Ditemukan 2284 data
125 — 124
data SKGR diisi oleh petugas kantorHalaman 104 dari 223 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014/PN.SAKDesa dimana untuk SKGR harus ada Surat Dasar tanah yaitutentang riwayat kepemilikan dari tanah tersebut;Bahwa surat dasar dari desa yang berisi riwayat tanah bisa diajukanoleh pemohon atau orang yang menolong untuk dibawa ke kantorCamat, dan sesampainya di kantor kecamatan ada petugas daribagian pemerintahan untuk melakukan croscek (penelitian data)dimana di Seksi pemerintahan ada Sub bagian pertanahan dan subbagian
143 — 27
Barat;Bahwa atasan saksi adalah Kasubag Tata Usaha Pak Nursiwan;Bahwa benar pada tahun 2013 di Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat adamelaksanakan kegiatan pekerjaan swakelola yang dibiayai dengan APBD sesuaidengan DPA Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat;Bahwa mengenai jumlah pagu anggaran kegiatan swakelola tersebut saksi tidaktahu nilai keseluruhannya;Bahwa pada saat pelaksanaan Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata AirJakarta Barat Tahun 2013, saksi diperintahkan secara lisan oleh Kepala SubBagian
101 — 53
Yunus Bengkulu adalah subbagian Keputusan Gubernur Bengkulu Bagian Perundangundangan;Bahwa setiap pengajuan konsep atau draf Keputusan GubernurBengkulu Bengkulu telah dilakukan kajian hukum oleh Bagiankeputusan Gubernur pada bagian Perundangundangan BiroHukum;Hal 104dari 68 hal, Put.
71 — 11
Siantar membuat SuratPermintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani olehJhonny Arifin Siahaan bersama dengan tersangka IRW.BONATUA LUBIS selaku Kepala Dinas Pekerjaan UmumKota Pematang Siantar, dan Surat Perintah Membayar (SPM)yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan SuratPerintah Membayar (SPM) tersebut ditujukan kepada BagianKeuangan pada sekertariat Daerah Kota Pematang Siantar(Waldemar Napitupulu) untuk diverifikasi, selanjutnya SubBagian
142 — 17
Pendaftarannya Pasal 10 menjelaskan bahwa setelahjangka waktu hak guna bangunan atau hak pakai yang diberikan kepada pihakketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 berakhir, makatanah yang bersangkutan kembali ke dalam penguasaan sepenuhnya daripemegang hak pengelolaan yang bersangkutan.Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1993tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian
67 — 22
SubBagian Umum selaku PIHAK KESATU SRIYANTO dan oleh DANNYIRWANDY,S.E selaku PIHAK KEDUA CV. CRESSANDY yangdiketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs.
93 — 24
Bahwa kemudian terhadap permohonan kredit yangdiajukan melalui saksi HENDRA RAMDAN tersebut,saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT selaku Analis/SubBagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang55Tahun 201011.Banjaran, Terdakwa DEDI KURNIADI selaku KepalaBagian Kredit PD.
77 — 21
Menilai prestasi kerja Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala SubBagian, Kepala Seksi dan Staf Pelaksana di lingkungan DinasPertanian dan Peternakan Kabupaten Pulang Pisau ;k. Membuat telaahan staf kepada Bupati Pulang Pisau dalampenyusunan kebijakan pembangunan Pertanian danPeternakan;. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaantugas sebagai laporan pertanggungjawaban dinas kepadaBupati ;m.
171 — 45
UMAR RUKHYAT dalam jabatan struktural sebagai Kepala SubBagian Umum BPH MIGAS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :>Melaksanakan tugas Evaluasi dan Laporan Pengelolaan Administrasi Urusan TataUsaha, Surat menyurat, Penggandaan, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah tangga,Inventaris, Penyimpanan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN),sebagaimana Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :1065 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat PadaBadan
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
200 — 84
denganTERGUGAT XIV, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang demikian telahmenyangkut pokok perkara yang harus dibukti dan masih memerlukanpembuktian, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi GUGATAN PENGGUGATERROR IN PERSONA, didalilkan bahwa sebagaimana yang telah dijelaskanoleh TERGUGAT XIV di atas, yaitu TERGUGAT XIV bukanlah sebagai Pihakdalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang diklaim milik PENGGUGAT danTERGUGAT XIV tidak ada memberikan kuasa atau perintah kepada Kepala SubBagian
310 — 156
IZMA NUR CHOIRONI, dibawah sumpah dimukasidang pada pokoknya ahli berpendapatsbb :Bahwa Riwayatpendidikan umum yang ahli miliki sekarang adalah:e Strata Satu Hukum Universitas Brawijayae Magister llmu Hukum (Universitas Gadjah Mada)Bahwa Latar belakang pendidikan Khusus yang ahli miliki sekarang iniadalahMagister flmu Hukum (Universitas Gadjah Mada)Bahwa Riwayatpekerjaan ahli adalah:e Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran A Bidang Pelaksanaan AnggaranKanwil DJPb Provinsi NTBe Kepala Subbagian Kepegawaian
187 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bagus Wantoro, M.M. selaku Kepala subBagian Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, proses pelaksanaan DAK BidangPendidikan Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sama sekalitidak melanggar ketentuan, yakni:1. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (beserta perubahannya);b.
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
BAZARO NDRAHA, S.Pd, SD ALIAS AMA NITA
108 — 26
Bahwa setelah dokumen tersebut dilakukan verifikasi oleh KPA dan Subbagian keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dan dinyatakan telahlengkap baru kemudian saksi menandatangani Surat Rekomendasi yangmembenarkan Nilai SPM yang diminta oleh Kuasa Pengguna Anggaranbenar untuk pembayaran Pembangunan Ruang Kelas Baru di SDN078441 Ladea Orahua Kab. Nias.
1.Feryando, SH., MH
2.Aidil Raya Putera, SH.
Terdakwa:
EDI SUNARDI, S.T. Bin RACHMAN
132 — 0
Eksi Citra Lestari Nomor : 25 / ECL.JBI / VII / 2019
22) Surat Tugas Pokja Pemilihan XIV Nomor : 050 / 47 / PBJ / SP / 2019 tanggal 25 Juni 2019
23) Surat Kepala Subbagian Pengelolaan LPSE Kabupaten Tanjung Jabung Barat perihal pengumuman gangguan teknis Nomor : 050 / 49 / LPSE / 2019 tanggal 5 Juli 2019
24) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Melawai Kab.
HARIMURTI . H.HASKORO, S.Kom.SH
Terdakwa:
RUDY BASTOMI, SPd MM. Bin Alm SLAMET DAROINI
205 — 26
PNS Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI denganjabatan Kasubbag Hukum Tahun 2012Sekarang.Bahwa saat ini saksi mengemban jabatan sebagai Kepala Subbagian Hukum diBagian Hukum, Tata Laksana dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat JenderalPendidikan Dasar dan Menengah.Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kasubbag HukumTahun 2012Sekarang pada Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI antara lain adalah:1.
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
Ir. FAHRURROZI Bin H. MARZUKI Alm
108 — 71
MSEBin MADEHIR, ,dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli bertugas sebagai Kepala Subbagian Bimbingan danLayanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan,sedangkan di LKPP sebagai anggota Tim Pemberi Keterangan AhlliPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
63 — 120
Bahwa Saksi dipanggil sehubungan adanyadugaan Penyimpangan penyalahgunaanKeuangan Negara pada Pengadaan Lahanuntuk relokasi dan Pembangunan PasarHewan di Kabupaten Sumedang = yanganggarannnya bersumber dari AnggaranBantuan Keuangan Propinsi Jawa BaratTahun Anggaran 2010 ;Bahwa saksi bertugas Pada Tahun 2009 s/d.2011 sebagai Kepala sub bagianKependudukan dan Pertanahan KabupatenSumedang ; dan pada Juli 2011 sampaisekarang di Kasubag Program RSUDKabupaten Sumedang ;Bahwa tufoksi saksi sebagai Kepala subbagian
95 — 16
SARIPEK.Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala SubBagian Perencanaan dan Pengendalian Pada sekretariat DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :1. Menyusun rencana kegiatan bersama dengan sekretarispada Dinas Kelautan dan perikanan.2. Menghimpun data data Base pada Dinas Kelautan danPerikanan dan lain lain.3.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PITERSON ZAMILI, SAP Diwakili Oleh : Mavoarta A.H.Zamili,SH
236 — 64
penuntutannya dilakukan secara terpisah sebaiknya disidangkanoleh Majelis Hakim yang sama, berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung No. 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian Hasil Rumusan RapatKamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Huruf C subbagian Tindak Pidana Khusus Nomor urut 14, Mahkamah Agungberpendapat : PERMASALAHAN SOLUSI Dalamdilakukan secara bersama samaperkara korupsi yang a.
67 — 49
Kerja Pembinaan Pemerintah Desa.Menyusun Juknis, Juklak Pembinaan Pemerintahan Desa dan menyusunJuknis Pembinaan kekayaan Desa dan Sumbersumber pendapatan Desa.Melaksanakan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Desa.Memfasilitasi penyelesaian sengketa batas Desa.Menyusun Juknis bantuan keuangan Desa.Membantu tugas Kepala Badan berkenaan dengan pembinaanPemerintahan Desa.Dasar hukumnya adalah Peraturan Bupati OKU Nomor : 44 Tahun 2008Tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala SubBagian