Ditemukan 2483 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst Tanggal 27 Mei 2019 — TANSAHIRUDDIN MARBUN >< PT. CONBLOC INFRATECNO
123 — 62
123 — 62
Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upayabipartit dan tripartit sebagaimana diatur dalam Undang Undang yang berlaku,namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat mengupayakan mencarikeadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, dengan mendaftarkanGugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriHal 5 Putusan No.30/Pdt.Sus.PHI/2019 /PN Jkt.Pst.22.23.
Register : 10-12-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 398/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
MERY BR HUTABARAT
Tergugat:
1.Direktur PT. Otani
2.P T. AMBACHIDO JAYA
48 — 9
MERY BR HUTABARAT
Tergugat:
1.Direktur PT. Otani
2.P T. AMBACHIDO JAYA
48 — 9
konsekwensi Para Tergugat terhadapPenggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak adalah Penggugatberhak mendapat Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan UangPergantian Hak;13.Bahwa Para Tergugat tidak bersedia untuk memberikan hak hak normative14.Penggugat yang sesuai dan setimpal dengan masa kerja Penggugat selama 11(Sebelas) Tahun mengabdi, dibuktikan dengan itikad tidak baik Para Tergugathanya menawarkan Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugatpada saat bipartite maupun pada saat tripartit
Register : 19-03-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg Tanggal 14 September 2020 — Penggugat:
REZA FAISAL DJALIL
Tergugat:
PT. TOTALINDO EKA PERSADA
82 — 21
REZA FAISAL DJALIL
Tergugat:
PT. TOTALINDO EKA PERSADA
82 — 21
berpendapat tidak perlu untukmempertimbangkan kembali eksepsi Tergugat sepanjang tentang kewenanganmengadili (kompetensi relatif) tersebut ;GUGATAN PENGGUGAT PREMATURMenimbang, bahwa selain daripada itu Tergugat juga telah mengajukaneksepsi tentang gugatan Penggugat prematur dengan alasan karena belummelalui mekanisme mediasi yang dilakukan mediator pada Kantor Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat dalam tahappenyelesaian perselisihan hubungan industrial secara Tripartit
Register : 17-10-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Yyk Tanggal 30 September 2016 — *Perdata
PT.SINAR MAS MULTIFINANCE
SUPARMAN
105 — 20
105 — 20
Bahwa sesuai dengan mekanisme pengajuan gugatan perselisihan pemutusanhubungan kerja ini sebelumnya telah menempuh upaya penyelesaian secaraperundingan, baik bipartit maupun tripartit (mediasi) ;3.
Register : 29-09-2016 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg Tanggal 3 April 2017 — MOSELEY RH SIMATUPANG; Melawan; PT. SARIWANGI AEA;
139 — 37
139 — 37
;Bahwa karena perundingan bipartite tidak ditemukan kesepakatan, maka Penggugatmengajukan permohonan perundingan Tripartit kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bogor yang kemudian mengeluarkan Anjuran padatanggal 27 Juli 2016, dimana pihak Tergugat tidak menerima anjuran tersebutsebagaimana tertuang dalam Surat No.
Putus : 18-02-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — 1. DEDE DARUS SALAM, DKK VS YUKI IRAWAN , DK
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas pencatatan tersebutPara Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Mediator pada KantorDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang untukdilakukan pertemuan Tripartit sebagaimana surat Nomor567/786/Disnakertrans tanggal 9 Mei 2014 (Bukti P 5).
Namun,Tergugat/Perwakilannya tidak hadir sebagaimana risalah pertemuan yangtercatat dalam daftar hadir Tripartit tanggal 16 Mei 2014 (Bukti P 6);Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil kembali olehMediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTangerang untuk dilakukan pertemuan Tripartit sebagaimana surat Nomor567/01/Disnakertrans tanggal 2 Juni 2014 (Bukti P 7). Namun,Hal 6 dari 130 hal. Put.
Register : 09-06-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat:
Srie Mulyanti Hartini, S.pd
Tergugat:
Yayasan Dharma Wanita Desa Jambean
74 — 25
Srie Mulyanti Hartini, S.pd
Tergugat:
Yayasan Dharma Wanita Desa Jambean
74 — 25
dari 38Putusan No. 57/Pdt.SusPHI/2020/PN.SbyTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juni2020 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian Perselisihan, yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Juni 2020 dalam NomorRegister57/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:DASAR GUGATAN :1.Bahwa gugatan diajukan telah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit
Register : 23-04-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr Tanggal 4 September 2018 — Penggugat:
ARIE RUSADI RUSLI
Tergugat:
PT.PAMAPERSADA NUSANTARA
94 — 18
ARIE RUSADI RUSLI
Tergugat:
PT.PAMAPERSADA NUSANTARA
94 — 18
Bahwa oleh karenanya, persoalan Penggugat yang menolak MutasiPenggugat dari Distrik KPCS Sangatta ke Distrik Site SJRP Sumbawabaik melalui mekanisme proses lembaga Bipartit maupun melaluilembaga Tripartit yang dimediasi Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Kab.
Register : 26-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
I Wayan Arip Setiawan, dkk
Tergugat:
PT. Bali Bay View atau Hotel The Bay View Suite n Villas Nusa Dua
795 — 572
I Wayan Arip Setiawan, dkk
Tergugat:
PT. Bali Bay View atau Hotel The Bay View Suite n Villas Nusa Dua
795 — 572
Bahwa setelah upaya / proses bipartit dan tripartit sebagaimanadiisyaratkan oleh undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial telah dilakukan oleh Para Penggugat tidak menemukanpenyelesaian antara Para Penggugat dan Tergugat, kemudian Para Penggugatmelalui kuasa hukumnya mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrialdalam perkara aquo;ll. DALAM PROVISI1.
Register : 12-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 127/G/2013/PHI/PN.BDG Tanggal 25 Maret 2014 — YUNITA RUSMAYANTI; MASHURI; IRSAN FIRDAUS; HENDRA; HENI, DKK; I A W A N; PT KEINTECH;
86 — 39
86 — 39
KEINTECH (Tergugat)menghentikan operasional Perusahaan karena Force Majeur yang berakibat para Penggugatdiputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat;Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan upaya penyelesaian perkara A Quo packtingkat Tripartit melalui Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang telahmengeluarkan Surat Anjuran No.565/1601/Syaker/IV/2013, tanggal 24 April 2013, dan Majelisberpendapat para pihak melakukan upaya penyelesaian perkara telah sesuai prosedur UU No 2Tahun
Register : 28-08-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat:
JOKO CAHYONO
Tergugat:
PT. CENTRAL SANTOSA FINANCE
65 — 17
JOKO CAHYONO
Tergugat:
PT. CENTRAL SANTOSA FINANCE
65 — 17
Para Pihak dianjurkan untuk melakukan perundingan Bipartitsebelum ditempuh jalur perundingan Tripartit (Mediasi).Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 Perusahaan melalui kuasa hukumnyamemberikan tanggapan atas Permohonan Pencatatan Perselisihan HubunganIndustrial & Mediasi kepada Kepala Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja JakartaUtara dari Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat untukmemberikan penugasan Penggugat ke cabang Sanggau dan keputusan untukmenentukan bahwa Penggugat Dikualifikasikan
Register : 16-03-2016 — Putus : 01-08-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor NOMOR 40 / PDT.SUS-PHI / 2016 / PN BDG Tanggal 1 Agustus 2016 — BURHANUDDIN
l a w a n
PT. BPR SETIA NATAPALA
1.ERGUGAT I.
YULIDAR TARIGAN
2.TERGUGAT II.
89 — 20
89 — 20
A Khusus, dengan RegisterPerkara Nomor 40/Pdt.SusPHV2016/PN.Bdg. tanggal 16 Maret 2016 telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit,sebagaimana disyarakatkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Putus : 22-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 PK/Pdt/2016 Tanggal 22 Juni 2016 — PT BARATA INDONESIA VS PT TRUBA JAYA ENGINEERING dahulu PT TRUBA JURONG
ENGINEERING, DKK
252 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
252 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
TermohonPeninjauan Kembali tidak berdasar dan tidak beralasan dalam hukum;Bahwa dalil kerugian materiil dan immateriil merupakan dalil kosong dantidak berdasar dalam hukum dimana dalildalil tersebut telah dijelaskan danditerangkan dalam dalildalil hukum Pemohon Peninjauan Kembali di atas,telah adanya perlaihan hak dan kewajiban antara Pemohon PeninjauanKembali dengan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat Il yangdisepakati, diketahui dimengerti dan diamini oleh Termohon PeninjauanKembali dalam perjanjian Tripartit
Putus : 20-02-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 20 Februari 2017 — PT. BEKASI METAL INTI MEGAH VS YUDI ROSADIANA
86 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 ayat 1 dan 2 Undang Undang No.13/2003 telah mengatur tentangtata cara atau prosedur terhadap penyelesaian perselisihan HubunganIndustrial atas pemutusan hubungan kerja, dimana pengusaha dimungkinkanuntuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya;Oleh karenanya, untuk memperoleh penetapan pemutusan hubungan kerjaterhadap Tergugat Rekonpensi, maka pada tanggal 13 Januari2016,Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan ke Disnaker KotaBekasi untuk dapat melakukan perundingan Tripartit
Register : 20-11-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 P/HUM/2014 Tanggal 12 Februari 2015 — APINDO KABUPATEN BANDUNG DAN KOTA CIMAHI VS GUBERNUR JAWA BARAT;
63 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
KHL diperoleh melalui survei harga yang dibentuk oleh Ketua DewanPengupahan, terdiri dari unsur Tripartit;. Setelah dibahas dalam sidang Depekab/Depeko, disusun usulanpenetapan UMK dan diajukan kepada Bupati/Walikota melaluiinstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaanKabupaten/Kota untuk memperoleh rekomendasi;.
Putus : 13-07-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 653 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 13 Juli 2017 — PT PLN (Persero) WILAYAH SULSELRABAR VS FADLI YUSUF
95 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 653 K/Pdt.SusPHI/201724.25.26.2/.Bahwa dalam rapat Tripartit (Mediasi), Mediator memberikan kesimpulandalam pertimbangan hukumsebagai berikut:a. Bahwa praktek Outsourcing olen PT. PLN (Persero) belum sepenuhnyasesuai dengan Pasal 65 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Jo Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor220/Men/X/2004 Tentang Syaratsyarat pelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan lain;b.
Register : 08-04-2011 — Putus : 05-08-2011 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/G/2011/PHI/PN.BDG Tanggal 5 Agustus 2011 — PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS; LAWAN; GANDI RUSMAN;
42 — 20
42 — 20
Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 11 Maret 2011 telah mengirim surat kepadaKepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakartayang pada pokoknya menyatakan menolak semua isi anjuran MediatorDisnakersostrans Kabupaten Purwakarta Nomor : 567/925 PKTK/2011 tertanggal07 Maret 2011, karena sangat merugikan PENGGUGAT, dengan alasanalasansebagai berikutBahwa pihak mediator sama sekali tidak mempertimbangkan buktibukti yang telahdisampaikan dalam pertemuan mediasi (tripartit), di mana
Register : 07-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 228/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst. Tanggal 31 Januari 2019 — IMELDA R. TARIGAN >< PT. CGS-CIMB Sekuritas Indonesia
144 — 99
144 — 99
dijawabof) oleh Pihak Management Tergugat bahwa hal tersebut sudah merupakan2 * enutusan Management Tergugat,Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menerima ataspemindahannya ke menjadi Liaison Officer Retail dan bertugas di Kantor BE20 Jakarta (Bukti P5 = Bukti T7, dan Bukti P18 = Bukti T4), Tergugatmenindaklanjutinya dengan mengirimkan surat permohonan yakni diantaranya:surat permohonan Bipartit (Bukti P16, P17, P35 s/d 38 = T15A sid T15Cdan P39 s/d P41) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit
Register : 29-07-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PADANG Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg Tanggal 17 Nopember 2016 — EDI SUSANTO melawan YAYASAN PRAYOGA PADANG, DKK
118 — 35
118 — 35
Oktober 2015 antara LautManurung (tergugat B) dengan kuasa hukum Penggugat,yang membuktikan bahwa proses bipartit Il telahdilaksanakan namun kedua belah pihak tetap padapendirian masingmasing;Foto copy surat PKY kepada Dinas Sosial dan TenagaKerja Nomor: 924/PKY/A.03/XV/2015, tentang laporanbipartit dan proses PHK atas nama Edi Susanto,S.Pd,M.M, yang membuktikan perundingan bipartit yangdilakukan antara Kuasa Penggugat dengan Tergugattidak mencapai kesepakatan yang dialanjutkan denganperundingan tripartit
Register : 07-06-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat:
SUPRIYATNO
Tergugat:
PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
153 — 32
SUPRIYATNO
Tergugat:
PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
153 — 32
BUKTI P.7.14.Pada pertemuan TRIPARTIT tanggal 1 Nopember 2016 di Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi disarankan kepada kedua belah pihak untukmelakukan pertemuan BIPARTIT kembali dalam penyelesaian hakkompensasi pensiun penggugat, dan tergugat menyetujui saran tersebut.15.Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2016 dilakukan pertemuan BIPARTIT atassaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, yang hasilnya tidak adapenyelesaian, karena penggugat menolak dana apresiasi Rp 10.000.000.00(sepuluh juta rupiah) yang