Borobudur dan di Rumah Dinas Menter

DEDEN DENI PURNAMA selalu laporan kepadaSaksi terkait jumlah BBL yang diekspor, permasalahan maupunkendalanya serta persoalanpersoalan dilapangan.Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaannya padanomor 141 sebagai berikut:Bahwa yang saya tahu adalah NURSAN diganti sebagai pemegangsaham dari PT ACK karena beliau meninggal dunia setelahkecelakaan sepedaan dengan Menter EDHY PRABOWO danHalaman 693 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pstkemudian saat itu juga terkena Covid.

Atas halitu, diteruskan kepada saya, dan kemudian saya tindaklanjuti denganmenyampaikan ke ANDREAU selaku Ketua Tim Due Dilligence, untukPT SGM agar dikeluarkan Izinnya karena persyaratan sudah lengkapdan atensi Menter' EDHY PRABOWO. Setelah saya menyampaikanke ANDREAU, saya tidak mengecek lagi apakah PT. SGM dimaksudkeluar izinnya atau tidak, dan saya tidak tahu apa itu PT.

ZAINI dicalonkan menjadi DirjenTangkap, karena Terdakwa tidak masuk tim assessmentnya;o Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam BAP Nomor66 yaitu :Percakapan Whatsapp tanggal 21 Juni 2020 antara saya denganAMIRIL MUKMININ :Percakapan tentang pesanan Menter EDHY PRABOWO kepadaAMIRIL tentang Wine (anggur) yang dibawa AMIRIL, dan kemudianmenanyakan kepada saya apakah jadi, dan saya sampaikan jadisehabis makan, dan letakkan saja wine nya nanti di Mug kaca dirumah Dinas Menter EDHY PRABOWO di

JuliariBatubara untuk menerima arahan pemilihan Vendor yang dibawa/direkomendasi oleh Pak Menter! Sosial sdr.

arahan dari MenteriSosial untuk memberikan kuota sekitar 400.000 kepada HARRY VANSIDABUKKE dan kawankawan;Bahwa Kemensos tidak mempersulit vendor apabila vendor tidak memberikanfee, karena Kemensos juga mempunyai kepentingan untuk penyerapananggaran;Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Saksi nomor 59 yangmenerangkan: Setelah tahap 3 selesai, atau sekitar bulan Mei 2020 JULIARI P.Halaman 125 dari 374 halaman.Pututusan No.8/Pid.SusTpk/2021/PN.Jkt.PstBATUBARA memanggil saya dan KUKUH di ruang Menter

Putusan Nomor 15/G/LH/2016/PTUNJKT.71.72.73.74.Pasal 16:(2) Menter memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi padaKavasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi,dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola olehPemerintah.Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (2) Perpres 122 Tahun 2012 Menteri yangberwenang menerbitkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi padaKawasan Strategis Nasional Tertentu sehingga dengan demikian objeksengketa dikeluarkan oleh

untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 UUITE jo Pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik(selanjutnya disebut PP No.82/2012) yang merupakan turunandari UU ITE, mengatur sebagai berikut:Pasal 1 angka 23 UU ITE:Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk olehPresidenPasal 1 angka 35 PP No.82/2012:Menter

Edi Siswadi, M.Si, yang ditandatangani olehDANNY SETIAWAN selaku Gubernur Jawa Barat.BB No.339 : 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Menter!120Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32 668 Tahun 2008Tanggal 30 Agustus 2008 Tentang Pemberhentian Pejabat WalikotaBandung Dr H. Edi Siswadi, M.Si dan Pengesahan PengangkatanWalikota Bandung Provinsi Jawa Barat H. Dada Rosada, SH, M.

Dan kemudian diperbaharui dengan PERMENESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,Perijinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatu Bara pada Pasal 80 yang isian sama dengan PERMEN ESDMsebelumnya;e Keputusan Menter ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 TentangPedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerjadan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara; Bahwa Prosedur pemberian surat persetujuan Rencana

Toshida Indonesia;1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalRI Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Menter!Kehutanan Nomor SK.708/MENHUTii/2009 TANGGAL 19 Oktober 2009tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untukKegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. ToshidaIndonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov.Sultra2 (dua) lembar foto copy Surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir.

Dan kemudian diperbaharui dengan PERMENESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,Perijinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatu Bara pada Pasal 80 yang isian sama dengan PERMEN ESDMsebelumnya;e Keputusan Menter ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 TentangPedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerjadan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara; Bahwa Prosedur pemberian surat persetujuan Rencana

Toshida Indonesia;1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalRI Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Menter!Kehutanan Nomor SK.708/MENHUTii/2009 TANGGAL 19 Oktober 2009tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untukKegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. ToshidaIndonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov.Sultra2 (dua) lembar foto copy Surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir.

Dan kemudian diperbaharui dengan PERMENESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,Perijinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatu Bara pada Pasal 80 yang isian sama dengan PERMEN ESDMsebelumnya;e Keputusan Menter ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 TentangPedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerjadan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara; Bahwa Prosedur pemberian surat persetujuan Rencana

Toshida Indonesia;1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalRI Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Menter!Kehutanan Nomor SK.708/MENHUTii/2009 TANGGAL 19 Oktober 2009tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untukKegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. ToshidaIndonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov.Sultra2 (dua) lembar foto copy Surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir.