Kapan itu KPPT (Kartu TandaPendaftaran Pembagian Tanah?Apakah saksi pernah melihat buktiyang diajukan oleh Penggugat yaitubukti P1 (Tanda PendaftaranPendudukan Tanah Nomor3527/2/V/40, luas tanah 5000 m2,terletak di Kebon Helvetia, KonsessieHelvetia, Afd/Pasar 10 (sepuluh)Helvetia atas nama Partidjah, tanggal31 Desember 1956?

Tidak ada;Ya, keluarga saksi masih tinggal di lokasiitu;Yang mengerjakan adalah orang lain atassuruhan dari keluarga saksi;Sejarahnya pada tahun 1949 waktu itumasa penjajahan, Lokasi itu tanah kosong,tetapi setelah tahun 1949 tanah itu dibagikan pada kaumburuh;Tanah itu di bagikan pada tahun 1949;Ada Dasarnya yaitu UndangUndangDarurat Nomor 8 Tahun 1954 pada tahunyaitu KPPT (Kartu Tanda PendaftaranPembagian Tanah);KPPT (Kartu Tanda PendaftaranPembagian Tanah Tahun 1956;Halaman 85Berita AcaraPerkara

Apa itu kepanjangan dari KPPT?Pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Saksi :KPPT yaitu Kartu Tanda PendaftaranHalaman 92Berita AcaraPerkara Nomor : 131/G/2018/PTUNMDNKapan itu KPPT?Tanah ibu Ponijah sama suratnyadengan tanah orang tuasaksi?Tanah saksi bersebelahan dengan tanahibu Partijah? Tanah saksi berupa apa sekarang?Berapa luas tanah yang dimiliki olehorang tua saksi?Ada tidak menyebutkan lokasi tanahtersebut? Saksi tahu pengalihan tanah kepadaPartijah kepada Para Penggugat?

Pembagian Tanah;KPPT (Kartu. Tanda PendaftaranPembagian Tanah) pada tahun 1956;Sama KPPT (Kartu Tanda PendaftaranPembagian Tanah) pada tahun 1956Ya, suratnya sendirisendiri;Ya,Tanah saksi berupa sebelah Timur berupasawah;Luasnya + 9600 M?

Memberikan sanksi kepada kepala Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu (KPPT) Kota Batu sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku atas kelalaian kewajiban hukum dalam prosespenerbitan IMB;Bahwa surat rekomendasi dari Ombudsman telah keluar akantetapi Penggugat masih tetap tidak menjalankan perintahtersebut.

Panggon Sarkarya Sukses Mandiri;2) Menghentikan proses pembangunan rumahperistirahatan The Rayja sampai dengan diperolehperijinan sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku;32.33.34.35.36.3) Memberikan sanksi kepada kepala Kantor PelayananPerijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku atas kelalaiankewajiban hukum dalam proses penerbitan IMB;Bahwa surat rekomendasi dari Ombudsman telah keluar akan tetapiPenggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi masih tetap tidakmenjalankan

Foto copy tanpa asli Undangan Sekretaris Daerah Tentang PembahasanKonservasi Sumber Gemulo, diberi tanda T22 ;23.Foto copy tanpa asli Somasi FMPMA kepada Walikota Batu, diberi tandaT23 ;24.Foto copy tanpa asli Pokokpokok kebijakan langkah penyelesaian olehWalikota Batu, diberi tanda T24 ;25.Foto copy tanpa asli Penghentian aktivitas kegiatan pembangunanhotel oleh Sekretaris Daerah Kota Batu, diberi tanda T25 ;26.Asli dan foto copy surat Tuntutan tidak memperpanjang 1MB The Rayjaoleh FMPMA kepada KPPT

, diberi tanda T26 ;27.Asli dan foto copy Somasi kepada BAPPEDA Kota Batu untuk tidakmemperpanjang 1MB The Rayja, diberi tanda T27 ;Halaman 57 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/20 13/PN Mig28.Asli dan foto copy Somasi kepada Dinas Cipta Karya dan tata RuangKota Batu untuk tidak memperpanjang IMB The Rayja, diberi tanda T8;29.Asli dan foto copy Somasi kepada KLH Kota Batu untuk tidakmemperpanjang IMB The Rayja, diberi tanda T29 ;30.Asli dan foto copy Jawaban somasi dari KPPT, diberi

Asli dan foto copy Tanggapan somasi dari BAPPEDA, diberi tanda T32 ;33.Foto copy tanpa asli Surat teguran dan permohonan pencabutan dariWALHI, diberi tanda T33 ;34.Asli dan foto copy Somasi Pencabutan 1MB The Rayja kepada KPPT,diberi tanda T34 ;35.Foto copy tanpa asli Pengaduan dan Permohonan PerlindunganHukum oleh PT.

.> Surat Izin Walikota Prabumulin Nomor : 503.1 / 146 / DU.IV / KPPT / 2014tanggal 30 Mei 2014 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU).> Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 06132650071 tanggal 19November 2010.> Sertifikat Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 1100000004780tanggal 08 Maret 2011.> Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM0004959ER / WPJ.03 / KP.1103 /2010 tanggal 16 November 2010 tentang Koperasi Prabu Mandiri Sejahteraterdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama Prabumulih

Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2020/PT PLG21) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00.279/0613/Diskopin.PM/PB/X1/2010, tanggal 19 November 2010.22) Surat Izin Walikota Prabumulih Nomor : 503.1/146/DU.IV/KPPT/2014 tanggal30 Mei 2014 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU).23) Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 06132650071 tanggal 19November 2010.24) Sertifikat Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 1100000004780tanggal 08 Maret 2011.25) Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM0004959ER

Usaha Kecil danMenengah Republik Indonesia Nomor : 133/518/BH/VIII/2010, tanggal 11Agustus 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.20)Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaPrabumulin Nomor : 560/10/Hubinwas/2011, tanggal 10 Maret 2011 tentangIzin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerjaan.21)Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00.279/0613/Diskopin.PM/PB/XI/2010, tanggal 19 November 2010.22)Surat Izin Walikota Prabumulih Nomor : 503.1/146/DU.IV/KPPT

SIU LIE Nomor : 503.523.3a/127/KPPT-IUP/2015 berlaku sejak tanggal diterbitkan tanggal 1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016 (Asli);- Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari PEMKO SIBOLGA an. SIU LIE Nomor : 503.523.3a/127/KPPT-SPI/2015 berlaku sejak tanggal diterbitkan tanggal 1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016 (Asli);- Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No : PK.684/217/Ad.Sbg.09 sebagai Nakhoda an.

Muara Jambi Sawit Lestari Nomor :01/MJSL/DM/V 1/2014 Juli 2004 Perihal PermohonanPembangunan Pabrik Pengolahan Sawit (Sesuai dengan asli) ;Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 503/2910/KPPT tanggal 5 November 2014 PerihalTanggapan atas permohonan izin lokasi pembangunanPabrik Minyak Kelapa Sawit . (sesuai dengan asli) ; Berita Acara Rapat Fasilitas lahan yang diajukan olehPT Muara Jambi Sawit Lestari untuk PembangunanPabrik Minyak Kelapa Sawit di desa Lagan tanggal 10November 2014.

(sesuai dengan asli) ; Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 503/3122/PLY/KPPT, tanggal 20 November 2014, PerihalPersetujuan Prinsip Investasi (Sesuai dengan asli) ; Surat Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.050/1 126/infraswil/Bappeda, tanggal 3 Desember 2014Perihal Surat Keterangan Kesesuaian dengan RTRW. (Sesuai dengan asli) ;Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalamrangka pemberian izin No. 17/2014 tanggal 22Desember 2014.

Muara Jambi Sawit Lestari Nomor : 01/MJSL/DM/V 2014 bulan Juli 2014 perihal Permohonan PembangunanPabrik Pengolahan Sawit, yang dilengkapi dengan dokumen Garis BesarHalaman 47 dari 58 halamanPutusan Perkara Nomor :16/G/2017/PTUN.JBI10.11.Rencana Proyek untuk Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit(vide bukti T1) ;Bahwa ada Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 503/2910/KPPT,tanggal 5 November 2014 perihal Tanggapan atas Permohonan Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Pengolahan Sawit yang ditujukan

(vide bukti T5) ;Bahwa ada Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 503/3122/ PLY/KPPT, tanggal 20 November 2014 perihal Persetujuan PrinsipInvestasi (vide bukti T6) ; Bahwa ada Surat Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 050/1126/Insfraswil/Bappeda, tanggal 3 Desember 2014 perihal SuratKeterangan Kesesuaian dengan RTRW. (vide bukti T7) ; Bahwa ada Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangkaPemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa SawitPT.

Dalam perkara a quo, Majelis Hakim hanya menemukan buktiberupa Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 503/3122/PLY/KPPT, tanggal 20 November 2014, perihal Persetujuan Prinsip Investasi(vide bukti T6), tidak ada surat persetujuan prinsip lainnya, dan suratinipun dikeluarkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (in casu Tergugat)setelah menerima surat permohonan PT. Muara Jambi Sawit Lestarisebagaimana bukti T1 ; c.

Sinar Barito Global;Izin Tempat Usaha Nomor 503/643/KPPT tanggal 20 April 2011 tentangizin tempat Usaha kepada atas nama SUNARYO selaku kepalaperwakilan PT. Sinar Barito Global;Izin Ganguan (HO) Nomor 504/644/KPPT tanggal 20 April 2011 tentangIzin Ganguan (HO) kepada atas nama SUNARYO selaku kepalaPerwakilan PT. Sinar Barito Global:Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP15.01.1.10.00187 tanggal 20 April 2011 atas nama perusahaan PT.

Sinar Barito Global;Izin Tempat Usaha Nomor 503/643/KPPT tanggal 20 April 2011 tentangIzin tempat Usaha kepada atas nama SUNARYO selaku kepalaPerwakilan PT. Sinar Barito Global:Izin Ganguan (HO) Nomor 504/644/KPPT tanggal 20 April 2011 tentangIzin Ganguan (HO) kepada atas nama SUNARYO selaku kepalaPerwakilan PT. Sinar Barito Global:Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP15.01.1.10.00187 tanggal 20 April 2011 atas nama perusahaan PT.

Sinar Barito Global;> Izin Tempat Usaha Nomor 503/643/KPPT tanggal 20 April 2011 tentangIzin tempat Usaha kepada atas nama SUNARYO selaku kepalaPerwakilan PT Sinar barito Global:> Izin Ganguan (HO) Nomor 504/644/KPPT tanggal 20 April 2011 tentangIzin Ganguan (HO) kepada atas nama SUNARYO selaku kepalaPerwakilan PT Sinar Barito Global:> Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP15.02.1.10.00187 tanggal 20 April 2011 atas nama perusahaan PTSinar:> Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan

September 2016sebesar Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus rupiah), pada hari Kamistanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) belumdiambil oleh terdakwa CAHYONO BUDI SANTOSO;Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;11Saksi V: BUDI SURATNO:oc TFPp.yaituBahwa saksi selaku petugas di Kantor Pelayanan Periinan TerpaduKabupaten Madiun dengan tugas memberikan informasi tentang prosesperijinan di KPPT

dan mengevaluasi kelengkapan perijinan yang diajukanoleh pemohon sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;Bahwa syarat untuk membuat ijin usaha perdagangan adalah:Permohonan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan);Pengajauan HO yaitu jin gangguan yang diakibatkan usaha tersebut;Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);Tanda Daftar Perusahaan (TDP); danTanda Daftar Gudang (TDG).Bahwa di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Madiuntidak pernah mengeluarkan ijin usaha perdagangan berupa obat pertanianyang

COALINDO UTAMA Nomor 503/SITU.045/KPPT/II/201 3;Surat Izin Gangguan/HO PT. COALINDO UTAMA Nomor503/HO.040/KPPT/I/2013;Bahwa atas dasar legalitas perseroan sebagaimana di atas, Pemohon sudahmemiliki DOKUMEN PERIZINAN sebagai berikut:Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 285 Tahun 2007, TentangPemberian lin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan GalianHal. 6 dari 46 hal. Putusan No. 19/P/FP/2016/PTUN.PLKBatubara Atas nama PT.

Sinar Tambang Utama juga tidakpernah mendapatkan pemberitahuan dari Bupati dan/atau instansi yangberwenang tentang pembatalan KP atau pencabutan KPPT. Sinar Tambang Utama, sehingga dengan demikian status hukum KPPT.

Bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tidaklah tepat dibebankan kepadaTerdakwa Il Desy Miranti Anggelina Tanesib karena semua perizinanmulai dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor :KPPT.503.d.B/24.07/27/PK/I/2011, tanggal 12 Februari 2011, TandaDaftar Perusahaan (TDP) No.

KPPT.503.g.2420552 035, tanggal 12Pebruari 2011 dan Surat jin Tempat Usaha (SITU) No.KPPTPM.503.c.B/485/PK/X1V/2014, tanggal 01 Desember 2014 atasnama Budi Soewardi dan tidak ada kaitan sama sekali denganTerdakwa Il.Dimana Terdakwa Il hanyalah seorang isteri yang menjaga danmembantu usaha suaminya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwasejak permulaan telah jelas terlihat bahwa pada dasarnya pengajuanperkara ini tidak terlalu peduli pada hukum.

Jembrana Nomor : 503/010/IMB/KPPT/ V2014,tanggal22 Januari 2014 tentang jin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotelberikut lampiran gambar hotel/ villa Kelapa Retreat 2 yang dibangun,1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima penitipan Sertifikat HakMilik masingmasing yaitu Nomor : 2217, Nomor : 2216, Nomor :2328, dan Nomor : 1466 berkop surat kantor Notaris GUST PUTUDHARMA ATMAJA, SH tanpa tanggal, 1 (satu) lembar foto copysurat tanda terima penitipan Sertifikat Hak Milik masingmasing yaituNomor : 1736

JembranaNomor : 503/010/IMB/KPPT/ V2014,tanggal 22 Januari 2014 tentang jinMendirikan Bangunan (IMB) Hotel berikut lampiran gambar hotel/ villaKelapa Retreat 2 yang dibangun, 1 (satu) lembar foto copy surat tandaterima penitipan Sertifikat Hak Milik masingmasing yaitu Nomor : 2217,Nomor : 2216, Nomor : 2328, dan Nomor : 1466 berkop surat kantorNotaris GUSTI PUTU DHARMA ATMAVJA, SH tanpa tanggal, 1 (satu)lembar foto copy surat tanda terima penitipan Sertifikat Hak Milikmasingmasing yaitu Nomor : 1736

Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Tempat Usaha(SITU) dan Retibusi Ijin Gangguan (HO) No. 503.1/00320/ SITU/KPPT/V/B/KLK/2012.- Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362.- Fotocopy 1 (satu) rangkap NPWP PT. WIL.- Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 09.03.00780.- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar No. 00239/1824.51.- Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan klarifikasi fungsi dan batas kawasan komp.

Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin TempatUsaha(SITU) dan Retibusi Ijin Gangguan (HO) No. 503.1/00320/ SITU/KPPT/V/B/KLK/2012.Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362.Fotocopy 1 (satu) rangkap NPWP PT. WIL.Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 09.03.00780.Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP)Besar No.00239/1824.51.Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan kKlarifikasi fungsi dan batas kawasankomp. Mekongga, Kec. Wolo, Kab.

Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin TempatUsaha(SITU) dan Retibusi Ijin Gangguan (HO) No. 503.1/00320/ SITU/KPPT/V/B/KLK/2012.12. Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362.13. Fotocopy 1 (satu) rangkap NPWP PT. WIL.14. Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 09.03.00780.15.Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP)Besar No.00239/1824.51.16.Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan klarifikasi fungsi dan batas kawasankomp.

Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin TempatUsaha(SITU) dan Retibusi Ijin Gangguan (HO) No. 503.1/00320/ SITU/KPPT/V/B/KLK/2012.Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362.Fotocopy 1 (satu) rangkap NPWP PT. WIL.Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 09.03.00780.Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP)Besar No.00239/1824.51.Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan Kklarifikasi fungsi dan batas kawasankomp. Mekongga, Kec. Wolo, Kab.

Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin TempatUsaha(SITU) dan Retibusi Ijin Gangguan (HO) No. 503.1/00320/ SITU/KPPT/V/B/KLK/2012.Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362.Fotocopy 1 (satu) rangkap NPWP PT. WIL.Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 09.03.00780.Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP)Besar No.00239/1824.51.Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan klarifikasi fungsi dan batas kawasankomp. Mekongga, Kec. Wolo, Kab.

No.2 tahun 1960, dalam tenggang waktu 6(enam) bulan setelah bertakunya UUPA yakni pada tanggal 24September 1960, Lim Koen San mendatangi Kantor Pendaftaran danPengawasan Pendaftaran Tanah Serang untuk :e Menegaskan bahwa Lim Koen San adalah berkewarganegaraantunggal yaitu warga Negara Indonesia.e Menyerahkan salinan (Grosse) Akta van Erfpacht untuk dicatatkonversinya menjadi Hak Guna Usaha, dimana pencatatandilakukan dalam Grosse Akta yang dipegang Lim Koen Sandan juga dalam Minuta yang ada pada KPPT

SerangBahwa setelah Peraturan Pemerintah (PP) No.10 tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah berlaku, pada tanggal 24 September 1961 LimKoen San mendaftarkan dan menyerahkan Salinan (Grosse) AktaErfpacht Nomor 308 yang telah dicatat konversinya denganHal 23 dari 72 Putusan No. 686/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.2410persyaratan lainnya ke KPPT Serang dan Sertipikat Hak Guna UsahaNo. 1 /Kubangsari diterbitkan oleh KPPT Serang pada tanggal 30Maret 1965.e Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7/DDA

Arimamidihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan karena jenistanah adalah Hak guna Usaha, maka PPAT dalam jual beli ini adalahDirektur Pendaftaran Tanah, sebagaimana dituangkan dalam AktaDirektur Pendaftaran Tanah Nomor 2/SP/1972 tanggal 19 April1972.* Bahwa kemudian Lim Koen San melakukan pencatatan pendaftarandi Kantor Sub Dit Agraria Kabupaten Serang (dahulu KPPT Serang)dan sebelum dilakukan balik nama dari Lim Koen San kepadaNy.Arimami, maka terlebih dilakukan Pengukuran Ulang, sehinggapada

tanggal 19 Februari 1973 terbit Surat Ukur No.6 tahun 1973dengan luas 665.200 m2.e Bahwa pada tanggal 26 Februari 1973 Kantor Sub Dit AgrariaKabupaten Serang (dahutu KPPT Serang) mencatat Peralihan Hak(balik nama) atas sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Kubangsarimenjadi atas nama Ny.

SIU LIE Nomor : 503.523.3a/127/KPPT-IUP/2015 berlaku sejak tanggal diterbitkan tanggal 1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016 (Asli);- Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari PEMKO SIBOLGA an. SIU LIE Nomor : 503.523.3a/127/KPPT-SPI/2015 berlaku sejak tanggal diterbitkan tanggal 1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016 (Asli);- Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No : PK.684/217/Ad.Sbg.09 sebagai Nakhoda an.

SUKRImempergunakan surat palsu tersebut untuk melakukan pengurusanijin galian C di lokasi tanah tersebut dan terbitlah surat izinusaha pertambangan (UIP) Nomor : 540/5/1/5/2011 yangditandatangani oleh Kepala KPPT Kota Tarakan yaitu Sdr.

,jika tidak ada maka tidak diperbolehkan.Bahwa jika obat jenis tersebut dikonsumsi secara berlebihan/melebihidosis, maka akan menyebabkan efek samping membahayakan tubuh.Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah termasuk obatobatan,kosmetik, obat tradisional.Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmengedarkan obat tersebut dan yang berwenang adalah apotik yangmemiliki ijin.Bahwa kewenangan untuk mengedarkan obatobatan jenis tersebutmelalui Kantor Pelayanan Perijinan terpadu (KPPT

) yang tedapat padakantor Pemda, selanjutna setelah memenuhi persyaratan administrasi,maka KPPT memberikan rekomendasi ke Dinas Kesehatan kabupaten/Kota untuk melakukan pengecekan kelayakan apotek apakh sudahmemenuhi standar, apabila setelah diteliti telah memenuhi standar, makaDinas kesehatan kembali memberikan rekomendasi kepada KPPT.Bahwa sepengetahun Saksi obat carnophen produksi ZenithPharmaceutical sudah dicabut ijin edarnya oleh Badan Pengawas Obat danMakanan Republik Indonesia dengan Nomor

Joloy Timor Berjaya, telah diberi materai cukup dan sesuai denganaslinya yasng diberi tanda P 60 ;Photo Copy dari Asli Izin Ganguan HO Nomor : 504/272/KPPT, tanggal27 Maret 2015, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinyayang diberi tanda P61;Photo Copy dari Asli Izin Pemasangan Reklame Nomor510.12/271/KPPT, tanggal 27 Maret 2015, yang diberi materai cukup dansesuai dengan aslinya yang diberi tanda P 62;Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2017/PN Mtw63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74

.Photo Copy dari Asli Izin Tempat Usaha Nomoir : 503/272/KPPT, tanggal27 Maret 2015, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinyayang diberi tanda P 63 ;Photo Copy dari Asli Tanda Daftar Perusaan Nomor : 15.02.1.42.00347,tanggal 27 Maret 2015, telah diberi materai cukup dan sesuai denganaslinmya yang diberitanda P 64;Photocopy dari Asli Surat Zin UsahaPerdagangan Nomor510/095/SIUP MENENGAH /KPPT, tanggal 27 Maret 2015, telah diberimaterai cukup yang diberi tanda P 65;Photo Copy dari Asli

Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.503/01/PAS/SIPN/KPPT/2015yang dikeluarkan oleh Bidan Evi Viriyanti,Am.Keb, diberi tanda P4;Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN PgaFotokopi Surat Tanda tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor No:11 Mu 0444960 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2001 atas namaElpendi, diberi tanda P5;Fotocopy ljazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN Dd/06 1755761 tertanggal4 Juni 2018 atas nama Muhammad Abel Azhari, diberi tanda P6;Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran

ELOHIM 708 memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan No :503/KPPT/217/SIPVV/2016 tanggal 09 Mei 2017 dari Badan KoordinasiPenanaman Modal Pemerintah Prov. Sulut namun KM. ELOHIM 708tidak dapat melakukan Penangkapan ikan di Perairan Patani Kab.Halteng Prop. Malut dikarenakan Nahkoda tidak melaporkan keberadaanKM. ELOHIM 708 ke Dinas Kelautan dan Perikanan setempat sertatidak memiliki Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan dari DinasKelautan dan Perikanan Kab. Halteng Prov. Maluku Utara.Bahwa ABK KM.

Menyatakan, bahwa eksepsi kompetensi absolut Tergugat I ditolak; surat gugatannya ke persidangan, sebagai berikut:1.10.22Menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo; Menetapkan, bahwa pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan;Menangguhkan penghukuman pembayaran ongkos perkara hingga selesainya perkara a quo,Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya Penggugat mengajukan Foto copy surat izin usaha perdagangan ( SIUP) Nomor : 5171 K14/KPPT

/SIUP/227/X/12013, tanggal 08 Oktober 2013, bermaterai cukup, sudah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti : P.01 ;Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan tanggal 08 Oktober 2013,bermaterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti : P.02 ;Foto copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/K.14/KPPT/SITU/334/X/2013 tanggal08 Oktober 2013, bermaterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya diberi tandabukti : P.03 ;Foto copy Surat Izin UndangUndang Gangguan

Nomor : 503/K.14/KPPT/HO/376/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013, bermaterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya diberitanda bukti : P.04 ;Foto copy Bukti Setoran UlaMM No.