Pasal 26, bahwa untuk setiap pengeluaran atas beban APBDditerbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnyayang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang;Hal. 36 dari 96 hal. Putusan Nomor : 1714 K/PID.SUS/2014b. Pasal 28 Ayat (1), bahwa Pengguna Anggaran daerah mengajukanSurat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran;c.

DIKDA Nomor 914/17/DIK/I/2001 ;Kemudian ada Surat Keputusan Otorisasi, seperti: (vide alat buktiTDW.33):Keputusan Bupati Nomor 219/R/IV/2001;Keputusan bupati Nomor 46/R/II/2001;Keputusan Bupati Nomor 1101/R/X1/2001;Keputusan Bupati Nomor 353/R/V/2001 ;Keputusan Bupati Nomor 612/BTL/VI/2003;Bahwa contoh lain Surat Keputusan Otorisasi, seperti: (vide alat buktiTDW.59):1. Keputusan Bupati Nomor 608/BTL/VI/2001;2. Keputusan Bupati Nomor 785/BTL/VII/2003;3.

Pasal 26, bahwa untuk setiap pengeluaran atas beban APBDditerbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnyayang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang;b. Pasal 28 Ayat (1), bahwa Pengguna Anggaran daerah mengajukanSurat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran;c.

DIKDA Nomor 914/17/DIK/I/2001 ;Kemudian ada Surat Keputusan Otorisasi, seperti: (vide alat buktiTDW.33)1. Keputusan Bupati Nomor 219/R/IV/2001;2. Keputusan bupati Nomor 46/R/II/2001 ;3. Keputusan Bupati Nomor 1101/R/X1/2001;Hal. 73 dari 96 hal. Putusan Nomor : 1714 K/PID.SUS/20144. Keputusan Bupati Nomor 353/R/V/2001;5.

Keputusan Bupati Nomor 612/BTL/V1/2003;Bahwa contoh lain Surat Keputusan Otorisasi, seperti : (vide alat buktiTDW.59)Keputusan Bupati Nomor 608/BTL/VI/2003;Keputusan Bupati Nomor 785/BTL/VII/2003;Keputusan Bupati Nomor 891/BTL/VIII/2003;Keputusan Bupati Nomor 890/BTL/VIII/2003;Keputusan Bupati Nomor 886/BTL/VIII/2003;Keputusan Bupati Nomor 883/BTL/VIII/2003;Keputusan Bupati Nomor 04/BTL/II/2003;Keputusan Bupati Nomor 39/BTL/II/2003;Keputusan Bupati Nomor 05/BTL/I/2003;10.

Namun dalampemberian keputusan kredit terhadap 305 (tiga ratus lima) keputusan kredit nilaiplafonnya diatas Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) tersebut tidak didasarkan suratizin dari Dewan Pengawas.9 Daftar nominatif kredit pensiun yang diotorisasi DireksiPD.BPR BUNGBULANG adalah sebagai berikut :DAFTAR NOMINATIF KREDIT PENSIUNAN YANG DIOTORISASI DIREKSI PD BPR BUNGBULANGPD BPR BUNGBULANG (DL)NO INO NAMJALA JOTORISASI OTORISASI DIRUT OTORISASI PLA SAL TUNSIM JUMPK A MA DIREKSI DIREKTUR FONDO GG PANLAHT

Adapun berkas yang diotorisasi olehterdakwa DEDI RUSTANDI S.Sos dengan saksi YUYAN TURYANA Amd kuranglebih sebanyak 304 (tiga ratus empat) buah berkas dengan plafonRp.3.018.000.000,, (tiga milyar delapan belas juta rupiah) sedangkan jumlah kredityang diotorisasi oleh terdakwa DEDI RUSTANDI S.Sos sendiri sebanyak 257 (duaratus lima puluh tujuh) buah berkas yang terdapat pada :243 berkas otorisasi permohonan kredit,148 berkas otorisasi SPK14 berkas bukti pembayaranaoe f17 berkas otorisasi setoran potongan

kredit.Dengan rincian sebagai berikutDAFTAR NOMINATIF KREDITPENSIUNAN YANG DIOTORISASIDIREKTUR UTAMA (DEDIRUSTANDI)PD BPR BUNGBULANGPD BPR BUNGBULANG (DL)sebesar NO NO NAM ALA OTORISASI DIREKTUR PLAFOND SAL TUN SIMPJUMPK A MATUTAMA KREDIT DO GGA ANA LAHKRE KAN NPER BUK PEJA DIT BUN WAJMO TI.

Namun dalampemberian keputusan kredit terhadap 305 (tiga ratus lima) keputusan kredit nilaiplafonnya diatas Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) tersebut tidak didasarkan suratizin dari Dewan Pengawas.9 Daftar nominatif kredit pensiun yang diotorisasi Direksi PD.BPR BUNGBULANGadalah sebagai berikut :DAFTAR NOMINATIF KREDITPENSIUNAN YANG DIOTORISASI DIREKSIPD BPR BUNGBULANGPD BPR BUNGBULANG (DL)NO INO NAMJALA JOTORISASI OTORISASI DIRUT OTORISASI PLA SAL TUNSIM JJUMPK A IMA DIREKSI DIREKTUR FONDO GG PANLAHT

Adapun berkas yang diotorisasi olehterdakwa DEDI RUSTANDI S.Sos sebanyak 304 berkas dengan plafon sebesarRp.3.018.000.000,, sedangkan jumlah kredit yang diotorisasi oleh terdakwa sebanyaksebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) buah berkas yang terdapat pada :243 berkas otorisasi permohonan kredit ;148 berkas otorisasi SPK ;14 berkas bukti pembayaran ;17 berkas otorisasi setoran potongan kredit ;Dengan rincian sebagai berikut : NO NO NA ALA OTORISASI DIREKTUR PLAFOND SAL TUNSIM JUMPK MA MA UTAMA

Asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;d. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pertanian KotaPrabumulih tahun 2004 ;Surat Keputusan Walikota Prabumulih No.7 Tahun 2004 ;Surat Keputusan Walikota Prabumulih : 899 Tahun 2003 tanggal 30September 2003 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat StrukturalEselon Il dan Ill Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemkotPrabumulih ;.

Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud,maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;Memerintahkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) berkas asli Pengadaan Biji Karet Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun Anggaran2004 ;b. 1 (satu) berkas asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)No.1578/B1T/2004 tanggal 28 Desember 2004 ;Asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK

Asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 470 K/Pid.Sus/201 1d. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas PertanianKota Prabumulih tahun 2004 ;e. Surat Keputusan Walikota Prabumulih No.7 Tahun 2004 ;f. Surat Keputusan Walikota Prabumulih : 899 Tahun 2003tanggal 30 September 2003 tentang Mutasi dan PengangkatanPejabat Struktural Eselon Il dan Ill Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemkot Prabumulih ;g.

Ditemukan bukti baru berupa Surat Keputusan Otorisasi BupatiKabupaten Muara Jambi (SKO) Nomor 925/R/I/21/2004 (untukHal. 29 dari 49 hal. Put. Nomor 118 PK/PID.SUS/2016Penyertaan modal BUMD dalam Perda APBD 20042005) bukti ini telahdiberi materai cukup dan telah dilegalisir dan untuk selanjutnya mohondisebut sebagai dan atau merupakan novum baru yang ditandai dengan;bukti Novum PK03;.

penyertaanmodal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/ milik swasta Ayat(2) penyertaan modal sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat ditambah,dikurangi, di jual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepadaBadan Usaha Milik Daerah dan Ayat (3) Penyrtaan modal sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundangundangan kemudian pasal 192 Ayat (2) untuk setiappengeluaran atas beban APBD di terbitkan Surat Keputusan oleh KepalaDaerah atau surat lain sebagai Surat Keputusan Otorisasi

Penyertaan modal atau Pengisian Kas Tahun Anggaran2004;Berdasarkan hal tersebut untuk pembayaran penyertaan Modal kePerusahaan Daerah atau BUMD Muaro Jambi untuk tahun anggaran2004, sesuai dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 30 Tahun2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahtahun Anggaran 2004 maka selanjutnya Bupati Kabupaten Muara Jambimengeluarkan Surat Keputusan Nomor 925/R/I/21/2004 (untukPenyertaan modal BUMD dalam Perda APBD 20042005) yangmerupakan Surat Keputusan Otorisasi

atau Pengisian Kas BUMD TahunAnggaran 2005;Bahwa selanjutnya untuk pembayaran penyertaan Modal ke PerusahaanDaerah atau BUMD Muaro Jambi untuk tahun anggaran 2005, sesuaidengan Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2005 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran2005 maka selanjutnya Bupati Kabupaten Muara Jambi mengeluarkanSurat Keputusan Surat Keputusan Nomor 925/R/III/426/2005 (untukPenyertaan modal dalam BUMD Perda APBD 20052006) yangmerupakan Surat Keputusan Otorisasi

Bahwa selanjutnya setelan PERDA APBD 20042005 dan PERDA APBD20052006 disetujui dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Muara Jambi.Dalam hal Pencairan dana Penyertaan Modal ke BUMD sesuai denganundangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerahpasal 192 Ayat (2) untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan oleh Kepala Daerah atau surat lain sebagaiSurat Keputusan Otorisasi dan Ayat (3) Pengeluaran tidak dapatdibebankan anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebuttidak

ARIS BinMASSA (Alm) dari Laboratorium Klinik UTAMA yang di otorisasi oleh Dr.Nugroho Indratjahja, SoPK didapatkan hasil pemeriksaan urine terdakwa ARILAls.

ARIS BinMASSA (Alm) dari Laboratorium Klinik UTAMA yang di otorisasi oleh Dr.Nugroho Indratjahja, SpPK didapatkan hasil pemeriksaan urine terdakwa ARILAls.

pipa kaca tersebut diatas adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Tdn Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikankristal putih adalah kepunyaan Terdakwa yang diperoleh Terdakwakarena dititipkan sdra Ruslan pada Bulan Maret Tahun 2020; Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada Laboratorium Klinik Utama yangdi otorisasi

SK Bupati Lebong No. 921/1667/ANGG/2006 tanggal 21 Desember2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006.Hal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor 2465 K/Pid.Sus/200928.Daftar Penerbitan SKO Belanja Kegiatan Peningkatan Prasarana JalanKab. Lebong bulan Desember TA. 2006 tanggal 21 Desember 2006.29. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Tim Pemeriksa dan PenerimaPekerjaan Selesai No. 77/TIMP3S/DPU/XIV/2006 tanggal 20 Desember2006.30.Surat No.

Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No900/1397/KEU/XI/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp1.281.818,18.24.Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.32 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 1.281.818,18.25.Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/APBN/XIV/2006 sebesarRp 14.100.000,00.26.Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 12.818.181.82.27.SK Bupati Lebong No. 921/1667/ANGG/2006 tanggal 21 Desember 2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah

Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP)No 900/1397/KEU/XIV2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp1.281.818,18.24.Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran2.15.0100.32 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 1.281.818,18.25.Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/APBN/XIV/2006sebesar Rp 14.100.000,00.26.Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 12.818.181.82.27.SK Bupati Lebong No. 921/1667/ANGG/2006 tanggal 21 Desember2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah

tanggal Desember 2006 sebesar Rp 1.281.818,18.Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No900/1397/KEU/XI/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp1.281.818,18.Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran2.15.0100.32 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp 1.281.818,18.Berita Acara Pembayaran No. 1898/BAP/APBD/APBN/XIV/2006 sebesarRp 14.100.000,00.Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp 12.818.181.82.SK Bupati Lebong No. 921/1667/ANGG/2006 tanggal 21 Desember2006 tentang Otorisasi

MULYADI setelah itu dilayarmuncul otorisasi penyedia dan Terdakwa memasukkan password authorisasiyang Terdakwa peroleh dari pemimpin kantor kas dan selanjutnya dilakukanproses validasi deposito dan dicetak.

MULYADI setelah itu dilayarmuncul otorisasi penyedia dan Terdakwa memasukkan password authorisasiyang Terdakwa peroleh dari pemimpin kantor kas dan selanjutnya dilakukanproses validasi deposito dan dicetak. Setelah Bilyet Deposito tercetakkemudian Terdakwa melakukan penandatanganan di belakang Bilyetdeposito diatas materai dengan memalsukan ttd nasabah atas nama MulyadiHalaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 326/PID.SUS/2018/PT.

KAHARUDIN NGAJA.Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik Kejaksaan TinggiMaluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran BagianKeuangan Kabupaten Maluku Tenggara ;Bahwa tugas saksi bersamasama tim anggaran mempersiapkan RAPBD untuk diajukanke DPRD untuk dibahas, mengeluarkan SK Otorisasi sebelum disahkan, membantu tugastugas pokok kepala bagian keuangan ;Bahwa saksi pernah melakukan pembahasan APBD bersamasama

perubahan APBDtahun 2002 setelah bulan September saksi tidak ingat pasti ;Bahwa penjabaran APBD perubahan dilakukan setelah penetapan PERDA perubahan disahkan ;Bahwa dana asuransi yang dianggarkan Rp. 1.410.000.000, (satu milyard empat ratussepuluh juta rupiah) telah dicairkan ;Bahwa pencairannya lewat Sekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudia diteruskan keSekda dengan pengetahuan Bupati kemudian ditunjukan ke kepala bagian keuangan danditeruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi

;Bahwa sepengetahuan saksi kalau dana asuransi maka harus di buat asuransi ;Bahwa saksi pernah mendengar anggota DPRD membuat perjanjian asuransi pada tahun2004 ;Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang mana mekanismenya sama denganpencairan dana asuransi tahun 2002 yaitu Pencairannya lewat Sekwan yang diketahuiKetua DPRD kemudian diteruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupati kemudianditunjukan ke kepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaranuntuk menerbitkan SK Otorisasi

APBD tahun 2002 dan APBD tahun 2003 ;Bahwa yang mendapat dana asuransi adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggarasebanyak 35 orang termasuk Ketua DPRD dan wakil DPRD setelah antar waktu di tambah2 (dua orang) ;Bahwa untuk tahun 2003 dana asuransi untuk anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara dianggarkan sebesar Rp 4.375.000.000, (empat milyar tiga ratus tujuh puluhlima juta rupiah) ;Bahwa saksi tahu dengan pasti dana asuransi bagi anggota dewan telah di cairkan karenasaksi yang mengeluarkan SK Otorisasi

untuk belanja rutin ;Bahwa surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan berdasarkan permintaan sesuaidengan permintaan SKPD dan saat itu diketahui oleh Sekertaris Daerah ;Bahwa pada saat mau dilakukan pencairan Sekertaris Dewan membuat pemintaan yangmana diajukan lewat Bupati dan melalui Sekertaris Daerah yang kemudian diteruskankembali ke bagian keuangan dan diteruskan kepada saksi pada saat itu sebagai kepala subanggarang untuk mengeluarkan SKO guna pencairan dana tersebut ;Bahwa pencairan dana

Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2006 dan Dokumen AnggaranSatuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 Dinas ParsenibudporaKabupaten Rokan Hilir No. 556/Disparsenibudpora/Keu/2006/012 tanggal 7Maret 2006, Dinas Parsenibudpora memiliki Anggaran untuk kegiatanEkspose dan Pameran Pariwisata Rokan Hilir sebesar Rp. 150.500.000,00(seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah memperolehpersetujuan dari Bupati Rokan Hilir melalui Surat Keputusan Otorisasi

Anggaran 2006 sesuai Perda Kabupaten Rokan HilirNomor. 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2006 dan DASK Dinas ParsenibudporaRokan Hilir No. 556/Disparsenibudpora/Keu/2006/012 tanggal 7 Maret 2006,Dinas Parsenibudpora memiliki Anggaran untuk kegiatan Ekspose danPameran Pariwisata Rokan Hilir sebesar Rp. 150.500.000,00 (seratus limapuluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah memperoleh persetujuan dari BupatiRokan Hilir melalui Surat Keputusan Otorisasi

Untuk kegiatan Ekspose dan Pameran Pariwisata InternasionalKabupaten Rokan Hilir ;1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 106/SKO/Keu/2006 BOP tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2006 tanggal 24 Agustus 2006, untuk Kegiatan Ekspose danPameran Pariwisata Internasional Kabupaten Rokan Hilir ;1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 500/EKBANG / 2006 / 231, tanggal 7 Juli 2006 tentang Penunjukan /Pengangkatan Pimpinan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

Untuk kegiatan Ekspose dan Pameran Pariwisata InternasionalKabupaten Rokan Hilir ;1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 106/SKO/Keu/2006 BOP tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2006 tanggal 24 Agustus 2006, untuk Kegiatan Ekspose danPameran Pariwisata Internasional Kabupaten Rokan Hilir ;1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 500/EKBANG / 2006 / 231, tanggal 7 Juli 2006 tentang Penunjukan /Pengangkatan Pimpinan Kegiatan Pengadaan Barang/

Terjemahan keterangan dari halaman website otorisasi pajak Singapurabahwa menurut angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 03/PJ.101/1996, Tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)disebutkan bahwa :Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yangsandi negara treaty partner.

Pasal 26, bahwa untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkanSurat Keputusan Otorisasi atau surat kKeputusan lainnya yang disamakandengan itu oleh pejabat yang berwenang;Hal. 36 dari 99 hal. Put. No. 1957 K/Pid.Sus/2014b. Pasal 28 Ayat (1), bahwa Pengguna Anggaran daerah mengajukan SuratPermintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran;c.

DIKDA NO.914/17/DIK/I/2001 ;Kemudian ada Surat Keputusan Otorisasi, seperti: (vide alat bukti TDW33);1. Keputusan Bupati No. 219/R/IV/2001;2. Keputusan bupati No.46/R/11/2001 ;3. Keputusan Bupati No.H01/R/X1/2001;4. Keputusan Bupati No.353/R/V/2001;5. Keputusan Bupati No.612/BTL/VI/2003;Bahwa contoh lain Surat Keputusan Otorisasi, seperti: (vide alat buktiTOW.59);1.

Pasal 26, bahwa untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkanSurat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakandengan itu oleh pejabat yang berwenang;b. Pasal 28 Ayat (1), bahwa Pengguna Anggaran daerah mengajukan SuratPermintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran;c.

DIKDA NO.914/17/DIK/I/2001 ;Kemudian ada Surat Keputusan Otorisasi, seperti: (vide alat bukti TDW.33)1. Keputusan Bupati No. 219/R/IV/2001;2. Keputusan bupati No.46/R/II/2001 ;3. Keputusan Bupati No.Il01/R/X1/2001;Hal. 71 dari 99 hal. Put. No. 1957 K/Pid.Sus/20144. Keputusan Bupati No.353/R/V/2001;5.

Keputusan Bupati No.612/BTWI/2003;Bahwa contoh lain Sunat Keputusan Otorisasi, seperti: (vide alat buktiTDW.59);Keputusan bupati No.608/BTL/V1/2003;Keputusan Bupati No.785/BTL/VII/2003;Keputusan Bupati No.891/BTI/VHI/2003;Keputusan Bupati NO.890/BTL/VIII/2003;Keputusan Bupati No.886/BT VVIII/2003;Keputusan Bupati NO.883/BTL/V111/2003;Keputusan Bupati No.04/BTL/H/2003;Keputusan Bupati No. 39/BTL/H/2003;Keputusan Bupati No.05/BT171/2003;10. Keputusan Bupati No.l006/BTL/X/2003;11.

melaksanakan kegiatan tersebut maka pada tanggal 9Februari 2012, melalui surat nomor: 900/01/KUKMPP/2012 terdakwamengajukan permintaan Dana TUP (Tambahan Uang Persediaan) kepadaBagian Keuangan Setda Kepahiang selaku Bendahara Umum Daerah(BUD).Bahwa berdasarkan permintaan tersebut, Bagian Keuangan SetdaKepahiang menerbitkan draft SPD (Surat Penyediaan Dana) nomor: DDraf/SPDTU/DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk diotorisasi.Bahwa berdasarkan Otorisasi

pada tanggal 9Februari 2012, melalui surat nomor: 900/01/KUKMPP/2012 terdakwasebagai Pengguna Anggaran mengajukan permintaan Dana TUP(Tambahan Uang Persediaan) kepada Bagian Keuangan Setda Kepahiangselaku Bendahara Umum Daerah (BUD).Bahwa berdasarkan permintaan tersebut, Bagian Keuangan SetdaKepahiang menerbitkan draft SPD (Surat Penyediaan Dana) nomor: DDraf/SPDTU/DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk diotorisasi.Bahwa berdasarkan Otorisasi

Otorisasi Draft Surat Penyediaan Dana (SPD), berupa Nota Dinasperihal Mohon Izin Penerbitan SPD TU Dinas Koperasi, UKMPerindag Kabupaten Kepahiang, tanggal 09 Februari 2012. (Asli) ; 3. Satu Bundel Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: D Draft/SPDTU/DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tentang SURAT PENYEDIAANDANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN PPKDSELAKU BUD, tanggal 9 Februari 2012. (Asli) ; 4.

(Asli) ; e Otorisasi Draft Surat Penyediaan Dana (SPD), berupa Nota Dinas perihalMohon Izin Penerbitan SPD TU Dinas Koperasi, UKM PerindagKabupaten Kepahiang, tanggal 09 Februari 2012. (Asli) ; e Satu Bundel Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: D Draft/SPDTU/DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tentang SURAT PENYEDIAANDANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN PPKDSELAKU BUD, tanggal 9 Februari 2012.

(Asli) ; e Otorisasi Draft Surat Penyediaan Dana (SPD), berupa Nota Dinasperihal Mohon Izin Penerbitan SPD TU Dinas Koperasi, UKMPerindag Kabupaten Kepahiang, tanggal 09 Februari 2012. (Asli) ;e Satu Bundel Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: D Draft/SPDTU/DISKOPERINDAG/2012 Tahun 2012 tentang SURAT PENYEDIAANDANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN PPKDSELAKU BUD, tanggal 9 Februari 2012.

Juli2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian PengangkatanAntar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ;Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11 / DPRD.K.MT /2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia UrusanRumah Tangga DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ;Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD KabupatenMaluku Tenggara ;Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 206 / R / 2002 tanggal 1Oktober 2002 tentang Otorisasi

No. 1556 K/Pid.Sus/20142002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 padaSekretarist DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi) ;10.Kwitansi Nomor : 880 / 2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesarRp1.410.000.000,00 untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinandan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 besertadaftar lampiran penerima dana asuransi ;11.Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254 / R/ 2003 tanggal 15November 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin

2002 tentang Peresmian Pemberhentian danPeresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Maluku Tenggara ;Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11 /DPRD.K.MT / 2000 tanggal 11 Februari 2000 tentangPembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRDKabupaten Maluku Tenggara;Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRDKabupaten Maluku Tenggara ;Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 206 / R / 2002tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi

Anggaran BelanjaRutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahanUUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRDbeserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi) ;10.Kwitansi Nomor : 880 / 2002 tanggal 21 Oktober 200211sebesar Rp1.410.000.000,00 untuk pembayaran biayaAsuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD KabupatenMaluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiranpenerima dana asuransi ;.Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/ R/ 2003tanggal 15 November 2003 tentang Otorisasi AnggaranBelanja

Pelixs alias PelixsDarmanto yang bertugas sebagai driver mobil hilux yang memiliki Otorisasi dan bisamembawa mobil kedalam lokasi PT. Antam Pomalaa, lalu berkata bantuka dulusaudara, saya butuh uang ada saya lihat beberapa lembar tumpukan CoolingSleeve /besi material Stainless Steel yang sudah rusak dan tidak terpakai di belakang lokasiWorkshop Departemen Mechanical Maintenaice tepatnya ai tempat penampungan besitua atau sperpak milik PT.

Pelixs alias PelixsDarmanto yang bertugas sebagai driver mobil hilux yang memiliki Otorisasi dan bisamembawa mobil kedalam lokasi PT. Antam Pomalaa, lalu berkata bantuka dulusSaudara, saya butuh uang ada saya lihat beberapa lembar tumpukan CoolingSleeve /besi matenal Stainless Steel yang sudah rusak dan tidak terpakai di belakang lokasiWorkshop Departemen Mechanical Maintenaice tepatnya di tempat penampungan besitua atau sperpak milik PT.

gudangterbuka dan tidak memiliki Pagar; nn none nn ne none neneBahwa Bapak Ilwan yang mengetahui lebih dahulu hilangnya barang tersebut;Bahwa setelah mengetahui barang hilang, saksi kemudian memerintahkan stafyang bernama Ardi Syam untuk memeriksa semua CCTV;Bahwa barang yang berada di dalam Workshop tidak ada penjagaan tetapi di luarWorkshop ada SCUIity; nn enn nnn nnn nn nnn nnn n nnn nn nena enn mann nnncnenBahwa semua mobil yang masuk ke dalam Workshop harus diperiksa olehsecurity dan harus memiliki otoriSasi

yang mengetahui lebih dahulu hilangnya barang tersebut;Bahwa setelah mengetahui barang hilang, Bapak Sutomo sebagai AsistenManeger kemudian memerintahkan staf yang bernama Ardi Syam untukmemeriksa Semua CCTV;2 222 ono nn nnn nnn nnn nn nnn nnn ence ce neeBahwa barang yang berada di dalam Workshop tidak ada penjagaan tetapi di luarWorkshop ada SeCUrity;nn nnn nn nn nn nn nn ncn nen enn nc nc nc nc nnnsBahwa semua mobil yang masuk ke dalam Workshop harus diperiksa olehsecurity dan harus memiliki Otorisasi

Surat Keputusan Otorisasi (SKO);3. Kelengkapan Dokumen Tagihan;4. SPP;5. SPM;Bahwa setelah SPM Nomor: 3760/BT/R/2002 tanggal 13 September2002 diterbitkan, kemudian Bendahara Sdr. Girin mentransfer danasebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) melalui Rekening KasDaerah pada Bank Papua Cabang Fakfak dengan menggunakan SPMtersebut ke rekening PT.

Girin memproses pencairan danasebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) karena syaratsyaratpencairan telah dipenuhi yaitu:Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASKk);Surat Keputusan Otorisasi (SKO);Kelengkapan Dokumen Tagihan;SPP;SPM;Bahwa setelah SPM Nomor: 3760/BT/R/2002 tanggal 13 September2002 diterbitkan, kemudian Bendahara Sdr.

Ltd tanggal 21 Agustus 2004;Surat Kegiatan Otorisasi (SKO) berkaitan pencairan dana;Keputusan Bupati Fakfak Nomor: 44 Tahun 2002 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan. Kegiatan Pasal dan ProyekAPBD tahun anggaran 2002;xv. Bukti penyetoran dana PT. Altamin Invesment Pty.

Ltd tanggal 21 Agustus 2004;Surat Kegiatan Otorisasi (SKO) berkaitan pencairan dana;14.Keputusan Bupati Fakfak Nomor: 44 tahun 2002 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan. Kegiatan Pasal dan Proyek APBD tahunanggaran 2002;15. Bukti penyetoran dana Altamin Investment Pty.

Ltd tanggal 21 Agustus 2004;Surat Kegiatan Otorisasi (SKO) berkaitan pencairan dana;Keputusan Bupati Fakfak Nomor: 44 tahun 2002 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan. Kegiatan Pasal dan Proyek APBD tahunanggaran 2002;Bukti penyetoran dana Altamin Investment Pty.

Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004;4.1 (satu) bendel fotocopy SKO Nomor: 6 Tahun 2004 tentang Otorisasi APBDTA.2004 tanggal 23 Januari 2004;. (satu) bendel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran /SPP.Nomor: 02/BTL,tanggal 14 Januari 2004;1 (satu) bendel fotocopy SPM/Surat Perintah Membayar Nomor: 0003/BTLtanggal 14 Januari 2004;.

Bupati Batang telah pulamengeluarkan SKO Nomor: 6 tahun 2004 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah TA 2004 tanggal 23 Januari 2004 (vide: bukti JPU: 1 bendelFotocopy SKO) tanggal 23 Januari 2004;Bahwa untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana sebenarnya peran danposisi Terdakwa dalam perkara a quo mari kita cermati faktafakta yangterungkap di persidangan sebagai berikut:a Bahwa selaku kabag keuangan Pemda Batang periode 20012005, Terdakwamempunyai tugas sebagaimana yang telah diatur dalam

Dan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) mengenai dana persiapan pensiunditandatangani oleh Bupati dan diterimakan kepada pejabat penerima otorisasi yaituTerdakwa (Kabag Keuangan).

Hal ini karena Terdakwa sebagaisales marketing mempunyai otorisasi untuk menerima uang dari customer.Namun saat ini Kartika Sari sudah merubah sistem administrasinya.

segalasesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalamputusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales atau Marketing di Showroom ToyotaKartika Sari Motor dan menerima gaji sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) setiap bulan ;Bahwa tugas Terdakwa adalah mencari customer atau pembeli, selain itusebagai sales Terdakwa juga mempunyai otorisasi

kekuasaannyabukan karena kejahatan adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harusmenguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepadapelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, denganmelakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggarkepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwaTerdakwa sebagai sales atau marketing Kartika Sari mempunyai otorisasi

pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukanpekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upahuntuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjiankerja antara pemberi kerja dan penerima kerja ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganTerdakwa bekerja sebagai Sales atau Marketing di Showroom Toyota Kartika SariMotor dengan tugas mencari customer atau pembeli, dan sebagai sales, Terdakwamempunyai otorisasi

tanggal 15 Juni2018 telah mengkonfirmasi melalui email bahwa permintaan refundticket a quo telah diproses secara internal.bahwa adapun proses internal refund ticket yang dimaksud adalahTergugat meminta kepada Acquiring Bank yang dalam hal ini adalahBank BCA untuk mendebet rekening milik Tergugat untuk kemudianmelakukan pembayaran refund filter sebesar Rp. 52.791.900, untukkode booking MRWHCG kepada Penggugat ke nomor kartu kreditCIMB Niaga milik Penggugat.bahwa setelah Tergugat meminta dan memberikan otorisasi

telah diproses pada 11 Juli 2018 sebesarRp.52.791.900, dan tidak ada penagihan kembali dari Tergugat kepada Penggugat.bahwa kemudian Tergugat menanyakan perihal ini kepada BankBCA sebagai Acquiring Bank dan kemudian Bank BCA menyatakanbahwa Bank BCA telah melakukan pembatalan (rectify) refund tiketpada tanggal 13 Agustus 2018 yang disebabkan adanya perbedaankartu antara origin transaction dengan refund transaction, rectifytersebut dilakukan oleh Bank BCA tanpa sepengetahuan, persetujuanataupun otorisasi

Adapun peran Tergugat dalam proses refundticket adalah:e Melalui sistem aplikasi refund online, Tergugat memberikan permintaan untuk membayar refund ticket kepadaPenggugat.e Memberikan otorisasi kepada Bank BCA untuk melakukandebet atas rekening Tergugat terkait refund ticket sesuai perintah danpersetujuan Tergugat Atau dengan kata lain, tindakan Acquiring Bank yang sah dan mengikatTergugat adalah tindakan Acquiring Bank yang dilakukan denganpermintaan, persetujuan dan otorisasi dari Tergugat I.Bahwa

Proses ini dikenal dengan Otorisasi yaitu Suatu proses verifikasiyang terjadi sewaktu terjadi pembelian yang memungkinkan Merchantuntuk memverifikasi bahwa rekening pemegang kartu adalah valid danterdapat dana yang cukup untuk melakukan transaksi, (Selanjutnya disebutdengan "Proses Otorisasi").6).

biayabiaya terkait dengan kartu kredit kemudianditarik/diambil oleh Penggugat dengan mentransfer ke rekening bank yangditunjuk Penggugat sehingga tidak ada lagi dana sebesar Rp 52.791.900,di Kartu Kredit 5790.Bahwa kemudian dalam Kartu Kredit 5790 terjadi Pembatalan Refundyang dilakukan oleh BANK BCA dan tidak melalui Proses Otorisasi dengannilai tagihan sebesar Rp 52.791.900, (lima puluh dua juta tujuh ratussembilan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) sehingga kKemudian dalambilling taginan kartu

Jangan berikan data pribadi ke siapa pun yang tidakmemiliki otorisasi untuk melihatnya karena kebutuhan bisnis yang jelas Blas IMPOEMAS! TETSEDUT, xeremccsneninieneenecenennnennmnennnnaanammnnnbntinmeanmnntninHargailah kerahasiaan dan hak kekayaan intelektual pihak lain; Jangan mencuri rahasia atau kekayaan orang lain, baik yang berupa pemikiran intelektual ataupun lainnya.

melakukan investigasi sendiri terhadap Saudari Ifa Fitria danSaudara Eduard Hendra Perdana terkait dugaan pelanggaran yangdilakukan oleh Saudari Ifa Fitria dan Saudara Eduard Hendra Perdanatanpa adanya perintah/permintaan/ persetujuan terlebin dahulu dariDepartemen Compliance dan Departemen Legal;20.Bahwa buktibukti atas laporan yang diajukan oleh Tergugat kepada21Departemen Compliance merupakan buktibukti yang diperolehTergugat dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Tergugat tanpakewenangan atau otorisasi

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember secara berturutturut telahmenerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Jembertentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2005 kemudiandengan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tersebut diajukan SPP(Surat Permohonan Pembayaran) tetap dan diterbitkan SPM (SuratPerintah Membayar) Jlalu~ dicairkan keuangannya denganHal. 20 dari 71 hal. Put.

pengeluaran tersebut.Pasal 10 ayat (4) menyebutkan bahwa "Perkiraan Sisa LebihPerhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal padaAPBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih PerhitunganAPBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahanAPBD".Pasal 11 menyebutkan bahwa "Semua transaksi Keuangan Daerahbaik Penerimaan daerah maupun Pengeluaran daerah dilaksanakanmelalui Kas Daerah.Pasal 26 menyebutkan bahwa "Untuk setiap pengeluaran atas bebanAPBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi

No. 612 K/Pid.Sus/2009Pasal 26 menyebutkan bahwa "Untuk setiap pengeluaran atasbeban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau SuratKeputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yangberwenang";Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap pembebanan APBDharus didukung oleh buktibukti yang lengkap, dan sah mengenaihak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang diberiwewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat buktiyang menjadi

ditetapkan, KepalaDaerah menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerahyang dijadikan dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengeluaran Kas yangmengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelumRancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan danditempatkan dalam Lembaran Daerah.Pasal 49 ayat (8) menyebutkan bahwa "Untuk pengeluaran kasdaerah atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan SuratKeputusan Otorisasi

Mengajukan PAK berkaitan denganpemberian bantuan hukum kepada DPRD Kabupaten Jembertersebut dan diajukan ke Bupati Jember secara berturutturut telahmenerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Jembertentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2005 kemudiandengan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tersebut diajukan SPP(Surat Permohonan Pembayaran) tetap dan diterbitkan SPM(Surat Perintah Membayar) lalu dicairkan keuangannya denganmenggunakan Kas Daerah berasal dari dana alokasi umumdengan