Ditemukan 2484 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps
Tanggal 9 Juni 2021 — NUR ROCHMAN DWI PRIYANTO, dk Melawan PT.KHARISMA BALI HOTEL DEVELOPMENT
308167
  • Bahwamemang benar Gugatan diajukan setelah melewati upaya bipartit,dan kemudian upaya tripartit yang difasilitasi olen Mediator pada DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.PENGGUGAT 1 (NUR ROCHMAN DWI PRIYANTO)1.
Register : 10-04-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg
Tanggal 9 Agustus 2017 — Penggugat:
1.HERI SETIAWAN
2.DARYOTO
3.NANDANG TARYANA
4.HASMILIS YULIMASNI, SE
5.BOWO MULJONO, S. SOS
Tergugat:
KOPERASI TIRTA KARYA PDAM TIRTAWENING
9813
  • Bahwa pihak Koperasi Tirta Karya PDAM Tirtawening Kota Bandung tidakmemberikan tanggapan atas surat undangan tersebut maka ParaPenggugat berkonsultasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja (disnaker) KotaBandung dan pihak Disnaker menyarankan untuk diadakan mediasi(Tripartit);9.
Register : 29-09-2016 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 April 2017 — MOSELEY RH SIMATUPANG; Melawan; PT. SARIWANGI AEA;
13437
  • ;Bahwa karena perundingan bipartite tidak ditemukan kesepakatan, maka Penggugatmengajukan permohonan perundingan Tripartit kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bogor yang kemudian mengeluarkan Anjuran padatanggal 27 Juli 2016, dimana pihak Tergugat tidak menerima anjuran tersebutsebagaimana tertuang dalam Surat No.
Register : 17-10-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Yyk
Tanggal 30 September 2016 — *Perdata PT.SINAR MAS MULTIFINANCE SUPARMAN
9820
  • Bahwa sesuai dengan mekanisme pengajuan gugatan perselisihan pemutusanhubungan kerja ini sebelumnya telah menempuh upaya penyelesaian secaraperundingan, baik bipartit maupun tripartit (mediasi) ;3.
Register : 08-04-2011 — Putus : 05-08-2011 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 5 Agustus 2011 — PT. SUMI INDO WIRING SYSTEMS; LAWAN; GANDI RUSMAN;
3920
  • Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 11 Maret 2011 telah mengirim surat kepadaKepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakartayang pada pokoknya menyatakan menolak semua isi anjuran MediatorDisnakersostrans Kabupaten Purwakarta Nomor : 567/925 PKTK/2011 tertanggal07 Maret 2011, karena sangat merugikan PENGGUGAT, dengan alasanalasansebagai berikutBahwa pihak mediator sama sekali tidak mempertimbangkan buktibukti yang telahdisampaikan dalam pertemuan mediasi (tripartit), di mana
Register : 07-06-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg
Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat:
SUPRIYATNO
Tergugat:
PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
14832
  • BUKTI P.7.14.Pada pertemuan TRIPARTIT tanggal 1 Nopember 2016 di Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi disarankan kepada kedua belah pihak untukmelakukan pertemuan BIPARTIT kembali dalam penyelesaian hakkompensasi pensiun penggugat, dan tergugat menyetujui saran tersebut.15.Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2016 dilakukan pertemuan BIPARTIT atassaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, yang hasilnya tidak adapenyelesaian, karena penggugat menolak dana apresiasi Rp 10.000.000.00(sepuluh juta rupiah) yang
Register : 20-11-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 P/HUM/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — APINDO KABUPATEN BANDUNG DAN KOTA CIMAHI VS GUBERNUR JAWA BARAT;
6137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KHL diperoleh melalui survei harga yang dibentuk oleh Ketua DewanPengupahan, terdiri dari unsur Tripartit;. Setelah dibahas dalam sidang Depekab/Depeko, disusun usulanpenetapan UMK dan diajukan kepada Bupati/Walikota melaluiinstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaanKabupaten/Kota untuk memperoleh rekomendasi;.
Putus : 05-08-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN MANOKWARI Nomor 03/PDT-SUS.PHI/2015/PN.Mnk
Tanggal 5 Agustus 2015 — - ADI SUGIARTO MELAWAN - PT. Henrison Iriana
233297
  • Dasar Hukum yang mendasari penerapan sanksiPemutusan Hubungan kerja adalah SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJAdan TRANSMIGRASI No.SE13/MEN/SJHK/V/2005 pada point (4);Dalam halterdapatalasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan HubunganKerja dilanjutkan, maka Perusahaan dapat menempuh upaya penyelesaian melaluiLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial dengan langsungmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja agar proses sesuai dengan mekanismeberpekara dilakukan dengan diawali BIPARTIT TRIPARTIT
Register : 07-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 228/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 31 Januari 2019 — IMELDA R. TARIGAN >< PT. CGS-CIMB Sekuritas Indonesia
13699
  • dijawabof) oleh Pihak Management Tergugat bahwa hal tersebut sudah merupakan2 * enutusan Management Tergugat,Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menerima ataspemindahannya ke menjadi Liaison Officer Retail dan bertugas di Kantor BE20 Jakarta (Bukti P5 = Bukti T7, dan Bukti P18 = Bukti T4), Tergugatmenindaklanjutinya dengan mengirimkan surat permohonan yakni diantaranya:surat permohonan Bipartit (Bukti P16, P17, P35 s/d 38 = T15A sid T15Cdan P39 s/d P41) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit
Putus : 13-07-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 653 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 13 Juli 2017 — PT PLN (Persero) WILAYAH SULSELRABAR VS FADLI YUSUF
93294 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 653 K/Pdt.SusPHI/201724.25.26.2/.Bahwa dalam rapat Tripartit (Mediasi), Mediator memberikan kesimpulandalam pertimbangan hukumsebagai berikut:a. Bahwa praktek Outsourcing olen PT. PLN (Persero) belum sepenuhnyasesuai dengan Pasal 65 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Jo Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor220/Men/X/2004 Tentang Syaratsyarat pelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan lain;b.
Register : 29-07-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PADANG Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg
Tanggal 17 Nopember 2016 — EDI SUSANTO melawan YAYASAN PRAYOGA PADANG, DKK
11635
  • Oktober 2015 antara LautManurung (tergugat B) dengan kuasa hukum Penggugat,yang membuktikan bahwa proses bipartit Il telahdilaksanakan namun kedua belah pihak tetap padapendirian masingmasing;Foto copy surat PKY kepada Dinas Sosial dan TenagaKerja Nomor: 924/PKY/A.03/XV/2015, tentang laporanbipartit dan proses PHK atas nama Edi Susanto,S.Pd,M.M, yang membuktikan perundingan bipartit yangdilakukan antara Kuasa Penggugat dengan Tergugattidak mencapai kesepakatan yang dialanjutkan denganperundingan tripartit
Putus : 20-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2764 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Oktober 2014 — PT.MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA, DK VS PT.ANEKA GLASS ABADI
9865 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembanding/Pemohon Kasasi) tersebutbukan karena ada kesepakatan tripartit namun karena adanya SuratPernyataan Nomor 05/SP.MIGS/IV/2008 tanggal 23 April 2008 yang dibuatoleh Tergugat Il (dh.Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi), dimanadalam surat pernyataan tersebut Tergugat II (dh.Turut Terbanding/ TurutTermohon Kasasi) memberikan kuasa kepada Tergugat I(dh.Pembanding/Pemohon Kasasi) untuk membayarkan hak Penggugatsehingga sesuai dengan Pasal 1806 KUHpPerdata, Tergugat I (dh.Pembanding/Pemohon
Putus : 18-02-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — 1. DEDE DARUS SALAM, DKK VS YUKI IRAWAN , DK
4831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas pencatatan tersebutPara Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Mediator pada KantorDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang untukdilakukan pertemuan Tripartit sebagaimana surat Nomor567/786/Disnakertrans tanggal 9 Mei 2014 (Bukti P 5).
    Namun,Tergugat/Perwakilannya tidak hadir sebagaimana risalah pertemuan yangtercatat dalam daftar hadir Tripartit tanggal 16 Mei 2014 (Bukti P 6);Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil kembali olehMediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTangerang untuk dilakukan pertemuan Tripartit sebagaimana surat Nomor567/01/Disnakertrans tanggal 2 Juni 2014 (Bukti P 7). Namun,Hal 6 dari 130 hal. Put.
Register : 18-07-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
2.RAFIQAH
3.ABDURRAHMAN
Tergugat:
HOTEL PONDOK JAYA
8534
  • Karena,Hal 4 dari 39 halamanPutusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2019/PN Ptk11.12.13.14.Tergugat tetap tidak dapat memberikan apa yang menjadi hak ParaPenggugat ;Bahwa pada Tanggal 29 april 2019 Mediator Disnaker Provinsimengeluarkan Risalah mediasi atas tidak tercapainya kesepakatan dalammediasi Tripartit yang menyatakan :Bahwa Kontrak yang diberlakukan oleh pihak Hotel Pondok Jayabertententangan dengan Undangundang, karena pekerjaan yangdilakukan kontrak bukan pekerjaan musiman atau sifatnya semntarasehingga
Register : 27-03-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn
Tanggal 10 Agustus 2017 — - M. RASYIDI (PENGGUGAT I) - SUNARDI 9PENGGUGAT II) - LEGIMUN (PENGGUGAT III), DKK - Direktur Utama PT.PLN (Persero (TERGUGAT)
5210
  • sebagai berikut:1.Bahwa, Para Penggugat yang diwakili oleh serikat pekerja PT PLN ( Persero ) P3BSumatera telah melakukan perundingan Penyelesian Perselisihan HubunganIndustrial dengan Tergugat PT PLN ( Persero ) secara Bipartit pada tanggal 19September 2016 di Jakarta, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.Bahwa, oleh karena Perundingan Penyelesian Perselisihan Hubungan Industrialmelalui Bipartit tidak tercapai maka Para Penggugat diwakili oleh serikat pekerjamengadukan Tergugat untuk dilakukan Tripartit
Register : 24-05-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb
Tanggal 25 Juli 2019 — PETRUS LATUSUAY, Umur 40 tahun/30/4/1979, bertempat tinggal di RT.001/RW.005, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan Nomor Induk Kependudukan 8171023004793011 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada YEHESKEL HAURISSA, SH. & YACOB WAAS, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YEHESKEL HAURISSA, SH. & REKAN, beralamat di Jalan Woltermonginsisi, Lorong Optik Maluku RT.01/RW.01, Desa Halong (Halong Baru), Kecamatan Baguala, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN TOKO SENTRAL JAYA, diwakili oleh TJIE SIU TI dalam kedudukannya sebagai Pemilik dan/atau Penanggungjawab Usaha Toko Sentral Jaya dan CHRISTINE NATALIA OEI selaku Pengelola Usaha Toko Sentral Jaya, keduanya pasangan suami istri beralamat di jalan Gang Pos nomor 22 Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1.JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, SH. MH., 2.MOURITS LATUMETEN, SH., 3.LA ODE ABDUL MUKMIN, SH., 4.SAMUEL RIRY, SH. MH., 5.MARIO LATUHERU, SH., 6.ANCIL PESULIMA, SH., dan 7.FRIMILIA SEIPATIRATU, SH., yaitu pada nomor 1 sampai dengan nomor 5 merupakan Advokat dan Konsultan Hukum, kemudian pada nomor 6 dan 7 merupakan Asisten Advokat dan seluruhnya berkedudukan hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, SH. MH. - SAMUEL RIRY, SH. MH., & Rekan beralamat di Kayu Putih, Kecamatan Sirimau, Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/KA-JS/SK.Pdt-Sus/PHI/VI/2019 tertanggal 14 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
30583
  • tanda bukti P2.7;Foto copy Surat Keterangan Sakit oleh Dokter Ester Adianti di PuskesmasBelakang Soya kepada Etus Latusuay dengan diagnosis TB paru dan GastritisAkut tertanggal 20 Juni 2019 yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya,selanjutnya di beri tanda bukti P2.8;Foto copy resep nomor 61516 dari Dokter Rudy G di Apotek Gidion Farmauntuk Petrus Latusuay tertanggal 12 Desember 2018 yang telah dicocokansesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda bukti P2.9;Foto copy Surat Kuasa Mediasi dan Tripartit
Register : 04-02-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 7 April 2016 — IJHAR SAPAWI, DKK LAWAN PT. OLAGAFOOD INDUSTRI
5125
  • ke tempat semula, kKemudian kepalapersonalia (Saksi) agar dipecat;Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu demo ada panggilan lisankepada para pekerja yang ikut demo untuk masuk kerja karena demotidak sah, akan tetapi tidak diindahkan;Bahwa sepengetahuan saksi tanggal 23 Februari 2015 ada laporan pihakTergugat ke Polres setempat terhadap Para Penggugat (11 orang) atasperbuatan yang tidak menyenangkan karena menghalangihalangipekerja masuk kerja saat unjuk rasa;Bahwa diadakan perundingan bipartit dan tripartit
Register : 23-04-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat:
ARIE RUSADI RUSLI
Tergugat:
PT.PAMAPERSADA NUSANTARA
9018
  • Bahwa oleh karenanya, persoalan Penggugat yang menolak MutasiPenggugat dari Distrik KPCS Sangatta ke Distrik Site SJRP Sumbawabaik melalui mekanisme proses lembaga Bipartit maupun melaluilembaga Tripartit yang dimediasi Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Kab.
Register : 09-06-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat:
Srie Mulyanti Hartini, S.pd
Tergugat:
Yayasan Dharma Wanita Desa Jambean
7025
  • dari 38Putusan No. 57/Pdt.SusPHI/2020/PN.SbyTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juni2020 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian Perselisihan, yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Juni 2020 dalam NomorRegister57/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:DASAR GUGATAN :1.Bahwa gugatan diajukan telah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit
Register : 26-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
I Wayan Arip Setiawan, dkk
Tergugat:
PT. Bali Bay View atau Hotel The Bay View Suite n Villas Nusa Dua
754514
  • Bahwa setelah upaya / proses bipartit dan tripartit sebagaimanadiisyaratkan oleh undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial telah dilakukan oleh Para Penggugat tidak menemukanpenyelesaian antara Para Penggugat dan Tergugat, kemudian Para Penggugatmelalui kuasa hukumnya mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrialdalam perkara aquo;ll. DALAM PROVISI1.