Ditemukan 872 data
16 — 6
27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi danpatut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sertaPasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat, sedangkanTergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor238/Pdt.G/20120
112 — 75
Bahwa sampai saat ini Tergugat belum melunasi pinjamannya kepadaPenggugat, meskipun Penggugat telah berulang kali memberikanteguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugatsebagaimana ternyata dalam Surat Peringatan Nomor011/20120/SBH/VV2015, tanggal 18 Juni 2015, Surat Peringatan IlNomor 07/20120/SBH/VV/2015, tanggal 25 Juni 2015 , dan SuratPeringatan Ill Nomor 04/20120/SBH/VI/2015, tanggal 8 Juli 2015.
6 — 1
Ciampea KabupatenBogor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX tanggal18 Maret 2000 ;2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal di rumahbersama 53 Bahwa, dalam perkawianan tersebut Pemohon dengan Termohontelah bercampur (bada dukhul) sebagaimana layaknya suami istrinamun belum dikaruniaiHal 1 dari 7 halaman Put, No.577/Pdt,G/2013/PAJB.4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejakbulan Maret tahun 20120
52 — 26
Hukumnya benarbenar mengakuil, menyetujui dan memahamiseluruh isi KESEPAKATAN PERDAMAIAN tersebut beserta seluruhtanda tangan dan paraf yang ada di dalamnya;2.Bahwa para Penggugat dan Tergugat yang masingmasing di dampingioleh Kuasa hukumnya dalam membuat dan mendandatanganiKESEPAKATAN PERDAMAIAN tersebut benarbenar sadar dan ataskemauan sendirisendiri tanpa adanya paksaan dari Siapapun juga;Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusansebagai berikut;PUTUSANNomor 0682/Pdt.G/20120
Yohanes Wadu
50 — 15
Badung, dalam hal ini disebutsebagai : PEMOHONPengadilan Negeri tersebut ;Setelah mendengar keterangan Pemohon;Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Juli2020 dibawah Register Nomor 552/ Pdt.P/ 20120/ PN.Dps. yang pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernamaHendrik Nathan
10 — 9
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL7110146306 tanggal 9 November2011 atas nama Muhammad Faiz yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah sesuai denganaslinya dan bermeterai cukup (P.4) ;Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/037/424.307.2.02/2020tertanggal 22 Juni 20120 atas nama M.
16 — 6
Untuk itu Penggugatselalu menganjurkan agar Tergugat terbuka tentang penghasilannya, akantetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atausaran dari Penggugat, malahan perselisinan dan pertengkaran denganfaktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 20120/Pdt.G/2016/PA. Tgr.
33 — 11
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA SakMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat,diperoleh fakta yang pada pokoknya:Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun,namun antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sertapuncaknya sejak bulan Mei 20120 keduanya telah pisah rumah hingga saatini:Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran, karena saksi 5 (lima) kali melihat dan mendengar langsungkeduanya bertengkar
mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;Pinak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agarmengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebihbersabar akan tetapi usaha tersebut belum berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat,diperoleh fakta yang pada pokoknya:Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun,namun antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sertapuncaknya sejak bulan Mei 20120
113 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
sisa jumlah kewajiban Tergugatkepada Penggugat per tanggal 25 September 2016 berjumlah sebagaiberikut: Sisa pokok/outstanding sebesar Rp237.986.678,95; Bunga tertunggak Rp 55.197.088,85; Denda tertunggak Rp 11.759.402,07(+): Jumlah kewajiban Rp304.943.169,87;Bahwa sampai saat ini Tergugat belum melunasi pinjamannya kepadaPenggugat, meskipun Penggugat telah berulang kali memberikan teguranbaik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat sebagaimanaternyata dalam Surat Peringatan Nomor 011/20120
/SBH/VI/2015, tanggal18 Juni 2015, Surat Peringatan I Nomor 07/20120/SBH/VI/2015, tanggal 25Juni 2015, dan Surat Peringatan III Nomor 04/20120/SBH/VII/2015, tanggal8 Juli 2015.
31 — 2
patut untuk menghadap di persidangan, tidakdatang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka dipandang bahwaTermohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinyadalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksiPemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:e Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 25 Maret 20120
103 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal6 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, ParaPemohon Kasasi meminta agar: Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk keseluruhannya; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 66/Pdt/20120
AMINAH MUSTAFA, SH
Terdakwa:
1.OKTOVIANUS NANLOHI
2.BERNARD YADERA alias BENY
52 — 12
didahului atau disertai atau di ikutidengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksuduntuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam halPutusan Nomor : 96/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 4 dari 26 haltertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri Sendiri atau pesertalainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh duaorang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dan TerdakwaHI dengan cara antara Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 20120
19 — 3
Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihakpihak yangtidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada KetuaMajelis Hakim , dan Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo denganmemperhatikan anggaran yang tersedia ; Menimbang, bahwa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1/DJU/OT.01.03/1/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 20120
10 — 4
padatanggal 13 September 2001 di hadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan AktaNikah Nomor : XXX tertanggal 13 September 2001;Bahwa pada mulanaya Pemohon dan Termohon telah membina ruma tanggadalam keaadaan rukun dan harmonis slama kurang lebih 9 tahun lamanya;Bahwa selama rumah tangga Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumahsendiri dan sudah dikaruniai seoarang anak yang sekarang tinggal bersamaPemohon;Bahwa kemudia sejak bulan Oktober 20120
9 — 0
Pemohon yang telah dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKebumen NIK : 3305111403510002, tanggal 01 Oktober 20120 (bukti P.1);Penetapan Nomor 584/Padt.P/2017/PA.Kbm.Halaman 2 dari 7 halaman Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/1973, tanggal 18 September1973, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxx ( Bukti P2); Fotokopi Kartu Keluarga a.n.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG Diwakili Oleh : AHMAD SYAHABUDDIN, SH., M.Si
Terbanding/Penggugat : HERMANTO Diwakili Oleh : YUSTINUS JONI, S.H.
44 — 23
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----------------------------------------------------------------------
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 19/G/20120/PTUN-BKL tanggal 4 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut; ---------------------
44 — 37
Fotokopi Surat Keterangan Wali Nomor470/838/414.41611/20120, yang dikeluarkan oleh Kepala KelurahanSidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;3.
17 — 5
kenakkanakan.Menimbang, bahwa apabila dilihat nilainilai hukum yang hidup dalammasyarakat Kabupaten Soppeng, bahwa seorang perempuan yang sudah terlanjurdilamar secara resmi oleh seorang lakilaki dan keduanya telah menentukan hari untukpelaksanaan pernikahan tersebut, bilamana terjadi pembatalan pelaksanaanpernikahannya, maka kedua belah pihak akan menanggung rasa malu (siri ) dalammasyarakat.Menimbang, bahwa ternyatapelaksanaan pernikahan pemohon telah ditetapkanpada hari Minggu tanggal 6 Mei 20120
16 — 4
Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihakpihak yangtidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada KetuaMajelis Hakim , dan Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo denganmemperhatikan anggaran yang tersedia ; Menimbang, bahwa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1/DJU/ OT.01.03/1/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 20120
18 — 4
Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihakpihak yangtidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada KetuaMajelis Hakim , dan Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo denganmemperhatikan anggaran yang tersedia ; Menimbang, bahwa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1/DJU/ OT.01.03/1/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 20120