semua jenis usaha harus ada ijin berupa : ijin gangguan, ijin usahaperdagangan, tanda daftar perusahaan, surat ijin tempat usaha dan kalau untukusaha bidang Minyak dan Gas Bumi ada tambahan jjin, yaitu ijin prinsip berupa :Ijin peruntukkan penggunaan tanah, Ijin mendirikan bangunan, RekomendasiAmdal ;e Bahwa yang diperbolehkan melakukan ijin usaha minyak dan gas bumi yaituBadan Usaha yang berbentuk badan hukum seperti PT, CV, Koperasi dan Firmadan pihak lain berdasarkan kesepakatan bersama antara Muspida

Endriselaku official Judo Kontingen Kota Bukittinggi pada PORPROV Sumbar2016sebagai pelaksana kegiatan pembelian sepatu untuk MUSPIDA dan rombonganlainnya sejumlah 60 (enam puluh) pasang merk Adidas karena ditawarkan olehsaksi Ir. Muhammad Hidayatuntuk membelikan sepatudengan plafon sebesarRp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Drs. Endri melakukanpembelian sepatu kepadaSdri.

terdakwa Eko untuk mengantarkan uang saku Muspida.Bahwa saat penyerahan uang makan Muspida ada bukti penyerahan uangmakan yaitu ada tanda tangan daftar perincian penerima uang sakuMuspida (amprah), untuk administrasi tersebut saksi yang mengkonsepdan membuatnya.Bahwa setahu saksi masingmasing muspida menerima uang saku sebesaradalah Rp. 2.500.000, ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).Bahwa sewaktu berada di Banjar Masin selama 4 hari saksi bersamaterdakwa Eko, Hidayat, dan Eriswan membuat laporanpertanggungjawaban

Endri selaku official Judo Kontingen KotaBukittinggi pada PORPROV Sumbar2016 sebagai pelaksana kegiatanpembelian sepatu untuk MUSPIDA dan rombongan lainnya sejumlah60 (enam puluh) pasang merk Adidas karena ditawarkan oleh saksi Ir.Muhammad Hidayatuntuk membelikan sepatu dengan plafon sebesarRp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Drs. Endrimelakukan pembelian sepatu kepadaSdri.

Terdapat Markup atas pembelian sepatu untuk Muspida dan rombonganlainnya.. Pada pengeluaran transportasi terdapat pengeluaran Fiktif dan mark up.. Terdapat kelebihnan pengeluaran untuk uang saku pantia.. Pada pengeluaran untuk uang makan atlet terdapat mark up..

Terdapat Mark up atas pembelian sepatu untuk Muspida danrombongan lainnya.3. Pada pengeluaran transportasi terdapat pengeluaran Fiktif danmark up.4. Terdapat kelebihan pengeluaran untuk uang saku pantia.5. Pada pengeluaran untuk uang makan atlet terdapat mark up.6. Terdapat Mark up atas uang makan panitia.Bahwa tentang pembelian sepatu awalnya saksi ditawari olehpengurus KONI yaitu Ir.

menawarkan sebidangtanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, green house,rumah adat (lamin), dengan tembusan kepada ketua DPRD Kabupaten PenajamPaser Utara, Kepala Bappeda Kab.PPU, Kepala BPN PPU, dan Asisten Ipemerintahan Kab.PPU .Bahwa atas surat yang diajukan terdakwa tersebut, ditindaklanjuti oleh saksi Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku asistenpemerintahan pada sekretariat daerah Kab.PPU, untuk memproses usul penetapanlokasi pembangunan rumah dinas bupati dan muspida

Salah seorang anggotaPanitia Pengadaan tersebut adalah saksi Samsul Qamar(Kepala BAPPEDA Kabupaten PPU);Bahwa pada awal tahun 2010, Terdakwa KasimAssegaf, S.E. bin Ambo Tang datang di Kantor BupatiPPU dan bertemu dengan saksi Samsul Qamar.Terdakwa mendapat informasi dari saksi Samsul Qamar(Kepala Bappeda Kabupaten PPU) bahwa ada ProgramPemerintah Kabupaten untuk membangunan rumahdinas muspida, green house dan rumah adat.

Salah seorang anggotaPanitia Pengadaan tersebut adalah saksi Samsul Qamar(Kepala BAPPEDA Kabupaten PPU);e Bahwa pada awal tahun 2010, Terdakwa KasimAssegaf, S.E. bin Ambo Tang datang di Kantor BupatiPPU dan bertemu dengan saksi Samsul Qamar.Terdakwa mendapat informasi dari saksi Samsul Qamar(Kepala Bappeda Kabupaten PPU) bahwa ada ProgramPemerintah Kabupaten untuk membangunan rumahdinas muspida, green house dan rumah adat.

atauperekonomian negara, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi74Samarinda akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum, yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di bawah ini;Bahwa pada awal tahun 2010, Terdakwa KasimAssegaf, S.E. bin Ambo Tang datang di Kantor BupatiPPU dan bertemu dengan saksi Samsul Qamar.Terdakwa mendapat informasi dari saksi Samsul Qamar(Kepala Bappeda Kabupaten PPU) bahwa ada ProgramPemerintah Kabupaten untuk membangunan rumahdinas muspida

Khaeruddin, Camat Penajam AnggotaMAPAbdullah Lurah NipahNipah Anggota e Bahwa pada awal tahun 2010, Terdakwa KasimAssegaf, S.E. bin Ambo Tang datang di Kantor BupatiPPU dan bertemu dengansaksiSamsul Qamar.Terdakwa mendapat informasi dari saksi Samsul Qamar(Kepala BAPPEDA Kabupaten PPU) bahwa adaProgram Pemerintah Kabupaten untuk membangunanrumah dinas muspida, green house dan rumah adat.Setelah mendapat informasitersebut,Terdakwamengajukan proposal tentang penawaran tanah kepadaPemerintah Kabupaten

Demikian juga dengan Muspida Plusjuga telah mengundang para pihak yaitu: Rektor USMAN, SE, MST dan dr.CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An untuk hadir membicarakan masalah UISUdimana pada saat itu telah disepakati bahwa pimpinan UISU yang sah sesuaidengan Surat Mendiknas RI Nomor : 131/MPN/DT/2009 tanggal 11September 2009 adalah Prof. Dr. USMAN PELLY , MA. dengan RektorUSMAN, SE, MSI dimana dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.

Demikian juga dengan Muspida Plus juga telah mengundang para pihakyaitu : Rektor USMAN, SE, MSI dan dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An untukhadir membicarakan masalah UISU dimana pada saat itu telah disepakati bahwapimpinan UISU yang sah sesuai dengan Surat Mendiknas RI Nomor 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 adalah Prof. Dr. USMAN PELLY MA.dengan Rektor USMAN, SE, MSI dimana dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.

,dan tahap 2 sebesar Rp. 6.000.000,Biaya sewa menyewa kegiatan pengesetan formulir dan kegiatan logistik pemiluRp. 6.100.000,16 Biaya pembongkaran kotak suara dan memasukan surat suara ke karung pelastikRp. 4.572.000,17 Bantuan uang saku muspida dalam rangka mendengarkan penyampaian pisi danmisi Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah).18 Biaya bantuan uang saku untuk muspida dalam rangka sosialisasi pemilihpemula Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah).19 Biaya untuk anggota polisi banda aceh dari tiem polda

dalam rangka mendengarkan penyampaian pisi danmisi Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah).Biaya bantuan uang saku untuk muspida dalam rangka sosialisasi pemilihpemula Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah).Biaya untuk anggota polisi banda aceh dari tiem polda dalam rangka memantaupemilu kada Kabupaten Aceh Singkil Rp. 1.000.000,Biaya wartawan dalam rangka kegiatan kegiatan tahapan pemilu kada Rp.40.500.000, (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).Bantuan HUT KOPRI Rp. 2.500.000,SPPD yang tidak di Pertangung

dalam rangka mendengarkan penyampaian pisi danmisi Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah).18 Biaya bantuan uang saku untuk muspida dalam rangka sosialisasi pemilihpemula Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah).19 Biaya untuk anggota polisi banda aceh dari tiem polda dalam rangka memantaupemilu kada Kabupaten Aceh Singkil Rp. 1.000.000,20 Biaya wartawan dalam rangka kegiatan kegiatan tahapan pemilu kada Rp.40.500.000, (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).21 Bantuan HUT KOPRI Rp. 2.500.000,22 SPPD yang

serta selaku sekertaris muspida (honorarium kerjasama antar lembaga) dimana semua muspida terima honorarium tersebuttermasuk pak bupati ;Bahwa saksi tidak tahu apakah ada aturan nya atau honorarium muspida, hanyasaja pihak KIP memberitahukan kepada saksi kalau ada honorarium;Bahwa ada 5 (lima) kali saksi memaraf dana hibah yang pertama Rp11.000.000.000, (sebelas milyar rupiah) pada tahun 2011 yang kedua Rp2.000.000.000, (dua milyar rupiah) juga di tahun 2011 ketiga Rp 549.181.280,(lima ratus empat

TEMPATTEMPAT IBADAH, KOMPLEKSPEREKONOMIAN DAN SEBAGAINYA TERMASUKJUGA UNTUK MEMBANGUN KANTOR APARATPENEGAK HUKUM ; Bahwa hal hal yang Pemohon Kasasikemukakan di atas juga didukung denganbukti surat tambahan sebagaimana dalamlampiran Memori Kasasi ini yaituBukti surat dari Penjabat Bupati KabupatenJayawijaya yang ditujukan kepada GubernurProvinsi Papua No. 522.21/659/BUP tertanggal22 September 2008 perihal peredaran kayu lokaldi Kabupaten Jayawijaya (Bukti 4, PemohonKasasi) ;Bukti surat berupa hasil rapat MUSPIDA

Kab.Jayawijaya tanggal 02 Agustus 2008 yangdihadiri dan ditandatangani oleh perwakilanunsur MUSPIDA yang berjumlah 15 (lima belas)Hal. 19 dari 36 hal.

Bahwa agar pernikahan anak para pemohon bernama NabilaSalsabila binti Iman Sentosa dapat dilaksanakan, para pemohonmemohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelongdapat menetapkan untuk memberi izin kepada anak para pemohonyang bernama Nabila Salsabila binti Iman Sentosa untuk menikahdengan calon suaminya yang bernama Muspida Aradi Bin Radenuntuk melaksanakan pernikahan tersebut;10.Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai denganPeraturan Perundangundangan;Berdasarkan halhal

Bahwa dari hasil pengumpulan uang tersebut sebanyak Rp. 4.300.000, (empat juta tiga ratus ribu rupiah), hal ini uang tersebut oleh Terdakwadibagibagikan lagi kepada warga miskin yang tidak menerima BLTsebanyak 33 warga masingmasing sebesar Rp. 100.000, (seratus riburupiah), semuanya berjumlah Rp 3.300.000, (tiga juta tiga ratus riburupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah),dipergunakan untuk konsumsi pada muspida dan keamanan pada saatpencairan BLT tersebut;d.

Pembanding/Penggugat : Muhamad Senang Sembiring
Terbanding/Tergugat I : Malemin Purba
Terbanding/Tergugat II : Hendri Dunant Purba
Terbanding/Tergugat III : Imanuel Est Stepanus Purba
Terbanding/Tergugat IV : David Muspida Purba
Terbanding/Tergugat V : Sabaranna Br Brahmana
Terbanding/Tergugat VI : July Ervina Fransiska Purba
Terbanding/Tergugat VII : Robinson Purba
Terbanding/Tergugat VIII : Rika Theresia Purba
Terbanding/Tergugat IX : Sejarah Junita Purba
Terbanding

David Muspida Purba, umur 43 tahun, beralamat di JalanKarantina/Akasia Asrama TNIAD Gelugur Hong BlokJ Nomor 1 Medan, sebagai TergugatIV;5. Sabaranna br. Brahmana, beralamat di Jalan Karantina/Akasia AsramaTNIAD Gelugur Hong Blok J Nomor 1 Medan,sebagai TergugatV;6. July Ervina Fransiska Purba, beralamat di Jalan Kenangan, KelurahanGundaling , Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo,sebagai TergugatVI;Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 519/Pdt/2019/PT MDN7.

Bahwa dari pernikahan itu Pemohon dan Pemohon II sudah dikaruniaianak 2 (dua) orang yang masingmasing benama;1) Regina Astari binti Edi Suherman, perempuan, lahir tanggal 29Juli 2003;2) Muspida Wita binti Edi Suherman, perempuan, lahir tanggal 06November 2008;6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut danselama itu pula Pemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam;7.

Aman Syakir Syah (Alm),dengan mas kawin 5 gram emas tunai ;Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan 2orang anak bawaan dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dengan 2orang anak bawaan ;Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak adahalangan pernikahan menurut syariat Islam ;Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telahdikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu :a Ibnu Syahrin (Lakilaki) lahir 1969 ;b Muspida (Lakilaki), lahir 1971 (sudah

;Tanggal 28 Pebruari 2012 untuk Muspida sebesar Rp. 15.000.000, ;Tanggal 11 April 2012 untuk Kontribusi HUT Nganjuk sebesar Rp. 5.000.000, ;Tanggal 16 Mei 2011 untuk Partisipasi sebesar Rp. 1.500.000, ;Tanggal 5 Juni 2010 untuk Bantuan ivaran dalam rangka perlombaan Desa tk. Propinsisebesar Rp. 4.000.000. ;~~= =~ ~ nnn nnTanggal 22 April 2010 untuk Partisipasi sebesar Rp. 3.000.000,. ;Tanggal 4 Januari 2010 untuk Partisipasi Dewan sebesar Rp. 30.000.000,.

Dwi) 6.000.00023. 6 Nopember 2011 Kontribusi ke PDIP 11.500.00024. 14 Nopember 2011 Alat deteksi gula darah (Bpk Kajari) 1.200.00025. 1 Desember 2011 Manakib Qubro 1.500.00026. 8 Desember 2011 Media 500.00027. 23 Februari 2012 Partisipasi 5.000.00028. 27 Februari 2012 Advokasi 10.000.00029, 28 Februari 2012 Untuk Muspida 15.000.00030. 22 Maret 2012 Tanpa keterangan 50.000.00031. 11 April 2012 Kontribusi hari jadi Nganjuk 5.000.00032. 12 April 2012 Kontribusi ke Dewan 12.000.00033. 13 April 2012 Tanpa

Tanpa tanggal Kontribusi 175.000.0005. 6 Nopember 2011 Kontribusi ke PDIP 11.500.0006. 27 Februari 2012 Advokasi 10.000.0007. 28 Februari 2012 Untuk Muspida 15.000.0008. 22 Maret 2012 Untuk Kejaksaan 50.000.0009. 12 April 2012 Kontribusi ke Dewan 12.000.00010. 13 April 2012 Cicilan Pinjaman 6.850.00011. 22 Juli 2012 Kontribusi Dewan 2.500.000Jumlah 362.850.000 Bahwa pengeluaran yang bukan berasal dari Dana Taktis (Dana pembayaran pihakketiga / obatobatan sebesar Rp 362.850.000, (tiga ratus enam puluh

B (Uang B. 6.000.000Dwi)23. 6 Nopember 2011 Kontribusi ke PDIP 11.500.00024, 14 Nopember 2011 Alat deteksi gula darah 1.200.000(Bpk Kajari)25. 1 Desember 2011 Manakib Qubro 1.500.00026. 8 Desember 2011 Media 500.00027. 23 Februari 2012 Partisipasi 5.000.00028. 27 Februari 2012 Advokasi 10.000.00029. 28 Februari 2012 Untuk Muspida 15.000.00030. 22 Maret 2012 Tanpa keterangan 50.000.00031. 11 April 2012 Kontribusi hari jadi 5.000.000Nganjuk32. 12 April 2012 Kontribusi ke Dewan 12.000.00033. 13 April

B (Uang B. 6.000.000Dwi)23. 6 Nopember 2011 Kontribusi ke PDIP 11.500.00024. 14 Nopember 2011 Alat deteksi gula darah 1.200.000(Bpk Kajari)25. 1 Desember 2011 Manakib Qubro 1.500.00026. 8 Desember 2011 Media 500.00027. 23 Februari 2012 Partisipasi 5.000.00028. 27 Februari 2012 Advokasi 10.000.00029. 28 Februari 2012 Untuk Muspida 15.000.00030. 22 Maret 2012 Tanpa keterangan 50.000.00031. 11 April 2012 Kontribusi hari jadi 5.000.000Nganjuk32. 12 April 2012 Kontribusi ke Dewan 12.000.00033. 13 April

./7 telah membuktikan: Bahwa benar pernah dilakukan musyawarah yang dilakukan di Kodim0310 Swl/Sijunjung antara antara ninik mamak dengan Muspida sertapihak Termohon Kasasi yang juga dihadiri oleh Pimpinan PT SAK yaituZainal Arifin yang dihadiri oleh Bupati dan semua Muspida KabupatenSwl/Sijunjung yang inti hasil pertemuan tersebut adalah kebun karet yangproduktif tidak dimasukkan menjadi lahan PIR; Bahwa oleh karena kebun karet Pemohon Kasasi adalah sudah berumurlebih kurang 7 (tujuh) tahun maka

Baharudin Barung Layuk; Barat berbatasan dengan : Tanah Saudara Sumani;Dengan luas + 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dan kedua Utara berbatasan dengan : Rawa Kali Olas Timur berbatasan dengan : tanah Sdr Muspida Selatan berbatasan dengan: sdr. Balisa Barat berbatasan dengan : tanah sdr.

Beli No.46/Kec.Batui/1991 antara Baharudin Barrung Layuk dan Aripintertanggal 07 Oktober 1991, sedangkan tanah objek sengketa II tidak dikenaloleh Tergugat karena Tergugat mengakui memiliki tanah yang berbedaberdasarkan Akta Jual Beli No.47/Kec.Batui/1991 antara Baharudin BarrungLayuk dan Aripin tertanggal 07 Oktober 1991, dengan luas + 20.000 M2 (duapuluh ribu meter persegi), yang batasbatasnya adalah sebagai berikut : Utara berbatasan dengan : Rawa Kali Olas Timur berbatasan dengan : tanah Sdr Muspida

Muspida Selatan berbatasan dengan : tanah sdr. Balisa Barat berbatasan dengan : tanah sdr. AmingBerdasarkan Akta Jual Beli Nomor 47/ Kec.

Hasil Rapat Muspida Kabupaten Bima dengan kesimpulangedung/bangunan tersebut tidak dapat di gunakan untuk operasionalpemerintahan;Bahwa dengan dasar/pertimbangan tersebut di atas, Kabag Umum danPerlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bima melakukanTelaahan Staf, kKemudian dilaporkan kepada Bupati Bima dan SekretarisDaerah (Sekda) Kabupaten Bima, selanjutnya Bupati Bimamemerintahkan Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik PemerintahKabupaten Bima untuk melakukan Penelitian dan Pengkajian

Hasil Rapat Muspida Kabupaten Bima dengan kesimpulangedung/bangunan tersebut tidak dapat di gunakan untuk operasionalpemerintahan;Bahwa dengan dasar/pertimbangan tersebut di atas, Kabag Umum danPerlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bima melakukanTelaahan Staf, kKemudian dilaporkan kepada Bupati Bima dan SekretarisDaerah (Sekda) Kabupaten Bima, selanjutnya bBupati Bimamemerintahkan Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik PemerintahKabupaten Bima untuk melakukan Penelitian dan Pengkajian

Hasil Rapat Muspida Kabupaten Bima dengan kesimpulangedung/bangunan tersebut tidak dapat di gunakan untuk operasionalpemerintahan;Bahwa dengan dasar/pertimbangan tersebut di atas, Kabag Umum danPerlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bima melakukanTelaahan Staf, kemudian dilaporkan kepada Bupati Bima dan SekretarisDaerah (Sekda) Kabupaten Bima, selanjutnya Bupati Bimamemerintahkan Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik PemerintahKabupaten Bima untuk melakukan Penelitian dan Pengkajian

HAMIZU H.MUSLIMIN Bin LA MOONDO untuk diteruskan kepada PT.AMIdan Muspida Kabupaten Buton yang isi data tersebutmemuat 131 orang petani rumput laut yang gagal panenyang disebabkan oleh = aktivitas pertambangan~ yangdilakukan PT.AMI;Bahwa dengan adanya data tersebut oleh pihak PemdaKabupaten Buton dalam hal ini Dinas Lingkungan HidupKabupaten Buton melakukan survei pada Jlokasi yangdimaksud namun dalam pelaksanaan survei tersebut tidakditemukan adanya dampak pencemaran lingkungan dan tidakditemukan

ArgaMorini Indah dan Muspida Kabupaten Buton yangisi data tersebut memuat 131 orang petani rumput lautyang gagal panen yang disebabkan oleh aktifitaspertambangan yang dilakukan PT.

Oleh karena upaya perdamaian dilakukanbeberapa kali dan dipasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang dihadiri olehTergugat, Penggugat dan Tergugat II Intervensi, bahkan melibatkansemua unsur MUSPIDA Kabupaten Pinrang, termasuk Anggota DPRDKabupaten Pinrang, dan salah seorang Anggota DPRD KabupatenPinrang menegaskan bahwa tanah sengketa ini jangan sekalikali dibawake pengadilan sebelum dilakukan lobilobi secara maksimal antaraYASDIC IMMIM dengan PB.

No. 24 tahun1997, tentang Pendaftaran Tanah, tidak mengikat dalam perkara ini,sebab ada upaya perdamaian yang dilakukan secara bertahap yangmelibatkan seluruh unsur Muspida dan DPRD Kabupaten Pinrang, yangpada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyektum litis adalah hak milikYASDIC IMMIM, sehingga yang berhak mengajukan permohonansertipikat hak milik adalah YASDIC IMMIM in casu Tergugat II Intervensi.Dengan demikian cukup alasan hukum bagi Tergugat untukmenyampaikan surat pengembalian berkas kepada

No. 1111 K/PID.SUS/2009SEBAGAINYA TERMASUK JUGA UNTUK MEMBANGUNKANTOR APARAT PENEGAK HUKUM ;Bahwa halhal yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas jugadidukung dengan bukti surat tambahan sebagaimana dalamlampiran Memori Kasasi ini yaitu :Bukti surat dari Penjabat Bupati Kabupaten Jayawijaya yangditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua No.522.21/659/BUP tertanggal 22 September 2008 perihalperedaran kayu lokal di Kabupaten Jayawijaya (Bukti4,Pemohon Kasas)) ;Bukti surat berupa hasil rapat MUSPIDA Kab.

Jayawijayatanggal 02 Agustus 2008 yang dihadiri dan ditandatangani olehperwakilan unsur MUSPIDA yang berjumlah 15 (lima belas)orang, di mana rapat tersebut membahas mengenaipermasalahan pengelolaan/pemanfaatan kayu di Kab.Jayawijaya yang kesimpulannya sama sekali tidakmenyalahkan aktivitas yang Pemohon Kasasi lakukan (Bukti5Pemohon Kasasi) ;Bukti surat dari Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor522.21/451.A/BUP tertanggal 02 Agustus 2008, yang manasurat tersebut ditujukan kepada KAPOLDA PAPUA dan isinyaantara

Tergugat I tidak pernah melakukan pembongkaran terhadap PondokPesantren Bumi Arum Al Luwung atas penolakan dan kehendak wargamasyarakat Dukuh Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, KabupatenSragen ;Bahwa yang benar adalah pada bulan September 2013 ada sekelompok orangyang mengatas namakan Warga Masyarakat Dukuh Bedowo, Desa Jetakpergi ke Mojokerto, Jawa Timur dan setelah pulang dari Mojokertosekelompok orang tersebut menyebarkan isu kepada masyarakat luas denganmembuat dan mengirimkan surat kepada Muspida

Kabupaten Sragen danMuspida Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa Pondok PesantrenBumi Arum Al Luwung pimpinan dan asuhan Anto Miharjo mengajarkanaliran sesat dan masih ada keterkaitan dengan Perguruan Santri Loka yangada di Mojokerto ;Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013 Muspida Kabupaten Sragenmelakukan pertemuan dengan warga masyarakat Dukuh Bedowo denganTergugat I sebagai pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Bumi Arum AlLuwung, yang mana pertemuan tersebut juga dihadiri ratusan

orang dari luarDukuh Bedowo, Desa Jetak, sehingga membuat suasana gaduh, panas, tidakkondusif dan massa semakin brutal, dihadapan Muspida Kabupaten Sragenyang dikawal Kepolisian Polres Sragen yang tidak berdaya mengendalikanmassa yang sudah mengamuk dan semakin brutal terjadilah perusakanterhadap bangunan Pondok Pesantren Bumi Arum Al Luwung dihadapanTergugat I dan yang melakukan bukan Tergugat I, akan tetapi sekelompokorang yang mengatasnamakan warga masyarakat Dukuh Bedowo, dibanturatusan orang