Ditemukan 2484 data
308 — 167
Bahwamemang benar Gugatan diajukan setelah melewati upaya bipartit,dan kemudian upaya tripartit yang difasilitasi olen Mediator pada DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.PENGGUGAT 1 (NUR ROCHMAN DWI PRIYANTO)1.
1.HERI SETIAWAN
2.DARYOTO
3.NANDANG TARYANA
4.HASMILIS YULIMASNI, SE
5.BOWO MULJONO, S. SOS
Tergugat:
KOPERASI TIRTA KARYA PDAM TIRTAWENING
98 — 13
Bahwa pihak Koperasi Tirta Karya PDAM Tirtawening Kota Bandung tidakmemberikan tanggapan atas surat undangan tersebut maka ParaPenggugat berkonsultasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja (disnaker) KotaBandung dan pihak Disnaker menyarankan untuk diadakan mediasi(Tripartit);9.
134 — 37
;Bahwa karena perundingan bipartite tidak ditemukan kesepakatan, maka Penggugatmengajukan permohonan perundingan Tripartit kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bogor yang kemudian mengeluarkan Anjuran padatanggal 27 Juli 2016, dimana pihak Tergugat tidak menerima anjuran tersebutsebagaimana tertuang dalam Surat No.
98 — 20
Bahwa sesuai dengan mekanisme pengajuan gugatan perselisihan pemutusanhubungan kerja ini sebelumnya telah menempuh upaya penyelesaian secaraperundingan, baik bipartit maupun tripartit (mediasi) ;3.
39 — 20
Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 11 Maret 2011 telah mengirim surat kepadaKepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakartayang pada pokoknya menyatakan menolak semua isi anjuran MediatorDisnakersostrans Kabupaten Purwakarta Nomor : 567/925 PKTK/2011 tertanggal07 Maret 2011, karena sangat merugikan PENGGUGAT, dengan alasanalasansebagai berikutBahwa pihak mediator sama sekali tidak mempertimbangkan buktibukti yang telahdisampaikan dalam pertemuan mediasi (tripartit), di mana
SUPRIYATNO
Tergugat:
PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
148 — 32
BUKTI P.7.14.Pada pertemuan TRIPARTIT tanggal 1 Nopember 2016 di Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi disarankan kepada kedua belah pihak untukmelakukan pertemuan BIPARTIT kembali dalam penyelesaian hakkompensasi pensiun penggugat, dan tergugat menyetujui saran tersebut.15.Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2016 dilakukan pertemuan BIPARTIT atassaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, yang hasilnya tidak adapenyelesaian, karena penggugat menolak dana apresiasi Rp 10.000.000.00(sepuluh juta rupiah) yang
61 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
KHL diperoleh melalui survei harga yang dibentuk oleh Ketua DewanPengupahan, terdiri dari unsur Tripartit;. Setelah dibahas dalam sidang Depekab/Depeko, disusun usulanpenetapan UMK dan diajukan kepada Bupati/Walikota melaluiinstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaanKabupaten/Kota untuk memperoleh rekomendasi;.
233 — 297
Dasar Hukum yang mendasari penerapan sanksiPemutusan Hubungan kerja adalah SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJAdan TRANSMIGRASI No.SE13/MEN/SJHK/V/2005 pada point (4);Dalam halterdapatalasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan HubunganKerja dilanjutkan, maka Perusahaan dapat menempuh upaya penyelesaian melaluiLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial dengan langsungmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja agar proses sesuai dengan mekanismeberpekara dilakukan dengan diawali BIPARTIT TRIPARTIT
136 — 99
dijawabof) oleh Pihak Management Tergugat bahwa hal tersebut sudah merupakan2 * enutusan Management Tergugat,Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menerima ataspemindahannya ke menjadi Liaison Officer Retail dan bertugas di Kantor BE20 Jakarta (Bukti P5 = Bukti T7, dan Bukti P18 = Bukti T4), Tergugatmenindaklanjutinya dengan mengirimkan surat permohonan yakni diantaranya:surat permohonan Bipartit (Bukti P16, P17, P35 s/d 38 = T15A sid T15Cdan P39 s/d P41) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit
93 — 294 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 653 K/Pdt.SusPHI/201724.25.26.2/.Bahwa dalam rapat Tripartit (Mediasi), Mediator memberikan kesimpulandalam pertimbangan hukumsebagai berikut:a. Bahwa praktek Outsourcing olen PT. PLN (Persero) belum sepenuhnyasesuai dengan Pasal 65 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Jo Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor220/Men/X/2004 Tentang Syaratsyarat pelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan lain;b.
116 — 35
Oktober 2015 antara LautManurung (tergugat B) dengan kuasa hukum Penggugat,yang membuktikan bahwa proses bipartit Il telahdilaksanakan namun kedua belah pihak tetap padapendirian masingmasing;Foto copy surat PKY kepada Dinas Sosial dan TenagaKerja Nomor: 924/PKY/A.03/XV/2015, tentang laporanbipartit dan proses PHK atas nama Edi Susanto,S.Pd,M.M, yang membuktikan perundingan bipartit yangdilakukan antara Kuasa Penggugat dengan Tergugattidak mencapai kesepakatan yang dialanjutkan denganperundingan tripartit
98 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembanding/Pemohon Kasasi) tersebutbukan karena ada kesepakatan tripartit namun karena adanya SuratPernyataan Nomor 05/SP.MIGS/IV/2008 tanggal 23 April 2008 yang dibuatoleh Tergugat Il (dh.Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi), dimanadalam surat pernyataan tersebut Tergugat II (dh.Turut Terbanding/ TurutTermohon Kasasi) memberikan kuasa kepada Tergugat I(dh.Pembanding/Pemohon Kasasi) untuk membayarkan hak Penggugatsehingga sesuai dengan Pasal 1806 KUHpPerdata, Tergugat I (dh.Pembanding/Pemohon
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas pencatatan tersebutPara Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Mediator pada KantorDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang untukdilakukan pertemuan Tripartit sebagaimana surat Nomor567/786/Disnakertrans tanggal 9 Mei 2014 (Bukti P 5).
Namun,Tergugat/Perwakilannya tidak hadir sebagaimana risalah pertemuan yangtercatat dalam daftar hadir Tripartit tanggal 16 Mei 2014 (Bukti P 6);Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil kembali olehMediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTangerang untuk dilakukan pertemuan Tripartit sebagaimana surat Nomor567/01/Disnakertrans tanggal 2 Juni 2014 (Bukti P 7). Namun,Hal 6 dari 130 hal. Put.
2.RAFIQAH
3.ABDURRAHMAN
Tergugat:
HOTEL PONDOK JAYA
85 — 34
Karena,Hal 4 dari 39 halamanPutusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2019/PN Ptk11.12.13.14.Tergugat tetap tidak dapat memberikan apa yang menjadi hak ParaPenggugat ;Bahwa pada Tanggal 29 april 2019 Mediator Disnaker Provinsimengeluarkan Risalah mediasi atas tidak tercapainya kesepakatan dalammediasi Tripartit yang menyatakan :Bahwa Kontrak yang diberlakukan oleh pihak Hotel Pondok Jayabertententangan dengan Undangundang, karena pekerjaan yangdilakukan kontrak bukan pekerjaan musiman atau sifatnya semntarasehingga
52 — 10
sebagai berikut:1.Bahwa, Para Penggugat yang diwakili oleh serikat pekerja PT PLN ( Persero ) P3BSumatera telah melakukan perundingan Penyelesian Perselisihan HubunganIndustrial dengan Tergugat PT PLN ( Persero ) secara Bipartit pada tanggal 19September 2016 di Jakarta, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.Bahwa, oleh karena Perundingan Penyelesian Perselisihan Hubungan Industrialmelalui Bipartit tidak tercapai maka Para Penggugat diwakili oleh serikat pekerjamengadukan Tergugat untuk dilakukan Tripartit
305 — 83
tanda bukti P2.7;Foto copy Surat Keterangan Sakit oleh Dokter Ester Adianti di PuskesmasBelakang Soya kepada Etus Latusuay dengan diagnosis TB paru dan GastritisAkut tertanggal 20 Juni 2019 yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya,selanjutnya di beri tanda bukti P2.8;Foto copy resep nomor 61516 dari Dokter Rudy G di Apotek Gidion Farmauntuk Petrus Latusuay tertanggal 12 Desember 2018 yang telah dicocokansesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda bukti P2.9;Foto copy Surat Kuasa Mediasi dan Tripartit
51 — 25
ke tempat semula, kKemudian kepalapersonalia (Saksi) agar dipecat;Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu demo ada panggilan lisankepada para pekerja yang ikut demo untuk masuk kerja karena demotidak sah, akan tetapi tidak diindahkan;Bahwa sepengetahuan saksi tanggal 23 Februari 2015 ada laporan pihakTergugat ke Polres setempat terhadap Para Penggugat (11 orang) atasperbuatan yang tidak menyenangkan karena menghalangihalangipekerja masuk kerja saat unjuk rasa;Bahwa diadakan perundingan bipartit dan tripartit
ARIE RUSADI RUSLI
Tergugat:
PT.PAMAPERSADA NUSANTARA
90 — 18
Bahwa oleh karenanya, persoalan Penggugat yang menolak MutasiPenggugat dari Distrik KPCS Sangatta ke Distrik Site SJRP Sumbawabaik melalui mekanisme proses lembaga Bipartit maupun melaluilembaga Tripartit yang dimediasi Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Kab.
Srie Mulyanti Hartini, S.pd
Tergugat:
Yayasan Dharma Wanita Desa Jambean
70 — 25
dari 38Putusan No. 57/Pdt.SusPHI/2020/PN.SbyTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juni2020 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian Perselisihan, yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Juni 2020 dalam NomorRegister57/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:DASAR GUGATAN :1.Bahwa gugatan diajukan telah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit
I Wayan Arip Setiawan, dkk
Tergugat:
PT. Bali Bay View atau Hotel The Bay View Suite n Villas Nusa Dua
754 — 514
Bahwa setelah upaya / proses bipartit dan tripartit sebagaimanadiisyaratkan oleh undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial telah dilakukan oleh Para Penggugat tidak menemukanpenyelesaian antara Para Penggugat dan Tergugat, kemudian Para Penggugatmelalui kuasa hukumnya mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrialdalam perkara aquo;ll. DALAM PROVISI1.