Ditemukan 2483 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-02-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG Tanggal 19 Mei 2016 — NETI HERAWATI ; LAWAN; YAYASAN PENDIDIKAN EKA WIJAYA
91 — 42
91 — 42
Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menempuh upaya hukum Tripartit ke DinasSosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, dalam hasil sidangmediasi yang dilaksanakan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bogor menghasilkan ANJURAN No. 565/ 8168/HI syaker/ 2015tertanggal 29 Desember 2015 yang menyatakan :MENGANJURKAN1. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pihak yayasan sekolah EkaWijaya yang beralamat di JI. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 54 Cibinongterhadap pihak pekerja a.n Sdr.
Putus : 03-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 22 / G / 2015 / PHI.Sby Tanggal 3 Juni 2015 — DAMIRAH MELAWAN DAVID BASUKI SUHARTANTO DKK
64 — 33
64 — 33
perusahaan kami, maka bersamaini kami terpaksa melakukan skorsing menuju PHK terhadap karyawanCV.Jamrud atas nama Rudi Mujianto dkk/120 (seratus dua puluh) orangsebagaimana tercantum dalam daftar lampiran, dikarenakan efisiensi,efektif mulai hari Senin tanggal 16 Maret 2009, dan terhadap karyawanyang terPHK tersebut, mengenai upah/gajinya selama dirumahkan akankami bayar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dan mengenai hakhak hubungan kerja akan kami bayar baik melaluibipartit, tripartit
Putus : 13-11-2015 — Upload : 20-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015 — 1. SUJIYANTO, DKK VS PT FCC INDONESIA
54 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dikarenakan belum adanya kesepakatan antara Penggugat dan ParaTergugat pada tanggal 21 April 2014, Penggugat melalui kuasanyamemohon kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKarawang untuk melakukan pencatatan perselisihnan Hubungan Industrialmengirimkan surat Nomor 024/EsAdv/IV/2014 perihal PermohonanPencatatan Perselisihan Hubungan Industrial;16.Bahwa kemudian perundingan dilanjutkan ke tingkat tripartit di Dinas TenagaKerja Kabupaten Karawang sehingga Dinas Tenaga Kerja
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 276 K/PDT.SUS/2011 PT. CARREFOUR INDONESIA; AJENG KARTINI AFRIYANTI, DKK.
55 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 276 K/Pdt.Sus/201 1dicatatkan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Selatan, guna diselesaikan secara mediasi (Tripartit);Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Selatan (Disnakertrans Jaksel) mengeluarkan Anjuran sebagaimanatermaktub dalam surat Nomor : 126//1.835.3 tanggal 5 Maret 2010 yang padaintinya menyatakan bahwa jabatanjabatan Tergugat s/d Tergugat XXI telahada sejak perusahaan berdiri di Indonesia;Bahwa Penggugat berpendapat
Putus : 17-02-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 735 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 17 Februari 2015 — PT GLOBAL DISPOMEDIKA VS ARIE PERMANA
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Mediator padaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, padahal syaratpembuatan risalah perundingan bipartit merupakan keharusan yang wajibdiserahkan sebelum diselenggarakannya acara tripartit (mediasi, konsiliasi,maupun arbitrase) sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 4 Ayat (1)Junto Pasal 6 UU PPHI yang mengatur sebagai berikut:Pasal 6:1. Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuatrisalah yang ditandatangani oleh para pihak;2.
Register : 26-06-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 194/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
MUJAINI
Tergugat:
PT. IRAMA JAVA INDAH
69 — 31
MUJAINI
Tergugat:
PT. IRAMA JAVA INDAH
69 — 31
Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT melanjutkan perundingan ke tahappenyelesaian Tripartit berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perundingan Tripartitdimediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Sudin Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Jakarta Selatan. Mediasi menghasilkan anjuran yaituPENGGUGAT dipekerjakan kembali oleh TERGUGAT Vide Surat SudinTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Selatan No: 1359/1.835.3 tanggal14 Maret 2019 ;5.
Register : 12-04-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 12/G/2013/PTUN-PLG Tanggal 10 Juli 2013 — DEWAN PENGURUS PROVINSI ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA SUMATERA SELATAN vs GUBERNUR SUMSEL
109 — 64
109 — 64
Tanggal 22 Januari2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNomor 796/KPTS/DISNAKERTRANS/2012 Tentang Upah MinimumProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 menurut PENGGUGATbertentangan dengan PERATURAN MENTERI TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13TAHUN 2012 TANGGAL 10 JULI 2012 TENTANGKOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIANKEBUTUHAN HIDUP LAYAK pada Pasal 1 ayat (2) yangmengatakan :Dewan Pengupahan Provinsi adalah suatu lembaga non struktural yangbersifat tripartit
Putus : 13-02-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/207/PN.Smr Tanggal 13 Februari 2018 — Jamaluddin,S.Ag,SH,MH DKK (7 Orang).
Melawan
1. Perusahaan Daerah (PERUSDA) Tunggang Parangan
2. Bu[ati Kutai Kartanegara.
151 — 46
151 — 46
dirumahkan ParaPenggugat tidak juga diberikan Upah/gaji akan tetapi dai Pihak DireksiPerusahaan Daerah Tunggang Parangan/Tergugat tidak juga memberikanJawaban yang dapat menyelesaikan Permasalahan Para Penggugat danTergugat, hingga akhirnya Para Penggugat pada Bulan Januari 2017melaporkan Permasalahan Para Penggugat kekantor Dinas Tenaga KerjaKutai Kartanegara dan menuntut Upah/gaji Para Penggugat dan memintakejelasan Status Para Penggugat apakah masih dipekerjakkan atau tidak ;14.Bahwa dalam Mediasi Tripartit
Putus : 24-05-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. Smr Tanggal 24 Mei 2017 — PT. Kaltim Prima Coal
Lawan
GAzali
106 — 24
106 — 24
Kaltim Prima Coal, Surat Perdamaiantersebut ditunjukan ke Manajemen Perusahaan namun dari Perusahaanmenyatakan lanjut;Bahwa Saksi sebagai Pengurus Serikat tidak diikutkan dalaminvestigasi;Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat pemberitahuan ivestigasi;Bahwa Saksi sebagai Pengurus Serikat tidak tahu sdr.Gazali ada diberiSurat Peringatan;Bahwa Saksi tidak melihatlangsung kejadian dilapangan;Bahwa Saksi tahu proses penyelesaian insiden yang dilakukan olehPerusahaan berupa investigasi, Bipartit dan Tripartit
Register : 29-07-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 148/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA ATAU PT. HCMI
Tergugat:
HARTONO
273 — 67
PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA ATAU PT. HCMI
Tergugat:
HARTONO
273 — 67
obyek perselisihan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan a quobelum pernah dilakukan proses bipartit dan proses mediasi;Menimbang, bahwa kaidah yang harus dipahami dalam mengajukangugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah apabila terjadi perselisihanhubungan industrial antara pekerja/ouruh dengan pengusaha, maka para pihakyang berselisih wajib menempuh mekanisme penyelesaian perselisihnan melaluibipartit yang dilakukan antara pihak pekerja/oburuh dengan pihak pengusaha, sertaproses tripartit
Register : 15-06-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST Tanggal 17 Oktober 2016 — Drs. SERGIUS KELANG
MELAWAN
YAYASAN STELLA MARIS
82 — 23
82 — 23
Pst hukum untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan ini melaluiproses Bipartit dan kemudian permasalahan/perselisihan hubungankerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah di usahakanpenyelesaiannya sampai tahap Tripartit melalui mediator pada kantorsuku dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaUtara, dan tidak ada titik temu, sehingga mediator pada kantor sukudinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta UtaraKota menerbitkan anjuran No, 33/1.831 tertanggal
Putus : 12-02-2013 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/Pdt.Sus/2013 Tanggal 12 Februari 2013 — LESLI WAHRIZAL vs PT. HOLLIT INTERNATIONAL
47 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada Mediasi di tingkat Tripartit antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi pun tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian, dan akhirnyaMediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatanmengeluarkan Anjurannya sesuai dengan No.: 6307/1.835.3 tertanggal 26September 2011;10.Bahwa Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Selatan telah benar dan berdasarkan fakta bahwa TergugatRekonvensi memang telah tidak masuk bekerja
Register : 12-10-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 299/Pdt.Sus-PHI.G /2018/PN.JKT.PST Tanggal 4 Maret 2019 — AJI TRI ADNANTA, DKK >< PT UFO BKB SYARIAH
163 — 68
163 — 68
/PN.JKT.PST /2 Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah mencaripenyelesaian terbaik melalui bipartite dan tripartit hingga dikeluarkannyaAnjuran dari Mediator dari Kantor Disnaker Jakarta Utara, namun tidakmenghasilkan putusan penyelesaian,3.
Register : 22-12-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 13-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 247/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG Tanggal 16 Maret 2016 — RINI HERAWATY, AMKP; L A W A N; MITRA UTAMA HUSADA;
88 — 26
88 — 26
Bahwa PENGGUGAT menolak menulis surat pengunduran diri.15.Bahwa sejak tanggal 9 Maret 2015 PENGGUGAT tidak dapat masukkerja lagi, karena sudah tidak diberikan jadwal bekerja oleh pihakTERGUGAT;1016.Bahwa karena proses bipartit tidak berjalan dengan baik, makaPENGGUGAT memutuskan untuk membawa permasalahannya melaluijalur mediasi (tripartit) dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BandungBarat; (Vide: Bukti berdasarkan anjuran No : 560/968/Perlind/V1I/2015 ).17.Bahwa selama proses mediasi pihak TERGUGAT
Putus : 26-11-2012 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 53/G/2012/PHI Mdn Tanggal 26 Nopember 2012 — - RIZKY HARAHAP (PENGGUGAT)
- PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN (TERGUGAT)
116 — 21
116 — 21
Penggugat danTergugat adalah disebabkan dari penolakan Penggugat diberikan sanksi SuratPeringatan Ill oleh Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2011;Halaman 21 dari 40Putusan Nomor : 53/G/2012/ PHI.Mdn28.Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menempuh penyelesaiansecara Bipartit tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah, maka Penggugatmengajukan perkaranya ke instansi yang berwenang dalam bidangketenagakerjaan yang dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BatuBara menyelesaikan masalah secara Tripartit
Register : 18-06-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 186/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. Tanggal 19 September 2019 — VIVEKA NANDA >< PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL, TBK
204 — 98
204 — 98
membayar kepada Penggugathakhak kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan olehTergugat sebelum berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan dalam PKWTberdasarkan ketentuan Pasal 62 undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan total sebesar Rp. 1.444.866.667, ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihaktelah mengupayakan penyelesaian perkara a quo secara musyawarah pada tingkatBipartit (Bukti P4, P5, P6) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit
Putus : 08-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps Tanggal 8 Maret 2021 — Dieter Steinbrich
Melawan
PT. ATLANTIS INTERNATIONAL (Dune Atlantis Bali Diving)
420 — 565
420 — 565
tertanggal 25 Juni 2020, dimana dalam Exit Permit tersebutdinyatakan Kalau Penggugat telah meninggalkan wilayah NKRI padahalsementara Tergugat juga mengetahui kalau Penggugat masih berada diIndonesia,Bahwa selanjutnya pada mediasi pertama dan kedua pada tanggal 31Agustus 2020 dan 08 september 2020 tidak hadir dan pada tanggal 11september 2020 pihak tergugat hadir namun meminta waktu untuk diadakanpertemuan kembali pada tanggal 24 September 2020 dan pihak penggugatmenyetujul,Bahwa pada pertemuan mediasi tripartit
Register : 30-08-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn Tanggal 24 Nopember 2016 — PLEMON PANJAITAN
LAWAN
PIMPINAN DAN PEMILIK PT. MANDALA MULTI FINANCE
57 — 36
57 — 36
Bahwa dikarenakan juga penyelesaian secara Tripartit (mediasi) tersebuttidak selesai juga.Maka, tanggal 29 Agustus 2016 Dinas Sosial danTenaga Kerja Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran No.567/5058/DSTKM/2016 ;Namun,Ternyata Anjuran dimaksud tidak lah juga sesuaimemperhitungkan semua hakhak dari Penggugat khususnya TidakMenerapkan Seutuhnya pasalpasal yang ada pada UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo.Undang UndangNo.2 Tahun 2004 Tentang PPHI ;9.
Register : 04-06-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat:
Immanuel Bob Ramos Simatupang
Tergugat:
PT. Summit Oto Finance berkedudukan di Jakarta Cq. PT. Summit Oto Finance Cabang Medan dua
78 — 24
Immanuel Bob Ramos Simatupang
Tergugat:
PT. Summit Oto Finance berkedudukan di Jakarta Cq. PT. Summit Oto Finance Cabang Medan dua
78 — 24
sehubungan dengan perhitungan yang disampaikan Penggugatdr/Tergugat dk tersbeut selanjutnya Tergugat dr/Penggugat dkmelaluikuasa Hukumnya membuat pengaduan kepada Dinas KetenagakerjaanKota Medan dengan menyatakan telah di PHK secara bsepihak,sedangkan perundingan Biparti antara Tergugat dr/Penggugat dk danPenggugat dr/Tergugat dk selaku pengusahan belum dilakukan denganbaik, namun Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menerima PengaduakKuasa Hukum Tergugat dr/Penggugat dk dan melaksanakan sidangmediasi Tripartit
Putus : 29-08-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 — VONNY SIMANJUNTAK VS PT. MAGNA TERRA
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
2005, dan Pergub Nomor 88 Tahun2010)Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesarRp110.223.164,00 (seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratusenam puluh empat rupiah);24 Bahwa akan tetapi permintaan dari Penggugat sebagaimana di atas tidak pernahdiberikan oleh Tergugat, bahkan memberikan penawaran sebesar Rp9.814.546,00(sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yangperinciannnya hanya disampaikan secara lisan pada proses tripartit