Ditemukan 2293 data
72 — 100
terdakwa) untuk dikoreksi kembali;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang isi dari setiap berkas yang saksi periksa,akan tetapi keberadaan kelengkapan draf SKIMB saksi tahu, seperti foto copisertifikat, PBB dan sebagainya;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat nota pertimbangan teknis,apakah suatu permohonan IMB dalam diproses selanjutnya atau tidak bisa;Bahwa mekanisme permohonan IMB adalah pemohon mendaftarkannya di loketpendaftaran kemudian diperiksa kelengkapannya kemudian diserahkan ke subbagian
54 — 13
Keanggotaannya berasal dari instansiyang bersangkutan, instansi teknis diluar instansi yang bersangkutan (biladipandang perlu) dan unsur pengendali pelaksanaan pembangunan darisekda ; Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat KeputusanBupati Mojokerto tahun 2005 dan saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian Pengendalian Bag Pembangunan Setda Kab.
106 — 12
Subbagian Tata Usaha;Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan;Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan;7~o9 29 5Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;Bahwa selaku kepala kantor pertanahan Kabupaten Musi Rawas daritahun 20032010, saksi mengetahui adanya kerjasama pengadaansertifikat tahun 2007 antara Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawasdan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, tentang PenyelesaianSurat Keputusan Pemberian Hak
248 — 160
DED PLTADanau Paniai dan istilah FS untuk FS PLTA Danau Sentani;Bahwa benar terkait pembayaran DED PLTA Danau Paniai dan Sentani, saksimenerima imbalan uang melalui orang suruhan LA MUSI DIDI sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;22.YULIAN MAGA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik ;Bahwa pada saat ada kegaitan DED PLTA, saksi menjabat selaku Kepala SubBagian
118 — 61
Nama : Rina Nuraningsih, S.H.Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi Hukum CiptaKarya dan Perumahan, Biro HukumKementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat.4. Nama : Ari Prasetyo, S.H., M.Hum.Jabatan : Kasubag Advokasi Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Sesditjen Cipta KaryaHalaman 24 dari 251 halaman. Putusan Nomor : 14/P/FP/2016/PTUN.JKTKementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat.5.
1.ARIE PRATAMA ,SH
2.YOGI PURNOMO, SH
Terdakwa:
SULI HANDOKO Bin SUKIR
88 — 21
JmbKegiatan PAM TPS PILKADA 2018;14. 1 (satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin 1 ke BPD Jambitanggal 31 Mei 2018 Kode Billing : 018053977273914;15. 1 (satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin Il Ke BPD Jambitanggal 06 September 2018 Kode Billing : 018090114009811;16. 1 (Satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan BupatiMerangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016tentang pengangkatan FACHRIZAL, S.E sebagai Kepala SubBagian Program Keuangan Satuan Polisi Pamong
81 — 24
kantor Kecamatan sedan sertapendopo dan sebagaian Dikapling untuk perumahan penduduk dan dokumenlainnya kepada BUPATI Rembang melalui saksi Drs SUBAKTI selaku kepalaBagian pemerintahan desa untuk mendapatkan persetujuan Tukar Guling;Bahwa selanjutnya Hasil pemeriksaan terhadap Perdes 01 tahun 2007 dandokumen lainnya yang sudah di sampaikan oleh Terdakwa H.Sholih selakukepala desa sidorejo kepada saksi Drs SUBAKTI selaku kabag pemerintahandesa melalui saksi dts HANUNG MAHENDRA M Si selaku kepala subbagian
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
KOLMES MARTINUS LAOLI, S.Pd ALS AMA EZRA
85 — 27
Nias yang anggarannyabersumber dari DAK TA.2016 adalah staf subBagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Niasserta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuaidenganpelimpahan kewenangan yang telahdiberikan kepada KPA yakni melakukan pengujianatas tagihan dan memerintahkan pembayaran, dansaya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PA)hanyamengetahui dan menandatanganiRekomendasi yang membenarkan Nilai SPM yangdiminta oleh Kuasa Pengguna Anggaran benar untukpembayaran Pembangunan Ruang Kelas Baru diSDN 078441
55 — 12
PPABP menerima data pegawai dinas luar, cutitahunan, dan absensi manual (dalam hal pegawaikumandah) dari Pelaksana Subbagian Umum danmembuat Daftar Perhitungan Uang Makan sesuaijumlah hari masuk kerja masingmasing pegawai sertamenghitung potongan PPh Pasal 21 bagi pegawaiGolongan IlVa ke atas, menerima Surat PermintaanPembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM)dari Operator SPM, dan Surat Setoran Pajak (SSP)dari aplikasi GPP, konsep Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak (SPTJM) dan menyerahkannya
94 — 216
Nomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan29Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah KabupatenSidoarjo tanggal 17 Nopember 2006;4 Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan PengelolaKeuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20Nopember 2006;5 Foto copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/11/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian
76 — 9
NAPARIN bin BASUNI selaku Kepala SubBagian Bagian Umum dan Kepegawaian dan sekaligus sebagai PPTK pada Kantor176DPKKD Kabupten Tabalong bersama sama dengan Kepala Dinas PKKD Kab.Tabalong Drs.
161 — 93
Type 8220no IMEI 356587025540713 Pin 25814E1F, warnamerah hitam silver, beserta dengan kartu XL nomortelepon 081910212111 dengan noseri MBSU*H10 8962115403 dan 1 (satu) buah Micro SD 2 GB Noseri 044 325B26 SN033216.12720.1 (satu) buah kartu Badan Kepegawaian Negara atasnama Sistoyo, NIP 19700723 199303 1 001 yangditerbitkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2011.21.1 (satu) buah kartu Kejaksaan Negeri Cibinong atasnama Sistoyo, SH, pangkat Jaksa Muda, NIP 19700723199303 1 001, NRP 49370279, Jabatan Kepala SubBagian
466 — 447 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri56/2019 menyatakan:Bupati/wali kota dapat melakukan penyesuaian nomenklatur,pembagian tugas dan fungsi bagian dan subbagian padaHalaman 134 dari 206 halaman. Putusan Nomor 2 P.KHS/2020masingmasing bagian sekretariat daerah kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal20 dan pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhanpenyelenggaraan pemerintahan daerah. (Bukti T75)c.
114 — 1642
., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikanketerangan pada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB~ danketerangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa iniadalah bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan danabantuan sosial Tahun 2009 dan masalah stempel palsu ;Jabatan saksi pada tahun 2009 adalah sebagai sebagai staf Subbagian Umum dan Kepegawaian DPPKAD Lombok Barat ;Tugas saksi adalah saksi disuruh oleh Juandi
Saksi MARZUKI, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikanketerangan pada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB= danketerangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwainiadalah bahwa terdakwa telah melakukan penyelewengan danabantuan sosial tahun 2009 dan masalah stempel palsu ;Jabatan saksi pada tahun 2009 adalah sebagai sebagai staf Subbagian Umum dan Kepegawaian DPPKAD Lombok Barat ;Tugas saksi adalah saksi disuruh
156 — 194
tanggal 30Desember 2010.Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung antaralain memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalammelaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah Hukum KejaksaanNegeri Bandar Lampung serta membina aparatur Kejaksaan di lingkunganKejaksaan Negeri Bandar Lampung agar berdaya guna dan berhasil guna.Bahwa struktur organisasi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung adalah KepalaKejaksaan Negeri Bandar Lampung membawahi SubBagian
Subbagian pembinaan terdiri dari UrusanKepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha danUrusan Daskrimti dan Perpustakaan.Bahwa saksi menjelaskan prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diKejaksaan Negeri Bandar Lampung antara lain :PNBP perkara tilang; Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Jaksa tilang untukmelakukan penyetoran denda dan biaya tilang berdasarkan Surat PerintahPenyerahan denda dan atau Biaya Perkara (D4) kepada bendahara khusus / penerima.Untuk hasil
68 — 48
setiap kecamatan se Kota BatamBahwa Terdakwa selaku Kabag Bansos Bagian Kesra Sekretariat DaerahKota Batam yang memberikan rekomendasi terhadap proposal yang telahTerdakwa verifikasi.Bahwa sebagai Kabag Banson Bagian Kesra mempunyai fungsipelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dankoordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasidi bidang pengelolaan bantuan social.Bahwa disamping itu tugas Terdakwa selaku Kabag Bansos Bagian Kesramenyusun rencana kegiatan Subbagian
109 — 27
Saksi WAKHID BASRONI, SIP, MM, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan dalam memberikanketerangan tidak dipaksa, keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar; Bahwa Jabatan saksi di RSUD Kabupaten Sleman sebagai Kepala SubBagian Perencanaan namun pada tahun 2009 terjadi perubahan strukturorganisasi RSUD Kabupaten Sleman sehingga jabatan baru saksisebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi RSUDKabupaten Sleman; Tugas saksi adalah sebagai
52 — 12
mengendalikan penagihan piutang daerah:. merumuskan rencana anggaran pembiayaan daerah, dan:m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidangtugasnya.Bahwa benar saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang,dalam kaitan pelaksanaan ADD tahun 2009 dan tahun 2010 di kabupatenSumedang khusus pencairannya dilaksanakan di bagian keuangan SekretariatDaerah Kabupaten Sumedang, pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian
199 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
TahunAnggaran 2006, Satker Direktorat Bina PelayananMedik Dasar, Unit Organisasi Ditjen Bina PelayananMedik Departemen Kesehatan.1 (satu) buah asli buku Agenda Nomor Surat Keluartanggal 19 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24Mei 2009; warna merah dengan motif kotakkotak.1 (satu) buah asli buku Agenda TU Tahun2005/2007 dari tanggal 1 November 2005 sampaidengan 16 September 2008; warna hijau denganmotif batik.1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dirjen BinaPelayanan Medis yang ditujukan kepada SubBagian
Nomor 2402 K/PID.SUS/2016BBBBBBBBBBBBBBBBBB86878889909192932005/2007 dari tanggal 1 November 2005 sampaidengan 16 September 2008; warna hijau denganmotif batik.1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dirjen BinaPelayanan Medis yang ditujukan kepada SubBagian Keuangan; Bagian TU Ses Ditjen BinaPelayanan Medik periode 21 Juni 2000 sampaidengan 28 September 2007; (warna hijau).1 (satu) buah buku Company ProfilePT.
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
ICHWAN SUNARDI, ST
426 — 218
Sabarjaya Karyatama (kontraktor pelaksana) yang tidakmempunyai pengalaman dan tenaga ahli sebagaimanadipersyaratkan, telah melampirkan dokumen pengalaman kerjadan tenaga ahli palsu agar dapat memperoleh pekerjaantersebut;2) Kelompok Kerja (Pokja) ULP tidak melakukan evaluasipenawaran secara sungguhsungguh dan memenangkan PTSabarjaya Karyatama yang tidak berpengalaman dan tidakmemiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan karena telah diarahkanoleh Kepala Bagian ULP, Kepala Subbagian ULP dan PPTK agarmemenangkan