Ditemukan 203 data
37 — 6
dianggap sebagai kerugian negara.Dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam hal ini adalahtidak beralasan dan Majelis mengesampingkan pembelaan tersebut.Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwayang menyatakan tidak terbukti terdakwa memerintahkan kepada anggotaSatuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam surat tugas untuk tidakberangkat melaksanakan perjalanan dinas, sehingga tidak cukup alasan untukmenghukum Terdakwa, dipertimbangkan sebagai berikut.Menimbang bahwa sebagaimaana
368 — 592 — Berkekuatan Hukum Tetap
Edison Effendi mengenaiperizinan kegiatan Bioremediasi harus memiliki ahi,karena menurut keterangan Deputi IV KementerianLingkungan Hidup Masnellyarti Hilman kegiatanBioremediasi tidak mensyaratkan ahli Bioremediasidalam proses pelaksanaannya sebagaimaana jugaditerangkan dalam Kepmen LH No. 128 tahun 2003.C. Bahwa Judex Facti (kecuali Anggota III dan AnggotaIV pada Tingkat Pertama) dan Judex Juris (KecualiAnggota Il) tidak mempertimbangkan keterangansaksi Herland bin Ompo dan keterangan Dr.
112 — 74
Fakta ini membuktikan ada pihak lain yangtelah menipu Tergugat dalam menerbitkan sertipikat hak guna bangunanaquo dengan cara melakukan pemalsuan surat dan memberi keteranganpalsu dalam akte otentik; 3 Bahwa tindakan sebagaimaana disebut diatas adalah tindak pidana yangakan kami proses sesuai dengan keetentuan hukum yang berlaku.untuk ituTergugat harus bertanggung jawab secara hukum;F Bahwa Penerbitan sertipikat hak guna bangunan aquo (Objek sengketa)bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah