Lagi pula perkara Nomor31/Pdt.G/2014/PN.PLG jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor6/PDT/2015/PT.PLG jo. putusan Mahkamah Agung Rl. Nomor1654/K/PDT/2016 telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukumtetap dengan amar putusan yang bersifat positif, yaitu menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnnya.

Lagi pula perkara Nomor31/Pdt.G/2014/PN.PLG jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor6/PDT/2015/PT.PLG jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor1654/K/PDT/2016 telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetapdengan amar putusan yang bersifat positif, yaitu menolak gugatan Penggugatuntuk seluruhnya.

Nomor 1654 K/PDT/2016 adalah hanya Pembanding dahulu Penggugat melawan Terbanding , Il, Ill dan NM dahulu Tergugat , Il,ll dan IV; Pembanding Il dahulu Penggugat I/Para Penggugat Intervensiadalah masyarakat yang menikmati dan atau menggunakan objek wakafuntuk kepentingan umum bukanlah pihak atau tidak masuk sebagai pihakdalam perkara putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor31/Pdt.G/2014/PN.PLG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor6/PDT/2015/PT.PLG jo.

Putusan Mahkaman Agung Rl Nomor 1654K/PDT/2016;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan nebis in idem yangdidalilkan oleh Terbanding , Il, Ill dan IV beserta alasanalasannya, maupundalildalil bantahan Pembanding mengenai eksepsi gugatan nebis in idemtersebut beserta alasanalasannya, telah dipertimbangkan oleh majelis hakimtingkat pertama dalam putusannya (him. 31 alinea ketiga s.d. ketujuh) yangmenyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor31/Pdt.G/2014/PN.PLG jo.

,tanggal 25 Oktober 2016 adalah tidak persis sama dengan para pihak yangmenjadi pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor31/Pdt.G/2014/PN.PLG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor6/PDT/2015/PT.PLG jo.

lahir, Padangsidimpuan, 28101994, Nik.1277012810940004, agama Islam, pendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada,tempat kediaman di Jalan Sudirman, Gang Mesjid, Lk.V,Kelurahan Wek Il, Kecamatan Padangsidimpuan Utara,Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar pihak Penggugat;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 18Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2021/PA.Pspk dari Penggugat;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota PadangSidempuan utnuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam registerperkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);Hal. 5 dari 7 Hal. Pen.

., tanggal14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438Hijriah kemudian putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima olehPengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Putusan Nomor31/Pdt.G/2017/PTA.Kdi., tanggal 20 November 2017 bertepatan dengantanggal 1 Rabiulawal 1439 Hijriah;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi padatanggal 21 Desember 2017 sebagaimana

kasasi tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 21 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:Dalam Provisi: Menyatakan gugatan cerai oleh Termohon Kasasi I/Penggugat yangteregistrasi Nomor 791K/AG/2017 tidak dapat diterima (Nietontvankelikje Verklaara);Mengadili Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semulaPemohon/Pembanding; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor31

Ketua Pengadilan TinggiSemarang, Nomor 541/Pdt/2021/PT SMG tanggal 13 Desember 2021serta berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pdt.G/2021/PN Krg dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARASetelah membaca:Surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2021 yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggalHalaman 3 dari 30 Putusan Nomor 541/Pdt/2021/PT SMG11 Mei

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pdt.G/2021/PN Krg tanggal 21 Oktober 2021 yang amarnya sebagaiberikut:. Dalam Provisi1. Menolak Tuntutan Provisi Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensiIl. Dalam Konvensi1. Dalam Eksepsia. Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi dan para TurutTergugat Konvensi;Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 541/Pdt/2021/PT SMG2. Dalam Pokok Perkaraa.

Menghukum para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksirsebesar Rp. 1.583.000,(satu juta lima ratus delapan puluh tigaribu rupiah) secara tanggung renteng;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pdt.G/2021/PN Krg tersebut diucapkan pada tanggal 21 Oktober 2021dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan Negeri Karanganyar kepada para pihak berperkara padatanggal 21 Oktober 2021;Menimbang, bahwa

atas putusan a quo Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyatakanbanding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor31/Pdt.G/2021/PN Krg Jo.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pdt.G/2021/PN Krg tanggal 21 Oktober 2021 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Tanggal Lahir : 58 tahun/28Juni 1957;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Rimbo Tarok Nomor 4RT.03/RW.09 Kelurahan Kuranji,Kecamatan Kuranji,Kota Padang;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan NegeriPadang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PrimairSubsidair :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan NegeriPadang Nomor 38/Pid.SusTPK/2015/PN Pdgtanggal20Mei 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan TerdakwaSyahrial Pgl.Yal bin Agus tersebut diatas, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindakpidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan primairyaknimelanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

KUHAP), maka dengan demikianHalaman15 dari 17 halaman Putusan Nomor 201 PK/Pid.Sus/2018berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana(KUHAP),permohonan peninjauan kembali tersebut dinyatakan ditolakdan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut tetap berlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Pokok Perkara: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard);Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesarRp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda dibatalkanoleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor31

sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 441K/Pdt/2018, tanggal 18 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 24 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanKembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 November 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali padatanggal 19 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Kid juncto Nomor31

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor31/PDT/ 2014/PT TJK tanggal 25 November 2014;6. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor15/Pdt.G/2011/ PN Kld tanggal 11 November 2013;7. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonKasasi/ Terbanding/Tergugat Il) tidak melakukan perbuatan melawanhukum;8.

Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat ;lawanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2021telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Mimika secara elektronik melalui aplikasi eCourt dengan Nomor31/Pdt.G/2021/PA.Mmk,

Subsider:Atau,Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Mmk.muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor31/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 27 Januari 2021 dan nomor31/Pdt.G

(Ayo ppv pomian).Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidanganTindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan sebagai berikut :PERTAMA :Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b (2), dan (3) UndangUndang Nomor31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupSi.ATAU:KEDUA :Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

Memperhatikan segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku khususnya pasSal2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b (2), dan (3) UndangUndang Nomor31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi. MENGADILI Menyatakan Terdakwa RAMUJIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatifpertama.

perkara (inzage) dengan surat masingmasing tertanggal 6 Mei 2019 dan 7 Mei 2019 2018;Halaman 6 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2019/PT SMGMenimbang, bahwa permintaan akan permohonan dalam tingkat bandingoleh Terdakwa dan PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dancara serta sayarasyarat yang ditentukan oleh Undangundang, makapermohonan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksadan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31

memberatkan : Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasanperedaran Narkotika; Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui perbuatannya ; Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum; Terdakwa sebagai perantara hanya mendapat ongkos sebagai kurir; Terdakwa masih dapat memperbaiki diridalam hidupnya bersama masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 2 Mei 2019 sekedar mengenai pidanayang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa HENDRIX SUMARNA Alias HENDRIX BinSUSILO WIYONO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;3.

dan mengadili perkara ini ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TinggiMataram tanggal 11 Nopember 2014 Nomor: 128 /PDT/2014/PT.MTR tentangpenetapan hari sidang ;Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19Agustus 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSumbawa Besar pada tanggal 2 September 2013 dalam Register Nomor31

tingkat pertama, olehkarena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat danmenguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum puladalam putusan ditingkat banding ;Menimbang bahwa, dengan demikian maka pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dandijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,sehingga putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor31

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor31/PDT.G/2013/PN.SBB. tanggal 19 Juni 2014 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkatbanding ditetapkan sebesar Rp150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah);Halaman 9 dari 10 halaman put.

O06 Januari1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaanPetani, tempat tinggal di Air Panas, RT.006 RW.003, DesaBandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi NusaTenggara Timur, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar keterangan para Pemohon;Setelah memeriksa buktibukti dalam persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2021,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.P/2021/PA.Klb dari Pemohon dan Pemohon Il;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

sebagai berikut :Objek Sengketa Bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara Yang DapatDisengketakan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;Bahwa merujuk pada ketentuan pada Pasal 2 huruf d UndangundangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksudperaturan perundangundangan lain yang bersifat hukum pidanadiantaranya adalah tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidanakhusus yang diatur secara tersendiri berdasarkan UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus/2018Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 8 Maret 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa HARRY LO terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARRY LO dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah Terdakwa tetapditahan di Rutan;Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti

Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus/2018Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor31/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2017/PN.JKT.PST yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2017 Terpidanamengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor111/PID.SUS/TPK/2016/ PN.JKT.PST tanggal 21 Maret 2017 tersebut;Membaca pula suratsurat lain

Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu,tanggal 11 Maret 1988, di Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan TaneteRiaja, Kabupaten Barru' sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor31/12/V/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja,Kabupaten Barru, bertanggal 21 Mei 2013.2.

Juli 2013 dan 26 Agustus 2013.Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati penggugat,akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan suratgugatan penggugat dan penggugat tetap pada gugatannya.Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalildalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.Bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatan tersebut, penggugatmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor31

Pertama, tempat kediaman di Desa TiniawangkoJaga Vii, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten MinahasaSelatan, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alatalat bukti disidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor31

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER:ohon putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka sehubungan denganpermohonan Pemohon untuk berperkara secara cumacuma, Majelis Hakimtelah memeriksa Pemohon secara insidentil dan telah menjatuhkan PutusanSela sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Nomor31/Pdt.P/2021/PA Amg tertanggal 23 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2.

permohonannya dinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 16Tahun 2019, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkanperkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempattinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga,Kabupaten Minahasa Selatan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untukberperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan putusa Sela Nomor31

Menyatakan dan menetapkan tanah dan bangunan pabrik berikut seluruhmesinmesin dan perlengkapannya berikut seluruh turutannya dengan buktikepemilikan 5 (lima) surat asli Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor118/Uwung Jaya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya Nomor 156, DesaCibodas, Kotamadya Tangerang adalah merupakan harta/boedel pailit PTJabatex (dalam pailit);5.

Memerintahkan Penggugat/Tim Kurator untuk memasukkan sertamencatatkan asetaset tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikanNomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor118/Uwung Jaya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya Nomor 156, DesaHalaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1085 K/Pdt.SusPailit/2019CibodasKotamadya Tangerang kedalam daftar pertelaan aset didalamproses kepailitan PT Jabatex (dalam pailit);6.

Memerintahkan Turut Tergugat 3 untuk membatalkan pencatatan sertamelakukan pencoretan dalam buku tanah atas nama atas Pengalihan sertamenyerahkan 5 (lima) surat asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)Nomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor 118/Uwung Jaya sehingga untuk selanjutnya mengembalikan pencatatan bukutanah menjadi atas nama sebelumnya atau atas nama kepemilikan PTJabatex;8.

turutannya daripenguasaannya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya Nomor 156, DesaCibodasKotamadya Tangerang beserta seluruh dokumendokumen asilibukti kKepemilikan berikut seluruh turunnya kepada Penggugat selaku TimKurator PT Jabatex (dalam pailit);Memerintahkan Turut Tergugat Ill untuk membatalkan pencatatan sertamelakukan pencoretan dalam buku tanah atas nama atas Pengalihan sertamenyerahkan 5 (lima) surat asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)Nomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31

RW, KelurahanKecamatan MM, Kabupaten Ende, sekarang tidak diketahuialamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alatalat bukti dipersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor31/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan Permohonan

KANTAH) Nomor31/HM/62.02/2013, tanggal 5 Januari 2013, Surat Ukur 342/PasirPutih/2013 tanggal 7 Februari 2013, Luas 9663 meter persegi (m?)terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eks Jalan SampitPangkalan Bun (tanpoa menyebutkan Jalan Jenderal SudirmanKilometer berapa?) adalah vague norm adalah ketentuan hukumyang tidak jelas;6.

Menyatakan objek tanah Tergugat adalah error in objekto sebagaimanaterurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 659, Asal Persil Pemberian HakSurat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KaKantah) Nomor31/HM/62.02/2013, tanggal 5 Januari 2013, Surat Ukur 342/PasirPutih/2013 tanggal 7 Februari 2013, Luas 9663 meter persegi (m2?) terletakdi Jalan Jenderal Sudirman dahulu eksepsi Jalan SampitPangkalan Bun(tanpa menyebutkan Jalan Jenderal Sudirman Kilometer berapa?)

Sertifikat Hak Milik Nomor 659, Asal Persil Pemberian Hak SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Nomor31/HM/62.02/2013, tanggal 5 Januari 2013, Surat Ukur 342/PasirPutih/2013 tanggal 7 Februari 2013, luas 9.663 meter persegi (m2?)

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor31/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor31/B/2020/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor 31/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Januari 2020 ; 2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :72/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 11 November 2019 ; 3.

SultengMengingat : Pasal 281 Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan Jo Pasal 211 ayat (4) Undangundang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI :Menyatakan :1. Terdakwa Heriadi, Kopda NRP 31030280300682, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaranMengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Suratin Mengemudi.2.