Subekti, S.H.dalam bukunya Pokokpokok Hukum Perdata, Cetakan XXXII, PTIntermasa, Jakarta, 2005, halaman 127128, yang menyatakan(Bukti PK4);Buku Ill KUH Perdata itu, menganut asas kebebasan dalam halmembuat perjanjian (beginsel der contractsvnjheid). Asas ini dapatdisimpulkan dari Pasal 1338, yang menerangkan bahwa segalaperjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya.

Subekti, S.H.dalam bukunya Pokokpokok Hukum Perdata, Cetakan XXXII, PTIntermasa, Jakarta, 2005, halaman 127128, yang menyatakan(Bukti PK4):Buku III KUH Perdata itu, menganut asas kebebasan dalam halmembuat pernanjian (beginsel der contractsvnijheid). Asas ini dapatdisimpulkan dan Pasal 1338, yang menerangkan bahwa segalapenanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya.

., M.H.Panitera Penggfnti,Riswindu Sarjanto, S.H.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarsemua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 331.000, (tiga ratus tigapuluh satu ribu rupiah) ; Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hariKamis, tanggal 11 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqoidah 1433Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang yang terdiri dariIkhsanuddin

Sianturi, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannyabahwa dilihat dari sudut kesadaran, kealpaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaknikealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakanakan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usahapencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga.Sedangkan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapatmemperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurutperhitungan

Untuk itu, gugatan Penggugatsangat kabur dan membingungkan (confuse);Menurut Darwan Prinst, S.H.dalam bukunya "Strategi Menyusun danMenangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga, Penerbit PT Citra AdityaBakti, Tahun 2002. Hal.173.

Hal ini dapat diperhatikan dalam pendapatDarwan Prinst, S.H.dalam bukunya Straregi Menyusun Dan MenanganiGugatan Perdata, Cetakan Ketiga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti,Tahun 2002, Hal.169172 , yang Menyebutkan bahwa mengenaiEksepsi tidak hanya menyangkut Eksepsi Absolut akan tetapi dikenaljuga dengan istilan Eksepsi Relatif yang meliputi:a) Declinatoire Exceptie;b) Dilatoire Exceptie;c) Premtoire Exceptie;d) Disqualificatoire Exceptie;e) Exceptiei Obscuri libelli;f) Exceptie Plurium Litis Consortium

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 650 sumber pengetahuanhanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2.Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau 3.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 650 sumber pengetahuanhanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2.Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau 3. Berdasarkan pendengaran saksisendiri, oleh karenanya keterangan saksi yang diberikan tidak memenuhi salahsatu dari ketiga syarat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapatketerangan saksi yang demikian tidak memenuhi syarat sebagai alat buktisaksi;Hal. 26 dari 39 hal. Pts.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ;Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;Edisi Kedua ; Hal. 293, yakni : ... untuk mempergunakan keterangan tanpasumpah baik sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untukmenguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk, harus dibarengidengan syarat:Harus lebih dulu ada alat bukti yang sah, misalnya : telah ada alatbukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atauketerangan

SLAMET ISWANTO, S.H.dalam kesimpulannya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaansecara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB2706/2021/NPF berupatablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mgadalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat)Nomor urut 2 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No.05 tahun1997 Tentang Psikotropika; Bahwa, Terdakwa tanpa jjin memiliki dan menyimpanpsikotropika jenisAlprazolam;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika,halaman 200 yang menyatakan sebagai berikut :Persetujuan para pihak mengenai pilihan domisill, pada prinsipnya tundukkepada asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang digariskanPasal 1338 KUH Perdata. Oleh karena Itu, kesepakatan tersebut mengikat(binding) kepada para pihak untuk mentaatl dan melaksanakan. ".

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agamamenyatakan bahwa agar gugatan memenuhi syarat, maka tidak bolehterabaikan salah satu pun syarat formil, karena pengabaian terhadap syaratformil tersebut mengakibatkan gugatan mengandung cacat dan dianggap tidakmemenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undangundang.Menimbang, bahwa jika dalam suatu gugatan terabaikan salah satusyarat formil gugatan, maka mengakibatkan gugatan tidak sah dan harusdinyatakan

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agamamenyatakan bahwa agar gugatan memenuhi syarat, maka tidak bolehterabaikan salah satu pun syarat formil, karena pengabaian terhadap syaratformil tersebut mengakibatkan gugatan mengandung cacat dan dianggap tidakmemenuhi ketentuan tata tertio beracara yang ditentukan undangundang;Menimbang, bahwa jika dalam suatu gugatan terabaikan salah satusyarat formil gugatan, maka mengakibatkan gugatan tidak sah dan harusdinyatakan

Hamdani Abdul Kadir, S.H. tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanoleh Penuntut Umum melanggar pasal 264 ayat(1) KUHP ;Menyatakan perbuatan terdakwa H.Hamdani Abdul Kadir, S.H.dalam haldibuat,ditandatangani dan keluarnya salinansalinan Akta PelimpahanNomor 12, 13 dan 14 ialn terkualifikasi bukan merupakan perbuatanpidana tetapi cacat administrasi/cacat formil ;Melepaskan terdakwa H.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tahun 2004 halaman 439 yang kemudiandiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa suatu gugatan dianggaperror in persona apabila flurium litis consortium, orang yang ditarik sebagaipihak tidak lengkap, juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 89 K/AG/1995 tanggal 16 Desember 1995 dikatakan bahwa judex factietelah salah menerapkan hukum karena tidak semua diikutsertakan sebagaipihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

Sianturi, S.H.dalam bukunya KUHP berikut uraiannya adalah memindahkan penguasaannyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri daripenguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligusjuga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.Bahwa dalam unsur mengambil berarti seorang pelaku memindahkanbarang dari tempat semula ketempat lain.

Moch Anwar, S.H.dalam bukunya Hukum Pidna Bagian Khusus jilid 2 1982 hal 258 ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan ternyatalah :Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 23.00 wita,bertempat di Jalan Kuin Utara Gg SMP 15 Rt 04 Rw O1 Kelurahan KuinUtara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bermula ketikaterdakwa SURIADI als YADI bin RASIDI(alm) dan sdr PIAN(DPO/melarikan diri) sedang berada di sebuah warung bekas jual nasikuning diJalan Kuin Utara

Sianturi, S.H.dalam buku Hukum Pidana Militer di Indonesia hal 69 Pemidanaan bagiseorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikanatau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selamaTerpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesaimenjalani pidana.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 650 sumber pengetahuanhanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2.Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau 3.

Soenarto Soerodibroto, S.H.dalam bukunya KUHP dan KUHAP edisi kelima Penerbit Raja Grafindo PersadaTahun 2004 halaman 105 berpendapat bahwa di muka umum lebih tepatditerjemahkan secara terangterangan istilah tersebut mempunyai arti yangberlainan dengan kata Openbaar atau di muka umum;Menimbang, secara terangterangan berarti tidak secara bersembunyi,dengan demikian tidak selalu harus di muka umum, cukup apabila adakemungkinan orang lain dapat melihatnya;Menimbang, dengan demikian meskipun penggunaan

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika,Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 452, yang menyatakan:Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung.Tidak boleh saling bertentangan.

Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banda Aceh;Telanh mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, sertamemperhatikan barang bukti di persidangan;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Lena Rosdiana Aji, S.H.dalam Surat Tuntutannya, tanggal 12 November 2019 pada pokoknya menuntutagar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:1.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2006, halaman 809mengatakan Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelasberdasarkan undangundang pembuktian, yaitu:a. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syaratformil dan materiil;b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;c. Dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;d.

*;Bahwa oleh karenanya, Tergugat beranggapan Rekan Suparman,S.H. adalah merupakan representasi dari para Penggugat prinsipaluntuk mewakili kepentingan hukum para Penggugat prinsipal didepan persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gresik;Bahwa berikutnya ternyata alas hak Rekan Suparman, S.H.dalam bertindak untuk dan atas nama para Penggugat prinsipal didepan persidangan selaku Advokat adalah berdasarkan Kartu(atau Surat) Advokat yang dikeluarkan oleh Konggres AdvokatIndonesia