Ditemukan 555686 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2002
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
Arief Wirawan, SH. MH.
Terdakwa:
1.Sandi Lao Tri Putra alias Sandi
2.Dewa Gede Santika
3.Zakaria
51 — 20
  • tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang jika niat itu telah ternyata dariadanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukansematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang
    Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo.UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUABahwa terdakwa I. SANDI LAO TRI PUTRA alias SANDI bertindakbaik secara sendirisendiri ataupun bersamasama dengan terdakwa Il.DEWA GEDE SANTIKA dan terdakwa III.
    tentangPerikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPe Kedua: Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88juncto Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto Pasal 53 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraAlternatif
    tentang Perikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto Pasal 53 KUHP, yang unsurunsur tindak pidananya adalah sebagaiberikut:1.
    Pasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 KUHP, serta pasalpasal lain dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:Hal 37 dari 39Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PNDps.1.Menyatakan terdakwa . SANDI LAO TRI PUTRA alias SANDI, terdakwa Il.DEWA GEDE SANTIKA, dan terdakwa III.
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
MAHMUD
37 — 33
  • Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.Ffk.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:1.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN IKHSAN ABADI 03 wajib memiliki dokumen berupa Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik OperasiHalaman 15 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.FHK.
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.Ffk.2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    Pasal 27 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana didakwakandalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum,Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 09-01-2019 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ktp
Tanggal 16 Januari 2019 — Penuntut Umum:
SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
SUDERMAN
24 — 6
  • Perkara: PDM210/K.ETAP/12/2018 yang dibacakan di persidangan oleh PenuntutUmum pada tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntutsupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : 1 Menyatakan terdakwa SUHERMAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana "melanggar ketentuandaerah. ialur.dan waktu atau musim penangkapan ikansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggarPasal 100 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikananjo Pasal 7 Ayat (2
    /K.ETAP/12/2018, dengan Dakwaan alternatif, yangselengkapnya berbunyi sebagai berikut:Bahwa terdakwa SUHERMAN, pada hari Senin tanggal 26 November2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan November 2018 ataupada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Koordinat0125'064"LS 10859'24"BT perairan laut Kepulauan Karimata KabupatenKayong Utara Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Ketapang berdasarkan Pasal 106 UndangUndangNo.31 Tahun 2004
    Saat terdakwa ditanya mengenaidokumendokumen kelengkapannya, terdakwa tidak ada memiliki SuratIjin Penangkapan Ikan (SIPI) di daerah atau jalur penangkapan diperairan laut Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara ProvinsiKalimantan Barat.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 7Ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.Menimbang
    tentang perikanan juncto Pasal 7 Ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.
    31 Tahun 2004 tentang perikanan telah terpenuhi secara hukum,sehingga terdakwa SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan daerah, jalur, danwaktu atau musim penangkapan ikan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanalternatif kedua, maka terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum selebihnyatidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN TOBELO Pidana Umum
Register : 14-12-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 11-05-2018
Putusan PN TOBELO Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN TOB
Tanggal 11 Januari 2018 — Penuntut Umum:
MUSYAWWIR NURTAN,SH
Terdakwa:
Daniel Moloku Alias Talo
65 — 21
  • Pasal 8 ayat (1) Undang undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dan ditambah dalam UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentangPerikanan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;2.
    Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan5Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalampersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksi yang memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut:1.
    Pasal 8 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam UndangUndang No. 45 tahun2009 tentang Perikanan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut: Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; Unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan; Unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan
    Pasal 8 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam UndangUndang No. 45 tahun2009 tentang Perikanan, pasalpasal dari UndangUndang No. 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :MENGADILI1.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 14-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bna
Tanggal 9 April 2018 — Penuntut Umum:
1.HAMKA NASUTION
2.Rosnawati, SH
3.DIKHA SAVANA
4.MURSYID SH
Terdakwa:
EFFENDI UMAR BIN UMAR
27 — 13
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 31-08-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 22-09-2023
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tbh
Tanggal 21 September 2023 — Penuntut Umum:
1.Dr. R.M Yusuf Trisnajaya SH MH
2.ADIA PRATISTIA, S.H.
Terdakwa:
ARDIAN Als IYAN Bin ISKANDAR
36 — 21
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Umum
Register : 29-09-2022 — Putus : 19-10-2022 — Upload : 19-10-2022
Putusan PN MARTAPURA Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Mtp
Tanggal 19 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
2.ALKE MARIO, S.H.
3.ANNISA AYU MULIA, S.H.
Terdakwa:
AHMAD alias AMAT bin MASHOR
36 — 15
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 03-08-2022 — Putus : 26-08-2022 — Upload : 10-01-2023
Putusan PN LUWUK Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lwk
Tanggal 26 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
IRWANTO, SH
Terdakwa:
Kadir Nasir Bin Nasir
52 — 11
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum
Register : 16-03-2022 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 14-04-2022
Putusan PN SUMENEP Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Smp
Tanggal 7 April 2022 — Penuntut Umum:
BAMBANG NURDYANTORO, S.H., M.H.
Terdakwa:
ABD. MUID Bin BADOLLA
45 — 13
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum
Register : 19-08-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN PALOPO Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Plp
Tanggal 15 September 2022 — Penuntut Umum:
Aisyah Kendek, S.H.
Terdakwa:
ARIF Bin ABUNAWAS
63 — 18
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 19-01-2023 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 02-02-2023
Putusan PN KANDANGAN Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Kgn
Tanggal 1 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.Indra Cahyo Utomo, S.H
2.RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H
Terdakwa:
NOR ADANI Bin RUSLI
61 — 12
Pengadilan PN TANJUNG REDEP Pidana Umum
Register : 23-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN TNR
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DANANG LEKSONO WIB, S.H., M.H.
Terdakwa:
M. ARIFIN alias ARI bin Alm. JARMAN
86 — 10
  • sekoci diturunkan sambil membawa jarring untuk melingkariikan yang terkumpul setelah itu jarring diangkat dan dinaikkan ke kapal.Bahwa kegiatan terdakwa selaku nahkoda KM CAHAYA dalam halmelakukan kegiatan penangkapan 315kg ikan jenis kembung tanpadilengkapi dokumendokumen yang sah yaitu tanpa dillengkapi Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 tentangperubahan UU RI No. 31 Tahun 2004
    yang terkumpul setelah itu jarring diangkat dan dinaikkan ke kapal.Bahwa kegiatan terdakwa selaku nahkoda KM CAHAYA dalam halmelakukan kegiatan penangkapan 315kg ikan jenis kembung tanpadilengkapi dokumendokumen yang sah yaitu tanpa dillengkapi Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI).Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN TnrPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No.45 Tahun 2009 tentangperubahan UU RI No. 31 Tahun 2004
    setelah ditanyakan kepada terdakwa jika terdakwaselaku nahkoda KM Cahaya dalam melakukan kegiatan pelayaran diPerairan Talisayan tanpa dilengkapi Surat ijin berlayar yang dilkeluarkan olehHalaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN TnrSyahbandar, atas hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolres Berau Guna proses hukum lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdalam Pasal 98 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31Tahun 2004
    Berlayartanpamemiliki Surat PersetujuanBerlayar yangdikeluarkan oleh SyahbandarMenimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud berlayaradalah bepergian dengan kapal;Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 42 ayat (3) UU RINo.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangperikanan menyatakan bahwa: Setiap kapal perikanan yang akan berlayarmelakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhanperikanan wayjib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan
    Dengan demikian unsurBerlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan olehSyahbandar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 UU RINo.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangperikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum
Register : 01-03-2024 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan PN SITUBONDO Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sit
Tanggal 21 Maret 2024 — Penuntut Umum:
AGUS WIDIYONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MISTARI bin HADI
12 — 9
Pengadilan PT PALU Pidana Umum
Register : 21-07-2014 — Putus : 10-10-2014 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 48/PID/2014/PT PAL
Tanggal 10 Oktober 2014 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : ALIANDRA TUMPAK SETYAWAN, SH
26 — 11
  • besar juga ikanikan kecil (bibit ikan) serta rusaknyabiota laut lainnya seperti terumbu karang sebagai tempat berkembang danperlindungan ikan dan tempat ikan mencari makan, juga tumbuhan dan hewanlainnya yang ada dilaut sedangkan pelarangan terhadap alat bantu kompresor;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal8 ayat (1) Jo Pasal 100 B UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004
    Bahwa Judex Factie dalam putusannya tidak memperhatikan asasasas yangterkandung dalam Pasal 2 UndangUndang No.45 Tahun 2009 Tentangperubahan UndangUndang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana asastersebut antara lain asas manfaat asas yang menunjukkan bahwa pengelolaanperikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesarbesarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, asasefisiensi adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, danberdaya guna untuk
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 08-07-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Tte
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
ABDUL PATANDEAN, S.H. M.H
Terdakwa:
EDWIN MAYBUENE
26 — 12
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 01-11-2011 — Putus : 04-01-2012 — Upload : 23-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 201/PID/2011/PTSMDA
Tanggal 4 Januari 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Bekti Wicaksono, S.H.
Terbanding/Terdakwa : UNSALA Bin SARUAN
36 — 6
  • matapancing dan ikan campuran berjumlah + 10Kg yang ditangkap olehterdakwa di muara Nunukan masuk wilayahINCONCSIA 22222 e nen n nn ne nee ene nen een en ene nn nn en nn eeennnnnsss Bahwa Terdakwa UNSALA Bin SARUAN menangkap ikandengan menggunakan kapal PMN tanpa nama adalah kapalpenangkap ikan jenis kayu dengan bobot + 1 GT, berbenderaFilipina dengan mesin 13 PK merk Mikawa sebayak 2 unit milikterdakwa sendiriBahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 92 UU No.31 tahun 2004
    :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka Hakim banding akan memutus perkara ini yangamamya sama sebagaimana termuat dalam amar putusan HakimTingkat Pertama, sehingga amar Putusan Pengadilan Negeri Nunukantanggal 10 Oktober 2011 No. 115/Pid.B/2011/PN.NNk beralasan untukdikuatkan22 22222 none eoe=Mengingat, pasal 31 Tahun 2004 Jo UU No. 45 Tahun 2009tentang perikanan Serta Peraturan Peraturan Hukum lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI11 Menerima
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum
Register : 13-07-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan PN BANTUL Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Btl
Tanggal 10 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
NURUL FRANSISCA DAMAYANTI,S.H.,M.H
Terdakwa:
ASIH Bin KASEPAN
78 — 58
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 15-01-2019 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Lwk
Tanggal 6 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ANDI TYAS TRI WIBOWO, SH
Terdakwa:
Albar Alias Iyu
57 — 0
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 10-09-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
M. Yusuf. R. SH
Terdakwa:
Andi Hanafi Bin Ince Saleh
38 — 4
  • Menyatakan terdakwa ANDI HANAFI Bin INCE SALEH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melanggar pasal 84 Ayat (1) Undang UndangNomor : 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 45 tahun 2009 tentang perikanan sebagaimana dakwaanHalaman 1 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Pkj.Primair, oleh karenanya melepaskan terdakwa dari dakwaan Primairtersebut;2.
    dalam tubuh ikan cepat hilange Potasium sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifatkorosif, sering kali digunakan nelayan untuk menangkap ikan karang.e Penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida (KCN)menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang,sebagbai tempat berlindung dan mencari makan ikan selain itu bahanberacun tersebut juga mematikan benihbenih ikan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal84 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004
    dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Pkj.e Potasium sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifatkorosif seringkali digunakan untuk menangkap ikan karang.e Penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida (KCN)menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang,sebagai tempat berlindunag dan mencari makan ikan selain itu bahanberacun tersebut juga mematikan benihbenih ikan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal85 Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004
    Hal inisesuai denganketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan; Bahwa penggunaan Potasium dalam kegiatan penangkapan = ikanmerupakan hal yang dilarang, karena dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; Bahwa alat penangkap ikan yang diperbolehkan yaitu alat penangkap ikanyang tidak merugikan kelestarian sumber daya ikan dan/ataulingkungannya seperti Pukat (Payang, dogol, purse seine), jaring (jaringHalaman 14 dari 33 Putusan
    Harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), Pasal 26 Ayat (1) UUNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2. Harus memiliki SIP! (Surat lin Penangkapan Ikan), Pasal 27 Ayat (1)UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Bahwa Ahli menanggapi perihal tidak ditemukannya kandungan potasiumsianida pada barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ikan yang diperiksa dilaboratorium bahwa karena tujuan penangkapan ikan menggunakanpotasium adalah untuk menangkap ikan hidup dengan cara membuat ikanpingsan.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 24-08-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 451/PID/2015/PT SBY
Tanggal 26 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SRI WINARNI, SH
Terbanding/Terdakwa : MASTUR
Terbanding/Terdakwa : JITO
Terbanding/Terdakwa : SULI
18 — 9
  • yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestariansumberdaya ikan dan atau lingkungannya ; Bahwa pada saat para Terdakwa akan melakukan penangkapan ikan dan telahmenyiapkan bahan peledak berupa TNT, kabel dan detonator, tibatiba para Terdakwaditangkap oleh petugas dari Ditpolair Polda Jatim ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat 1UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004
    ikan dan /atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahanpeledak, alat dan / atau cara dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau10membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya dan tidakselesainya pelaksanaan itu bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendirisebagaimana dalam dakwaan, yaitu Pasal 84 ayat 1 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 2004
    TingkatBanding berpendapat bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum terhadapseluruh faktafakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alatalat buktiyang sah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum secara alternatif pada dakwaanPertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 2004
    sertadijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingdalam memutus perkara ini di peradilan tingkat banding ;Menimbang, bahwa kendati pun demikian, menurut pendapat Majelis HakimTingkat Banding mengenai kualifikasi tindak pidana terhadap perbuatan para Terdakwasebagaimana yang terbukti pada dakwaan alternatif PERTAMA (Pasal 84 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004
    Majelis Hakim Tingkat Bandingmemerintahkan para Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam RUTAN ;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa tersebut harus dibebani pula untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004