Ditemukan 28541 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA MANOKWARI Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Mw
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
159
  • Hal. 3 dari 5 halamanMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukanpermohonan untuk mencabut perkaranya yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Mw..Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukansebelum ada jawaban dari Tergugat oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal
    Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Mw. dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.026.000 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah).Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimyang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatandengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Dra. Farida Hanim, M.H.
Register : 13-01-2021 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan MS Kota Subulussalam Nomor 8/Pdt.G/2021/MS.Sus
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
5412
  • Tinggal Kota Subulussalam, selanjutnya disebutsebagai "Penggugat";melawanTERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Sidumpe Marbun, 1969 (51 Tahun), AgamaIslam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat TinggalKabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat"Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar para pihak dan memeriksa buktibukti;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 11Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor8
    Olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untukmencabut perkaranya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg,dan Penetapan Ketua Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam Nomor8/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 13 Januari 2021, Penggugat dapat dibebaskandari pembebanan biaya perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Negaramelalui DIPA Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam Tahun 2021;Mengingat semua peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil
Putus : 28-05-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 872 K/Pdt/2021
Tanggal 28 Mei 2021 — GUBERNUR KEPALA DAERAH IBUKOTA JAKARTA, dk. VS PT ADITARINA ARISPRATAMA, dkk.
13785 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II:Dalam Provisi Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor8
    dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 26 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi II semula TurutTerbanding II/Turut Tergugat II untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor8
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor8/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 1 April 2020 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.,tanggal 22 Oktober 2019:MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II;Dalam provisi Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaarad);3.
Register : 01-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PA KOLAKA Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klk
Tanggal 30 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
126
  • , Kecamatan Kolaka, KabupatenKolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor014/A/SK/SAI/II/2021 bertanggal 23 Februari 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka padatanggal 1 Maret 2021 dengan Nomor 21/III/K/2021 selanjutnyadisebut sebagai sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa permohonan Pemohon terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Kolaka pada tanggal 1 Maret 2021 dengan Nomor8
    Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2021/PA.Klk dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.
Register : 07-12-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN FAK FAK Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Ffk
Tanggal 21 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
16349
  • Papua Baratberdarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:ESTERLINA KABES, bertempat tinggal di Ki Hajar Dewantara KelurahanFakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30November 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Fakfak pada tanggal 7 Desember 2020, dalam Register Nomor8
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, olehkami, Tri Margono, S.H. sebagai Hakim Ketua, lranda Careca Anindityo, S.H.dan Ganjar Prima Anggara, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor8/Pdt.G/2020/PN Ffk, tanggal 7 Desember
Register : 02-10-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 525/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 3 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat III : AHMAD HADI SUYOTO Diwakili Oleh : Sukmawan Ariwibowo, S.H.
Terbanding/Penggugat : RUBOWO
Terbanding/Turut Tergugat I : LUKAS TJAHJADI WIDJAJA,SH.M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
Turut Terbanding/Tergugat I : EROS RESMIATI
Turut Terbanding/Tergugat II : INA SUMARYANTARI
6051
  • Dari datadata yang ada kami simpulkan PENGGUGAT salah dalam halmenyebutkan obyek perkaranya sehingga gugatan menjadi tidak jelas(ERROR IN OBJECTO);Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim berkenan memberikanputusannya sebagai berikut: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt
    Menghukum Turut Tergugat Il untuk memproses peralihan hak yang telahdilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya menerbitkansertipikatnya;10.Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yangsampai dengan pengucapan putusan ini sejumlah Rp2.454.000,00 (duajuta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);Membaca, Risalah tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 23 Agustus2019, perihal Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 14 Agustus 2019
    , masingmasing kepada TurutTergugat dan Tergugat yang tidak hadir dipersidangan pada saat putusandibacakan;Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto,berisi pada pokoknya bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 KuasaTergugat Ill menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriPurwokerto Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 14 Agustus 2019;Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuatoleh Jurusita
    Putusan Pengadilan Negeri tentang duduk perkara dalam halaman 2 (dua)terjadi kesalahan pemuatan/pengetikan, dalam putusan tersebut tertulissurat gugatan tanggal 18 April 2018 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 18 April 2018dalam register Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Pwt, seharusnya dalam suratgugatannya tanggal 12 Februari 2018 dalam register perdata nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt;2.
    Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 14 Agustus 2019 yang dimohonkanbanding;3.
Register : 07-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Unr
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
PT. BPR Kedung Arto
Tergugat:
SUMARNI
224
  • Semarang.Pasal 8Bahwa, Semua Biaya Perkara yang timbul akibat dari perkara ini (Wanprestasi),dibayarkan secara tanggung renteng (biaya ditanggung bersamasama), antaraPihak Penggugat dan Pihak Tergugat, yang besar atau nominalnya akandiketahul setelah ada putusan perkara dari Pengadilan Negeri KabupatenSemarang.Selanjutnya Hakim memeriksa isi kesepakatan perdamaian tersebutdan kemudian menanyakan kembali kepada kedua belah pihak yangbersengketa perihal isi kesepakatan perdamaian terhadap perkara Nomor8
    Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 411.00,00 (empat ratus ribu sebelas ribu rupiah) yangsecara tanggung renteng dibayar masingmasing sebesar Rp 205.500,00(dua ratus lima ribu lima ratus rupiah).Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, oleh kamiMakmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor8/Pdt.G.S/2019/ PN Unr. tanggal 7 Mei 2019, putusan mana diucapkan padahari
Putus : 05-02-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/Pdt/2020
Tanggal 5 Februari 2020 — EVY LUSIA EKAWATI, S.H., M.H., dkk VS SRIWATI, dkk
13982 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Bahwa kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan kasasitersebut;Mengadili sendiri:Halaman 6 dari 10 hal. Put.
    PALU tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor8/Pdt/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Kdi., tanggal5 November 2018:MENGADILI SENDIRI:Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2020Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Register : 21-06-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN BOYOLALI Nomor -81/Pdt.P/2017/PN Byl
Tanggal 25 April 2017 — -GURUH SUGIARTO PUTRO
303
  • Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.BylMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapatmembuktikan dalildalil permohonannya dan oleh karena permohonannyatersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun normanorma yangberlaku di masyarakat, maka permohonan Pemohon terkait perubahan tahunkelahiran anak Pemohon yang no2 tersebut sebagaimana petitum angka 2dapat dikabulkan
    Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.Bylperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknyaterhadap petitum angka 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi danuntuk kepentingan Pemohon, maka biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 13 Tahun 2014tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun
    Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.Byl4.
    Penetapan Nomor8 1/Pdt.P/2017/PN.Byl
Putus : 12-03-2019 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 12 Maret 2019 — FADHLI HASMIN alias FADHLI LEMBAH alias FADHLI, S.T
2113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor8/Akta.Pid.SusTPK/2018/PN Pal yang dibuat oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkanbahwa pada tanggal 28 September 2018, Penuntut Umum pada CabangKejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai mengajukan permohonan kasasiterhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana
    kKeuangan negara karenaTerdakwa selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan/Penyedia Barang/JasaPemerintah, maka dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana adalah tepat dan benarditerapkan pada Terdakwa, dan Putusan Judex Facti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu Nomor8
    ke1 KUHP,sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwatersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PTPAL tanggal 13 Agustus 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor8
    2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA DIWAKAIT tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor8
Register : 01-10-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN BATULICIN Nomor 127/Pdt.P/2019/PN Bln
Tanggal 15 Oktober 2019 — Pemohon:
HJ. ARBAYAH
3514
  • Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atauSurat Baptis;Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yangmemperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataanuntuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagiyang mengganti nama;Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8
    yang di keluarkanKepala Kantor Imigrasi Kotabaru tertanggal 5 September 2014,dengan No Paspor A 8149993 ;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8
    beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8
Register : 31-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1468/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 16 Desember 2019 — Penuntut Umum:
IRTANTO HADI SAPUTRA R.SH.,MH
Terdakwa:
KASMAN ALIAS GARANDONG
234
  • Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar
Putus : 11-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 175/Pid.Sus/2018/PT SMG
Tanggal 11 Juli 2018 — Ahmad Syafuwan Bin Sunardi
2115
  • Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Patitersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapanPanitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 Juni 2018,sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor8/Akta.Pid.Bd/2018/PN Pti dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 21 Juni 2018, sebagaimana tertera
    didalam AktaPemberitahuan permintaan banding, Nomor 8/Akta Pid.Bd/ 2018/PN Ptioleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Patitersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 Juni2018, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor8/Akta.Pid.Bd/2018/PN Pti dan permintaan banding tersebut telahHalaman 5 .
    sebagaimana tertera didalam AktaPemberitahuan permintaan banding, Nomor 8/Akta Pid.Bd/ 2018/PN Ptioleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggalPati, 22 Juni 2018 telah mengajukan Memori banding dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22Juni 2018 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2018 sebagaimana terteradidalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor8
Register : 25-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN SERUI Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sru
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
YUSMAN DABRI DABE
Tergugat:
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kantor Cabang Pembantu Urfas
7419
  • Lahir Lapao, 01 April 1964, AgamaIslam, Status Kawin, pekerjaaan Wiraswasta, WargaNegara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ghoyui,Kelurahan Ghoyui, Kecamatan Urei Faisei, KabupatenWaropen, Provinsi Papua;Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN Sru, tersebut sebagai.......... PENGGUGAT;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MINA NUMBERI, SH. Advokat /Pengacara, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Saireri(LBH SAIRERI), JI.
    BankPembangunan Daerah Papua Kantor CabangPembantu Urfas beralamat di Jalan Inpres Urfas,Distrik Urai Faisei, Kabupaten Waropen;Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN Sru, tersebut sebagai.............. TERGUGAT;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ALEXANDER SIMSON MEBRI, dkkyang merupakan Pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua diJayapura dan PT.
Register : 01-02-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA STABAT Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Stb
Tanggal 25 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
122
  • dinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yangakan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaikadalah memberikan dispensasi nikah kepada catin pr ;Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agamakepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yanglebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yangselanjutnya diambilalin sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:cle pate swlasll s 5a Leodl ul>Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor8
    Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam penetapan ini yang hingga kini dihitung sejumlahRp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalammusyawarah Majelis pada hari senin, tanggal 25 Pebruri 2019 Miladiyah,bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs.
    Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.
Putus : 23-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/Pdt/2020
Tanggal 23 Maret 2020 — HARYADI ATMAJA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR JAWA BARAT cq BUPATI CIANJUR, dkk
11631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Bahwa kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan kasasitersebut;Mengadili sendiri:Halaman 6 dari 10 hal. Put.
    PALU tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor8/Pdt/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Kdi., tanggal5 November 2018:MENGADILI SENDIRI:Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2020Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Register : 06-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PT KENDARI Nomor 67/PDT/2016/PT KDI
Tanggal 8 Desember 2016 — - PEMBANDING : MUHTAR, A.Mt - TERBANDING : MONICA MONTO, dkk
6719
  • gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvanklijkVerklaard);e Meghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sebesarRp2.091.000,00(dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);Telah membaca Akta pernyataan permohoanan banding yangdiabuat oleh Panitera Pengadilan Negei Kendari yang menyatakan bahwapada tanggal 30 Juni 2016 kuasa hukum Pembanding semulaPenggugat telah mengajukan permohoan agar perkaranya yang diputusoleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Juni 2016 Nomor8
    Para Tergugat;Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semulaPengugat pada tanggal 16 Agustus 2016 dan surat memori bandingtersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada paraTerbanding semula Para Tergugat 18 Agustus 2016;Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Agustus 2016 dan surat kontra memoribanding tersebut telah diberitahukandengan sahdan seksama padatanggal 30 September 2016;Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor8
    ABDUL HAKIM ~ sebelah Timurberbatasan dengan JALAN/ LORONG, dan tanahbidang,sebelah Selatan berbatasan dengan tanah JAMAL, MULYATI danRESTIsebelah Barat berbatasan dengantanah SURUNUDDIN;Menimbang, bahwa bukti putusan Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Kdi. yang diajukan oledh Terbanding semulaTergugat yaitu. bukti TIl5 yang dalam pertimbangannya denganmengacu hasil pemeriksaan setempat dihalaman 16 disebutkan bahwaantara tanah obyek sengketa bidang dan bidang II adalah satukesatuan atau saling berdampingan :e
    batas Timur tanah sengketaBidang Il sebagiannya berbatasan langsung dengan tanahsengketa Bidang ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama terhadap Bidang tidak menyebutkan batas sebelah Timurdan Selatan, dari tanah bidang tersebut, demikian pula dengantanah Bidang II hanya menyebutkanbatas Selatan dan Timur, sedangkan batas Barat dan Utara danSelatan tidak disebutkan;Menimbang, bahwa apabila dicermati surat gugatan Penggugatpada perkara Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Kdi. dan perkara Nomor8
    sekarang ini batas batasnya sudah berubah, sehingga MajelisHakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut menyatakanbahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Onvanklijk Verklaard,dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut tidak keliru bahkan sudah tepat dan benar denganmencermati hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 11 April 2016 tersebut,seharusnya Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatanberpedoman pada hasil pemeriksaan setempat perkara Nomor8
Register : 18-02-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 81/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 20 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : BUSTANG Diwakili Oleh : BUSTANG
Pembanding/Penggugat II : HASNIDAR Diwakili Oleh : BUSTANG
Terbanding/Tergugat I : RABISA
Terbanding/Tergugat II : HAYATANG
Terbanding/Tergugat III : H.RAUPUNG
Terbanding/Tergugat IV : H.SUYUTI
Terbanding/Tergugat V : ALI IMRAN, S.H.
6436
  • Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampaiputusan ini sebesar Rp. 6.921.000,00 (enam juta sembilan ratus duapuluh satu ribu rupiah);Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Witp, yang ditandatangani oleh Wakil Panitera PengadilanNegeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2019Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 8/Pdt.G.Plw/2019/PNWip tanggal 5 September
    2019;Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN Wtp, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Watampone yang menerangkan bahwa Pernyataan Banding dari KuasaPara Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diberitahukan secarasah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Terlawan padatanggal 11 September 2019;Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa ParaPembanding semula Para Pelawan tertanggal 14 Oktober 2019, yang diterimaWakil
    Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 14 Oktober 2019sebagaimana ternyata di dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Wp;Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT MKSMembaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor 8/Pdt.G/2019/PN Witp yang ditandatangani oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa salinan memoribanding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara
    sah dan seksama kepada Kuasa ParaTerbanding semula Para Terlawan pada tanggal 14 Oktober 2019;Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa ParaTerbanding semula Para Terlawan tertanggal 21 Oktober 2019, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 24 Oktober 2019sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Wp;Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Wtp yang ditandatangani
    Undangundang Republik Indonesia Nomor 2Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yangkedua kalinya dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun2009, pasalpasal dalam RBg, serta pasalpasal dari peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula ParaPelawan tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor8
Register : 02-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 52/PID/2020/PT BNA
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RAHMADDI MH BIN M. HATTA Diwakili Oleh : Eko Priyanto, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RUDI HERMAWAN, SH
2210
  • Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan NegeriTakengon bahwa Penasehat HukumTerdakwa dan Penuntut Umumpadatanggal13 Februari 2020telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 6 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PNTkn tersebut;2.
    Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 18 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn kepada Terdakwa untuk memepelajari berkas perkaratanggal 6 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn dalam tenggangwaktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;4.
    Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 19 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn kepada Penuntut Umum untuk memepelajari berkasperkara tanggal 6 Februari 2020 Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Tkn dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;5.
    pidanapenjara paling lama 4 (empat) Tahun;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim Tingkat Bandingfakta fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur unsur daripasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 sehingga Terdakwa harusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaputusan Pengadilan NegeriTakengon tanggal 6 Februari 2020 Nomor8
Register : 25-02-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PA Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pkb
Tanggal 10 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
1910
  • Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datangmenghadap di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohondan anak Pemohon tentang tata cara dan aturanaturan yang berlaku dalamhal perkara Dispensasi Nikah;Bahwa selanjutnya atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohonmenyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan yang terdaftar diPengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor8/Pdt.P
    Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Pkb dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.